Bahwa agar penyelenggaraan pemilihnan kepala daerah ini dapat terselenggaradengan sempurna atau berkualitas tanpa mengandung cacat hukum dan tidaksampai menimbulkan konflik atau sengketa hukum baik perdata atau pidanasetelah pemilihan umum kepala daerah selesai di kemudian hari, makaPenggugat memohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quoberkenan menjatuhkan putusan sela(tussen vonnis) demi keadilan dankesetaraan terhadapi pasangan calon lainnya dengan memerintahkan Tergugat menunda Tergugat

Samarinda terlebihdahulu mengeluarkan putusan sela (Tussen Vonis);GUGATAN A QUO KABURITIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);bahwa gugatan Para Penggugat ini kabur/tidak jelas (obscuur libel), sebab dalamgugatannya Para Penggugat tidak secara implisit dan rinci menjelaskan danPutusan No. 117/Pdt.G/2018/PN Smr, Hal. 32 dari 72 Halamanmenguraikan bentuk bentuk kesalahan dan perbuatan apa yang telah dilakukan olehTurut Tergugat III dalam perkara ini, sehingga ditempatkan sebagai Turut Tergugat III.Padahal Turut

dan diadili olehPengadilan Niaga sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUNo. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasanpasal tersebut, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatantidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkanBerdasarkan halhal tersebut di atas maka TERGUGAT dengan inimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan PutusanSela (tussen

Oleh karena Tergugat pada kesempatan ini telah terlebin dahulumengajukan perlawanan atau eksepsi kompetensi relatif terkaitkewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa danmengadili Gugatan a quo, maka Tergugat memohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim untuk dapat memberikan Putusan Sela (tussen vonnis)terlebin dahulu terhadap eksepsi kompetensi relatif ini sebelum masukkepada pemeriksaan pokok perkara, Sesuai dengan ketentuan Pasal 136jo. Pasal 133 HIR.22.

Pasal 125 Ayat (2) HIR, sehingga sepatutnya danmenurut ketentuan hukum yang berlaku Pengadilan Negeri Jakarta Baratharus memberikan putusan sela (tussen vonnis) terlebin dahulu terhadapeksepsi kompetensi relatif ini sebelum masuk dalam pemeriksaan pokokperkara.26.

tetapi harusdibicarakan dan diputuskan bersamasama dengan pokokperkara.telah diatur bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku,tangkisan (eksepsi) tentang tidak berkuasanya hakim akan diputus terlebihdahulu, dan tidak harus diputuskan bersamasama dengan pokok perkara.Berdasarkan pada halhal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepadaMajelis Hakim Yang Terhormat untuk melakukan pemeriksaan terlebihdahulu terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan, danselanjutnya memberikan Putusan Sela (tussen

utang atau meniadakan suatu piutang,maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti*mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawanhukum ;HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 16 Oktober 1922, NJ 1923halaman 20, W.10960 antara lain telah memutuskan bahwa :"Het bewegen tot afgifte kan ook geschieden door een middel,aangewend niet tegen dengene, van wien afgifte wordt verwacht , dochttegen een derde, mits de bedoeling om afgifte te verkriigen en hetoorzakelijk verband tussen

Berdasarkan halhal tersebut di atas maka TERGUGATdengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untukmenjatuhkan Putusan Sela (tussen vonnis) terlebih dahulu sebelumHalaman 43 dari 96 Halaman Putusan 247/PDT/2020/PT DKImelakukan pemeriksaan pokok perkara (eind vonnis) denganmenjatuhkan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut :1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolutyang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudahsepatutnya majelis hakim pemeriksa perkara a quo mengeluarkanTurut Tergugat (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)sebagai pihak dalam perkara;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Turut Tergugat memohonkepada majelis hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara a quo agarberkenan memutus perkara sebagai berikut:Dalam Putusan Sela (tussen vonnis)1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;2.

Dit laat onverlet de regel datslechts dekantonrechter bevoegd is, alsn van de vorderingen een aardvorderingis enHal. 43 dari 79 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Wsb.16.17.18.19.als de samenhang tussen de zaken zich verzet tegen afzonderlijkeln hogerberoep volgt niet ontvankelijkheid indien de optelregelten onrechte is toegepastbij de vraag ofde appelgrens is overschreden.(Cumulatie in het burgerlijkk procesrecht Jeroen Veldhuis, art. 94 lid 1 Rvenart. 332 lid 2 Rv)Bahwa selanjutnya M.

vonnis/tussen vonnis ) berdasarkan pasal 136 HIR namun dari uraian dalam jawaban sertaDupliknya Tergugat banyak menguraikan tentang hubungan hokum dan atau PerbandinganHukum antara Hukum Islam dan Hukum Adat serta pemberlakuannya di Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagai argumentasi yuridis yang dimaksudkan agar gugatan Penggugatditolak, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pada intinya dalil eksepsi Tergugat yang berkaitan denganwewenang Pengadilan menyatakan

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas maka Tergugat denganini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa danmengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela(tussen vonnis) terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaanpokok perkara (eind vonnis) dengan menjatuhkan amar sebagai berikut :a.

diucapkan ataudiberitanukan bagi pihak yang tidak hadir.2.5 Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat tidak melakukan upayahukum banding dan upaya hukum kasasi, Sehingga adalah sebuah faktabahwa Penggugat telah menerima Putusan No:895/Pdt/G/2016/PN Tngdan Putusan No: 239/B/2017/PT.TUN.JKT2.6 Bahwa pemeriksaan perkara pada badan peradilan tersebut diatassudah memasuki pokok perkara karena berdasarkan Pasal 185 ayat (1)HIR apabila pemeriksaan belum masuk pokok perkara maka akandijatunkan Putusan Sela (tussen

PT.Perdata, tanggal 15 Oktober 1977 yangmenormakan bahwa : Pengadilan Negeri tidak berwenang untukmembatalkan Surat Hak Milik yang dikeluarkan Instansi lain; Hal inidikarenakan bentuknya sudah menjadi Setifikat Hak Milik.Bahwa berdasarkan Alasan Alasan Hukum (juridische redenering)tersebut di atas berkaitan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yangdiajukan oleh TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, agar berkenanmenjatuhkan Putusan Sela (tussen

Terecht betoogden SCHOLTEN en ROLING dat eenprincipiele grens tussen beide methoden niet bestaat.Tenminste wanneer men extensieve interpretatie nietopvat als "ruime" doch als 'verruimende" nl. Naar deHal. 86 dari 144 hal. Put.

(dua ratus juta rupiah).GUGATAN PROVISI:12.13.14.15.Bahwa di khawatirkan Para Tergugat Rekonpensi dengan ITIKAD BURUKakan mempersulit dan menghalanghalangi upaya pengosongan tanah danbangunan yang beralamat di Taman Alfa Indah Blok K/29 PetukanganPesanggrahan Jakarta selatan melalui sertifikat hak milik No.3770, makaPenggugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim berkenan memberi PutusanSela (Tussen Vonnis) melarang Para Tergugat Rekonpensi melakukanperbuatan hukum apapun terhadap tanah dan bangunan serta

tetapi harusdibicarakan dan diputuskan bersamasama dengan pokokperkara.telah diatur bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku,tangkisan (eksepsi) tentang tidak berkuasanya hakim akan diputus terlebihdahulu, dan tidak harus diputuskan bersamasama dengan pokok perkara.Berdasarkan pada halhal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepadaMajelis Hakim Yang Terhormat untuk melakukan pemeriksaan terlebihdahulu terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan, danselanjutnya memberikan Putusan Sela (tussen

Memeriksa Dan Memutus Mengenai Eksepsi KewenanganMengadili Secara Relatif (Kompetensi Relatif) Dahulu Dengan MemberikanPutusan Sela Sebelum Melanjutkan Pemeriksaan Pokok Pekara;Mengingat Tergugat dan Tergugat IV pada kesempatan ini telah terlebihdahulu mengajukan per awanan atau eksepsi kompetensi relatif terkaitkewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa danmengadili gugatan a quo, maka Tergugat dan Tergugat IV memohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan Sela(tussen

kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN), sehingga berdasarkan dali tersebut maka dalilgugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atausetidak tidaknya dinyatakanTidak dapat Diterima(Niet Ontvankelijke Verklaara);Berdasarkan dalildalil hukum yang telah diuraikan diatas, TERGUGAT Xmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui KetuaMajelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo, sebelummelanjutkan kedalam pokok perkara berkenan terlebin dahuulu untukmenjatuhkan putusan sela (Tussen

;Maka, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkarauntuk melakukan pemeriksaan terlebin dahulu terhadap EksepsiKewenangan Absolut yang diajukan dan selanjutnya memberi Putusan Sella(tussen vonnis) sebelum masuk dalam pokok perkara; gunamemutuskan/menentukan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang(atau tidak) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;Hal. 71 dari 143 hal Put.

LAMINTANG berpendapat bahwa : Bilamana orang dapatberbicara tentang membuat suatu perbuatan menyebabkan dilakukannyatindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketigasebagai kebiasaan, Hoge Raad antara lain telah mengatakan bahwa Van eengewoonte maken is slechts sprake, indien de handelingen behaldelijk woordengepleegd en tussen de handelingen zeker verband bestaat.