Ditemukan 216 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : huala hula husna hubei huber hulla hukla hulba hublab
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 14-12-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1619/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Maret 2017 — RUSDI HARTONO ALIAS RUDI
162 — 79
  • Persyaratan untuk pembuatan bukupelaut tersebut sudah dikirim ke Hubla melalui email, namun di tunggusekitar satu bulan tidak ada jawaban, dan saksi mencoba menelpon kekantor Hubla juga tidak bisa tersambung.Bahwa saksi meminta tolong kepada sdr. AGUS untuk membantumembuatkan buku pelaut tersebut pada sekitar tanggal 20 Mei 2016.Bahwa saya tidak melihat buku pelaut untuk atas nama sdr. GUSTIN danROLIK. Buku pelaut tersebut diterima oleh sdr.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-05-2014 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 427/PDT.G/2013/PN Tng
Tanggal 19 Mei 2014 — PT. SOG INDONESIA Lawan 1. HANDOYO SUPARMO 2. DIAN SETYA WAHYUNI 3. PT. MEGA SARANA SATELIT
83 — 24
  • Photo Tergugat II dalam presentasi di Direktorat Navigasi Dirjen Hubla, yangselanjutnya diberi tanda P 25 ;26. Fotocopy Surat Somasi, tanggal 15 Maret 2013, yang selanjutnya diberi tanda P 26;27. Fotocopy Surat Somasi Kedua, tanggal 4 Juli 2013, yang selanjutnya diberi tanda P 2 %28. Fotocopy Thuraya Partner Conference 2011, yang selanjutnya diberi tanda P 28 ;29. Fotocopy Voucher tertanggal 4 Maret 2011 dan bukti setoran BCA, yang selanjutnyadiberi tanda P 29 ;30.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
ALEXANDER ANAK DARI HUSIN HARTONO
187 — 83
  • Mengusulkan anggaran perbaikan pada alokasi dana ABT/APBNPKantor Pusat Direktorat KPLP Ditjen Hubla Tahun Anggaran 2012;e.
    Mengusulkan anggaran perbaikan pada alokasi danaABT/APBNP Kantor Pusat Direktorat KPLP Ditjen Hubla TahunAnggaran 2012;e.
    Marinav karena tidak termasukdalam pekerjaan yang ada dalam kontrak;Bahwa saksi ada melaporkan kepada pimpinan dan disarankan secaralisan untuk melakukan koordinasi dengan bagian keuangan Dirjen Hubla;Bahwa yang menandatangani kontrak kerja tersebut saksi sendiri selakuPPK sedangkan yang menanda tangani atas nama Achmad Vendy Nselaku Direktur PT. Marinav adalah Terdakwa;Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai kuasa dar PT. Marinavdan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-11-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2801 K/Pdt/2012
Tanggal 27 Nopember 2014 — KAMSIR VS 1. PT BARATRANS INTERNATIONAL SHIPPING; 2. PT GLOBAL TRANS ENERGY INTERNATIONAL,
60 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya meskipun Dirjen Hubla melalui Suratnya tanggal 8Juni 2005 Nomor HK.41/1/7/05 yang ditujukan kepada TergugatRekonvensi agar bertanggungjawab atas hilangnya para crewABK TB.Christian dan BG. Flora tersebut akan tetapi hal inipun tetap diabaikanoleh Para Tergugat Rekonvensi;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/Pdt/2014
Tanggal 6 Oktober 2015 — PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) VS DAVID V. LENGKONG
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengingat telah jelas diatur dalam undangundangkepabeanan dan Surat Keputusan Dirjen Hubla bahwa jenis angkutankapal dan lokasi dimana kegiatan bongkar muat dilakukan adalahdasar hukum yang kuat untuk membedakan tarif itu untuk petikemasHal. 27 dari 50 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2014antar pulau atau ocean going."
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 K/TUN/2017
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. ARU SAMUDERA LESTARI VS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI;
209 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUBLA perihal Rekomendasi Teknis sebagai KapalPerikanan pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasilHalaman 5 dari 53 halaman.
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Pertambangan
Register : 06-08-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN TENGGARONG Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Trg
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AGUS ADI PRASETYO,SH.,MH
Terdakwa:
MUSHARYANTO Bin SUKI
35 — 13
  • Izin Stasiun Radio Kapal Laut No: 118/L/SDPPI/2016, tanggal masa berlaku sejak tanggal 28 Januari 2016 s-d 27 Januari 2021 Surat Dirjen Hubla no: PK.672/12/19/DK-09, tanggal 15 Juni 2009 (1Lembar).
  • Dokumen Tongkang/BG Kalindo berupa: Surat Laut No.PK.205/4802/SL-PM/DK-14, tanggal 17 September 2014 (2Lembar). Surat Ukur International No. 2412/PPm, tanggal 19 Maret 2010 (2Lembar).
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 17-12-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN TENGGARONG Nomor 561/Pid.B/LH/2019/PN Trg
Tanggal 5 Maret 2020 — Penuntut Umum:
IRSADUL ICHWAN, SH,.MH
Terdakwa:
SYAMSUL RIZAL Bin H. SELAMAT RIADY
27 — 17
  • no.0602/S/ILR/MJS/IX/2018, tanggal 12 September 2018 (2 Lembar);
  • Copy legalisir Re- Inspection certificate No : 0573/S/FE/MJS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (1 Lembar);
  • Copy legalisir certificate Hydrostatic Release No : 0410/S/HRU/MJS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (1 lembar)
  • Copy legalisir izin stasiun radio kapal lat No ; 118/L/SDPPI/2016 tanggal masa berlaku sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d 27 Januari 2021 (1 Lembar);
  • Copy legalisir surat Dirjen Hubla
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 34/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 30 Mei 2016 — BUDI RACHMAT KURNIAWAN, MM
163 — 117
  • KARYA ABADI dalam mengikuti lelang ulang, denganmenambahkan persyaratan lelang yang diskriminatif, diantaranya persyaratan SertifikatBadan Usaha yang memang tidak dimiliki oleh PT PANCA DUTA KARYA ABADI agartidak bisa mengikuti proses lelang ulang tersebut.Perbuatan menambahkan persyaratan yang diskriminatif untuk menggagalkan pesertatertentu tersebut bertentangan dengan Pasal 56 ayat (10) Perpres 54 Tahun 2010.Bahwa setelah dibentuk panitia pengadaan melalui Keputusan Kuasa Pengguna AnggaraPPSDM Hubla
    KARYA ABADI dalammengikuti lelang ulang, dengan menambahkan persyaratan lelang yang diskriminatif,diantaranya persyaratan Sertifikat Badan Usaha yang memang tidak dimiliki oleh PTPANCA DUTA KARYA ABADI agar tidak bisa mengikuti proses lelang ulang tersebut.Perbuatan menambahkan persyaratan yang diskriminatif untuk menggagalkan pesertatertentu tersebut bertentangan dengan Pasal 56 ayat (10) Perpres 54 Tahun 2010.Bahwa setelah dibentuk panitia pengadaan melalui Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranPPSDM Hubla
    2011) yang berasal dari file DATA BASE PROYEK (edit 05 0811).xls1 (satu) lembar print out dokumen berjudul Rencana Agustus yang berasal dari fileRencana Agustus 201 1.xls3 (tiga) lembar print out dokumen Strategi Pemasaran Pencapaian Target SeptDes2011 yang berasal dari file STRATEGI PEMASARAN. ppt1 (satu) lembar copy Berita Acara Audit Fisik Pusat Pengembangan SDM PerhubunganLaut Tahun Anggaran 20111 (satu) bundel copy Telaah Staff tentang Organisasi Pengadaan Barang/JasaPemerintah pada PPSDM Hubla
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-12-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1192/Pid.B/2018/PN Ptk
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.PIETRA YULY F,SH
2.DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
AHMAD MUHADI Bin SURATMAN Alm
343 — 344
  • ASIA DIVING, Ataspermohonan tersebut kemudian saksi menerbitkan rekomendasi salvageBARLIAN 3311 Eks TOLL 3311 ke Direktur KPLP Ditjen HUBLA padatanggal 11 Mei 2018 sebagai syarat pemberian izin kegiatan salvage TKBARLIAN 3311 Eks TOLL 3311.Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sdr. HENDRI datang kembali ke UPPPALOH dengan membawa Surat Keputusan Direktur JenderalPerhubungan Laut Nomor : KL/301/3/17/DN18 tentang pemberian izinkegiatan salvage TK BARLIAN 3311 Eks TOLL 3311 kepada PT. ASIADIVING.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-10-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 PK/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. PLN (PERSERO), vs. PT. DHARMA LAUTAN UTAMA, dkk
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surattersebut juga ditembuskan kepada Dirjen Hubla dan Adpel TanjungHal. 16 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014Perak Surabaya. Selanjutnya surat tersebut disebut sebagai novum,menyatakan sebagai berikut:1)Butir 1 dari novum 2 tersebut, menyebutkan tentang datadata kapalsebagai berikut:Nama kapal : KM Kirana Ill;Pemilik : PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 19-08-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 370/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 26 April 2016 — SIEK YB TIRTO SOESENO GUNAWAN, Direktur PT. BINTANG SAMUDRA UTAMA
154 — 147
  • La Mars Marine 2301ternyata tidak mendapat pengawasan dari instansi terkait yaitu olehKepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan / Marine InspektorDirjen Hubla dan Badan Klasifikasi atau Biro Klasifikasi Indonesiamengingat gambar perubahan konstruksi dari dinding tunggal (single hull)menjadi dinding ganda (double hull) belum mendapat pengesahan daripihak terkait;Bahwa mengacu kepada surat dari kepala kantor kesyahbadaran danotoritas pelabuhan kelas Balikpapan menyatakan kapal telahdiserahterimakan
Pengadilan PN BITUNG Pidana Umum
Register : 26-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 198/Pid.B/2018/PN Bit
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NALKRY KRISTIAN LASUT, SH
Terdakwa:
VOLTAIRE MANALO LOMA
74 — 28
  • Kuda Laut 01 pada Juli 2015 telahsaksi buatkan daftar ukur dan telan mendapatkan Surat ukursementara, namun daftar ukur tersebut tidak diproses dan tidakdiajukan mendapatkan pengesahan dari dirjen Hubla karena masihada persyaratan yang belum lengkap;Bahwa data tempat dan peletakan lunas KM. Kuda Laut 01 diAertembaga pada 20 Juli 2014 yang terdapat dalam Surat UkurDalam Negeri KM. Kuda Laut 01 diperoleh dari data permohonanpengukuran/pendaftaran KM.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 15-12-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN PATI Nomor - 260/Pid.B/2016/PN Pti.
Tanggal 13 Februari 2017 — - FIRMAN SETYAWAN bin BAMBANG SUMI HARSO,DKK
119 — 10
  • 2016/PN Pti.membenarkan dan tidak keberatan :Bahwa pemeriksaan fisik KMN BERKAH MINA SEJATI dilakukan 2(dua) kali yaitu pertama pada tanggal 23 Agustus 2015 diajukanpermohonan cek fisik sedangkan Hasil Laporan Pemeriksaan FisikKapal KMN Berkah Mina Sejati tertanggal 25 Agustus 2015 danpemeriksaan kedua pada bulan September 2015 dan November 2015 ;Bahwa pada pemeriksaan fisik dilakukan foto foto fisik kapal ; Bahwa pemeriksaan fisik yang menyangkut keamanan kapal dilakukan oleh Perhubungan Laut (Hubla
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 07-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 398/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 14 September 2021 — Penuntut Umum:
WAHYU OKTAVIANDI, SH
Terdakwa:
LEO NARDO HERTANTO Bin HARTONO AMSORI
102 — 49
  • Untukpenerbitan Surat Laut Sementara pemilik membuat permohonan dengandilampiri Surat Ukur Internasional (1969) Sementara, Bukti kKepemilikanberupa Bill of sale yang dilegalisasi notaris, Protocol of Delivery andacceptance, Builder certificate, Identitas Pemilik berupa aktapendirian/anggaran dasar perusahaan, Gambar Rencana Umum,Fotocopy sertifikat dari negara bendera asal kapal, deletioncertificate/letter of under taking dan Surat petunjuk Pelaksanaanpenggantian bendera dari Dirjen Hubla; Bahwa
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2008 — Putus : 15-09-2008 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 183/ Pid.B/ 2008/ PN. Smp
Tanggal 15 September 2008 — Drs.PRIJONGGO
177 — 30
  • setelah adanya laporan dari Konsultan,Kontraktor, Pelaksana Kegiatan dan dilaporkan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),baru dana dapat dicairkan ;39Bahwa nilai kontrak untuk tahap pertama sebesar Rp. 1.950.346.000, dan tahap keduasebesar Rp. 973.645.000, ;Bahwa untuk proyek lanjutan tahap II turun tanggal 20 Desember 2005, sebesar Rp. 1(satu) Miliar , sedangkan perjanjian kontrak tanggal 16 Nopember 2005 ;Bahwa perjanjian kontrak dilakukan lebih dulu karena ada surat perintah percepatan dariDirjend Hubla
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 07-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 399/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 14 September 2021 — Penuntut Umum:
WAHYU OKTAVIANDI, SH
Terdakwa:
RIKO ANTONI Bin AJISMAN
97 — 78
  • Untukpenerbitan Surat Laut Sementara pemilik membuat permohonan dengandilampiri Surat Ukur Internasional (1969) Sementara, Bukti kKepemilikanberupa Bill of sale yang dilegalisasi notaris, Protocol of Delivery andacceptance, Builder certificate, Identitas Pemilik berupa aktapendirian/anggaran dasar perusahaan, Gambar Rencana Umum,Fotocopy sertifikat dari negara bendera asal kapal, deletioncertificate/letter of under taking dan Surat petunjuk Pelaksanaanpenggantian bendera dari Dirjen Hubla; Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-04-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 19 April 2018 — JAFAR ABDUL GAFFAR
205 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AbdulGafar, S.Sos, MH, Rp50.000.000,00.6). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor AdministarsiPelabuhan Samarinda Nomor KU.117/1/2/AD.SMD2008, tanggal23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan PerumusTarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda tahun 2008.7) (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura PelabuhanSamarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011.8). 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12September 2011, Tempat: Rupat Samudera Dit Lantas danAngkutan Laut Ditjen Hubla
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Penghinaan
Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr
MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA
99 — 115
  • yang dimaksud dengan perusahaan, badan,korporasi yang bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerjaABK adalah usaha keagenan awak kapal (ship manningagency) adalah jasa usaha keagenan awak kapal yang berbentukbadan hukum yang bergerak dibidang rekrutmen danpenempatan awak kapal diatas kapal sesuai kualifikasi.e Bahwa Bina Jasa Mina (BJM) tidak memenuhi syarat sebagaiperusahaan yang bergerak dibidang usaha keagenan awak kapalapabila tidak memiliki tenaga ahli kepelautan dan ijin usahadari Dirjen Hubla
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 24-06-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 14 September 2021 — Penuntut Umum:
1.WAHYU OKTAVIANDI, SH
2.SAMUEL PANGARIBUAN,SH
Terdakwa:
AGUS SALIM Bin Alm HASAN
88 — 53
  • Untukpenerbitan Surat Laut Sementara pemilik membuat permohonan dengandilampiri Surat Ukur Internasional (1969) Sementara, Bukti kepemilikanberupa Bill of sale yang dilegalisasi notaris, Protocol of Delivery andacceptance, Builder certificate, Identitas Pemilik berupa aktapendirian/anggaran dasar perusahaan, Gambar Rencana Umum,Fotocopy sertifikat dari negara bendera asal kapal, deletioncertificate/letter of under taking dan Surat petunjuk Pelaksanaanpenggantian bendera dari Dirjen Hubla; Bahwa PT