Soeroso No.20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-216 AH.04.03-2020 tertanggal 18 Juni 2020; dan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya atas nama Sutarji) dengan luas 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) meter persegi, dengan nilai ganti kerugian sejumlah Rp184.462.849,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah); Menghukum Tergugat III untuk melakukan pembayaran uang ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar atas bidang tanah obyek sengketa yang dimaksud pada

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya atas nama Sutarji) dengan luas 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) meter persegi, dengan nilai ganti kerugian sejumlah Rp184.462.849,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut; Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.207.000,00 (empat juta dua ratus

Bahwa perbuatan Tergugat Il yang tidak memberikan validasi DNominatif atas nama Penggugat terhadap tanah milik Pengglmelaikan memberikan validasi atas nama Kementerian LingkutHidup dan Kehutanan padahal terhadap tanah tersebut telah 1sertifikat hak milik atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergmenguasai tanah tersebut secara terus menerus dengan itikadlebih dari 20 tahun;d.

Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk merubah daftar rnPihak nomor Urut 47 atas nama Kementerian lingkungan HidupKehutanann yang terdapat didalam daftar nominatif validasi penerima kerugian berdasarkan Nomor: 27/Peng18.01/P2T/IV/2016 Tanggal 12016 pada Pengadaan lahan jalan Tol BakauheniTernbanggi Besar di Sinar Ogan kecamatan Tanjung Bintang menjadi atas nama Penggsebagai pemilik lahan yang sah;6.

Bukti P4, berupa Daftar Nominatif nomor 27/PE18.01/P2T/IV/2016 tanggal 1 April 2016, yang berdasarkantersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:Pada Nomor Nominatif 47, disebutkan data sebagai berikut: PIHAK YANG BERHAK: Kementerian Lingkungan HidupTanah Kehutanan; Letak: Sinar Ogan, Tanjung Bintang; Luas 1.153 m?

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnyanama Sutarji) dengan luas 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) npersegi, dengan nilai ganti kKerugian sejumlah Rp184.462.849,00 (setdelapan puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapanempat puluh sembilan rupiah);5.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnyanama Sutarji) dengan luas 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) npersegi, dengan nilai ganti kKerugian sejumlah Rp184.462.849,00 (setdelapan puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan empat puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat sebagai pemilik tobyek sengketa tersebut;6.

., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-256 AH.04.03-2020 tanggal 13 Juli 2020, beralamat kantor di RA PARTNERSHIP, Gedung Arva Gondangdia Lantai 2, Jalan RP.

., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU-344 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Law Firm RFP & Partners, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 5C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-176 AH.04.03-2018 yang beralamat kantor di ANC & CO, Graha Mobilkom Lt.3, Jalan Raden Saleh Raya No. 53, Cikini, Jakarta Pusat 10330;

., M.Hum Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa orang yang bernama William (sebelum menganut agama Islam) dan orang yang bernama Muhammad Sulfikar adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan identitas sebenarnya yang sekarang dipakai adalah atas nama Muhammad Sulfikar setelah menganut agama Islam sesuai dengan Surat Keterangan Muallaf yang di keluarkan Kantor Kementerian

Hamid) dengan Pemohon II (Indrawati binti Abidin) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2014 di Desa Palingi Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama

Pemohon dapat mencatatkan kelahirananaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anaktersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah inipemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam PermaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidangkeliling;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian

Penetapan No. 0390/Pat.P/2020/PA.UnaKepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian AgamaKabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Dendri bin Abd.

Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama KabupatenKonawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapanpuluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember2020, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Dr.Massadi, S.Ag.

Utr12,4424 gram, dengan sisa labkrim berat netto 12,1093 gram, dengan hasilpemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan teknologi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat

Utr(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putin dengan berat netto12,4424 gram, dengan sisa labkrim berat netto 12,1093 gram, dengan hasilpemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan sbukan tanaman tersebut tanpa memiliki izindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.Perbuatan

Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;Bahwa terdakwa mengaku salah, belum pernah di hukum, dan berjanji tidakakan mengulangi perbutannya lagi;Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksisaksisebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barangbukti berupa: 1 (Satu) paket plastic klip sedang yangdidalamnya berisi Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman

UtrNarkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa benar terdakwa mengaku merasa salah, menyesal, belum pernahdi hukum, berjanji tidak akan mengulang!

putin dengan berat netto 12,4424 gram, dengan sisa labkrim berat netto12,1093 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetaminaterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman jenis sabu beratnya 14,82 gram tersebut tanoa memiliki izin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian

tergugat rekonvensi memutuskan semua komunikasi denganpenggugat rekonvensi;Bahwa sejak bulan Juli 2014 itu juga, tergugat rekonvensi tidak pernahlagi memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada penggugat rekonvensi,dan tidak lagi menafkahi anaknya;Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Son19.20.21.22.23.24.25:26.27.Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seharihari dan anaknya,penggugat rekonvensi waktu itu memutuskan untuk mencari pekerjaan,dengan mengikuti tes CPNS di Kementerian

besar, melalui akun facebooknya;Bahwa sekitar bulan Desember 2014, tergugat rekonvensi jugamengupload foto di akun facebook bersama anak hasil perselingkuhanmereka. sebagai istri yang sah, melihat itu sungguh penggugatrekonvensi sangat kecewa dan terpukul sekali, serasa hatinyasemacam tercabikcabik;Bahwa setelah beberapa bulan berusaha mencari pekerjaan untukmemenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan anaknya, pada bulanFebruari 2015 penggugat rekonvensi, membaca pengumuman bahwadirinya lulus tes CPNS Kementerian

Kehutanan;Bahwa karena lulus seleksi CPNS tersebut, pada bulan Maret 2015penggugat rekonvensi berangkat ke Jakarta sambil membawa anaknya.Dimana sejak bekerja sebagai PNS di Kementerian Kehutanan,Penggugat Rekonvensi mulai secara mandiri memenuhi kbutuhanhidupnya sendiri dan anaknya;Bahwa hingga gugatan rekonvensi ini dibuat dan disampaikan, TergugatRekonvensi masih bersama selingkuhannya tersebut, bahkan bahkanterakhir diketahui mereka telah tinggal serumah dan telah memiliki 4(empat) orang anak

karena perselingkuhan itu yangwanitanya telah melahirkan beberapa orang anak, dan lainlain dalil jawabanTergugat pada poin 1 sampai 6 hingga 14 yang pada intinya Tergugatmenganggap Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat bersama anaknyaselama beberapa bulan sampai memutus komunikasi dan tidak menafkahi lagisehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di kilo meter 13 (kota sorong)bersama anaknya serta menggantungkan hidup pada mereka sampai akhirnyaTergugat mendapat pekerjaan sebagai ASN pada Kementerian

Kehutanan pada bulan Oktober 2014 dan dinyatakan lulus padabulan Februari 2015 sebagai CPNS Kementerian Kehutanan dan pada bulanMaret 2015 Penggugat Rekonvensi berangkat ke Jakarta sambil membawaanaknya, hingga sampai gugatan ini diperkarakan;Menimbang, bahwa selain itu.

Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia);Bahwa namun dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan namaKampus Ill Purwadadi STKIP Panca SaktiBekasi dan/atau Kampus IIIPurwadadi STAI YamisaSoreang, Terdakwa tidak memiliki izin dariHalaman 13 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.SngPemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia).

oleh terdakwa;Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat stempel tersebutadalah agar dapat meloloskan tujuan terdakwa membuat orang lain percayamengenai keberadaan perkuliahan pada STKIP Panca Sakti Bekasi tersebuthingga akhirnya terdakwa pun mendapatkan keuntungan materiil dari kebohongan tersebut;Bahwa benar terdakwa sendiri mengetahui bahwa untukmenyelenggarakan perkuliahan / perguruan tinggi / universitas harus sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku atau memiliki izin dari Pemerintah(Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia);Bahwa benar namun dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan namaKampus Ill Purwadadi STKIP Panca SaktiBekasi dan/atau Kampus IIIHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.SngPurwadadi STAI YamisaSoreang, Terdakwa tidak memiliki izin dariPemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia).

Bukti Pembayaran Biaya Kuliah (Kwitansi), Stample / Cap STKIPPanca SaktiBekasi dan Stample / Cap STAI YamisaSoreang denganmaksud agar dapat meloloskan tujuan terdakwa membuat orang lainpercaya mengenai keberadaan perkuliahan pada STKIP Panca SaktiBekasi tersebut ; Menimbang, bahwa benar menurut hemat Majelis Hakim, terdakwasendiri mengetahui bahwa untuk menyelenggarakan perkuliahan /perguruan tinggi / universitas harus sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku atau memiliki izin dari Pemerintah (Kementerian

Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia namun dalamkenyataannya, dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan namaKampus Ill Purwadadi STKIP Panca SaktiBekasi dan/atau Kampus IIIPurwadadi STAI YamisaSoreang, Terdakwa tidak memiliki izin dariPemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia).

Bahwa pada proses pergantian sebagaimana tersebut di atas,Terlapor pernah mengajukan Surat Persetujuan kepada MenteriDalam Negeri, namun hingga proses pelantikan dilaksanakan,Kementerian Dalam Negeri tidak pernah membalas ataumengeluarkan surat persetujuan dimaksud;f.

Berdasarkan hasilkonsultasi dan arahan tertulis dari KPU RI, Tergugat diperintahkan untukmelakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait denganada tidaknya persetujuan Kementerian Dalam Negeri dalam penggantianPejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara olehGubernur Provinsi Maluku Utara, dimana berdasarkan keterangan tertulismaupun lisan diperoleh data dan informasi bahwa Menteri Dalam Negeritelah memberikan persetujuan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utarauntuk melakukan

Terhadap surat Sekertaris Daerah ProvinsiMaluku Utara tersebut, Tergugat mengirimkan suratnomor:143/PY.03.01SD/82/Prov/XI/2018 yang berisi permintaan data fisikpendukung dokumen ijin Kementerian Dalam Negeri terhadappenggantian Pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara(Bukti T.11).

Bahwadalil Para Penggugat mengenai hal ini menjadi tidak berdasar karenaberdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,diperoleh data dan informasi bahwa Menteri Dalam Negeri telahmemberikan persetujuan tertulis kepada Gubernur Maluku Utara,sebagaimana terbukti dari suratsurat berikut ini:a.

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia terkait permasalahan dimaksud.5.

Tunggal Perkasa Plantation ( Vide Surat KepalaBPN RI / Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah denganSuratnya Nomor : 4461/14.3300/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 )terlampir .Bahwa baik suratsurat Presiden Republik Indonesia/Deputi BidangHubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian SekretariatNegara, maupun suratsurat Kepala Badan Pertanahan Nasional /DeputiBidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah , sebagaimana kami uraikantersebut diatas hingga sampai saat ini tidak dilaksanakan sepenuhnya

Bahwa atas surat kami LSM LP5SBI Nomor : 14/LSMLP5SBI/VI/2010tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia,Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan danHalaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/201321.22.Konservasi Alam/Direktorat Penyidikan Pengamanan Hutan dengan suratNomor : S.10/IVPPH2/PPNS, tanggal 26 April 2012, yang dibuat danditanda tangani oleh Direktur Kasubdit PPW 1 selaku penyidik(Suharyono,SH,MSi,M.Hum) telah mengundang Ketua Umum LSM

Tunggal Perkasa Plantation/ Koperasi SawitRedang Seko dimaksud berada dalam Kawasan Hutan produksi terbatas,yang berpotensi merugikan Negara (PNBP) Penerimaan Negara BukanPajak, sector Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR) tidak kurang dari 200 miliar, dan permasalahannya sekarang dalamproses oleh Kasubdit PPW 1 Kementerian Kehutanan .Bahwa Berdasarkan halhal tersebut di atas yang tidak bisa dibantah lagikebenarannya maka dengan demikian dalildalil yang menyatakan PT.Tunggal Perkasa

Nomor : 4661/14.3300/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011.Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Bukti P11) :1. Nomor : S709/KUM1/2010 Tanggal 02 September 2010.2. Nomor : S699/PPH1/2010 Tanggal 24 September 2010.3. Nomor : S10/PPH2/2012/PPNS Tanggal 26 April 2012.Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Kanwil BPN Propinsi Riau(Bukti P12);Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti P13) :1. Nomor : 01/ADMPUM/100/1/2013 Tanggal 02 Januari 20132.

Berkas permohonan diterima Kementerian Pertanian sesuai disposisiMenteri Pertanian pada tanggal 4 Januari 2014.

., Kuratordan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti PendaftaranKurator dan Pengurus AHU.AH.04.03176 tanggal 27 September2016 beralamat di LHP Law Corporation, Grand Slipi Tower, 8"Floor, Suite 8F, Jakarta Barat, dan; Sdri.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan PengurusNomor AHU.AH.04.03106 tanggal 18 April 2016 beralamat diJalan Anggrek II No. 41, Larangan Indah, Larangan, Tanggerang,dan; Sdri.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan PengurusNomor AHU.AH.04.0356 tanggal 29 Maret 2016 beralamat diLBH Healing Movement, Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 7,No. 4849, Kepala Gading, Jakarta Utara, dan; Sdr.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesiadengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus NomorAHU.AH.04.03106 tanggal 18 April 2016 beralamat di Jalan AnggrekIl No. 41, Larangan Indah, Larangan, Tanggerang, dan; Sdri.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesiadengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus NomorAHU.AH.04.0356 tanggal 29 Maret 2016 beralamat di LBH HealingMovement, Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 7, No. 4849, KepalaGading, Jakarta Utara, dan; Sdr.

paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda TerdakwaPTBelitung Mandiri Mulia Indahdisita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut;

Fotokopi ljazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngadirejo yangdikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parakan yangdikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,selanjutnya diberi tanda P6;7.

JOVAN JULIAWAN, S.H ; oeecoeeeeeeeeeesKesemuanya adalah Pegawai Kementerian KehutananRepublik Indonesia, yang berkedudukan diGedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 3, JalanHal 1 dari 9 hal. Put. No. 89 / B/ 2012 / PT.TUN.JKTJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS. 25/MenhutII/2011, tanggal 23 Nopember 2011,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /PEMBIANDING =

Kaltim tanggal 16 AgustusSurat Kementerian Kehutanan, Direktorat Bina luranKehutanan dan Peredaran Hasil Hutan No. S.1064/BIKPHH1/2014tanggal 24 September 2014 tentang Pembentukan~ TimGabungan; Surat Dishut Prov. Kaltim No. 522.3/5722/DKIV/2014 tanggal 7Oktober 2014 tentang Pembentukan Tim Gabungan;50Surat Kementerian Kehutanan, Direktorat Bina luranKehutanan dan Peredaran Hasil Hutan No. 1286/BIKPHH01/2014tanggal 17 November 2014 tentang Pembentukan TimGabungan;Surat Dishut Prov.

Paser, ditujukan kepada KepalaDishut Prov Kaltim; 2222 2e 22 Surat Kementerian LHK Direktorat IPHH No.UN.105/IPHH/TPHH/HPL.04/2016 tanggal 23 Nopember 2016 perihalundangan, ditujukan kepada Dirut PT52 Notulen Rapat, tanggal 2 Desember 2016, pembahasanpermohonan peninjauan kembali sanksi denda administrasi pada PT.BMML di Kab.Surat Kadishut No. 970/2743/DKIV/2016 perihal surat tagihanI (dua) kepada PTSurat Kementerian LHK Dirjen PHPL No.S.851/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 halPermohonan

PT BMML, ditujukan kepada Dirut PTSurat Kementerian LHK dan Kehutanan DirektoratJenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari No.S.207/PHPL/IPHH/HPL.4/1/2017 tanggal 30 Maret 2017 halTindaklanjut Hasil Evaluasi pengenaan sanksi administrasi padapemegang IUP PT. BMML Prov. Kaltim;53Surat Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari No. S.380/PHPL/IPHH/HPL.4/5/2017 tanggal 31 Mei2017 hal Tindaklanjut Hasil Evaluasi pengenaan sanksi administrasipada pemegang IUP PT.

Surat Kementerian Lingkungan Hidup Dan KehutananDirektorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.S.125/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018 hal Tindaklanjut hasil pengawasandan pengendalian Bidang luran dan peredaran hasil hutan pada IUPPT.

BMML, ditujukan kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI;2 2222222 Surat Kementerian LHK Dirjen PHPL No.S.132/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 halTindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian Bidang luran danperedaran hasil hutan pada IUP PT. BMML, Kabupaten Paser ProvinsiKaltim, ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov.

,M.Si ;Jabatan: Kepala Bagian Hukum danKepegawaian DitjenPendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan danKebudayaan ;2. Drs. SUGENG WINARNO, M.Si ;Jabatan : Kepala Sub Direktorat Karir,Ditjen Pendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan danKebudayaan ;3. IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H ;Jabatan : Kepala Sub Bagian BantuanHukum Il, Biro Hukum danOrganisasi, SekretariatJenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan ;4. HERU KRISTIAWAN, S.H.

,M.AKk ;Jabatan: Kepala Sub Bagian Hukum,Bagian Hukum danKepegawaian, DitjenPendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan danKebudayaan ;5. Drs. JOHN FRITS TARIHORAN ;Jabatan : Staf pada Bagian Hukum danKepegawaian DitjenPendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan danKebudayaan ;6. DYAH KISWORINI, S.H ;Jabatan: Staf pada Bagian BantuanHukum, Biro WHukum= danOrganisasi, SekretariatJenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayan ;7.

PRAMASTI PUSPANDHITA, S.H ;Jabatan : Staf pada Bagian Hukum danKepegawaian DitjenPendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan danKebudayaan ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia,bertindak baik sendiri sendiri maupunsecara bersama sama, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tertanggal 26 September2013, untuk selanjutnya disebut sebagaiDINAK 0... eee eee TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 162/PENDIS/2013/PTUN JKT, tanggal

Bukti P 3 : Surat Kementerian Pendidikan KebudayaanDirektorat Pendidikan Tinggi Direktur Pendidik dan TenagaKependidikan, Nomor : 1143/E4.5/2013, Perihal : Usulan Guru Besaran. Sdr. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. ( Fotokopi SesuaiDengan Aslinya) ;4.

BuktiP5 : Surat dari Kementerian Pendidikan danKebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi SwastaWilayah Ill kepada Rektor Universitas KristenIndonesia, Nomor : 1156/K3/KP/2013, Perihal :Pengembalian Berkas Usulan Guru Besar an. Sadr.Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, tertanggal 23Oktober 2013. ( Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;6. BuktiP6 : Surat Tanda Bukti Lapor,Nomor : TBL/3992/X1/2013/PMJ/Dit.Reskrimum,tertanggal 138 Nopember 2013. ( FotokopiSesuai Dengan Aslinya) ;7.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
2.Balai Penelitian Tanaman Industri Manado yang kemudian telah berubah nama menjadi Balai Penelitian Tanaman Palma,
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado
Turut Tergugat:
1.Menteri Keuangan Republik Indonesia qq.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia qq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa
4.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Bangka Tengah tersebut tanpa izindari pemiliknya yaitu Kementerian Perhubungan Ditjen PerhubunganDarat Provinsi Bangka Belitung sehingga Kementerian PerhubunganDitjen Perhubungan Darat Provinsi Bangka Belitung mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHPidana;ATAUKEDUABahwa Terdakwa ERIK Bin CAIN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaktidaknya

Bangka Tengah tanpa seizin Kementerian PerhubunganDitjen Perhubungan Darat Provinsi Bangka Belitung sehinggaKementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat Provinsi BangkaBelitung sehingga Kementerian Perhubungan Ditjen PerhubunganDarat Provinsi Bangka Belitung mengalami kerugian kurang lebihsebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 480 ke1 KUHPidanaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidakkeberatan dan membenarkan