Bahwa pengertian penyerobotan pasal 385 (1) KUHP, Pasal inimenunjukkan harus ada syaratnya legal standing adalah pemilik tanahpadahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hakdiatasnya adalah orang lain;Bahwa pengertian penyerobotan pasal 385 (2) KUHP, Legal standingharus dibuktikan di peradilan pidana siapa yang paling berhak;Bahwa hak kepemilikan harus ada hak atas tanah wajib dibukti SertifikatHaki Milik dan itu harus didukung dengan kewajiban kewajiban sepertimembayar pajak, tex amnesti

Bahwa pengertian penyerobotan pasal 385 (1) KUHP, Pasal inimenunjukkan harus ada syaratnya legal standing adalah pemilik tanahpadahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hakdiatasnya adalah orang lain;Bahwa pengertian penyerobotan pasal 385 (2) KUHP, Legal standingharus dibuktikan di peradilan pidana siapa yang paling berhak;Bahwa hak kepemilikan harus ada hak atas tanah wajib dibukti SertifikatHaki Milik dan itu harus didukung dengan kewajiban kewajiban sepertimembayar pajak, tex amnesti

Bahwa pengertian penyerobotan pasal 385 (1) KUHP, Pasal inimenunjukkan harus ada syaratnya legal standing adalah pemilik tanahpadahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hakdiatasnya adalah orang lain;Bahwa pengertian penyerobotan pasal 385 (2) KUHP, Legal standingharus dibuktikan di peradilan pidana siapa yang paling berhak;Bahwa hak kepemilikan harus ada hak atas tanah wajib dibukti SertifikatHaki Milik dan itu harus didukung dengan kewajiban kewajiban sepertimembayar pajak, tex amnesti

, (dua miliar limaratus juta rupiah),Bahwa atas hal tersebut saksi menyarankan agar Terdakwa meminta hitunganresmi dulu.Bahwa dalam pembicaraan selanjutnya Terdakwa mengatakan pajaknya dari Rp.2.500.000.000 turun menjadi Rp. 1.000.000.000 dan menjadi Rp. 400.000.000, sehingga saat itu saksi melarang saksi LIDYA BERTUS untuk membayarnyadengan mengatakan jangan sekalikali memberikan sesuatu kepada petugaspajak bila rincian pajaknya tidak jelas dan saksi juga mengatakan tunggu sajasabar karena ada amnesti

Bahwa awal 2019 kami adapembersihan gudang file, sebelum dibersihkan saksi bertanya keTerdakwa dari tahun berapa kita boleh bereskan, Terdakwabilang sampai 2015 karena kita sudah tax amnesti, akhirnya kitapilah per tahun, dari tahun 2018 kita tidak punya data lagi, iniprint kembali karena file tersebut sudah dibakar;Bahwa Pak George pernah membuat surat wajib pajak untukkantor pajak merekapitulasi pembayaran pajak, dan sudah adajawaban dari kantor pajak;Bahwa perusahaan tidak pernah menunggak pajak

Piagam apresiasi dan pengghargaan kepada PT Handal Karya HandalAbadi atas kontribusi terhadap program amnesti pajak Karya Abadi473. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2014 dari SI DJP Rikaatas nama PT Bragasindo Mandala Putra HafidhaRahmasopha474. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 dari SI DJP Rikaatas nama PT Bragasindo Mandala Putra HafidhaRahmasopha475.

dan sebagainya.Hurufc...Huruf c PRESIDENREPUBLIK INDONESIA12Yang dimaksud dengan urusan keamanan misalnyamendirikan dan membentuk kepolisian negara,menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindaksetiap orang, kelompok atau organisasi yangkegiatannya mengganggu keamanan negara, dansebagainya.Huruf dYang dimaksud dengan urusan yustisi misalnyamendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakimdan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan,menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian,memberikan grasi, amnesti

perpanjangan izin tersebut, saksi hanya perantarasaja;Bahwa saksi tidak pernah mendapat bagian apapun dari keuntungan CVADHITYA BERKAT MANDIRI, saksi hanya perantara antara CV ADHITYABERKAT MANDIRI dengan saudara DONI alias FAHMI dalam pelaporanPajak CV ADHITYA BERKAT MANDIRI;Bahwa benar CV ADHITYA BERKAT MANDIRI melalui saksi pernahmengajukan Surat Permintaan Informasi Tertulis mengenai Jumlah Pajakyang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya Dikembalikandalam rangka proses mengikuti tax amnesti

dan sebagainya.Hurufc...Huruf c PRESIDENREPUBLIK INDONESIA12Yang dimaksud dengan urusan keamanan misalnyamendirikan dan membentuk kepolisian negara,menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindaksetiap orang, kelompok atau organisasi yangkegiatannya mengganggu keamanan negara, dansebagainya.Huruf dYang dimaksud dengan urusan yustisi misalnyamendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakimdan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan,menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian,memberikan grasi, amnesti

Bahwa Ahli mengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakartadan di Universitas Gajah Mada sejak tahun 1993, serta mengajar di SekolahTinggi Ekonomi IKPM Yogyakarta dan beberapa Perguruan Tinggi yanglain; Bahwa pengalaman Ahli yaitu sering dipanggil memberikan keterangansebagai Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Yogyakarta,di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, di MK dalam Uji Materi dipihakPemerintah mewakili Kementerian Keuangan UU No. 11/2016 tentangPengampuan Pajak Amnesti

SANGO CERAMICS INDONESIA, disebutsebagai bukti TT Il13 ;: Pernyataan harta pengampunan pajak/TAX AMNESTI atasnama LOEKITO RAHARDJO HIDAJAT, disebut sebagai buktiTT II14 ;: Lampiran Surat Permohonan Pengampunan Pajak atasnama Wajib Pajak : Loekito Rahardjo Hidajat Knhusus FormB. Harta Bersih yang berada didalam negeri yang belumdilaporkan dalam SPT PPh terakhir (B.1.

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan (Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika hakim yang memeriksa Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Pidana terdahulu yaitu pidana mati, menjatuhkan pidana lebih ringan dari 20 (dua puluh) tahun atau pidana bebas Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum atau Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti

Undang Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, tugas dan wewenang Tergugat adalah sebagai berikut :a) Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang Undang kepadaDewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat 1);b) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankanUndang Undang sebagai mana mestinya (Pasal 5 ayat 2);c) Presiden mengangkat duta dan konsul (pasal 13 ayat 1);d) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dnegan memperhatikanMahkamah Agung RI (Pasal 14 ayat 1);e) Presiden memberi amnesti

AMNESTI ARDANUS, pekerjaan Tani, semula mengakubertempat tinggal di Padang Mardani, Desa ManggopohUtara, Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, KabupatenAgam, Provinsi Sumatera Barat, kini alamat tempat tinggal tidakdiketahul,Pemegang HAK MILIK No. 336/Desa Padang Mardanitanggal 27 Maret 1993, Gambar Situasi No. 710/1992 tanggal 13November 1992 luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi),penunjuk dan penetapan batas ditunjukkan oleh D. Dt.

AMNESTI ARDANUS / TERGUGAT B. 275, Pemegang HakMilik No. 336/Desa Padang Mardani tanggal 27 Maret 1993,Gambar Situasi No. 710/1992, tanggal 13 November 1992 luas20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);Nyonya MAR / TERGUGAT B. 276, Pemegang Hak Mllik No.337/Desa Padang Mardani tanggal 31 Maret 1998, Gambar SituasiHalaman 257 PUTUSAN Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Lbb277.278.279.280.281.282.283.No. 1295/1996, tanggal 23 Desember 1996 luas 20.000 m2 (duapuluh ribu meter persegi);Nyonya SUDIATMI / TERGUGAT

Ahli berpendapat bahwa terkait upah padat karya yang dikeluarkan olehpusat tanpa pernah mendapat rekomendasi dari Dewan PengupahanNasional, seharusnya tidak boleh karena dalam hal ini ada upah minimumdibawah upah minimum ; Ahli berpendapat bahwa selain aspek hukum dalam mengambil suatu keputusan ada juga aspek abnormal ;Ahli berpendapat bahwa selain aspek hukum, aspek ekonomi juga menjadisalah satu pertimbangan Pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan, misalkan kebijakan ekomoni dan adanya tex amnesti

Rahardjo;Bahwa Saksi sudah minta ke Notaris untuk mengecek legalitas suratsurat tanah tersebut;Bahwa selain tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 185 Saksi jugamembeli tanah dengan SHM No. 476 dengan luas 485 m2 Tahun2014;halaman 126 dari 290 Putusan Nomor 165/Pid.B/2016/PN.PwtBahwa benar Saksi membeli tanah SHM Nomor 476 dengan hargaRp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dan sudah dibayarlunas namun Saksi balik nama dengan nama karyawan Saksi yaituDedy Lukman Abadi untuk menghindarkan Tax Amnesti

dengan demikian jangan mengembanterus kemudian tindak pidana korupsi ini adalah pengadilan sebagainya tetapi mestinya jangansampai ada, kalau dulu oengadipersempit tidak ... tindak pidana korupsi masa depan sudah sedengan hukum administrasi ini jadi pendapat ahli demikian jadihukum pidana itu limbah dari sistem yang gagal kenapa yang dipetsementara sistem itu kurang diperkuat ini menurut ahli kalau tesaat megawati itu mengatakan ........ perkara .. adalah benar,terakhir kebijakan pak jokowi untuk amnesti

berhak ikut diperundingan itu tetapi saksi tidak diikutkan untuk duduk di depandan saksi hanya menghandel informasi yang ada dari Aceh; Bahwa peran utama saksi dalam Perundingan Helsinki saat ituadalah memberikan data kejadian di lapangan karena yang hadirdi Helsinki berasal dari Aceh hanya saksi; Bahwa setelah perundingan berakhir kemudian saksidiperintahkan pulang untuk memimpin pelaksanaan perundinganlanjutan di Aceh; Bahwa dari hasil perundingan Helsinki semua kombatan dansipil GAM mendapat amnesti

jenderal Pajak, kepada Dexa AnugrahInvestama, Nomor S.18247/WPJ.30/KP.05/2017,Tanggal 10 Oktober 2017. perihal pemberitahuan SPTMasa Elektronik Dianggap Tidak Disampaikan;Surat Direktorat jenderal Pajak Nomor PBK00268/I/WPJ.04/KP.0103/2018, tanggal O8 Februari2018, perihal bukti pemindahbukuan PT Marindo PasifikIndonesia;Surat Direktorat jenderal Pajak, kepada PT SriwijayaMegah Makmur, Nomor S.512/WPJ.04/KP.0208/2017,Tanggal 27 Januari 2017, perihal Tindak Lanjjut setelahmengikuti Pengampunan Pajak (Amnesti

jenderal Pajak, kepada Dexa AnugrahInvestama, Nomor S.18247/WPJ.30/KP.05/2017,Tanggal 10 Oktober 2017. perihal pemberitahuan SPTMasa Elektronik Dianggap Tidak Disampaikan;Surat Direktorat jenderal Pajak Nomor PBK00268/I/WPJ.04/KP.0103/2018, tanggal O8 Februari2018, perihal bukti pemindahbukuan PT Marindo PasifikIndonesia;Surat Direktorat jenderal Pajak, kepada PT SriwijayaMegah Makmur, Nomor S.512/WPJ.04/KP.0208/2017,Tanggal 27 Januari 2017, perihal Tindak Lanjjut setelahmengikuti Pengampunan Pajak (Amnesti