Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan Penyimpangan Terhadap Pengadaan 1 Unit Mobil PemadamKebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) pada Dinas Pendapatandan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014, sertaSurat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor:S0486/PW01/5/2017 dan SuratTugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor: ST0116/PW01/5/2017 tanggal 13Maret 2017 perihal Perpanjangan Penugasan Audit.Bahwa benar sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP

SementaraBPKP memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif hanyaberdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian InternPemerintah (SPIP), yang hanyalah merupakan bagian dan SistimPengendalian Intern Pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasanintern atas penyalahgunaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yangbersifat preventif.

dapt dikategorikan sebagai BUMD maka seharusnya PTSMP tidak berhak mendapatkan penunjukan sebagai pengelolaalokasi gas;Bahwa secara job dis BPKP, BPKP hanya melakukan auditterhadap BUMN dan anggaran negara disamping itu BPKP jugasbisa melakukan audit terhadap swasta contohnya perusahaantambang, jadi berhak mengaudit swasta dengan ddsasarketentuan yang terkit dengan BPKP penjelasan pasal 6 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK, Tupoksi BPKP sesuai Kepres No.110 Tahun 2001, PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP

Kerugian Keuangan Negaraatas Perkara Dugaan Penyimpangan Terhadap Pengadaan 1 Unit MobilPemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) pada DinasPendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun2014, serta Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor:S0486/PW01/5/2017dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor: ST0116/PW01/5/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Perpanjangan PenugasanAudit.Bahwa benar sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2), PeraturanPemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP), kewenangan BPKP untuk melakukanpemeriksaan hanya atas halhal sebagai berikut diantaranyaPertama, Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, Kedua, Kegiatankebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara; dan Ketiga,Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, bukanpemeriksaan atas keuangan daerah atau keuangan negara (

PenjelasanPasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu,antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, danaudit atas halhal lain di bidang keuangan.

Pemerintah th2012;d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendalliTeknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;Diklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan Ahli KetuaTim 1998;i Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan pengendaliteknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare tahu 2013;k Workshop Implimentasi SPIP

Penjelasan Pasal 50 ayat(3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangandan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dariPresiden.

perkara dugaanPengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan PLTMG (Pembangkit ListrikTenaga Mesin Gas) 10 MW Tahun Anggaran 2016 di Dusun Jiku Besar, DesaNamlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.Riwayat Pendidikan Non Formal :Sertifikasi Pembentukan Auditor Terampil sebagai Anggota Tim;Sertifikasi Pembentukaan Auditor Ahli Pertama sebagai Anggota Tim;Sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Muda sebagai Ketua Tim;Sertifikasi Penjenjangan sebagai Auditor Madya sebagai Pengendali Teknis;Sertifikasi Diklat SPIP

Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP).b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai NomorB/132/Q.3.14/Dek.3/04/2011 tanggal 20 April 2011 perihal AuditInvestigasi/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.c. Hasil ekspose antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatandengan Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 5 Mei 2011.d.

keuangan tersebut.Audit operasional, yaitu) audit yang bertujuan untuk menilai apakah suatuprogram/kegiatan telah efisien, efektif, dan sesuai dengan pedoman/petunjukteknis/peraturan yang berlaku;Memberikan rekomendas/saran perbaikan yang diperlukan.Audit Kinerja, yaitu audit atas pencapaian kinerja suatu kegiatan/programberdasarkan indikator tertentu.Audit Dengan Tujuan Tertentu, yaitu audit yang dilakukan untuk tujuan spesifiktertentu antara lain berupa audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP

Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP).b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai NomorB/132/Q.3.14/Dek.3/04/2011 tanggal 20 April 2011 perihal AuditInvestigasi/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.c. Hasil ekspose antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatandengan Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 5 Mei 2011.d.

Riwayat pendidikan Non formal ahli adalah sebagai berikut:a) Diklat ALih Jalur jenjang Serifikasi Tahun 2011.b) Diklat Good Corporate Governance Tahun 2012.Hal. 114 dari 236 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY.c) Diklat Auditor Ketua Tim Tahun 2012.d) Diklat Pengelolaan Data Base PDAM tahun 2013.e) Diklat Penilaian Kinerja Unggul tahun 2014.f) Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tahun 2014g) Diklat Investigasi Tahun 2016.Bahwa ahli di bidang akuntansi dan auditingBahwa

Penjelasan Pasal 50 ayat(3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangandan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan darnPresiden.

Penjelasan Pasal 50 ayat(3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangandan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dariPresiden.

Tahun 2004 s/d 2012 sebagai Auditor pelaksana lanjutan padaperwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur;c) Tahun 2013 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Auditor Muda.Riwayat pendidikan Non formal ahli adalah sebagai berikut:a) Diklat ALih Jalur jenjang Serifikasi Tahun 2011.b) Diklat Good Corporate Governance Tahun 2012.c) Diklat Auditor Ketua Tim Tahun 2012.d) Diklat Pengelolaan Data Base PDAM tahun 2013.e) Diklat Penilaian Kinerja Unggul tahun 2014.f) Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP

Pemerintah th2012;d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendalliTeknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;f Diklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan Ahli KetuaTim 1998;i Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan pengendaliteknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare tahu 2013;k Workshop Implimentasi SPIP

dapt dikategorikan sebagai BUMD maka seharusnya PT SMP tidak berhakmendapatkan penunjukan sebagai pengelola alokasi gas;Bahwa secara job dis BPKP, BPKP hanya melakukan audit terhadap BUMN dananggaran negara disamping itu BPKP jugas bisa melakukan audit terhadap swastacontohnya perusahaan tambang, jadi berhak mengaudit swasta dengan ddsasarketentuan yang terkait dengan BPKP penjelasan pasal 6 UU No. 30 tahun 2002tentang KPK, Tupoksi BPKP sesuai Kepres No. 110 Tahun 2001, PP No. 60 tahun2008 tentang SPIP

keahliandan teknik termasuk keahlian audit, teknik investigasi danketerampilan pengumpulan data untuk mengungkapkanketidakwajaran akuntansi dan perilaku menyimpang, termasuk180tindakan pencurian, penyelewangan dana, penggelapan, pencucianuang, dan korupsi; Bahwa, Audit dalam rangka penghitungan Kerugian KeuanganNegara dipersamakan dengan audit investigatif, namun berbedadalam pengumpulan dan proses pembuktian yang sepenuhnyamerupakan kewenangan dan Penyidik.Bahwa, sesuai PP 60 tahun 2008 tentang SPIP

SisternPengendalian Intern Pernerinah (SPIP) didefinisikan sebagai SisternPengendalian Intern yang diselenggarakan Secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Untukmemelihara sistrm pengendalian yang baik malalui diperlukan aparatpengawasan intern pemerintah seperti yang diatur pada pasai 49(1)PP No. 60/2008 yang terdiri atas:1. BPKP;2.