Ditemukan 1931 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-03-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 193/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
1.KHABIBULLAH
2.ZUHAL MABRURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
Intervensi:
SURATMAN
11357
  • dinterest, point daction (adakepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdatamempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurutundangundang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara apabila terdapat kerugian kepentingan Para Penggugat sebagaiakibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugat tersebutdan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan ParaPenggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal
Register : 13-10-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — I. MENTERI KEHUTANAN RI., II. PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI VS EKO SANTOSO, DKK;
153293 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UsahaNegara a quo;2) Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketigayang berkepentingan (individu dan organisasi kemasyarakatan);3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lain;Baik sebagai alamat yang dituju maupun sebagai pihak ketiga yangberkepentingan baru dapat/berhak mengajukan gugatan Tata UsahaNegara terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara, apabilakepentingan mereka itu dirugikan oleh adanya keputusan Tata UsahaNegara, atau dengan kata lain harus ada hubungan sebab akibat(causal
Register : 31-10-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 06-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 171/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat:
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA diwakili oleh RONALD SINATRA
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. GRIYA PRIMA AMANDA diwakili oleh ARI HUTOMO
11148
  • hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut(Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara,Buku Il, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37) ;Menimbang, bahwa mengenai kaitannya unsur kerugian dengankepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapatharuSs menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinyaterdapatnya hubungan kausalitas secara langsung (causal
Register : 25-03-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 17/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
1.Atjih Suwarsih
2.HJ M Djuangsih
3.Usep Rahmat
4.HE Soemarna
5.IR Agus Dida Anshari
6.Sutjahyo
7.Rahmat Wirayudha
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
8853
  • Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang palingpokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatanatas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 54/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
Drs. AGUSTIN BASTAMAN
Tergugat:
Walikota Tangerang Selatan
241846
  • Pengadilan membaca dan mencermatiGugatan Penggugat, Objek Sengketa serta mendengarkan keterangan ParaPihnak dalam perkara a quo, didapatkan fakta hukum bahwa, benarPenggugat adalah subjek yang dituju langsung oleh Objek Sengketa (videBukti P1 = Bukti T1);Menimbang, bahwa bertolak dari norma, konsep kepentingan dalamHukum Administrasi dan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, makaPengadilan menilai Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secaralangsung dan memiliki hubungan sebab akibat (causal
Register : 08-05-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 56/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 11 Desember 2017 — Penggugat:
1.ANIFAIDAH Br PANE
2.HAPSAH PANE
3.ALI AKBAR Br PANE
4.AZIS MUSLIM PANE
5.AHMAD RIDWAN PANE
6.NORMAIDAH Br PANE
7.IRWANSYAH PANE
8.RATNA KUMALA Br. PANE
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
Intervensi:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK
2.H. KAMALUDDIN DALIMUNTHE
10749
  • Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertal tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwaunsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atassuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI), DKK VS MENTERI KESEHATAN RI;
5391507 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antarakerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannyapermohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akanatau tidak lagi terjadi.3.
Putus : 18-02-2013 — Upload : 26-03-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor 03/PDT.G/2012/PN-MBO
Tanggal 18 Februari 2013 — 1. HAFSAH Binti ABBAS POHAN,DKK Disebut sebagai Para Penggugat LAWAN 1. ILYAS,DKK, disebut sebagai Para Tergugat
9615
  • Terdapat hubungan sebab akibat (hubungan causal) antaraperbuatan yang melawan hukum tersebut dengan kerugian yangdiderita ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik ParaPenggugat, maka Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV tidakmempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada Tergugat Tertarik Vagar Tergugat Tertarik V memasukkan tanah sengketa kedalam Sertifikat HakMilik Nomor : 1695 tahun 2007 (Bukti TI.1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1543tahun 2007 (Bukti TIV.1)
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — BAHARUDIN HARAHAP, dkk vs MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
136146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinyapemohon keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungansebab akibat (causal verband) antara kerugian yang diderita oleh ParaPemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundangundangan dimaksud.
Register : 16-10-2018 — Putus : 21-09-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 102/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 21 September 2018 — H. MUHIT, yang beralamat di Graha Krakatau Jalan K.H Yasin Beji No. 29 - 33, Kota Cilegon, sebelum perkara diputus dalam tingkat pertama telah meninggal dunia dan kedudukannya digantikan oleh istrinya bernama JUARIYAH dan anaknya bernama ASEP HABIBULLAH Bin H.MUHIT, yang kemudian memberikan kuasa kepada M.ZULKARNAIN MUFTI, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Jl.A.Yani, Komplek Cikembang RT.01/RW.08 Kadugajah Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 341/13/SK/HUK/Pdt/ 17/PNS tanggal 6 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat; LAWAN 1. ROMI ANDRE, dahulu beralamat Jalan Hasan Ashari RT 001 RW 005 Kelurahan Noroktog, Kecamatan Pinang, sekarang sesuai Penetapan Peneguran (Aanmaning) beralamat di Kampung Katiban RT 010 RW 004 Kelurahan Kaserangan Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang Propinsi Banten atau tidak diketahui lagi keberadaannya akan tetapi masih berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I; 2. RIWAN, beralamat di Kampung Waliwis RT 002 RW 003, Desa Waliwis Kecamatan Mekarbaru Kabupaten Tangerang atau alamat dalam akta jual beli di Kampung Katiban RT 008 Rw.003, Kelurahan Kaserangan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II; 3. Ny. SALFIAH istri Tergugat III, beralamat di Kampung Kedung Kuali RT 004 RW 002, Desa Bendung, Kecamatan Tanahara Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula Tergugat III; 4. AGUS SALIM, beralamat di Kampung Tegal Rt. 03 Rw. 02 Desa Pagedangan Udik, Kecamatan Koronjo Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/ semula Tergugat IV; 5. PT BANK MEGA Tbk, jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta No. 12790, dalam kedudukannya sebagai Kreditur/Pemohon Lelang dalam hal ini memberikan kuasa kepada JHON ERIC PONTOH, S.H., Dkk, Karyawan PT.Bank Mega DIRBA-LI/18 tanggal 30 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Tergugat V; 6. NOTARIS KOEMORO WARSITO, SH. MKn., beralamat di Raya Jakarta Serang Km 7 Kampung Ranjeng No. 8 Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI/semula Tergugat VI; 7. Pemerintah RI Cq Departemen Keuangan RI Cq Direktorat kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang, beralamat di Jl. Raya Serang Cilegon KM. 3 Legok, Serang, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada EVI ASKARYANTI, SH,MH,Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-623/MK.6/2017 tanggal 25 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I; 8. UKON SYUKROH SALAMAH, beralamat di Lingkungan Jeranak Rt. 01 / Rw. 02 Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II; 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III;
10433
  • Bahwa Judexfacti Pengadilan Negeri Serang tidak mempertimbangkan4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawanhukum, yaitu. unsur perbuatan melawan hukum, kerugian danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawanhukum itu sendiri menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalahperbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku ; atau2.
Register : 22-04-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 41/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 15 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : ALI MURDANA Bin Muslim
Terbanding/Tergugat I : KASMAN Bin Alm RAJEKI
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH, Cq. KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN ACEH SINGKIL
Terbanding/Tergugat III : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI ACEH, Cq. KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL
6357
  • Sehingga terdapat 4 (empat) unsur untuk menentukan adanyasuatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawanhukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum tersebut dengan kerugian, namun demikian peraturanperundangundangan tidak memberikan penjabaran lebih lanjut tentangrumusan PMH, sehingga dalam praktik peradilan di Indonesia tentangPMH didasarkan pada doktrin dan yurisprudensi:;Bahwa sebelum tahun 1919, PMH adalah perbuatan yang bertentangandengan Undangundang
Putus : 18-12-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 19 /Pdt.G/2014/PN.Jbi
Tanggal 18 Desember 2014 — PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERADA, (Penggugat) lawan PT. WIRA KARYA SAKTI, dkk (Tergugat)
26570
  • Selain TERGUGAT merupakan pemilikizin yang sah atas areal 2.000 Hektar obyek sengketa a quo, jugaPENGGUGAT tidak dapat menguraikan causal verband antarakerugian yang diklaimnya dengan perbuatan yang dilakukan olehTERGUGAT ;Bahwa penyeraHan lahan yang dilakukan oleh PENGGUGATkepada masyarakat sekitar melalui koperasikoperasi mitra binaanPENGGUGAT yang berasal dari Izin Lokasi No. 280 Tahun 2002adalah tidak sah dan tidak benar karena PENGGUGATmemperolehnya dengan cara tidak sah atau dengan melakukanperbuatan
Register : 26-12-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 691/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : IR. LUKITO CAHAYA atau TAK WA atau LIONG TAK WA atau LIONG, LUKITO CAHAYA Diwakili Oleh : GUYUB BEKTI BASUKI, SH., MH., BAMBANG SRI WAHONO, SH., Sp.N., MH. dan SUTO PRATIKO, SH.
Terbanding/Tergugat I : LIONG NGOEK SIEN Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat II : LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat III : LIONG NGOEK LING atau LIONG LILY ENDAH SINTAWATI Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : LIONG TAK SEN atau RAY SENNARDO Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat V : LIONG TAK JIONG atau LIONG BAMBANG IWAN Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat VI : LIONG NGOEK JING
Terbanding/Tergugat VII : LIONG NJOEK BWEE Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Ter
360185
  • yang diakui oleh bapaknya setelah bapaknyamenikah dengan ibunya maka anak luar kawin tersebut statusnyamenjadi anak sah merdasarkan Pasal 272 BW; Bahwa berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1963 BW sebagai Recht Bookbukan sebagai Undangundang, maksudnya BW hanya sebagairujukan saja; Bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sepanjangbelum ada peraturan yang baru, maka peraturan yang lama tetapberlaku; Bahwa berdasarkan pasal 1320 BW syarat sah perjanjian adalahsepakat, cakap, hal tertentu dan causal
Register : 23-07-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN UNAAHA Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Unh
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat:
Rasak
Tergugat:
1.PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI
2.Suharto
17477
  • perbuatanmelawan hukum dalam teori hukum perdata;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah : "Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut";Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kKesalahan dan hubungan causal
Register : 03-08-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 184/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.ANNI SIREGAR PULUNGAN
2.ROKY RAHMAT
Tergugat:
Kepala Kantor PertanahanWilayah Kota Jakarta Barat
351233
  • Pengadilan yang berwenang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsuradanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yangharus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
Register : 21-06-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
1.MAMO SUWATMO
2.SUKIRNO
3.DAMILI
4.BASIR BABAS
5.BASUNI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu
Intervensi:
PT. PABRIK GULA RAJAWALI II
171119
  • yang berwenang yang berisi tuntutan agarkeputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus dimiliki/ melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atassuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
Register : 21-10-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl
Tanggal 11 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
2.NANDA YOGA ROHMANA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
CHANDRA BIN JONY
282108
  • Antara alatalat bukti dengan keyakinandiharuskan adanya hubungan causal (Sebab akibat)Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, Majelis Hakim berpendirian bahwa keselurunhan Saksi yangdihadirkan oleh Penuntut Umum, tidaklah satupun Saksi yang dengan jelas danterang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang mengambil 4(empat) ekor Sapi milik Saksi Aswan Alias Papa Dani, Saksi Lutfin Alias TupiAlias Papa Ari, Saksi Ibu Hayani, dan Saksi Faizal Alias Izal tersebut,
Register : 21-08-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — SUGITO, DKK VS BUPATI KULO PROGO;
163112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 52 P/HUM/2015(UNISDR), 2009, memberikan kajian terhadap pengurangan resikobencana sebagai berikut :Disaster risk reductionThe concept and practice of reducing disaster risks through systematicefforts to analyse and manage the causal factors of disasters, includingthrough reduced exposure to hazards, lessened vulnerability of peopleand property, wise management of land and the environment, andimproved preparedness for adverse events;Coping capacity for disaster risk reduction refers
Register : 06-07-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 4/PDT.G/2015/PN.KLT
Tanggal 5 Januari 2016 — AERYANI, DKK, SEBAGAI PARA PENGGUGAT MELAWAN : 1. KOPERASI TANI HUTAN BINJAI GROUP, SEBAGAI TERGUGAT I. 2. PT. PRODUK SAWITINDO JAMBI SEBAGAI TERGUGAT II.
11145
  • Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian (Causal),kerugian yang dialami secara nyata merupakan akibat baik secara langsung maupuntidak langsung dari perbuatan melawan hukum ;20 Bahwa akibat dari perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat Idan Tergugat II secara nyata telahmenimbulkan kerugian material danimaterial yang dapat diuraikan sebagaiberikut :Kerugian Materiale Kerugian yang diderita oleh Penggugat berdasarkan fakta dan bukti yang Penggugatdapatkan adalah dengan
Register : 19-07-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
235219
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukanbahwa dasar untuk menggugat adalah mensyaratkan adanya unsurkepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara,dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata UsahaNegara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bilaada kepentingan, maka baru boleh berproses (pointd interest, pointdaction);b.