Persiapan ; Telah membaca Surat Permohonan dari Penggugat, perihal: PencabutanPerkara Nomor 45/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 27 Mei 2020 ; Telah membaca Berkas perkara Nomor 45/G/2020/PTUN.SBY. beserta seluruhlampiran yang terdapat didalamnya; 0002002020 Telah mendengarkan keterangan Para Pihak; Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 20 April 2020 dibawah register Perkara Nomor45

Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 telah mendapat Surat Izin Perceraian dari Sekretaris DirjenPlanolog!

Menyatakan objek sita eksekusi/objek sengketa yang telah ditetapkan SitaEksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor45/PDT.Eks/2015/PN.SMG, tanggal 19 November 2015 terhadap:Halaman 3 dari 13 hal. Put.

Menyatakan objek sita eksekusi/objek sengketa yang telah ditetapkan SitaEksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor45/PDT.Eks/2015/PN.SMG, tanggal 19 November 2015 terhadap: Bus Merek Mercedes Benz, BPKB atas nama : Ahmad Rifki, NomorPOL G1500EF, Nomor Mesin : 906998U1017640, Nomor Rangka:MHL368006DJ002494, Warna Hitam, Tahun 2013, sekarang beradaHalaman 6 dari 13 hal. Put.

Kabupaten Pangkepdengan titik koordinat S.0446705,E 28083 atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPangadilan NegeriPangkep, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/ataumenggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

lebih pemerintah saat ini terhadap barang bukti illegalfishing tersebut, telah jelas termuat dalam Bagian Kedua A Barang Bukti Pasal76A UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi "Benda dan/ataualat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidanaperikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapatpersetujuan Ketua Pengadilan Negeri;Bahwa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 76A UndangUndang Nomor45

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut;Eksepsi TergugatPara Pihak Tidak lengkap;Gugatan Penggugat diduga Error in Objecto (Cacat Sebagai Objek);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor45/G/2018/PTUNMDN, tanggal 14 November 2018 kemudian ditingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata

Bahwa dapat Pembanding I/Tergugat sampaikan terhadap adanyaPutusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juni 2021 Nomor45/Pdt.G/2021/PN.Mks menimbulkan dampak bagi kepastian hukum,karena terdapat dua putusan yang bertentangan satu sama lain,sehingga putusan manakah yang akan dilaksanakan.3.

Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor45/Pdt.G/2021/PN.Mks Tanggal 12 Juli 2021;3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biayaperkara pada semua tingkatan pengadilan.Mengadili Sendiri :Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbulakibat perkara ini.

dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirdengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 ,RBg serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor45

PENETAPANNomor 45/Pdt.P/2020/PN MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkarapermohonan Pemohon:Nama : Hikmiah;Tempat/ tanggal lahir : Pajar Bulan/5 Mei 1987;Jenis kelamin : Perempuan;Agama : Islam;Alamat : Perum Bumi Serasan Damai Muara Enim;Pekerjaan : Petani;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor45/Pdt.P

Hakim Tunggal dalam perkara ini;Setelan membaca berkas perkara permohonan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mrebeserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksisaksi;Setelah memperhatikan buktibukti Surat dari Pemohon dan segala sesuatuyang terjadi di Persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal1 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Muara Enim pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam register Nomor45

bahwa oleh karena Pembandingsemula Penggugat tetap berada dipihak yang kalahmaka harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkatperadilan ;Mengingat, akan pasalpasal dari perundangundangan serta peraturanperaturan lainnya yangbersangkutan ; Halaman 5 dari halaman 5 Perkara No. 86 / Pdt / 2013 / PT.SmgMENGADILIe Menerima permohonan banding dariPembanding semulaPENQQUQGL jan cnnnnnnnenescennssssenineeneinsnencennennse Menguatkan putusan Pengadilan NegeriSalatiga tanggal 3 Januari 2013 nomor45

., dankawankawan, Para Advokat beralamat di Jalan Supomo, Nomor45 Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli,berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 26 Juni2019;Pemohon Kasasi:Lawan1. SAFERLI ZALUKHU, bertempat tinggal di Dusun III, DesaLukhulase, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten NiasUtara;2. FAOZARO ZALUKHU, bertempat tinggal di Jalan Karet,Kelurahan llir, Lingkungan , Komplek RemelingGunungsitoli, Kota Gunungsitoli;3.

Bahwa oleh karena status Tergugat atas tanah obyek sengketa hanyaberupa hak pakai maka terhadap perbuatan Tergugat yang secara diamdiam telah mensertifikatkan tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan H JTissera selaku pemilik Tanah Dati Hurtetun merupakan perbuatan yangmelawan hukum oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1107/KelurahanMangga Dua Tanggal Penerbitan 5 Desember 1991, Surat Ukur Nomor45/B/1975 Tanggal 3 Desember 1975 seluas 251 meter persegi atas namaHusein Ode patut dinyatakan batal

Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1107/KelurahanMangga Dua Tanggal Penerbitan 5 Desember 1991, Surat Ukur Nomor45/B/1975 Tanggal 3 Desember 1975 seluas 251 meter persegi atasnama Husein Ode adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum6.

Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1107/KelurahanMangga Dua Tanggal Penerbitan 5 Desember 1991, Surat Ukur Nomor45/B/1975 Tanggal 3 Desember 1975 seluas 251 meter persegi atas namaHusein Ode adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;5.

Surat Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Mtr tanggal 24 Februari 2021 yang menerangkan padatanggal 2 Maret 2021 telah diberitahukan isi putusan kepada Tergugat 2 danTurut Tergugat;2. Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 21/AktaBdg/2021/PN Mtr yangdibuat oleh Dewa Ketut Widhana, S.H. Plh.

Surat Keterangan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Mtr yang dibuat PaniteraPengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa KuasaPembanding/semula Penggugat pada tanggal 23 Maret 2021 datang untukmempelajari berkas perkara, sedangkan Para Terbanding/Para Tergugat danTurut Terbanding/Turut Tergugat tidak datang untuk mempelajari berkasperkara;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor45/Pdt.G/2020/PN Mtr diucapkan/diputus pada tanggal 24 Februari 2021 DanHal 21 dari

Menimbang, bahwa lagi pula sampai dengan putusan ini diucapkan kuasaPembanding/semula Penggugat tidak mengajukan memori banding untukmendukung alasan bandingnya tersebut, sehingga tidak diketahui apa alasan ataukeberatan Penggugat/Pembanding terhadap putusan hakim tingkat pertama yangdimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkantersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding memperoleh cukup alasanuntuk =menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor45

Nomor. 92/PDT/2021/PT MTRNomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubahdan perubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Mtr. tanggal 24 Februari 2021 yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan,

Anmad Rasidi, S.W M.H untuk mengupayakan damai melalui mediasisebagaimana PERMA No. 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan Hakimmediator, bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapaikesepakatan;Bahwa oleh karena Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil, makasebelum memeriksa pokok perkara, terlebin dahulu memeriksa SuratKeterangan dari Pejabat /Atasan Tergugat sebagaimana dimaksud olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 jo SEMA Nomor 5 Tahun

RASIDI, S.H M.H. untuk mengupayakan damai melaluimediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporanHakim Mediator bahwa proses perdamaian melalui mediasi tidak berhasil danmediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;Menimbang,bahwa oleh karena Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil,maka sebelum memeriksa pokok perkara, terlebin dahulu memeriksa SuratKeterangan dari Pejabat/ Atasan Termohon sebagaimana dimaksud olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45

Bani telah meninggal pada tanggal 05September 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor45/KMS/TR/IX/2019, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala LurahMasumpu, Kecamatan Tanet Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 06September 2019.Bahwa kedua orang tua almarhum Mahmuddin bin Umar Dg. Baniterlebih dahulu telah meninggal dunia.Bahwa, almarhum Mahmuddin bin Umar Dg. Bani (Pewaris) ketikameninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :a. Nurmalia binti M. Yunus, (istri/Pemohon !)

Bukti Surat :1.Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mahmuddin Nomor45/SKM/TR/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KelurahanMasumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal06 SEptember 2019 bermeterai secukupnya bercap pos dan telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P1..

., tanggal 16 Februari 2021, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan pula kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding,sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 1 Maret 2021;Bahwa Pembanding telah pula mengajukan memori banding tanggal1 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama JambiHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Jbdengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Jmb.

perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :1) Menolak permohonan banding Pembanding;2) Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 16 Februari 2021;Bahwa Pembanding serta Terbanding telah diberitahu pula untukmelakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimanaPemberitahuan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 19 Maret 2021, danatas pemberitahuan tersebut Pembanding dan Terbanding tidak melakukanpemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor45

DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serangpada tanggal tersebut juga dengan Nomor 0058/Pdt.G/2015/PA.Srg, telahmengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 06 September 1984 Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan Pernikahannya dengan wali nikah yang sah, dankemudian atas pernikahan tersebut telah dimohonkan isbat nikahberdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor45

Fotokopi sah bermeterai cukup Penetapan Isbat Nikah Nomor45/Pdt.P/1996/PA.Srg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan AgamaSerang tanpa tanggal, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,lalu diberi tanda P.1 ;2. Fotokopi sah bermeterai cukup Kartu Keluarga a.n tergugat Nomor3673011510120027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kota Serang tanggal 25 Maret 2014, lalu diberi tanda P.2 ;3.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Menteng (Kutipan Akta Nikah Nomor45/45/1/2011, tanggal, 21 Januari 2011);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awalnyabertempat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1tahun 6 bulan.

., bertepatandengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 H permohonan banding mana telahdiberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Februari 2012 dan telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor45/Pdt.G/2012/PTAMdn tanggal 3 April 2012;Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 22 Februari2012 dan kontra memori banding tertanggal 29 Februari 2012 serta masingmasing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding

Tergugat Ill, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 1.694.000, (Satu juta enam ratus sembilan puluh empat riburupiah);Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, menerangkan bahwapada tanggal 23 Mei 2014, 3 Juni 2014 dan 4 Juni 2014 Para Pembandingsemula Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telah memohon banding atasPutusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 20 Mei 2014 Nomor45

Timur, Kabupaten Bone,Sulawesi Selatan/Di Atas Kapal KMN Halifa;Agama > Islam;Pekerjaan > Nelayan/Nakhoda Kapal Motor Nelayan Halifa;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah TahananNegara sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28Desember 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriFakfak karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat(1) juncto Pasal 27 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

Menyatakan Sanusi selaku Nakhoda KMN Halifa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikananHalaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1926 K/Pid.Sus/2019sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1)juncto Pasal 27 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sanusi selaku Nakhoda KMNHalifa dengan pidana penjara

dahulu di RT 01, Desa Xxxxxxxx,Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, sekarangtidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pastibaik di dalam maupun di luar wilayah RepublikIndonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Januari 2017yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor45

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedang Tergugat telah dipanggil melalui Pengadilan AgamaMuara Sabak, namun menurut berita acara relaas panggilan Nomor45/Pdt.G/2017/PA Sgt tanggal 20 Februari 2017, yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Agama Muara Sabak, yang bersangkutan tidak jelas alamatnya,maka panggilan dilaksanakan sesuai dengan