Ditemukan 2060 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1997 1597 1197 1790 1097 1977 1793 1717 13797
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 28-12-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Mei 2014 — Moh.Halwie alias Moh.Haluwi bin Saiyun,Cs >< Aminah.cs atau ahli warisnya
253 — 81
  • berlaku lagi, selain itu suratkuasa dan Perjanjian Jual Beli serta Pengalihan hak tgl 20 April 1994, yangpernah diberikan oleh salah satu ahli waris keturunan Nyai Jasienta kepadaTergugat VIl pada tahun 1994 sebagaimana telah disebutkan di atas, telahdibatalkan oleh ahli waris keturunan Nyai Jasienta berdasarkan SuratPernyataan tgl 15 Januari 2010, agar tidak disalah gunakan lagi olehTergugat VII atau pihak lain (Bukti P21 s/d P25), dengan mengacu kepadaKitab Undangundang Hukum Perdata ; Pasal 1797
    Bahwa perjanjianJual Beli tertanggal 20041994 yang telah ditindak lanjuti dengan Akta Notaris yangdibuat dihadapan CHUFRON HAMAL, SH Notaris Jakarta tahun 1994 yang tidakpemah dimohonkan pencabutan kuasanya dan Penetapan No93/1995 P diPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak pemah dimohonkan pembatalannya olehseluruh ahli waris Nyai Jasienta adalah masih tetap sah, mengikat dan berlaku sebagaihukum.Bahwa pasal 1797, pasal 1814, pasal 1381 KUHPerdata tidak dapatditerapkan oleh para Penggugat untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 21-05-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — Drs. HARIYONO, AAAI-K bin WISNU SAMAIN;
168 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pid.Sus/2015 danputusan Mahkamah Agung Nomor 1797 K/Pid.Sus/2014 tidak dapatdikualifikasi sebagai putusan yang bertentangan satu dengan yanglainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karenasesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi"Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-03-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 K/PDT/2013
Tanggal 25 Maret 2014 — I. 1. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA, dk, II. II. DR. H. ABDUL RAUF, DSOG VS Ny. RUMITA BUTARBUTAR
384 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuasa Penggugat melakukan tindakan/perbuatan melampaui kuasayang diberikan kepadanya oleh pemberi kuasa.Pasal 1797 KUH Perdata menyebutkan :Penerima Kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampauikuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatuperkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkanpenyelesaian perkara pada keputusan wasit (KUHPerd. 1316, 1806,1851 dst Rv. 615 dst.).
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 24-03-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Maret 2021 — Penggugat:
1.DRA. ESTI MATHILDA NAINGGOLAN
2.BOSMAN MANURUNG,DRS
3.Ir.Apul P Simorangkir,SH.,MH.,MBA.,CTA
Tergugat:
1.Consumer Loan Business Center Medan PT. Bank Mandiri Persero Tbk
2.Consumer Collection and Recovery Medan PT. Bank Mandiri Persero Tbk
3.Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Persero.Tbk Medan
4.ROYKE TUMILAAR
5.ERICK THOHIR
6.OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL V SUMATERA BAGIAN UTARA
7.Consumer Collection & Recovery Medan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8.ROYKE TUMILAAR Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9.ERICK THOHIR MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
10.OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5 SUMATERA BAGIAN UTARA
Turut Tergugat:
1.IR. H. JOKO WIDODO
2.IR. H. JOKO WIDODO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
82 — 26
  • yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antarabank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasihutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;Berdasarkan pengertian itu UU jelas menegaskan bahwa pemberiankredit merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;Dalam perjanjian kredit, kreditur tidak boleh meminta kembali apa yangtelah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalamperjanjian (1797
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-11-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
YURIDHO FADLIN, SH., MH
Terdakwa:
BADI UZAMAN, SH Bin JAMALUDIN
108 — 34

  • 9. Surat Perintah pencairan dana Nomor : 1797 / SP2D-TU/ NIHIL / BPMPD/2015 tanggal 24 juni 2015 sebesar Rp. 216.953.000,- (Foto copy dilegalisir).
    Surat Perintah pencairan dana Nomor : 1797 / SP2DTU/ NIHIL /BPMPD/2015 tanggal 24 juni 2015 sebesar Rp. 216.953.000, (Fotocopy dilegalisir). Slip setoran pengembalian Dana ke Kasda dalam kegiatan Lomba Desaatas Honorarium Tim Koordinasi, atasbelanja Media alat Elektronik danbelanja jasa penghargaan dan pemenang Lomba Desa BPMPD sebesarRp 7.475.000, pada tanggal 27 mei 2015 Nota dinas Tanggal 31 Juli 2015 perihal permohonan pencairan danakegiatan lomba desa triwulan III (Foto copy dilegalisir).
    Surat Perintah pencairan dana Nomor : 1797 / SP2DTU/ NIHIL /BPMPD/2015 tanggal 24 juni 2015 sebesar Rp. 216.953.000, (Fotocopy dilegalisir).
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 22-12-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 26-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1235/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
TOGAR SITUMORANG,SH,MH
Tergugat:
ROLF STEFFEN GORNITZ
149 — 96
  • REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI pada tanggal 2 Mei 2020.Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Pemberi Kuasasaat itu memberikan Kuasa kepada Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi untuk menangani Perkara Pembagian Harta Bersama maka,dalam perkara Nomor 1135/Pdt.G/2019/PN.Dps TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak untuk menguasai hasil dariPembagian Harta Bersama, sebab Penerima Kuasa tidak diperbolehkanmelakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya dimana telah diaturdalam Pasal 1797
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-06-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 1798/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
Randi Sofyan
17 — 3
  • persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan dibantu olehNANCY SN SIMANJUNTAK SH MH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri olehCHANDRA PRIONO NAIBAHO, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medandan dihadapan terdakwa .HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELISH.IRWAN EFFENDI, SH.MH MIAN MUNTHE SH MHAIMAFNI ARLI SH MHPANITERA PENGGANTI,Halaman 19 dari 19Putusan No 1798/Pid.sus/2019/PNMdnNANCY SN SIMANJUNTAK SH,MHPUTUSANNomor 1797
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-12-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 193 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 13 April 2016 — Hj. SUMIYATI, A.Md Binti H.M. ROHILI (Alm)
124 — 49
  • Sayadih(Asli);Nama Wajib lpeda Sahari No. 1797 (Asli);Surat Pernyataan Beda Luas an. H. Sayadih (Asli);Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. H.
    Sayadih(Asli);Nama Wajib Ilbeda Sahari No. 1797 (Asli);Surat Pernyataan Beda Luas an. H. Sayadih (Asli);Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. H. Sayadih (Asli);Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 10/593.81/IV/2012 tanggal 02 April 2012 (Asli);Keterangan Riwayat Tanah No. 593.81/40/XIV2006 dengan Girik Nomor 1546Persil 84 luas 2.000 M2 an. H.
    H.Sayadih (Asli);Nama Wajib lpeda Sahari No. 1797 (Asli);Surat Pernyataan Beda Luas an. H. Sayadih (Asli);Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. H. Sayadih (Asli);Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 10/593.81/IV/2012 tanggal 02 April 2012 (Asli);Keterangan Riwayat Tanah No. 593.81/40/XIV2006 dengan Girik Nomor1546 Persil 84 luas 2.000 M2 an. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-03-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2843 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — MUHAMMAD HAFIZHAM, Dkk vs PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I, Dkk
118 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PKM/2002 tanggal2 Oktober 2002;2 Bahwa adapun batasbatas dari bidang tanah Penggugat berdasarkan Surat GrantSultan Nomor 1709 Tahun 1917, adalah sebagai berikut:e Sebelah Utara berbatas dengan Laut Beting Belawan + 1.166 m;e Sebelah Selatan berbatas dengan Muara Sungai Deli + 1.16 m;e Sebelah Timur berbatas dengan Pantai Bagan Belawan + 411,25 m;e Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Kerajaan + 415,25 m;3 Bahwa terhadap kepemilikan yang sah bagi Penggugat atas objek tanah Grant SultanNomor 1797
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-06-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
Kuei Chao Yeh
Tergugat:
1.PT Tanjung Benoa Indonesia
2.PT. Tanjung Benoa Indonesia / Holiday Inn Resort Benoa, Bali
179 — 104
  • membandingkan pihakyang disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat denganpihak yang digugat dalam Gugatan, maka kami yakin Yang MuliaMajelis Hakim akan mendapati pihak yang berbeda.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1792 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer), menyatakan dengan tegassebagai berikut:Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikanpemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untukmelaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikankuasa.Selain itu Pasal 1797
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-07-2004 — Putus : 20-10-2005 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 253/Pdt.G/2004/PN.JAK.SEL
Tanggal 20 Oktober 2005 —
88 — 26
  • Pasal 1797 KUH Perdata berbunyi : Sikuasa tidak diperbolehkanmelakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya ...... ast. (c). Pasal 1806 KUH Perdata berbunyi : Sikuasa yang telah memberitahukansecara SAH tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa iamengadakan suatu Persetujuan dalam kedudukannya sebagai kuasa itu,tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasaitu.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 13-04-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 27-04-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
1.HM. CHOLIS HASAN, SH.,MH
2.SAURIP KADI
3.SURIPTO, SH
4.Ny. JUSTIANI
Tergugat:
1.H. MOERWANTO SOEPRAPTO
2.KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA D.h DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
236 — 114
  • lebih dan tidak kurang setelahpenyerahan kekayaan tersebut kepada YDBKS Fungsi Kuasa Subsitusitersebut telah selesai, yang selanjutnya kembali melakukan pembinaankepada Yayasan, namun apa yang terjadi sebagaimana diketahuimelalui dalildalil Para Penggugat di atas banyak tindakan dari TergugatIl bukan hanya sebatas pada tanah bahkan juga sampaigedung/bangunan yang saat ini dikenal sebagai Gedung CawangKencana di klaim sebagai aset Tergugat Il, hal ini jelas sangatbertentangan dengan Pasal 1792 dan 1797
Pengadilan PTUN PADANG TUN Perijinan
Register : 10-01-2012 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 01/G/2012/PTUN.PDG
Tanggal 7 Juni 2012 — -PT. KERETA API INDONESIA -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, Cs
188 — 67
  • tindakanmelawan hukum yang dilakukan Penggugat diatas tanah HGB Tergugat IIIntervensi, dimana Penggugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukumdengan memasuki dan memagar tanah HGB Tergugat II Intervensi denganmenanam Rel Bekas sehingga Pengunjung PT Basko Minang Plaza dan HotelBasko (milik Tergugat II Intervensi) tidak dapat keluar, atas tindakanmelawan hukum tersebut Tergugat II Intervensi telah melaporkan kepolisianResor Kota Padang sebagai mana surat tanda bukti penerimaan Laporan Polisi10.11.Nomor : LP/1797
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-09-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pdt/2012
Tanggal 4 September 2012 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PT. BRI) (PERSERO) Tbk., dk vs. PT. MULIA PERSADA PACIFIC (PT. MPPC),
117 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Addendum Perjanjian Nomor 73 tanggal 24 Mei 1991,namun kuasa diberikan untuk menyelesaikan permasalahan mengenaiasset negara, quod non, berupa tanah seluas 12.193 m2 atas nama PTBank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan tanah seluas 16.789 m2 atasnama Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia.2.13.Bahwa Pasal 1797 KUHPerdata:"si kuasa tidak diperbolehkan melakuan sesuatu apapun yang melampauikuasanya".Dengan demikian pengajuan gugatan Wanprestasi oleh Jaksa pengacaraNegara telah melampaui kKewenangan kuasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 PK/PDT/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I, DK VS MUHAMMAD HAFIZHAM, DK
161 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terhadap kepemilikan yang sah bagi Penggugat atas objek tanahGrant Sultan Nomor 1797 Tahun 1917 tersebut, ternyata secara fakta yuridisjuga telah cukup teruji kKebenarannya berdasarkan produk hukum berupaHalaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor 227 PK/PDT/2015Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 341/Pdt.G/2007/PN Mdn, tanggal5 Mei 2008, yang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor341/Pdt.G/ 2007/PN Mdn, tertanggal 5 Mei 2008 tersebut pada halaman 29;Halaman 2 dari 80 halaman Putusan
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN AMBON Nomor 199/Pdt.G/2014/PN. Amb
Tanggal 23 Desember 2015 — HANS HATEYONG (DAHULU HAN HO AN), Umur 73 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI I ; 2. JIMMY HATEYONG, Umur 40 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT II/TERGUGAT INTERVENSI II ; 3. ELIZABETH HATEYONG, Umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT III/TERGUGAT INTERVENSI III ; 4. EDWARD HATEYONG, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai :PENGGUGAT IV/TERGUGAT INTERVENSI IV ; Seluruh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut : PARA PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I, TERGUGAT INTERVENSI II, TERGUGAT INTERVENSI III dan TERGUGAT INTERVENSI IV ; M e l a w a n : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI RISET, TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), Cq. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, Berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI V ; M e l a w a n : JACOBUS HATULESILA, umur 59 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Wailela Atas RT. 001/RW. 013, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI ;
150 — 80
  • Han Ho An dan Han Ping An bukan keluargasedarah lurus ke bawah ke atas dari Hoan Tjeang Ong.Dalam pengurusan harta peninggalan yang tidak terurusBalai Harta Penginggalan tidak diberi hak untuk menerimakuasa mengubah status Han Ho Ari, anak sah dan AbhliWaris dari Han Ping An menjadi Ahli Waris dari HoanTjeang Ong.Perbuatan penerima kuasa mutlak, Go Ki Lengtersebut diatas melanggar pasal 1797, 1127, 832KUHPerdata, maka patutlah Surat Kuasa Mutlak nomor 5tanggal 7 Mei 1957 dlpertirnoangkan untuk dinyatakanBATALdemi
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 06-03-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. Chevron Pasific Indonesia Vs NOFEL, S.H., M.H.
165 — 369
  • Foto copy dari copy surat dari MABES POLRI tanggal 25 Agustus 2016Nomor : B/5355/Ops/VIII/2016/BARESKRIM perihal PelimpahanLaporan, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T16 ;17.Foto copy dari copy surat dari POLDA RIAU Direktorat RESKRIMSUStanggal 10 Oktober 2016 Nomor : B 1797/IX/2016/ RESKRIMSUSperinal pemberitahuan perkembangan hasil enelitian laporan, telahdibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T17 ;18.Foto copy sesuai dengan aslinya surat Direktorat Reskrimsus Poldariau tanggal
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama
Register : 12-10-2015 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-01-2018
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0254/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 7 Desember 2016 — Penggugat:
Sofyan Taufik, S.H. dan Rekan
Tergugat:
1.PT. Bank Meda Syari`ah Cabang Pematangsiantar
2.Kantor KPKNL Kota Pematangsiantar
154 — 91
  • ;Halaman 91 dari 100 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2015/PA.PstMenimbang, bahwa dalam Pasal 1797 KUH Perdata ditegaskan bahwaPenerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya.Sejalan dengan itu, di dalam Pasal 1800 KUH Perdata juga diatur bahwaPenerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakankuasanya;Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkanketentuan dalam hukum Islam yang didasarkan pada hadis Nabi SAW riwayatalTirmidzi yang berbunyi:gl
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1643/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
FANG LONG
63 — 40
  • Pademangan Kota Jakarta Utara(TKP 2), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1794/2019/OF, 1795/2019/OF,1802/2019/OF dan 1803/2019/OF dan 1796/2019/OF dan 1797/2019/OF,1798/2019/OF, 1799/2019/OF, 1801/2019/OS, 1804/2019/OF adalah positifmengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 danHalaman 64 dari 77 Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2019/PN. JKt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1104 K/PidSus/2014
Tanggal 1 Oktober 2014 — STANISLAUS
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KetuaMuda Pidana Nomor : 1797/2014/S.327.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 21 Juli2014, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 30 (tigapuluh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Juli 2014;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang karena didakwa:PRIMAIR :Bahwa Terdakwa STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmenberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten SIkka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal