Ditemukan 1931 data
1.KHABIBULLAH
2.ZUHAL MABRURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
Intervensi:
SURATMAN
113 — 57
dinterest, point daction (adakepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdatamempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurutundangundang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara apabila terdapat kerugian kepentingan Para Penggugat sebagaiakibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugat tersebutdan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan ParaPenggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal
153 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
UsahaNegara a quo;2) Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketigayang berkepentingan (individu dan organisasi kemasyarakatan);3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lain;Baik sebagai alamat yang dituju maupun sebagai pihak ketiga yangberkepentingan baru dapat/berhak mengajukan gugatan Tata UsahaNegara terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara, apabilakepentingan mereka itu dirugikan oleh adanya keputusan Tata UsahaNegara, atau dengan kata lain harus ada hubungan sebab akibat(causal
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA diwakili oleh RONALD SINATRA
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. GRIYA PRIMA AMANDA diwakili oleh ARI HUTOMO
111 — 48
hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut(Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara,Buku Il, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37) ;Menimbang, bahwa mengenai kaitannya unsur kerugian dengankepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapatharuSs menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinyaterdapatnya hubungan kausalitas secara langsung (causal
1.Atjih Suwarsih
2.HJ M Djuangsih
3.Usep Rahmat
4.HE Soemarna
5.IR Agus Dida Anshari
6.Sutjahyo
7.Rahmat Wirayudha
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
88 — 53
Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang palingpokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatanatas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Drs. AGUSTIN BASTAMAN
Tergugat:
Walikota Tangerang Selatan
241 — 846
Pengadilan membaca dan mencermatiGugatan Penggugat, Objek Sengketa serta mendengarkan keterangan ParaPihnak dalam perkara a quo, didapatkan fakta hukum bahwa, benarPenggugat adalah subjek yang dituju langsung oleh Objek Sengketa (videBukti P1 = Bukti T1);Menimbang, bahwa bertolak dari norma, konsep kepentingan dalamHukum Administrasi dan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, makaPengadilan menilai Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secaralangsung dan memiliki hubungan sebab akibat (causal
1.ANIFAIDAH Br PANE
2.HAPSAH PANE
3.ALI AKBAR Br PANE
4.AZIS MUSLIM PANE
5.AHMAD RIDWAN PANE
6.NORMAIDAH Br PANE
7.IRWANSYAH PANE
8.RATNA KUMALA Br. PANE
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
Intervensi:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK
2.H. KAMALUDDIN DALIMUNTHE
107 — 49
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertal tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwaunsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atassuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
539 — 1507 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antarakerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannyapermohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akanatau tidak lagi terjadi.3.
96 — 15
Terdapat hubungan sebab akibat (hubungan causal) antaraperbuatan yang melawan hukum tersebut dengan kerugian yangdiderita ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik ParaPenggugat, maka Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV tidakmempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada Tergugat Tertarik Vagar Tergugat Tertarik V memasukkan tanah sengketa kedalam Sertifikat HakMilik Nomor : 1695 tahun 2007 (Bukti TI.1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1543tahun 2007 (Bukti TIV.1)
136 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinyapemohon keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungansebab akibat (causal verband) antara kerugian yang diderita oleh ParaPemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundangundangan dimaksud.
104 — 33
Bahwa Judexfacti Pengadilan Negeri Serang tidak mempertimbangkan4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawanhukum, yaitu. unsur perbuatan melawan hukum, kerugian danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawanhukum itu sendiri menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalahperbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku ; atau2.
Terbanding/Tergugat I : KASMAN Bin Alm RAJEKI
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH, Cq. KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN ACEH SINGKIL
Terbanding/Tergugat III : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI ACEH, Cq. KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL
63 — 57
Sehingga terdapat 4 (empat) unsur untuk menentukan adanyasuatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawanhukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum tersebut dengan kerugian, namun demikian peraturanperundangundangan tidak memberikan penjabaran lebih lanjut tentangrumusan PMH, sehingga dalam praktik peradilan di Indonesia tentangPMH didasarkan pada doktrin dan yurisprudensi:;Bahwa sebelum tahun 1919, PMH adalah perbuatan yang bertentangandengan Undangundang
265 — 70
Selain TERGUGAT merupakan pemilikizin yang sah atas areal 2.000 Hektar obyek sengketa a quo, jugaPENGGUGAT tidak dapat menguraikan causal verband antarakerugian yang diklaimnya dengan perbuatan yang dilakukan olehTERGUGAT ;Bahwa penyeraHan lahan yang dilakukan oleh PENGGUGATkepada masyarakat sekitar melalui koperasikoperasi mitra binaanPENGGUGAT yang berasal dari Izin Lokasi No. 280 Tahun 2002adalah tidak sah dan tidak benar karena PENGGUGATmemperolehnya dengan cara tidak sah atau dengan melakukanperbuatan
Terbanding/Tergugat I : LIONG NGOEK SIEN Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat II : LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat III : LIONG NGOEK LING atau LIONG LILY ENDAH SINTAWATI Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : LIONG TAK SEN atau RAY SENNARDO Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat V : LIONG TAK JIONG atau LIONG BAMBANG IWAN Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat VI : LIONG NGOEK JING
Terbanding/Tergugat VII : LIONG NJOEK BWEE Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Ter
360 — 185
yang diakui oleh bapaknya setelah bapaknyamenikah dengan ibunya maka anak luar kawin tersebut statusnyamenjadi anak sah merdasarkan Pasal 272 BW; Bahwa berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1963 BW sebagai Recht Bookbukan sebagai Undangundang, maksudnya BW hanya sebagairujukan saja; Bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sepanjangbelum ada peraturan yang baru, maka peraturan yang lama tetapberlaku; Bahwa berdasarkan pasal 1320 BW syarat sah perjanjian adalahsepakat, cakap, hal tertentu dan causal
Rasak
Tergugat:
1.PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI
2.Suharto
174 — 77
perbuatanmelawan hukum dalam teori hukum perdata;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah : "Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut";Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kKesalahan dan hubungan causal
1.ANNI SIREGAR PULUNGAN
2.ROKY RAHMAT
Tergugat:
Kepala Kantor PertanahanWilayah Kota Jakarta Barat
351 — 233
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsuradanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yangharus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
1.MAMO SUWATMO
2.SUKIRNO
3.DAMILI
4.BASIR BABAS
5.BASUNI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu
Intervensi:
PT. PABRIK GULA RAJAWALI II
171 — 119
yang berwenang yang berisi tuntutan agarkeputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus dimiliki/ melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atassuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
1.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
2.NANDA YOGA ROHMANA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
CHANDRA BIN JONY
282 — 108
Antara alatalat bukti dengan keyakinandiharuskan adanya hubungan causal (Sebab akibat)Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, Majelis Hakim berpendirian bahwa keselurunhan Saksi yangdihadirkan oleh Penuntut Umum, tidaklah satupun Saksi yang dengan jelas danterang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang mengambil 4(empat) ekor Sapi milik Saksi Aswan Alias Papa Dani, Saksi Lutfin Alias TupiAlias Papa Ari, Saksi Ibu Hayani, dan Saksi Faizal Alias Izal tersebut,
163 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 52 P/HUM/2015(UNISDR), 2009, memberikan kajian terhadap pengurangan resikobencana sebagai berikut :Disaster risk reductionThe concept and practice of reducing disaster risks through systematicefforts to analyse and manage the causal factors of disasters, includingthrough reduced exposure to hazards, lessened vulnerability of peopleand property, wise management of land and the environment, andimproved preparedness for adverse events;Coping capacity for disaster risk reduction refers
111 — 45
Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian (Causal),kerugian yang dialami secara nyata merupakan akibat baik secara langsung maupuntidak langsung dari perbuatan melawan hukum ;20 Bahwa akibat dari perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat Idan Tergugat II secara nyata telahmenimbulkan kerugian material danimaterial yang dapat diuraikan sebagaiberikut :Kerugian Materiale Kerugian yang diderita oleh Penggugat berdasarkan fakta dan bukti yang Penggugatdapatkan adalah dengan
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
235 — 219
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukanbahwa dasar untuk menggugat adalah mensyaratkan adanya unsurkepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara,dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata UsahaNegara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bilaada kepentingan, maka baru boleh berproses (pointd interest, pointdaction);b.