Ditemukan 7212 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor29 nomor12 nomor01 nomor11 nomor.c nomor20 nomor31
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 01-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
EUIS LISNAWATI
Tergugat:
1.Kuasa pengguna anggaran /KPA Dinas pekerjaan umum,penataan ruang, perumahan kawasan permukiman dan pertanahan kota sukabumi
2.Pokja pemilihan rehabilitasi jaringan irigasi D. I Tonjong
Intervensi:
CV. TEGAR
257 — 208
  • Dokumen Pemilihan danPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor21/PRT/M/2019 substansi permasalahan ini, bahwa DokumenPemilihan dan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tidak bertentangan dantidak saling meniadakan satu dengan lainnya;14.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN Jmb
Tanggal 16 Januari 2019 — Debora Anggraeni Panggabeaan Anak Dari Alm PM Panggabean
260 — 88
  • Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf a UndangUndang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJKmelaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatanjasa kKeuangan di sektor perbankan.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-08-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Februari 2019 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT dalam hal ini diwakili oleh Dempos Tampubolon dan Suwandi SH
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERIZINAN PENANAMAN MODAN DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2.KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Intervensi:
PT RISMAN SCHAM PALM INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh HARRY POETRANTO
905 — 834
  • RSPI telah sesuaidengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan yang telah dirubah sebanyak 2 (dua) kali terahirPeraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan . PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 07-02-2020 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 62/PID/2020/PT DKI
Tanggal 11 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum V : MAUDIN, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : LEO CHANDRA
507 — 205
  • Pemegang Saham); Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor21 Tanggal 4 September 2003 Notaris Linda Herawati, SH diJakarta; Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PemindahanHakHak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 Notaris LindaHerawati, SH di Jakarta; Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor18 Tanggal 8 Juni 2004 Notaris Linda Herawati, SH diHalaman 81 Putusan Nomor 62/PID/2020/PT. DKI..
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 21/PID.TPK/2019/PT MKS
Tanggal 11 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN Diwakili Oleh : Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FADLY.A. SAFAA,SH
124 — 51
  • Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor21/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara int ;3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar Nomor 21/PID.SUS.TPK/2019 tanggal 12 Agustus 2019 ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaan No Reg.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
178 — 146
  • Energi.Isi dan ketentuan JOC tersebut telah sesuai dengan PeraturanMenteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 10tahun 1981 tentang Pedoman dan SyaratSyarat KerjasamaKontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antaraPERTAMINA dan Kontraktor dalam Pelaksanaan KuasaPengusahaan Sumber Daya Panasbumi (Permentamben10/1981).Meskipun pengusahaan panas bumi berdasarkan JOC di atasdilakukan sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 27 tahun2003 (sebagaimana diubah berdasarkan UndangUndang Nomor21
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 14-04-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 05/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 26 Mei 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUTA Bin BERHI Diwakili Oleh : RASMINTA SEMBIRING SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LILI SUPARLI,SH, MH
84 — 32
  • Aceh Tengah Tahun2011 ;1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Kelompok Tani besertalampiran ;Hal 67 Nomor: 5 /Pid.Tipikor/2016/PTBNAol.D2.53.4.5D.56.57.58.59.60.6162.63.1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00553 tanggal 25Juni 2011 beserta lampiran ;1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00623 tanggal 31Desember 2011 beserta lampiran ;1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor21 Nopember 2011 beserta lampiran ;1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Trt
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pemohon:
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN
61 — 12
  • Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 bukti permulaan adalah minimal 2 (dua) alatbukti yang termuat dalam Pasal 184 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.i. Dengan demikian alasan PEMOHON tersebut tidakdapat diterima karenatanpa faktadantanpamengertiaturan sehingga terlalu dibuatbuat.2.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 22-11-2017 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 06-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 289/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
1.BANG HAWANA Komisaris PTvWEST POINT TERMINAL
2.BOWIE YOENATHAN Direktur PT WEST POINT TERMINAL
3.PT MAS CAPITAL TRUST
Tergugat:
1.JIANG XIA
2.FENG ZHIGANG
3.TIANG YONG LIANG
4.ZHANG JUN
5.YE ZHIJUN
6.GAO YANG
7.XIAO WEIJIE
389 — 303
  • Bahwa sekalipun demikian, jika PARA PENGGUGAT tetapmau mengacu pada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT WESTPOINT TERMINAL, maka harus pula disertakan sebagai TERGUGAT,TODUNG MULYA LUBIS yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris,berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para PemegangSaham PT WEST POINT TERMINAL tanggal 15 Agustus 2014 Nomor21, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam.29.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
180 — 47
  • ;Bahwa Hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah sebagai StafTeknis (Pengawas Lapangan) berdasarkan Surat Keputusan PenggunaAnggaran PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai Nomor21.C/PA/PDAM/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tentang PengangkatanPPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi, Staf Keuangan KegiatanPenyelesaian Pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa DistribusiUtama sepanjang 600 meter di Lokasi WTP Beting Semelur PDAM TirtaKualo Kota Tanjungbalai TA 2014;Bahwa Adapun Pejabat yang ada hubungan
    Mengangkat HERIANTO,SE sebagai PPK Kegiatan Review Designdengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor02/PA.KPW/PDAM/IX/2012 tanggal 24 September 2012dansebagai PPK Kegiatan Penyelesaian Pembangunan WTP Ill danPemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di LokasiWTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai sumberdana penyertaan modal APBD Kota Tanjungbalai TA 20132014dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor21.A/PA/PDAM/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;c.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 09-11-2020 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 655/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
140 — 95
  • .:1849 seluas 270 M2 atas nama Nyoman Sukarmen,Surat Ukur tanggal; 19 Maret 1998 Nomor21/Tukadmungga/1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):22.04.05.27.01973;SHM No.:1850 seluas 230 M2 atas nama Nyoman Sukarmen,Surat Ukur tanggal; 27 Agustus 1998 Nomor75/Tukadmungga/1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):22.04.05.27.01974;SHM No.:1806 seluas 995 M2 atas nama Nyoman Sukarmen,Surat Ukur tanggal; 19 Maret 2015 Nomor00701/Tukadmungga/2015, Nomor Identifikasi Bidang Tanah(NIB): 22.04.05.27.01944
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI
Tanggal 31 Januari 2019 — Ir. DUDY JOCOM, M.Si
281 — 102
  • No. 5/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI(3) 2 (dua) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor21/ND/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihalLaporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasauntuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 4Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Baratdan Riau) tahun anggaran 2011(4) 1 (satu) lembar copy dokumen Pernyataan Kuasa PenggunaAnggaran Atas Tambahan Persyaratan SBU Gred 7 tanggal8 September 2011 yang ditandatangani oleh DUDY JOCOM(5) 4 (empat) lembar
    No. 5/PID.SUSTPK/2019/PT.DKKhususnya Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung KampusIPDN di 3 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, danSumatera Barat) tahun anggaran 2011(3) 2 (dua) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor21/ND/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihalLaporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasauntuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 4Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Baratdan Riau) tahun anggaran 2011(4) 1 (satu) lembar copy dokumen Pernyataan
    dokumen di clip berisikan :(1) 2 (dua) lembar copy dokumen surat nomor : S370/D4/01/2011 perihal Hasil Review Proses PengadaanGedung Kampus IPDN Pada 4 Lokasi di Daerah TahunANggaran 2011 tanggal 22 Agustus 2011(2) 5 (lima) lembar copy dokumen Penjelasan Panitia terkaitProses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau JasaKhususnya Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung KampusIPDN di 3 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, danSumatera Barat) tahun anggaran 2011(3) 2 (dua) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor21
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 168/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 1 Februari 2017 — Hj. LAILATUL KAFTIAH,Dkk Sebagai PENGGUGAT Lawan H. SULAIMAN ADNAN,Dkk Sebagai TERGUGAT
81 — 68
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor21/Pdt.G.2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015;Halaman 60 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR2. Menghukum Pembanding / Dahulu Penggugat untuk membayar biayaperkara.DALAM REKONPENSI1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untukseluruhnya;2. Menyatakan menurut hukum, Para TERGUGAT REKONPENSI telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para PENGGUGATREKONPENS;3.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 24 Mei 2017 — GODSTAR MOZEZ BANIK Alias OD
218 — 145
  • dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangmenunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil,yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam ketentuan pasalundangundang dimaksud, dan tidak harus menimbulkan akibat dari perouatanyang telah dilakukan.
Pengadilan PA UJUNG TANJUNG Perdata Agama
Register : 05-03-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Utj
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
157 — 118
  • diberi meteraisecukupnyadandinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;Halaman 48 dari 120 halaman Pts.No. 138/Pdt.G/2019/PA.UtjFotokopi di atas fotokopi Surat KeteranganGanti Rugi SKGR nomor18/SKGR/BTM/2018,tanggal 21 Mei 2018, Ketua Majelis tidak dapatmencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, karena tidak ada aslinya,Ketua Majelis diberi tanda T.2;Fotokopi di atas fotokopi Surat KeteranganGanti Rugi SKGR nomor21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1765 K/Pdt/2016
Tanggal 29 September 2016 — PT NOLIMAX JAYA VS PEMERINTAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
160 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./201611.12.Bahwa sebaliknya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan BahwaPutusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 30 Juli 2015 Nomor21/Pdt.G/2014/PN.Met., telah benar dan telah mempertimbangkan buktibukti yang sesungguhnya dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Buktibukti dan faktafakta yang telah disebutkan sebelumnya mengenaiundangundang, yaitu: UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — IWA SETIADY, ST
199 — 42
  • Permendagri Nomor21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah) ;Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Undangundang Nomor 1 Tahun 2004) ;Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.
    Permendagri Nomor21 Tahun 2011, PP Nomor 58 Tahun 2005) ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbanganhukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas makaHal. 207 dari 241 hal. Putusan Nomor : 3/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrterhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannyadengan faktafakta yang relevan;Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur CV.
Pengadilan PN PRAYA Pidana Khusus
Register : 16-11-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 04-02-2021
Putusan PN PRAYA Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Pya
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
LALU IRWAN SUYADI, S.H.
Terdakwa:
BAIQ HAFIZAHARA alias EVI
228 — 131
  • Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara RepublikIndonesiaMenimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 7 Undangundang Nomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangyang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau dengan tanpapersetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerjaatau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,penindasan, pemerasan, pemamfaatan fisik, Seksual, organ produksi atausecara melawan
Pengadilan PA SOLOK Perdata Agama
Register : 07-04-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA SOLOK Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
168 — 59
  • Tergugat VI.C dan Tergugat VI.D berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 03.2/KAD/V/2021 tanggal 30 April 2021 yang telah didaftar padaBuku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor21/SK/2021/PA.SIk tanggal 21 Juni 2021;Menimbang, Bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa khusus diaturdalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg. yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihakberperkara dapat memilih untuk menguasakan kepada pihak lain dengan suatusurat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;Hal.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN SORONG Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 17 Januari 2019 — Perdata : LAMBERTUS D. ULIM, dk melawan 1Pemerintah RI Cq. Mendagri dan Otonomi Daerah RI di Jakarta Cq. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari Cq. BUPATI SORONG, dkk
106 — 62
  • yang belum maksimal mengetahui dan mempertahankanhak adatnya, apalagi dihadapkan dengan sistem hukum tanah bekas peninggalanpenjajahan Belanda seperti hak Erpacht, yang bisa saja pihak penjajah tersebutmenguasai tanah yang luas tanopa memberikan kompensasi yang wajar dan patutkepada masyarakat setempat ;Menimbang, bahwa ternyata dengan berkembangnya waktu, sistempemerintahan daerah Papua berubah dan memperoleh eksistensinya daripemerintah pusat (Republik Indonesia) dengan keluarnya Undangundang Nomor21