Ditemukan 14789 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor01 nomor11 nomor.c nomor138 nomor29 nomor13 nomor38 nomor30
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 29-09-2017 — Putus : 27-10-2017 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT PALU Nomor 21/PID.TPK/2017/PT PAL
Tanggal 27 Oktober 2017 — Pembanding/Terdakwa : MARTEN TIBE ALS MARTEN
Terbanding/Penuntut Umum : I NYOMAN PURYA, SH
115 — 47
  • setelah Pengadilan Tinggi membaca danmempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor38/Pid.SusTPK/2017/PN Pal tanggal 15 Agustus 2017, berpendapat bahwapertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yangmenyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaanprimair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor31
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Mnd
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN
Termohon:
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
91 — 18
  • Bahwa Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor31/PUUX/2012 pada halaman 53 paragraf kedua disebutkan bahwa"Oleh sebab itu. menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapatberkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatutindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi denganInsansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP danBPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau meminta bahanInspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang samadengan itu dari
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 29-01-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PT MANADO Nomor 5Pid.Sus-TPK/2020/PT MND
Tanggal 4 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : M. REZA PAHLEPI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK.
161 — 73
  • Jonas Semuel Kalumata, Aj.Ak tersebut, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dimaksud baik dalam Dakwaan Primer: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) KE1KUHPidana dan Dakwaan Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : DICKY HARIS G P, SH.,M.Hum
Terbanding/Terdakwa : PRAYUDHA ZARKASIH
160 — 96
  • LMS padaPT BRI (Persero) Tok KCP BPJS TK Gatsu Tahun 2017/2018 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKIJakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : SR 454/PW09/5.2/2020 tanggal 21Oktober 2020.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat(1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor31 Tahun 1999
    KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memperhatikanfakta hukum yang mendasari alasanalasan dan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat yang menyatakan bahwa Terdakwa Prayudha Zarkasih, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu yang diaturdalam Pasal 2 Ayat (1), jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor31
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-01-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 31 Januari 2013 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP ; KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
199 — 104
  • Jalan Raya No 233 PANDAAN, terdiridari 22 (dua puluh dua) lembar ; 1301 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASAPEMEGANG SAHAM PT CAHAYA SURYA UNGGULTAMA , Nomor31 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATYSETYOSO,S.H.
    Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanMemperkaya diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dandenda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ;Hal 423 dr 448 Putusan No.82/Pid.Sus/2012/PN.Sby424Menimbang, bahwa unsurunsur delik dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor31
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 241/Pid.B/2009/PN.RGT
Tanggal 13 Januari 2010 — NASTION, SE. BIN M. SYAH, DKK
84 — 12
  • DEWAsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana; SUBSIDAIR:Bahwa mereka Terdakwa 1. NASTION, SE BIN M.
    padanyakarena jabatan atau kedudukan, dalam kedudukannya sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta sebagaiKoordinator Transportasi dan Akomodasi pada Kegiatan TemuKerja Kepariwisataan tersebut, dan bukannya secara melawan138hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapatdengan Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan Pidananya(Requisitor), yang menyatakan pada pokoknya bahwa unsurmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor31
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1868 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Oktober 2017 — MOHAMMAD MAKU, S.Sos.;DKK
129 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepentingan Umumdan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PengadaanTanah, beserta Lampirannya, tidak ditemui pasalpasal yangmenyebutkan dalam hal pembebasan lahan yang akandilaksanakan pembangunan bagi kepentingan umum terdapatbangunan, pondasi bangunan atau segala sesuatu yang berdiri diatasnya, maka pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunankepentingan umum tersebut tidak dapat dilaksanakanpembebasannya (vide hal 357 paragraf 4 Putusan Nomor31
    tanggal 3 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN.Gto. tanggal 13 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaratersebut dengan amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara biaya pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 192/Pid.Sus/2010/PN.Skh
Tanggal 6 Januari 2011 — SURANDI BIN HADI WIYONO
105 — 9
  • Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Undang Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1674 K/PID.SUS/2016
Tanggal 1 Maret 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena ; Daniel Sampe Buntu, S.Sos
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sebagaimana diaturdan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-09-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN
Tanggal 30 Agustus 2018 — Nama Lengkap : TUBAGUS IMAN ARIYADI; Tempat Lahir : Cilegon; Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/10 Juli 1974; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru No. 02 Cilegon; Agama : Islam; Pekerjaan : Walikota Cilegon (Periode 2016 s/d. 2021);
204 — 130
  • Menyatakan terdakwa TUBAGUS IMAN ARIYADIterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12huruf a UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 06-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RUJI WIBOWO, SH.MH
Terdakwa:
AUNG NAIN WIN
120 — 38
  • kejahatan dan dikhawatirkan akandipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang buktitersebut dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak dapat dipergunakan lagidan Uang tunai sebesar Rp. 4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah)sebagai uang hasil penjualan 1.100 (seribu seratus) kilogram ikan campuran yangterdiri dari jenis ikan Koli, ikan Biji Nangka, ikan Kurisi dan jenis ikan lainnya, dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 92 Undang undang Nomor31
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1197 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Januari 2017 — MUHAMMAD FARHAN AL HASNI, S.Sos
80 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namunapabila perobuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa mengenai makna perbuatan melawan hukumtersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan bahwa makna perbuatan melawanhukum materil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor31
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 26/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 6 April 2017 — HERU CAHYO SETIYONO
106 — 541
  • terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jopasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Membebaskan Terdakwa HERU CAHYO SETIYONO dari Dakwaan Primairsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor31
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 19 Desember 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : D. SIDHI WIDYAWAN
271 — 375
  • HakimPengadilan Tipikor tingkat banding menyatakan terdakwa tetapdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilanuntuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusanini;Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Pasal3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah oleh UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor31
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
HAMRULLAH, SH.
Terdakwa:
LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI
103 — 53
  • Unsur secara melawan hukum,.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) UndangUndang Nomor31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanyamencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materil.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-04-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1796 K/PID.SUS/2013
Tanggal 2 April 2014 — Jafar bin Sundang
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1796 K/PID.SUS/2013memenuhi unsurunsur Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-08-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 30 Agustus 2018 — EDWARD SEKY SOERYADJAYA
853 — 2137
  • Surat Perintah Pembantaran Penahanan TingkatPenyidikan, nomor Print 02/F.2/Fd.1/03/2018, tanggal 06 Maret2018;Pencabutan Pembantaran, Surat Perintah PencabutanPembantaran nomor Print 03/F.2/Fd.1/03/2018, tanggal 7 Maret2018;Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia,nomor Prin67/0.1.10/Ft.1/03/2018, tanggal 19 Maret 2018, sejaktanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 7 April 2018;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor31
Pengadilan PN PEMALANG
Register : 29-09-2014 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN PEMALANG Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Pml
Tanggal 26 Mei 2015 —
83 — 13
  • Apabila diperhitungkan kerugiaan immateriilyang dialami PENGGUGAT DALAM REKONPENSI adalah sebesar Rp1.000.000.000,Bahwa perkara ini didukung oleh alatalat bukti yang menentukan sehinggaberalasan gugatan rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adabanding, kasasi dan verzet.Maka: Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT IDALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI mohon kepadaMajelis Hakim PN ~ Pemalang yang =memeriksa perkara Nomor31/PDT.G/2014/PN.Pml tanggal 29
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-04-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 25/Pid. Sus/ TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 16 April 2014 — HENDRA ISKUHOI als AJIN KULAT
53 — 11
  • 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum terlebihdahulu , yaitu perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2(ayat) 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 18 ayat (2) dan (3) ) UndangUndang Nomor31
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 55/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
Drs. YULIUS GUN, MM
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
166 — 81
  • M.M. tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TindakPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair, sehingga membebaskan terdakwa dari DakwaanPrimair tersebut ;Bahwa atas diktum putusan tersebut di atas, maka yangterbukti adalah Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3, jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengaan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31