Ditemukan 7242 data
106 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI danTerdakwa YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor21/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan,bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTembilahan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi
56 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana uangpengganti sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sehingga totalkerugian Negara dalam perkara a quo sebesar Rp63.222.000,00 (enampuluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), hal ini sangatbertentangan bahwa kerugian dalam perkara a quo hanya dibawahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga seharusnya pidanadenda harus dikenakan pada Terdakwa;Bahwa Judex Factie yang juga mengadili terhadap perkara yangsama, yaitu atas nama Terdakwa nomor Putusan Pengadilan Tinggi Nomor21
333 — 2968 — Berkekuatan Hukum Tetap
YEBI ALBANIM, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor21 Poncol Jaya RT.007/020 Harapan Jaya, Bekasi Utara;1226. PARMIN, bertempat tinggal di Kaliabang RorotanRT.001/006 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara;1227. MASTUR, bertempat tinggal di Kp. Bogor RT.001/003Pusaka Rakyat, Taruma Jaya;1228. MUHAMAD AMIN, bertempat tinggal di Jalan Al BaharKaliabang Bungur RT.001/001 Harapan Jaya, Bekasi Utara;Halaman 93 dari 141 hal. Put. Nomor 160 PK/Pdt.SusPHI/20171229. ABDUL HALIM, bertempat tinggal di Ko.
1.GRACE ELIZABETH LIEM
2.PAULUS SELAMAT WIDJAJA,
3.DRA. HJ. ZURIAH BINTI H. UMAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
231 — 101
adanyakerancuan dan tumpang tindin kkewenangan antara hakim yang memeriksaperkara praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan Tersangkayang terbatas hanya pada penilaian ada atau tidaknya paling sedikit 2 (dua)alat bukti yang sah yang diperoleh dalam penyidikan dengan penilaian substansipokok perkaranya yang merupakan kewenangan hakim dalam acara biasa;Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti apa saja yang diperolehselama penyidikan, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21
83 — 29
Nomor21 tahun 1969, tertanggal 26 Nopember 1969, perihalPenggantian Istilah Wedana menjadi Camat ;2 Surat bukti alas hak atas tanah yang dijadikan dasarsebagaimana disebutkan pada angka 1 pada tahun 1956Penggugat II masih berumur 2 tahun, apakah menurut hukumdibenarkan ?
153 — 63
Bahwa Tergugat menolak tuntutan kerugian immateriil Penggugatsebagaimana disebutkan pada nomor 20 gugatannya juga dalil pada nomor21 gugatannya sebagai berikut : Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat meminta Tergugat danTergugat Il untuk menghentikan operasional unit Rig AU 5,6 dan 8dan meminta menunda pembayaran invoice dari Tergugat II kepadaHal. 27 dari 117 hal Putusan Perdata12.13.14.Tergugat oleh karena penggugat tidak ada kaitannya secaralangsung dalam kontrak antara Tergugat dan Tergugat II
306 — 213
Alasan Pengugat untuk Tidak melunasi Pembayaransebagaimana isi yang diperjanjikan adalah karenaadanya Gugatan Perkara Perdata Nomor21/Pdt.G/2009/PN PSB tidak masuk akal karenamasalah perkara yang dimaksud muncul setelah tigatahun melewati batas waktu perjanjian Tanggal 20Februari 2007 yaitu Tahun 2009, sehingga alasan iniadalah modus penipuan dari Pengugat , dan alasanyang dibuat buat oleh penggugat tersebut tidak adadalam poin perjanjian dan kalau memang alasan itubenar seharusnya Penggugat Berkenan
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
1.SITTI HASRAH, Bsc
2.AKBAR ACHMAD, SE
111 — 43
KepalaHalaman 53 dari 101 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2018/PN MksDivisi Manajemen Resiko beserta jajarannya, Sekretaris KomitePinjaman/pembiayaan;Bahwa putusan anggota Komite pinjaman/pembiayaan diambil melalu rapat,dengan mengedarkan proposal dan dokumen kelengkapannya kepadaanggota komite pinjaman/pembiayaan, kepusan itu berupa persetujuan final,persetujuan final dengan catatan, penolakan;Bahwa LPDB KUKM menyalurkan dana bergulir pada berdasarkanperaturan:a) Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor21
106 — 35
Selanjutnya mencermati gugatan PENGGUGAT yang berkaitan dengan dalilgugatan halaman 3 butir 1 serta dalil gugatan halaman 4 butir 3 dapatdipahami dengan jelas tentang kedudukan hukum PENGGUGAT dalammengajukan gugatan adalah didasarkan kepada kepemilikan atas tanahberdasarkan Akte Penjualan dan Pembelian Dengan Pelepasan Hakdihadapan Notaris Sri Sulastri Anggaraini, SH, dengan Akta Notaris Nomor21 tertanggal 21 Februari 2012 dari Girik atau Letter C No. 439 Persil 62kelas DIl dari ahli waris ALI SAMAD
JOLFIS SAMBOW, SH, MH
Terdakwa:
JOHANES TRILAKSONO KURNIAWAN.
120 — 63
Dimiliki, dikuasai, dan/ atau dikendalikan oleh PA/ KPA.e Disalurkan/ dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat,ditagin kembali dengan atau tanpa nilai tarnbah, dan digulirkan kembalikepada masyarakat/ kelompok masyarakat (revolving fund).e =Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengahdan usaha lainnya, dane Dapat ditarik kembali pada suatu saat.Bahwa dasar atau pedoman LPDBKUMKM dalam melakukan penyalurandana bergulir, yaitu :e Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor21
Terbanding/Tergugat I : H.Ngadiman
Terbanding/Tergugat II : Suherman Wijaya
Terbanding/Turut Tergugat V : MERISDA TAMBUNAN, SH., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : MICHAEL JUNKELSEN
Terbanding/Turut Tergugat I : Liva Desi Deria
Terbanding/Turut Tergugat IV : ANGELIN JENS
Terbanding/Turut Tergugat II : ZULFANO GRIFICO
175 — 162
Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor21/LEG/NOTDS/VI/2008;7. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor22/LEG/NOTDS/VI/2008;Halaman 26 dari 105 halaman putusan Nomor 226/PDT/2018/PT PBR8. Surat Pelepasan Hak Atas23/LEG/NOTDS/VI/2008;9.
93 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1300 K/PID.SUS/2012menuangkannya dalam pembelaan ini, karena saudara Jaksa Penuntut Umumsudah terlalu jauh menyimpang dari hukum acara dan caracara pembuktianyang dimaksud oleh hukum pembuktian yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana maupun UndangUndang Tindak Pidana KorupsiNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor21 Tahun 2002 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Tindak Pidana Korupsi.Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
1.JUFRI
1.Ir. HERRY SOEKISWANTORO
2.OSVITA
3.DAHLER
4.NURHARMI
297 — 144
pemindahan hakyang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan aktamasih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yangbersangkutan; (d). bukti identitas pihak yang mengalihkan hak bukti identitaspenerima hak; (f). sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan RumahSusun yang dialihkan; (g). izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2); (h). bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor21
MAHLIL HS, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
Intervensi:
1.Paksa Tarigan
1.PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR, Dalam hal ini diwakli oleh MEINARKO DANANTO
212 — 136
Sesuai Asli Surat Pernyataan Rafii Tanggal 12September 2016 ; Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis danPenetapan Batas; Fotokopi Sesuai Fotokopi Surat Keterangan Ijin Garap Nomor21/Ktr/Gts/1998 Tanggal 22 November 1998 (asli ada di Bukti T129); Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016Tanggal 7 September 2016;Bukti ini diberi tanda (Bukti T127);95.
Sesuai Asli Surat Pernyataan Rafii Tanggal 12September 2016 ; Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis danPenetapan Batas; Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ijin Garap Nomor21/Ktr/Gts/1998 Tanggal 22 November 1998; Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016Tanggal 7 September 2016;Bukti ini diberi tanda (Bukti T129);97. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 81 tanggal,14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00083/2016 tanggal, 28Oktober 2016 luas 16.890 m?
(Bukti T9) Rafii berdasarkan Surat Keterangan Jin Garap Nomor21/KTR/GTS/1998, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosong TelagaSelatan tanggal 22 Nopember 1998 seluas 54 H, dengan batasbatas:Sebelah Timur dengan Tanah Sdr. Khairuddin B TanjungSebelah Barat dengan tanah Sdr. JuharmiSebelah Utara dengan Tanah MasyarakatSebelah Selatan dengan tanah masyarakat.
RamlanLubis, dan Uyung Solihin)7.Bahwa terdapat perbedaan batasbatas tanah dari yang tersebut dalam alashak Para Penggugat (vide bukti P4) dengan atau pada saat SidangPemeriksaan Setempat, yaitu tidak jelasnya dimana letak Kebun DamarKongsi dan Sungai Muara Tengah;Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tanah kebun kelapasawit yang menjadi sengketa yaitu Objek Sengketa 1 sampai dengan ObjekSengketa 103, prosesnya berasal dari Surat Keterangan Ijin Garap Nomor21/KTR/GTS/1998, yang diterbitkan
72 — 23
(Copy)145 7 (Tujuh) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor21 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan, pejabatpelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dan membantu bendahara pengeluaran padaDinas Pendidikan Kota Jambi tahun anggaran 2013, tanggal 28 Februari 2013.
(Copy);145 7 (Tujuh) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor21 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan, pejabatpelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dan membantu bendahara pengeluaran padaDinas Pendidikan Kota Jambi tahun anggaran 2013, tanggal 28 Februari 2013.
91 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
., atas perintah Terdakwa meminta uang kepada SaksiELVI SUMAGA untuk biaya Fotokopi dokumen yang digunakan dalam lelangPerencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA.2011 ;Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 PT Elsuma Consultan ditetapkansebagai pemenang lelang seleksi sederhana Jasa Konsultasi PerencanaanTeknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun2011.Kemudian pada tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan surat Nomor21.h/PANKONS/SS/III/2011, perihal Penyerahan hasil seleksi sederhanaJasa
adalah Terdakwa karena pernah beberapa kali SaksiADRIAN KATILI, S.T., atas perintah Terdakwa meminta uang kepada SaksiELVI SUMAGA untuk biaya Fotokopi dokumen yang digunakan dalam lelangPerencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA.2011 ;Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 PT Elsuma Consultan ditetapkansebagai pemenang lelang seleksi sederhana Jasa Konsultasi PerencanaanTeknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun2011.Kemudian pada tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan surat Nomor21
AHMAD BUDI MUKLISH, SH, S.Hum
Terdakwa:
RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI
159 — 85
Hijir IsmailBlokE RT.046 RW 003 KelurahanGuntung Manggis KecamatanLandasan Ulin Kota Banjarbaru.Agama : IslamPekerjaan : SwastaBahwa, oleh karena tidak memenuhi syarat objektif maupunsubjektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP,maka terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan Penahanan;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor21/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukanMajelis
1.Nila Sari Rangkuti
2.Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Tergugat:
2.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar
4.David Au
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
134 — 23
Dalam perkara perdata harus dengan jelasdisebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnyadalam perkara waris atau hutangpiutang tertentu dan sebagainyaMenimbang, bahwa setelah memperhatikan pendaftaran gugatanyang diterima oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar bahwa gugatantersebut diterima pada tanggal 18 Pebruari 2021 dengan Nomor21/Pdt.G/2021/PN Pms, kemudian setelah memperhatikan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Pebruari 2021, dimana Para Penggugat sebagai pemberikuasa dan nama
PROF. DR. MARTHEN ARIE, S.H., M.H.
Tergugat:
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM)
Intervensi:
Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Ak., CA
338 — 173
Gereja Toraja Nomor21/KEP/SSAXIV/ GT/VII/2016tentang Personalia BadanPekerja Sinode Gereja TorajaPeriode 20162021 Tanggal 18Juli 2016Dibentuk berdasarkanKeputusan Sidang SinodeAM XXIV Gereja TorajaNomor 22/KEP/SSAXXIV/GT/VII/2016 tentangPersonalia Badan VerifikasiGereja Toraja Periode 20162021, tertanggal 28 Juli 2016 2.
990 — 1502
Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka,Penggeledahan dan Penyitaan juga sebagai obyek dari Praperadilan;Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalahfinal dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujiansuatu produk Undangundang adalah sama kuat daya ikatnya denganUndangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semuaputusan pengujian atas UndangUndang yang telah dikeluarkan olehMahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undangundang, sehingga