Ditemukan 1056840 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : unyur undur unsar unjur unsuri
Penelusuran terkait : Unsur kesengajaan Unsur dengan sengaja Penggelapan Unsur penyalahgunaan kewenangan; Unsur melawan hukum Unsur "setiap orang" Unsur setiap orang
Pengadilan PA WONOSOBO Perdata Agama Perceraian
Register : 22-08-2013 — Putus : 07-10-2013 — Upload : 24-10-2013
Putusan PA WONOSOBO Nomor 1549/Pdt.G/2013/PA.Wsb.
Tanggal 7 Oktober 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
13 — 1
  • Menjatuhkan thalak satu bain sugro dari Tergugat (UNSUR BIN MUKOTIB) pada penggugat (SITI WADIYAH BINTI SUDARMO;---------------------------4 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada PPN kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo;--------------------------------------------------------------------5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkanputusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :SITI WADIYAH binti SUDARMO,umur 25 tahun, agama Islam, PendidikanSLTP,pekerjaan Buruh,tempat kediaman di Dusun KemutugRT.003 RW. 002 Desa Tirip Kecamatan WadaslintangKabupaten Wonosobo, di sebut sebagai PENGGUGAT ; Berlawanan dengan :UNSUR
    Menceraikan perkawinan Penggugat (SITI WADIYAH binti SUDARMO) dariTergugat (UNSUR bin MUKOTIB)); 3.
    Menjatuhkan thalak satu bain sugro dari Tergugat (UNSUR BIN MUKOTIB)pada penggugat (SITI WADIYAH BINTI SUDARMO:;4 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Wonosobo untukmengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetaptanpa meterai kepada PPN kantor Urusan Agama Kecamatan WadaslintangKabupaten Wonosobo;"5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.316.000, (Tigaratus Enambelas Ribu Rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah majelis
Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum
Register : 26-10-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 138/PID/2023/PT BTN
Tanggal 21 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum V : MARIO NICOLAS, S.H
Terbanding/Terdakwa : RIKO ARIZKI Alias RIKO bin ALFARED
97 — 54

  • Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, Undang-undang Hukum Pidana dan penjatuhan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun bagi Terdakwa sudah tepat dan benar, karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, dan Terdakwa

Pengadilan MS TAKENGON Perdata Agama
Register : 01-08-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan MS TAKENGON Nomor 178/Pdt.P/2019/MS.Tkn
Tanggal 21 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
87 — 13
  • Memberi dispensasi kawin kepada Furqan Al Fansury bin Suhaimi tanggal lahir 6 Juli 2001 untuk menikah dengan Juni Pamila binti Unsur Muspida tanggal lahir 5 Juni 1999;

    3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

    4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 11-04-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 100/G/KI/2022/PTUN.JKT
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
Hotman Tambunan dkk
Tergugat:
Badan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
157 — 74

MENGADILI SENDIRI

  1. Menolak permohonan dari Para Pemohon Keberatan/dahulu Para Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon Keberatan/dahulu Para Pemohon Informasi, yakni:
    1. Landasan hukum penentuan unsur-unsur yang diukur dalam Asesmen TWK tersebut;
    2. Landasan hukum penentuan kriteria Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Asesmen TWK tersebut;
    3. Nama dan sertifikat
Pengadilan PN BUNTOK Perdata
Register : 16-10-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN BUNTOK Nomor 8/Pdt.G/2017/PN BNT
Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat:
Hj.RAYUHANI,ST
Tergugat:
1.Ketua DPD PAN Kab. Barito Selaran
2.Ketua DPW PAN Provinsi Kalimantan Tengah
3.Ketua DPP PAN
32 — 22
  • , dan Tergugat II untuk seluruhnya;--------------
  • Dalam Pokok Perkara:----------------------------------------------------------------------
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----------------------------
    2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;------------------------------------------------------------
    3. Menyatakan proses Penggantian Unsur
      Rayuhani digantikan oleh Ideham atas dasar Surat DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor: PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;--------------------------------------------------
    4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak memproses Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj.
    Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Register : 17-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 27-07-2021
    Putusan PN TENGGARONG Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Trg
    Tanggal 9 Februari 2021 — FAJAR TARBIYANTO Bin JUMARNO
    30 — 3
    • Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum
      Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;Ad. 2.
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanamanMenimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;Bahwa unsur tanpa hak
      Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri ;Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna Narkotika adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika golongan ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemenunsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentukperbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebihluas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawanhukum yang bersifat subjektifMenimbang, bahwa unsur
      Dengan demikian unsur ini telah terpenuhidan dapat dibuktikan ;Ad. 2.
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika golongan bukan tanamanMenimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain daritelemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagaisuatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyaicakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentukperbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;Bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RINo
      tindak pidana yangdidakwaalan baik seluruhnya maupun unsur alternatif lainnya sehingga kiranyaTerdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun tidak terpenuhi dantidak dapat dibuktikan ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Primair , dakwaanSubsidair tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Lebih Subsuidiairyaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan unsur ;1.
      Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri ;Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna Narkotika adalahmenggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari1elemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagaisuatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyaicakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentukperbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;ttMenimbang, bahwa
    Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
    Register : 30-08-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 02-04-2019
    Putusan PN WONOSOBO Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Wsb
    Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
    1.WILLYANTO alias TAN JUN HOEI
    2.WILLYANI RATNAWATI Alias TAN HOEI LAN
    3.SUSILOWATI NOTO HARTONO
    4.TJOE ER RIES
    5.DIANA WAHYUNI Alias OEY KWAN NIO
    Tergugat:
    1.SRIYANTI Alias TAN JAN KIEN
    2.TJO ER LAN
    3.PENY LAYRANI
    4.BUDI SUSANTO
    5.LILIES MARIANI
    6.CHRISTIAN TJAHJANTO Alias TAN DJING HONG
    7.LISTIANTI Alias TAN AY LIE
    8.LILI SUCI REJEKI
    Turut Tergugat:
    Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo
    88 — 9

    • M E N G A D I L I :

      DALAM EKSEPSI

      • Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tentang gugatan Penggugat mengandung unsur ne bis in idem;

      DALAM POKOK PERKARA

      - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

      - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlahRp. 2.516.000,00 (dua juta lima

      tersebut diatas, ternyata dalam perkara inijuga pernah diperiksa dan diputus dalam perkara nomor42/Pdt.G/2015/PN.Wsb, tanggal 08 Juni 2016, yang pada saat ini telahberkekuatan hukum tetap.Halaman 13 dari 46Putusan Perdata Nomor 19/Padt.G/2018/PN Wsb7.Bahwa adapun bunyi putusan nomor : 42/Pdt.G/2015/PN.Wsb, tanggal08 Juni 2016, adalah sebagai berikut :MENGADILIDALAM PROVISIMenolak tuntutan Provisi Para Penggugat;DALAM EKSEPSIMengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugatmengandung unsur
      Gugatan Penggugat Ne bis in idem sebab gugatan Penggugatmenunjuk pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat s/d VII yangmenyebutkan gugatan kurang pihak dan gugatan Penggugat ne bis in idem,Majelis Hakim berpendapat: bahwa terhadap hal tersebut harus dibuktikanbersama dengan pokok perkara sebab dalam pemeriksaan pokok perkaranantinya akan terungkap apakah benar gugatan Penggugat mengandungkurang pihak dan mengandung unsur ne bis in idem melalui buktibukti
      para pihak saja, melainkan terutamabahwa objek yang sama dan sudah diberi status tertentu oleh keputusanPengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap dan alasannya adalah sama;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh PenggugatHalaman 23 dari 46Putusan Perdata Nomor 19/Padt.G/2018/PN Wsbmengandung unsurunsur yang dimaksud dalam pengertian ne bis in idemsebagaimana tersebut diatas atau ternyata tidak mengandung unsur
      nebis in idempatut untuk dikabulkan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakanmemenuhi unsur ne bis in idem, maka Majelis Hakim berpendapat jikagugatan Penggugat yang demikian mengandung cacat formil;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandungcacat formil, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima dan cukup alasan pula bagi MajelisHakim untuk membebankan seluruh biaya perkara yang timbul akibat
      Wsb mengandung unsur Ne bis in idemdengan perkara terdahulu yaitu Putusan terdahulu yaitu PerkaraNomor : 1769 K/Pdt/2014 tanggal, 22 Desember 2014 jo PutusanPengadilan Tinggi Semarang Nomor : 29/Pdt/2014/PT. SMGtanggal, 27 Februari 2014 jo Putusan Pengadilan NegeriWonosobo Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.
    Pengadilan MS Simpang Tiga Redelong Perdata Agama
    Register : 12-08-2021 — Putus : 25-08-2021 — Upload : 03-09-2021
    Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Str
    Tanggal 25 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
    6 — 7
    • Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Fakhrurrazi bin Zulkifli) terhadap Penggugat (Murniati binti Unsur Muspida);

      4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

    Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
    Register : 21-11-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 15-12-2022
    Putusan PA Sukadana Nomor 2382/Pdt.G/2022/PA.Sdn
    Tanggal 15 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
    46 — 6
    • Unsur) terhadap Penggugat (Aprillia Ningrum binti Slamet);
    • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
    Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama
    Register : 01-10-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 01-11-2018
    Putusan PA BANYUWANGI Nomor 4866/Pdt.G/2018/PA.Bwi
    Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
    15 — 1
    • Unsur bin Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Suci Handayani binti Mistar) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
      4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

    Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
    Register : 08-12-2022 — Putus : 05-01-2023 — Upload : 05-01-2023
    Putusan PT MANADO Nomor 8/PID.TPK/2022/PT MND
    Tanggal 5 Januari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : EKAPUTRA S. F. W. POLIMPUNG, S.H. M.H
    Terbanding/Terdakwa : AZMAN HUNOWU, S.E.
    106 — 21
    • Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang dimintakan banding, sekedar mengenai pertimbangan dan dalam memberikan penilaian hukum terhadap unsur-unsur dakwaan Primair, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

      1. Menguatkan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 18/Pid.Sus-TPK

    Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
    Register : 02-04-2024 — Putus : 16-05-2024 — Upload : 21-05-2024
    Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 32/B/2024/PT.TUN.SBY.
    Tanggal 16 Mei 2024 — H. BADRUD TAMAM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG dan PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
    81 — 0
    • ., tanggal 27 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut; Dan Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Interevensi/ Terbanding terkait Eksepsi Kepentingan Dan Tidak Adanya Unsur Kerugian Yang Dialami Penggugat/Pembanding sehingga Penggugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;2.
    Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Register : 24-02-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 29-07-2021
    Putusan PN TENGGARONG Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Trg
    Tanggal 6 April 2021 — MUHAMMAD AMIN Als AMIM Bin SUKARNO
    26 — 5
    • Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;Ad.2.
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum
      yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berukut :1.
      Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;Ad.2.
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;Bahwa unsur tanpa
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika golongan ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain darielemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagaisuatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyaicakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentukperbuatan melawan hukum yang bersifat subjektifBahwa unsur tanpa hak
      Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika golongan bukan tanaman tidak mempunyai izin sahdari pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa perbuatan terdakwa belum memenuhi semua rumusan unsur tindak pidanayang didakwaalan baik selurunnya maupun unsur alternatif lainnya sehinggakiranya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidakdapat
      Unsur Setiap orangSetiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa sajayang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikansebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebutdapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (rechts Person).terdakwa dalam hal ini MUHAMMAD AMIN ALS AMIM BIN SUKARNO yangidentitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta terdakwamembenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekelirun mengenaisubjek
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain darielemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagaisuatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyaicakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentukperbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;Bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU
      memiliki berartimempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau caracara lainyang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika)sehingga disebut memiliki, unsur menyimpan berarti menaruh di tempat yangaman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barangsehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yangdisediakan dan aman, unsur menguasai berarti berkuasa atas (Sesuatu);memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) sedangkan unsur menyediakanberarti
    Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
    Register : 18-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 03-07-2018
    Putusan PTUN SURABAYA Nomor 9/P/PW/2018/PTUN.SBY
    Tanggal 21 Mei 2018 — Pemohon:
    Drs. SYAMSUL HADI, Ak.
    347 — 340

    • M E N G A D I L I :

      1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
      2. Menyatakan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor 800/13.a/201.412/2016, tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Nomor 800/13/201.412/2016, tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan/ Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, tanggal 29 Januari 2016, tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang;
      3. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya yang timbul
      PUTUSANNOMOR : 09/P/PW/2018/PTUN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Permohonan berdasarkanketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang PedomanBeracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara, antara : Nama : Drs.
      Bahwa, mengingat Pasal 21 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ayat :(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan olehPejabat Pemerintahan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonankepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak adaunsurpenyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud padaayat
      Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Inspektur Bojonegoro tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa suratsurat yang diberi tanda P 1sampai dengan P 21 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :Putusan Nomor : 09/P/PW/2018/PTUN.Sby, halaman 7 dari halaman 64P1P2P3P4P5P6P7P8P9Fotokopi sesuai dengan asli SIM atas nama Syamsul Hadi;Fotokopi Peraturan Bupati Bojonegoro
      Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus permohonan;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pemohon adalah KeputusanInspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor: 800/13.a/201.412/2016 tentangPerubahan atas Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor:800/13/201.412/2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan/ PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016,tanggal 29 Januari 2016;
      Menyatakan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor800/13.a/201.412/2016, tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Nomor800/13/201.412/2016, tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan/Putusan Nomor : 09/P/PW/2018/PTUN.Sby, halaman 62 dari halaman 64Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro TahunAnggaran 2016, tanggal 29 Januari 2016, tidak ada unsur penyalahgunaanWEWENANG; n=nnn naan nnn n nnn nce nese ccc nce ncn nnn c cence nnn nnn nnn nanan nnnnnnnnesMembebankan kepada
    Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Register : 11-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
    Putusan PT MAKASSAR Nomor 98/PID.SUS/2024/PT MKS
    Tanggal 6 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUH. KURNIAWANSYAH ALIAS WAWAN
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : WIRYAWAN BATARA KENCANA, SH
    35 — 14
    • Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah membuktikan

      Terdakwa sebagai pelakunya sehingga disimpulkan semua unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan

      memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagimana yang terungap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar menurut hukun serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

      Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur

    Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Register : 25-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 27-07-2021
    Putusan PN TENGGARONG Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Trg
    Tanggal 6 Oktober 2020 — ASEP ROBIYANTO Bin M IDRIS
    80 — 5
    • Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (rechts Person). terdakwa dalam hal ini ASEP ROBIYANTO BIN M IDRIS yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta terdakwa membenarkan
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemen unsur Melawan Hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan
      Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpebuhi dan tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair , selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yang unsur unsurnya sebagai berikut:1. Setiap Orang2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Ad. 1.
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif;Menimbang, bahwa unsur
      Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalahmenunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengandemikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hakdan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) danbadan hukum (rechts Person). terdakwa dalam hal in) ASEP ROBIYANTO BIN MIDRIS yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan sertaterdakwa membenarkan identitasnya tersebut
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli narkotika golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemenunsur Melawan Hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentukperbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebihluas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawanhukum yang bersifat subjektif ;Menimbang
      MajelisHakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yang unsur unsurnya sebagaiberikut:1.
      Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalahmenunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengandemikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hakdan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) danbadan hukum (rechts Person). terdakwa dalam hal ini ASEP ROBIYANTO BIN MIDRIS yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan sertaterdakwa membenarkan identitasnya tersebut
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau) menyediakan narkotika golongan bukantanaman;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain daritelemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagaisuatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyaicakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentukperbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif;Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini dikaitkandengan ketentuan
    Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum
    Register : 29-07-2024 — Putus : 29-08-2024 — Upload : 19-09-2024
    Putusan PN MUARA ENIM Nomor 459/Pid.B/2024/PN Mre
    Tanggal 29 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
    FIRZA AYU DWITARI, S.H.
    Terdakwa:
    DOBIT SAPUTRA BIN IBRAHIM
    0 — 0
    • tetap menguasai barang yang dicuri;
    • Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

      • Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

      1. Unsur barang siapa;

      Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban

      barang siapa telah terpenuhi;

      1. Unsur melakukan pencurian;

      Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian memiliki sub unsur yaitu mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

      Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawaatau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

      Menimbang, bahwa yang

      melakukan pencurian sehingga unsur ini telah terpenuhi;

      1. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

      Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

      atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

      Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu

      jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututelah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

      Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

      Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2), ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

    Pengadilan PN PALU Perdata
    Register : 21-01-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 23-11-2020
    Putusan PN PALU Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pal
    Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
    1.SAFRUDIN
    2.SYARIF
    Tergugat:
    1.PT RISGUN PERKASA ABADI
    2.PT SIRTU KARYA UTAMA
    3.PT WATU MERIBA JAYA
    4.Pemerintah RI Cq Gubernur Sulawesi Tengah
    5.WALIKOTA PALU
    6.KETUA DPRD KOTA PALU
    Turut Tergugat:
    1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
    2.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH
    3.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Tengah
    380 — 157
    • memfasilitasi pembentukan forum pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada masing-masing Badan Usaha Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta menunjuk / menetapkan pelaksana / Forum dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari :
      1. Ketua : Unsur
      Pelaku Usaha yang mewakili badan usaha Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
    • Wakil Ketua : Perwakilan Anggota Aliansi Palu Monggaya;
    • Anggota : unsur pelaku usaha Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada masing-masing perusahaan, unsur Anggota Aliansi Palu Monggaya dan Akademisi;

    - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya

    menunaikan kewajibannya membayar berupa sejumlah uang atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / Corporate Social Responsibility (CSR), diberikan kepada Tergugat IV dan kemudian diserahkan kepada Pelaksana Pengelolaan Dana Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / Corporate Social Responsibility (CSR) Provinsi Sulawesi Tengah, diwakili salah satunya dari unsur masyarakat yaitu Para Penggugat yang terhimpun dalam Aliansi Palu Monggaya
    Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
    Register : 08-12-2022 — Putus : 05-01-2023 — Upload : 05-01-2023
    Putusan PT MANADO Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND
    Tanggal 5 Januari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : EKAPUTRA S. F. W. POLIMPUNG, S.H. M.H
    Terbanding/Terdakwa : SUPARMAN TALANGO
    243 — 31
    • Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang dimintakan banding, sekedar mengenai pertimbangan dan dalam memberikan penilaian hukum terhadap unsur-unsur dakwaan Primair, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

      1. Menguatkan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 19/Pid.Sus-TPK

    Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata
    Register : 05-04-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 03-05-2021
    Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Tbh
    Tanggal 29 April 2021 — Penggugat:
    PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Tembilahan
    Tergugat:
    1.MASTUR
    2.RUSMIDA
    58 — 7

    • M E N G A D I L I:

      1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
      2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan mempunyai unsur salah atasnya;
      3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 70.957.000,- (Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
      4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara