Ditemukan 1058328 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : unyur undur unjur unsar unsuri
Penelusuran terkait : Unsur kesengajaan Unsur dengan sengaja Penggelapan Unsur melawan hukum Suap Unsur memaksa Unsur menerima janji atau hadiah Unsur "memperkaya diri" Unsur setiap orang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-09-2023 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY
Tanggal 27 Februari 2024 — Penggugat:
H. Badrud Tamam
Tergugat:
Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang
Intervensi:
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
74 — 49

  • MENGADILI

    DALAM EKSEPSI:

    • Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kepentingan Dan Tidak Adanya Unsur Kerugian Yang Dialami Penggugat sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.545.000,00
Pengadilan PN BUNTOK Perdata
Register : 16-10-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN BUNTOK Nomor 8/Pdt.G/2017/PN BNT
Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat:
Hj.RAYUHANI,ST
Tergugat:
1.Ketua DPD PAN Kab. Barito Selaran
2.Ketua DPW PAN Provinsi Kalimantan Tengah
3.Ketua DPP PAN
26 — 13
  • , dan Tergugat II untuk seluruhnya;--------------
  • Dalam Pokok Perkara:----------------------------------------------------------------------
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----------------------------
    2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;------------------------------------------------------------
    3. Menyatakan proses Penggantian Unsur
      Rayuhani digantikan oleh Ideham atas dasar Surat DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor: PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;--------------------------------------------------
    4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak memproses Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj.
    Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
    Register : 21-11-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 15-12-2022
    Putusan PA Sukadana Nomor 2382/Pdt.G/2022/PA.Sdn
    Tanggal 15 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
    45 — 5
    • Unsur) terhadap Penggugat (Aprillia Ningrum binti Slamet);
    • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
    Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama
    Register : 01-10-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 01-11-2018
    Putusan PA BANYUWANGI Nomor 4866/Pdt.G/2018/PA.Bwi
    Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
    15 — 1
    • Unsur bin Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Suci Handayani binti Mistar) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
      4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

    Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Umum Penganiayaan
    Register : 21-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 14-09-2021
    Putusan PN TENGGARONG Nomor 215/Pid.B/2021/PN Trg
    Tanggal 28 Juni 2021 — MUHAMMAD SYAILILLAH Als LOLOK Als OOK Bin SUHAIMI
    74 — 0
    • Dengan rencana lebih dahulu; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikutAd.1 Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa
      tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan pertama primair maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan pertama primair dan oleh karena itu haruslah membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal dakwaan pertama subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:1.
      Penganiayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Barang siapaMenimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair adalah sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa yang ada dalam dakwaan primair.
      Dengan telah terpenuhinya menurut hukum unsur barang siapa dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula menurut hukum;Ad.2 Unsur PenganiayaanMenimbang, bahwa unsur dengan penganiayaan dalam dakwaan subsidair adalah sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur dengan penganiayaan yang ada dalam dakwaan primair.
      Dengan telah terpenuhinya menurut hukum unsur penganiayaan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula menurut hukum; Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan pertama subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut
    Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
    Register : 30-08-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 02-04-2019
    Putusan PN WONOSOBO Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Wsb
    Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
    1.WILLYANTO alias TAN JUN HOEI
    2.WILLYANI RATNAWATI Alias TAN HOEI LAN
    3.SUSILOWATI NOTO HARTONO
    4.TJOE ER RIES
    5.DIANA WAHYUNI Alias OEY KWAN NIO
    Tergugat:
    1.SRIYANTI Alias TAN JAN KIEN
    2.TJO ER LAN
    3.PENY LAYRANI
    4.BUDI SUSANTO
    5.LILIES MARIANI
    6.CHRISTIAN TJAHJANTO Alias TAN DJING HONG
    7.LISTIANTI Alias TAN AY LIE
    8.LILI SUCI REJEKI
    Turut Tergugat:
    Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo
    85 — 9

    • M E N G A D I L I :

      DALAM EKSEPSI

      • Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tentang gugatan Penggugat mengandung unsur ne bis in idem;

      DALAM POKOK PERKARA

      - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

      - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlahRp. 2.516.000,00 (dua juta lima

      tersebut diatas, ternyata dalam perkara inijuga pernah diperiksa dan diputus dalam perkara nomor42/Pdt.G/2015/PN.Wsb, tanggal 08 Juni 2016, yang pada saat ini telahberkekuatan hukum tetap.Halaman 13 dari 46Putusan Perdata Nomor 19/Padt.G/2018/PN Wsb7.Bahwa adapun bunyi putusan nomor : 42/Pdt.G/2015/PN.Wsb, tanggal08 Juni 2016, adalah sebagai berikut :MENGADILIDALAM PROVISIMenolak tuntutan Provisi Para Penggugat;DALAM EKSEPSIMengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugatmengandung unsur
      Gugatan Penggugat Ne bis in idem sebab gugatan Penggugatmenunjuk pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat s/d VII yangmenyebutkan gugatan kurang pihak dan gugatan Penggugat ne bis in idem,Majelis Hakim berpendapat: bahwa terhadap hal tersebut harus dibuktikanbersama dengan pokok perkara sebab dalam pemeriksaan pokok perkaranantinya akan terungkap apakah benar gugatan Penggugat mengandungkurang pihak dan mengandung unsur ne bis in idem melalui buktibukti
      para pihak saja, melainkan terutamabahwa objek yang sama dan sudah diberi status tertentu oleh keputusanPengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap dan alasannya adalah sama;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh PenggugatHalaman 23 dari 46Putusan Perdata Nomor 19/Padt.G/2018/PN Wsbmengandung unsurunsur yang dimaksud dalam pengertian ne bis in idemsebagaimana tersebut diatas atau ternyata tidak mengandung unsur
      nebis in idempatut untuk dikabulkan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakanmemenuhi unsur ne bis in idem, maka Majelis Hakim berpendapat jikagugatan Penggugat yang demikian mengandung cacat formil;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandungcacat formil, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima dan cukup alasan pula bagi MajelisHakim untuk membebankan seluruh biaya perkara yang timbul akibat
      Wsb mengandung unsur Ne bis in idemdengan perkara terdahulu yaitu Putusan terdahulu yaitu PerkaraNomor : 1769 K/Pdt/2014 tanggal, 22 Desember 2014 jo PutusanPengadilan Tinggi Semarang Nomor : 29/Pdt/2014/PT. SMGtanggal, 27 Februari 2014 jo Putusan Pengadilan NegeriWonosobo Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.
    Pengadilan MS Simpang Tiga Redelong Perdata Agama
    Register : 12-08-2021 — Putus : 25-08-2021 — Upload : 03-09-2021
    Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 243/Pdt.G/2021/MS.Str
    Tanggal 25 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
    6 — 3
    • Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Fakhrurrazi bin Zulkifli) terhadap Penggugat (Murniati binti Unsur Muspida);

      4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

    Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
    Register : 08-12-2022 — Putus : 05-01-2023 — Upload : 05-01-2023
    Putusan PT MANADO Nomor 8/PID.TPK/2022/PT MND
    Tanggal 5 Januari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : EKAPUTRA S. F. W. POLIMPUNG, S.H. M.H
    Terbanding/Terdakwa : AZMAN HUNOWU, S.E.
    101 — 15
    • Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang dimintakan banding, sekedar mengenai pertimbangan dan dalam memberikan penilaian hukum terhadap unsur-unsur dakwaan Primair, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

      1. Menguatkan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 18/Pid.Sus-TPK

    Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Register : 24-02-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 29-07-2021
    Putusan PN TENGGARONG Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Trg
    Tanggal 6 April 2021 — MUHAMMAD AMIN Als AMIM Bin SUKARNO
    26 — 5
    • Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;Ad.2.
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum
      yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berukut :1.
      Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;Ad.2.
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;Bahwa unsur tanpa
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika golongan ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain darielemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagaisuatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyaicakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentukperbuatan melawan hukum yang bersifat subjektifBahwa unsur tanpa hak
      Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika golongan bukan tanaman tidak mempunyai izin sahdari pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa perbuatan terdakwa belum memenuhi semua rumusan unsur tindak pidanayang didakwaalan baik selurunnya maupun unsur alternatif lainnya sehinggakiranya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidakdapat
      Unsur Setiap orangSetiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa sajayang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikansebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebutdapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (rechts Person).terdakwa dalam hal ini MUHAMMAD AMIN ALS AMIM BIN SUKARNO yangidentitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta terdakwamembenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekelirun mengenaisubjek
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain darielemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagaisuatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyaicakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentukperbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;Bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU
      memiliki berartimempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau caracara lainyang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika)sehingga disebut memiliki, unsur menyimpan berarti menaruh di tempat yangaman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barangsehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yangdisediakan dan aman, unsur menguasai berarti berkuasa atas (Sesuatu);memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) sedangkan unsur menyediakanberarti
    Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Register : 25-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 27-07-2021
    Putusan PN TENGGARONG Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Trg
    Tanggal 6 Oktober 2020 — ASEP ROBIYANTO Bin M IDRIS
    79 — 5
    • Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (rechts Person). terdakwa dalam hal ini ASEP ROBIYANTO BIN M IDRIS yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta terdakwa membenarkan
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemen unsur Melawan Hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan
      Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpebuhi dan tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair , selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yang unsur unsurnya sebagai berikut:1. Setiap Orang2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Ad. 1.
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif;Menimbang, bahwa unsur
      Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalahmenunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengandemikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hakdan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) danbadan hukum (rechts Person). terdakwa dalam hal in) ASEP ROBIYANTO BIN MIDRIS yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan sertaterdakwa membenarkan identitasnya tersebut
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli narkotika golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemenunsur Melawan Hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentukperbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebihluas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawanhukum yang bersifat subjektif ;Menimbang
      MajelisHakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yang unsur unsurnya sebagaiberikut:1.
      Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalahmenunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengandemikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hakdan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) danbadan hukum (rechts Person). terdakwa dalam hal ini ASEP ROBIYANTO BIN MIDRIS yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan sertaterdakwa membenarkan identitasnya tersebut
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau) menyediakan narkotika golongan bukantanaman;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain daritelemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagaisuatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyaicakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentukperbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif;Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini dikaitkandengan ketentuan
    Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
    Register : 18-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 03-07-2018
    Putusan PTUN SURABAYA Nomor 9/P/PW/2018/PTUN.SBY
    Tanggal 21 Mei 2018 — Pemohon:
    Drs. SYAMSUL HADI, Ak.
    331 — 335

    • M E N G A D I L I :

      1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
      2. Menyatakan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor 800/13.a/201.412/2016, tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Nomor 800/13/201.412/2016, tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan/ Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, tanggal 29 Januari 2016, tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang;
      3. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya yang timbul
      PUTUSANNOMOR : 09/P/PW/2018/PTUN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Permohonan berdasarkanketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang PedomanBeracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara, antara : Nama : Drs.
      Bahwa, mengingat Pasal 21 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ayat :(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan olehPejabat Pemerintahan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonankepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak adaunsurpenyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud padaayat
      Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Inspektur Bojonegoro tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa suratsurat yang diberi tanda P 1sampai dengan P 21 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :Putusan Nomor : 09/P/PW/2018/PTUN.Sby, halaman 7 dari halaman 64P1P2P3P4P5P6P7P8P9Fotokopi sesuai dengan asli SIM atas nama Syamsul Hadi;Fotokopi Peraturan Bupati Bojonegoro
      Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus permohonan;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pemohon adalah KeputusanInspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor: 800/13.a/201.412/2016 tentangPerubahan atas Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor:800/13/201.412/2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan/ PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016,tanggal 29 Januari 2016;
      Menyatakan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor800/13.a/201.412/2016, tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Nomor800/13/201.412/2016, tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan/Putusan Nomor : 09/P/PW/2018/PTUN.Sby, halaman 62 dari halaman 64Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro TahunAnggaran 2016, tanggal 29 Januari 2016, tidak ada unsur penyalahgunaanWEWENANG; n=nnn naan nnn n nnn nce nese ccc nce ncn nnn c cence nnn nnn nnn nanan nnnnnnnnesMembebankan kepada
    Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Register : 11-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
    Putusan PT MAKASSAR Nomor 98/PID.SUS/2024/PT MKS
    Tanggal 6 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUH. KURNIAWANSYAH ALIAS WAWAN
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : WIRYAWAN BATARA KENCANA, SH
    35 — 11
    • Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah membuktikan

      Terdakwa sebagai pelakunya sehingga disimpulkan semua unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan

      memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagimana yang terungap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar menurut hukun serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

      Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur

    Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
    Register : 02-04-2024 — Putus : 16-05-2024 — Upload : 21-05-2024
    Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 32/B/2024/PT.TUN.SBY.
    Tanggal 16 Mei 2024 — H. BADRUD TAMAM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG dan PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
    73 — 0
    • ., tanggal 27 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut; Dan Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Interevensi/ Terbanding terkait Eksepsi Kepentingan Dan Tidak Adanya Unsur Kerugian Yang Dialami Penggugat/Pembanding sehingga Penggugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;2.
    Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
    Register : 08-12-2022 — Putus : 05-01-2023 — Upload : 05-01-2023
    Putusan PT MANADO Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND
    Tanggal 5 Januari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : EKAPUTRA S. F. W. POLIMPUNG, S.H. M.H
    Terbanding/Terdakwa : SUPARMAN TALANGO
    237 — 28
    • Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang dimintakan banding, sekedar mengenai pertimbangan dan dalam memberikan penilaian hukum terhadap unsur-unsur dakwaan Primair, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

      1. Menguatkan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 19/Pid.Sus-TPK

    Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata
    Register : 05-04-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 03-05-2021
    Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Tbh
    Tanggal 29 April 2021 — Penggugat:
    PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Tembilahan
    Tergugat:
    1.MASTUR
    2.RUSMIDA
    58 — 7

    • M E N G A D I L I:

      1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
      2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan mempunyai unsur salah atasnya;
      3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 70.957.000,- (Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
      4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara
    Pengadilan PA PAMEKASAN Perdata Agama
    Register : 01-11-2023 — Putus : 17-11-2023 — Upload : 23-11-2023
    Putusan PA PAMEKASAN Nomor 854/Pdt.P/2023/PA.Pmk
    Tanggal 17 Nopember 2023 — Pemohon melawan Termohon
    30 — 31
      1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
      2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (YASSIR bin NIMAR) dengan Pemohon II (UNSUR HAYATI binti ACH.
    Pengadilan PA BOYOLALI Perdata Agama Ekonomi Syariah
    Register : 05-12-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 24-04-2020
    Putusan PA BOYOLALI Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Bi
    Tanggal 9 Desember 2019 — PEMOHON TERMOHON
    121 — 0
    • Mengandung unsur sengketa tanah.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.MENETAPKAN:1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;2.
    Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum
    Register : 14-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 31-10-2021
    Putusan PN CIANJUR Nomor 187/Pid.B/2021/PN Cjr
    Tanggal 9 September 2021 — Penuntut Umum:
    PUTRI BUNGSU, SH., MH
    Terdakwa:
    AGUS SLAMET RIADI Bin OPI SUPRIADI Alm
    76 — 4
    • AGUS SLAMET RIADI;
      - Daftar Potongan Koperasi Kesejahteraan Unsur (Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam) Bulan Maret 2018, No : 04/ST-KKU/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, tagihan sebesar Rp. 7.780.000,-;
      - Bukti Setoran Nomor : /II/18, tanggal 05 Mei 2018 sebesar Rp. 7.780.000,- dengan penyetor RIMA ditandatangani yang menerima setoran Faraf Sdr. AGUS SLAMET RIADI;
      - Daftar Potongan Koperasi Kesejahteraan Unsur (Fak.
      AGUS SLAMET RIADI di Paraf, sebasar Rp. 6.360.000,-;
      - Daftar Potongan Koperasi Kesejahteraan Unsur (Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam) Bulan September 2018, No : 04/ST-KKU/IX/2018, tanggal 24 Agustus 2018, tagihan sebesar Rp. 6.530.000,-;
      - Kwitansi Penerimaan Uang dari Bendahara FEBI diterima oleh Sdr. AGUS SALMET RIADI sebesar Rp. 6.530.000,- tanggal 04 September 2018;
      - Daftar Potongan Koperasi Kesejahteraan Unsur (Fak.
      AGUS SLAMET RIADI;
      - Daftar Potongan Koperasi Kesejahteraan Unsur (Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam) Bulan Mei 2019, No : 04/ST-KKU/V/2019, tanggal 20 April 2019, tagihan sebesar Rp. 5.100.000,-;
      - Bukti Setoran Nomor : 21/V/2019, tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp. 5.100.000,-dengan penyetor RIMA ditandatangani yang menerima setoran Faraf Sdr. AGUS SLAMET RIADI;
      - Daftar Potongan Koperasi Kesejahteraan Unsur (Fak.
      AGUS SLAMET RIADI;
      - Daftar Potongan Koperasi Kesejahteraan Unsur (Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam) Bulan November 2019, No : 04/ST-KKU/XI/2019, tanggal 20 September 2019, tagihan sebesar Rp. 4.700.000,-;
      - Kwitansi dari Unit Febi sebesar Rp. 4.700.000,- ditandatangani oleh Sdr.

      Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Kesejahteraan Unsur melalui saksi Dr. dr. Hj. TRINI HANDAYANI, SH., MH. Binti H. SOEKANDI
      6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

    Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Register : 24-02-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 28-07-2021
    Putusan PN TENGGARONG Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Trg
    Tanggal 7 April 2021 — SIFATULLAH BIN GUSMIRAN
    33 — 3
    • Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;3. Percobaan atau pemufakatan jahat;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan
      bagain dari elemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif.
      Percobaan atau Permufakatan Jahat;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai
      atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagain dari elemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih
      Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dimenjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualmenukar, atau menyerahkan Narkotika golongan ;Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, mermembeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarmenyerahkan adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salahperbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagainelemen unsur melawan hukum yang mana unsur
      Bahwa unsur tanpadalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tenNarkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijintanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Nark:golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan tkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi sebagaindiatur Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa unsur melawan hukum secara formil acmelakukan perbuatan/halhal yang dilarang
      menawarkan untuk dijual, mermembeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarmenyerahkan Narkotika Golongan tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 AyJo.
      Percobaan atau Permufakatan Jahat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada wMajelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur setiap orang dalam dakvprimair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alin seluruh pertimbalunsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimmenguasai atau menyediakan Narkotika
      Golongan bukan tananMenimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimmenguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga deldipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memeunsur ini;Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagainelemen unsur melawan hukum yang mana unsur melawan hukum seksuatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif memptcakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan beperbuatan melawan hukum yang bersifat
    Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Harta Bersama
    Register : 23-10-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 06-03-2014
    Putusan PTA SEMARANG Nomor 233/Pdt.G/2013/PTA.Smg.
    Tanggal 16 Januari 2014 — dr. SRI MASTUTI RAHAYU binti ACHMAD WINOTO, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dokter Spesialis Mata, bertempat tinggal di Jalan Papandayan Raya Kav.1 No.E RT.006 RW. 002 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : --------------- 1. SUPARDI SUKAMTO, SH. MH. ; ----------------------------------------- 2. HARRY BAMBANG RIYADI, SH. MHum.; ---------------------------- 3. KUSUMAWATI DEWI, SH. ; ---------------------------------------------- pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "COKRO HADINEGORO”, beralamat di jalan Muradi No.74 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2013, semula TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING :----------------------------------------------------------------------------MELAWAN --------------------------------------- NOOR FALICH bin HISYAM NASUCHA, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA. Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Papandayan Raya Kav.1 No. E RT. 006 RW. 002 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. WAHYU NUGRAHENI, SH. pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara "Hj. WAHYU NUGRAHENI, SH & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Julungwangi II / 271 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2013, semula PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING :-------------------------------------------
    127 — 44