Rp. 69.408.000,- (enam puluh Sembilan juta empat ratus delapan ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2006 ; ----------------------------------------------------------------

Harapan Utama Letter Number : 650/HU-MKT/XI/06 tanggal 25 November 2006 ; --

(enam puluh Sembilan jutaempat ratus delapan ribu rupiah) Desember 2006 sebesarSales Order Nomor 4889 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp.515.605.000, (lima ratus lima belas juta enam ratus lima ribu rupiah) =(Rp.446.197.000, + Rp. 69.408.000,). 22+Faktur Pajak Standar Nomor Seri JCUUY 721 0003834 tanggal 27Desember 2006. 272222 non nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ence neeBahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian KabupatenPenajam Paser Utara Nomor 521.14.SK.VII.2006 tanggal 12 Juli 2006tentang

(enam puluh Sembilan jutaempat ratus delapan ribu rupiah) e Sales Order Nomor 4889 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp.515.605.000, (lima ratus lima belas juta enam ratus lima ribu rupiah) =(Rp.446.197.000, + Rp. 69.408.000,).e Faktur Pajak Standar Nomor Seri JCUUY 721 0003834 tanggal 27Desember 2006Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian KabupatenPenajam Paser Utara Nomor 521.14.SK.VII.2006 tanggal 12 Juli 2006tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah pada DinasPertanian

Harapan Utama Letter Number : 650/HUMKT/XI/06 tanggal 25November 2006 ; n nnn nnn nn nnn nnn nnn cee n nnn ceene eee38) 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Standar UD. Harapan Utama Balikpapantanggal 27 Desember 2006; 39) Fotocopy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor821/112/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Atas Nama Ir.

Harapan Utama Letter Number : 650/HUMKT/XI/06 tanggal 25November 2006 ; 222 2n nnn nnn nnn nnn nnn cence een nnn nnee1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar UD. Harapan UtamaBalikpapan tanggal 27 Desember 2006; Fotocopy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor821/112/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Atas Nama.

Harapan Utama Letter Number : 650/HUMKT/XI1/06tanggal 25 November 2006 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar UD.

PERTANI (Persero)Nomor : Pert.005/ORG/01 tanggal 12 Juni 2013 Tentang Standar ProsedurOperasional PT. PERTANI (Persero) dan Surat Direksi PT.

BankPembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor : 0281/SK/DIRPKD/2010 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit SkemaSubsidi Resi Gudang (SSRG). Standar Operasional Prosedur (SOP) KreditSkema Subsidi Resi Gudang (SSRG) inilah yang dijadikan sebagai petunjukdalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang bagi PT.

Setiap barang yang masuk harus dilakukan penimbangan sesuai dengankondisi yang sebenarnya, dilengkapi bukti timbang dan BASTB, isikarung standar dan seragam.b. Hasil uji mutu harus masuk standar SNI, kalau tidak memenuhi standarSNI harus ditolak untuk disimpan sebagai SRG.

nomor 6013011070698948.1 (Satu) buah buku tabungan BRI milik STIKes Indramayu nomor seri27850055.1 (satu) buah buku tabungan BJB milik STIKes Indramayu norek0090805312100.1 (satu) buah buku tabungan BJB milik STIKes Indramayu norek0016248096101.1 (Satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah milik STIKes Indramayunorek 7097848267.5 (lima) lembar FC buku tabungan BNI milik STIKes Indramayu norek0550320422.1 (satu) bendel asli keputusan Ketua STIKes nomor003/SK/E/I/2016, tgl 08 Jan 2016 ttg penetapan Standar

OperasionalProsedur (SOP) laporan tahunan STIKes Indramayu.1 (satu) bendel asli keputusan Ketua STIKes nomor002/SK/E/I/2016, tgl 08 Jan 2016 ttg penetapan Standar OperasionalProsedur (SOP) pemasukan dan pengeluaran anggaran kegiatanakademik dan kemahasiswaan STIKes IndramayuAgar dikembalikan kepada pihak STIKES Indramayu melaluisaksi HERI SUGIARTO, SKMHalaman 3 dari 48 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN IdmSurat pernyataan tentang penggelapan uang sebesar Rp580.262.200, (lima ratus delapan puluh juta

Operasional Prosedur (SOP) laporantahunan STIKes Indramayu.1 (Satu) bendel asli kKeputusan Ketua STIKes nomor : 002/SK/E/I/2016, tgl08 Jan 2016 ttg penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)pemasukan dan pengeluaran anggaran kegiatan akademik dankemahasiswaan STIKes IndramayuSeluruh barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan menuruthukum dan diperlinatkan kepada para saksi maupun terdakwa sehinggadapat dipergunakan memperkuat pembuktian yang ada;Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 137

Operasional Prosedur (SOP) laporantahunan STIKes Indramayu. 1 (Satu) bendel asli keputusan Ketua STIKes nomor : 002/SK/E/I/2016, tgl08 Jan 2016 ttg penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)pemasukan dan pengeluaran anggaran kegiatan akademik dankemahasiswaan STIKes Indramayuyang masih diperlukan keberadaannya oleh pihak STIKES Indramayu, makadikembalikan kepada pithak STIKES Indramayu melalui saksi HERISUGIARTO, SKM;Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Surat pernyataan tentang penggelapan uang

Operasional Prosedur (SOP) laporantahunan STIKes Indramayu.Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Idm1 (Satu) bendel asli kKeputusan Ketua STIKes nomor : 002/SK/E/I/2016, tgl08 Jan 2016 ttg penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)pemasukan dan pengeluaran anggaran kegiatan akademik dankemahasiswaan STIKes Indramayu;Agar seluruhnya dikembalikankepadapihak STIKES Indramayumelalui saksi HERI SUGIARTO, SKM;Surat pernyataan tentang penggelapan uang sebesar Rp 580.262.200,(lima ratus delapan

Untuk itu Saudara dapat membuatFaktur Pajak Standar Pengganti;.

yang PPNnya Harus Dipungut sebesarRp10.117.329.457,00 karena a adanya Objek/DPP PPN yangbelum dilaporkan dalam SPT PPN berupa diskon/potongan hargasebesar USD 1,027,863.23 atau setara dengan Rp10.113.146.320,00 (kurs awal 2007 yaitu Rp9.839,00/USD) yangtidak dicantumkan di dalam Faktur Pajak;Bahwa dasar alasan koreksi tersebut adalah didasari hasilpenelitian terhadap bukti atau dokumen pendukung yangdiserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), antara lain berupa : Faktur Pajak Standar

Putusan Nomor 2134/B/PK/PJK/2017Bahwa Faktur Pajak Standar Nomor CIKHZ091000331 1tanggal 3 Januari 2006 sebesar USD 15,068.77 atauRp148.261.628,03 merujuk pada dokumen kontrak yang sama,yaitu kontrak Nomor SP147A1PS/HLS/03;Bahwa Invoice Nomor 93608528 merujuk pada Sales OrderNomor 4068129 tanggal 20 November 2005 dengan detailsebagai berikut: Material Description Quality Unit Amount Gross Amount Discount Net Amount(USD) (USD) (USD) (USD)7549 PSLLOG CASED HOLE 1.00 0.00LOGGING JOBBOM4982 LOGGINGTRUCK

Untuk ituSaudara dapat membuat Faktur Pajak Standar Pengganti;8) Bahwa berdasarkan dokumendokumen dan ketentuan tersebutdi atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi positif atas DPP PPN sebesarRp10.113.146.320,00 yaitu senilai potongan harga yang tidakdicantumkan dalam Faktur Pajak;9) Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkapdalam persidangan serta mengacu pada ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa koreksi positif DPP PPN sebesarRp10.113.146.320,00

HATTA, SH Bin ABU SAHID ditawarkan untuk menjadi anggota badan Inteliien Negara (BIN) ;Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Poli CabangPalembang disimpukan 1 (satu) pucuk senjata api genggam fenis pistol tersebutmasih berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembak, dan 2 (dua) butir peluruadalah standar buatan pabrik masih aktif dan dapat meledak serta serta 2 (dua) butirpeluru adalah standar buatan pabrik sebagaimana dinyatakan dalam Berita AcaraPemeriksaan Laboratorium Kriminaslisik

ARE HARTAWAN, ST,ACHMADKOLBNUS, ST, EKA YUNITA, ST dan DERI JURIANTARA, ST seriadiketahui oleh KEPALA LABFOR POLRI CABANG PALEMBANG NYOMANSUKENA, S.K dengan kesimpulan :@ 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol tersebut masih berfungsi dandapat dipergunakan untuk menembak, dan 2 (dua) butir peluru adalah standarbuatan pabrik masih aktif dan dapat meledak seria serta 2 (dua) butir peluruadalah standar buatan pabrik ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihnatkan Surat KeteranganBadan

ARIE HARTAWAN, ST,ACHMADKOLBNUS, ST, EKA YUNITA, ST dan DERI JURIANTARA, STserta diketahui oleh KEPALA LABFOR POLRI CABANG PALEMBANG NYOMAN SUKENA, S.K dengan kesimpulan :@ 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol tersebut masih berfungsi dandapat dipergunakan untuk menembak, dan 2 (dua) butir peluru adalah standarbuatan pabrik masih aktif dan dapat meledak seria serta 2 (dua) butir peluruadalah standar buatan pabrik ; Bahwa barangbarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1(satu

Hatta Bin Abu Sahid, sehingga dengan melakukanpenyerahan sedemikian terdakwa telah melakukan sesuai dengankehendaknya atas benda yang atas benda yang diserahkannya tersebut;Menimbang, bahwa sikap terdakwa dan R, Budiono Widodo yangmelakukan penyerahan, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN wama hitam Made InHugary dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak serta 5 (lima)butir amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik diuji masih aktifdan dapat meledak,, dengan tanpa dilengkapi

ARIE HARTAWAN, ST,ACHMADKOLBNUS, ST, EKA YUNITA, ST dan DERI JURIANTARA, ST seradiketahui oleh KEPALA LABFOR POLRI CABANG PALEMBANG NYOMANSUKENA, S.K dengan kesimpulan :1 (satu) pucuk senjata api genggam jenispistol tersebut masih berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembak, dan 2(dua) butir peluru adalah standar buatan pabrik masih aktif dan dapat meledak sertaserta 2 (dua) butir peluru adalah standar buatan pabrik, dan terdakwa tidak ada izindari pihak berwenang dalam hal membawa atau menyerahkan

Menyatakan Terdakwa YUDI ADHI MARDIANA bersalah melakukan tindakpidana peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kKeamananHalaman 1 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tsmsebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandalam Dakwaan KEDUA; 2.

Cihideung Kota Tasikmalaya padasaat penyidik PNS Balai Besar POM di Bandung menghitung barangbukti;Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan produk obat tradisional yang diduga tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau. kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki izin edar. Danmenyaksikan PPNS Balai Besar POM Bandung untuk menghitung barangbukti yang disita;Bahwa barang yang disita disimpan didalam Toko Jamu Ade Haris yangberalamat di Jalan Pasar Baru 1/3 Kel/Ds. Arjasari Kec.

Cihideung Kota Tasikmalaya;Bahwa barangbarang yang disita tersebut milik Bapak YUDI ADHIMARDIANA;Bahwa Barangbarang diperlihnatkan penyidik tersebut adalah obattradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki izin edar sertadokumen yang disita oleh Penyidik Balai Besar POM Bandung pada hariKamis tanggal 09 Mei 2018 dari Toko Jamu Ade Haris yang beralamat diJI. Pasar Baru 1/3 Karlis Kel/Ds. Arjasari Kec.

Cihideung Kota Tasikmalaya;Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN TsmBahwa barangbarang yang disita tersebut milik Bapak Yudi AdhiMardiana;Bahwa barangbarang diperlihatkan penyidik tersebut adalah obattradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki izin edar sertadokumen yang disita olen Penyidik Balai Besar POM Bandung pada hariKamis tanggal 09 Mei 2018 dari Toko Jamu Ade Haris yang beralamat diJl.

Bahwa peristiwa itu awalnya disebabkan beban rumah tangga yangharus ditanggung Pemohon semakin berat pasalnya Termohon selalu menuntutnafkah yang diluar batas kemampuan Pemohon yang penghasilannya dariHalaman 2 dari 7 halamanbertani namun demikian pada umumnya nafkah dari Pemohon cukup bahkanlebih dari cukup jika hidup dengan standar di desa, namun permintaanTermohon terlalu mulukmuluk yang jelas memberatkan Pemohon ;5.

Dan alat angkut BBM adalahalat angkut sesuai standar dan spesifikasi yang telah Hal (8) dari 46 Hal/Putusan No :177/Pid.B/2012/PN.Bks S 1p: ditetapkan dan alat angkut seperii kapai penangkap ikan tidak direkomendasikan untuk pengangkutan BBM:e Bahwa perbuatan Terdakwa I. SYARIFIN Bin ZAINAL bersamaTerdakwa II.

Dan alat angkut BBM adalah Hal (12) dari 46 Hal/Putusan No :177/Pid.B/2012/PN.Bks S 1p: alat angkut sesuai standar dan spesifikasi yang telahditetapkan dan alat angkut seperii kapai penangkap ikan tidak direkomendasikan untuk pengangkutan BBM:e Bahwa perbuatan Terdakwa I. SYARIFIN Bin ZAINAL bersamaTerdakwa iII.

dariminyak bumi (vide pasal 1 angka 1 UU No : 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi) dan jenisjenisnya antara lain Bensin, solar, Minyak tanah, Avtur, MFO, Residu dan Minyak Bakar:Bahwa Ahli menerangkan, jenis Bahan Bakar Minyak berdasarkanpendistribusiannya ada 2 macam yaitu BBM Subsidi dan BBM NonSubsidi, yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah bahan bakaryang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang dicampurkandengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar laindengan jenis, standar

2001 tentang Minyak dan Hal (26) dari 46 Hal/Putusan No :177/Pid.B/2012/PN.Bks S 1p: Gas Bumi) dan jenisjenisnya antara lain Bensin, solar, Minyak tanah, Avtur, MFO, Residu dan Minyak Bakar:Bahwa benar jenis Bahan Bakar Minyak berdasarkanpendistribusiannya ada 2 (dua) macam yaitu BBM Subsidi dan BBMNon Subsidi, yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah bahanbakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yangdicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahanbakar Jain dengan jenis, standar

tentang Minyak dan GasBumi) dan jenisjenisnya antara lain Bensin, solar, Minyak tanah, Avtur, MFO, Residu dan Minyak Bakar: Hal (39) dari 46 Hal/Putusan No :177/Pid.B/2012/PN.Bks S 1p: Menimbang, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak berdasarkanpendistribusiannya ada 2 (dua) macam yaitu BBM Subsidi dan BBM NonSubsidi, yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah bahan bakar yangberasal dan atau diolah dari minyak bum yang dicampurkan denganbahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis,standar

Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat yang selama ini melakukan pekerjaan milik Tergugat tetapi upah yang dibayarkan kepada Para Penggugat masih dibawah standar Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur/UMP NTT;5. Menyatakan hukum bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat PT. Dwisejati Timor Beton Kupang putus demi hukum;6.

2011sampai dengan 2013 wajib dibayar seluruhnya oleh tergugat kepada para penggugatsebagai Haknya masingmasing ;16.Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pengupahanDaerah NTT tahun 2011 ditetapbkan sebesar Rp.850.000, dan untuk tahun 2012ditetapkan sebesar Rp.925.000, serta untuk tahun 2013 ditetapkan sebesarRp.1.010.000, fakta Hukum ini terlihat adanya upaya penipuan yang dilakukan olehTergugat,karena upah yang diterima seluruh karyawan termasuk Para Penggugatrata rata dibawah standar

Dengandemikian sudah sepatutnya Pimpinan Perusahaan PT.Dwisejati Timor Beton Kupang/Tergugat wajidb untuk membayar seluruh kekurangan upah pokok termasukkekurangan upah lembur terhitung dari bulan Oktober tahun 2011 sampai bulan juli2013 atau 1 tahun dan 8 bulan ;17.Bahwa selain Upah yang dibayar dibawah standar upah minimum regional,ternyataPara Penggugat melakukan pekerjaan lembur milik Tergugat 3 x dalam 1 mingguterhitung sejak pukul 17.00 atau jam 5.00 sore hingga jam 5.00 pagi atau 13 jampara

Dwisejati Timor Beton Kupang ;Menyatakan hukum bahwa sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimediator Hubungan Industrial kepada Para Penggugat adalah sah danmembuktikan adanya Hubungan Industrial/kerja Para Penggugat denganTergugat;Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat yang selama ini melakukanpekerjaan milik Tergugat tetapi upah yang dibayarkan kepada Para Penggugatmasih dibawah standar Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara

Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugatpada butir: 14, 15, 16, dan 17, yang menyatakanpada pokoknya bahwa Tergugat membayar upahpara Penggugat dibawah standar UMP NTT tahun2011, 2012, dan 2013, dengan selisin ataukekurangannya dituntut agar dibayar oleh Tergugatsebagaimana didalilkan dalam gugatan paraPenggugat pada butir 18, hal.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan11; Dalil ini tidak benar dan tidak beralasan hukumkarena upah para Penggugat justru melampaui UMPNTT tahun 2011, 2012, dan 2013; karena

Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat yang selama ini melakukanpekerjaan milik Tergugat tetapi upah yang dibayarkan kepada Para Penggugatmasih dibawah standar Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur/UMP NTT;. Menyatakan hukum bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat PT. Dwisejati Timor Beton Kupang putus demi hukum;.

Ayat (3) Ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 196 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 TentangKesehatan jo Pasal 55 ayat (1) kel1 KUHP dalam dakwaan pertamaPenuntut Umum2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF JUMIYARNO Als PITAM BinJUMENO, bersamasama terdakwa II MASTER SUNKIF LEE Als.

Depok Kab.Sleman atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3), yaitu ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau Kemanfaatan, dan mutu3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Ad.1.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuMenimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata atau yangmengandung makna alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudahterpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telahterpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam PeraturanPerundangundangan tidak memberikan penjelasan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB0398/2018/NOF dan BB 0399/2018/NOF berupa tablet warna putihberlogo Y tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftarObat Keras / Daftar G.Menimbang, bahwa terdakwa ARIF JUMIYARNO Als PITAM BinJUMENO bersamasama dengan terdakwa Il MASTER SUNKIF LEE Als.MASTER Bin ABDUL NASSER Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memenuhi standar

AHKSA PUTRA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro41.141,00 (empat puluh saturibu seratus empat puluh satu rupiah);Faktur Pajak Standar EDY (pimpinan CV.

FITRIA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro73.309,00 (tujuh puluh tiga ributiga ratus sembilan rupiah);Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilaiRp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);26.

ARDIANSYAHYUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran;Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV.

ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV.

H.ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV.

TergugatRekonvensi bekerja sebagai sopir perusahaan di Desa Monggo KecamatanMadapangga Kabupaten Bima;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 yang tidak dibantah olehTergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilansebesar Rp 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggungoleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakandan berdasarkan standar

No. 369/Pdt.G/2020/PA.Bmadalah Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat PenggugatRekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, TergugatRekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepadaPenggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi,kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka MajelisHakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi

No. 369/Pdt.G/2020/PA.BmMenimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat Rekonvensi menyatakantidak sanggup membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi:;Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi,kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minumum, maka MajelisHakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untukmembayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesarRp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalildalil

1. Menyatakan Terdakwa FERI USWANTO BIN NAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaantan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa

   Menyatakan terdakwa Feri Uswanto Bin Nan, telah bersalahmelakukan Tindak Pidana Tanpa hak, dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat ataukemanfaantan , dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196 Undang Undang No. 36 tahun 2009, TentangKesehatan dalam dakwaan Kedua.2.

   Bondowoso, atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bdwkhasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal98 ayat (2) dan (8),yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 saksi ArdiyanPandu

   Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau Kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

PA.SorSALINANSungguhsungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaanatau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin; Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmendan iktikad Sungguhsungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anakPemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat lingkungan sekitarpun dapat menerima rencana peristiwa perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa fakta tersebut telah jelas mengungkap umur anakanak Pemohon yang masih di bawah standar

Dan untuk melaksanakan perintahperkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (muqayyad) oleh suatu ataubeberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (al baah) dalamberbagai dimensinya;Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usiakawin bergulir seputar standar akil baligh dan tidak berdiri sendiri sebagaisebuah tema pokok syariat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pengadilan dalam hal inihakim pemeriksa perkara, cukup memaknai alasan dispensasi kawin sebatasdalam pengertian adanya faktor pendukung kesiapan, kematangan pendidikandan mental, kesehatan, dan kesungguhsungguhan dari kedua belah pihakdalam standar yang proporsional;Menimbang, bahwa meski demikian, ketentuan usia kawin yang diaturdalam UndangUndang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalamrangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi

BONTOT BINJUHANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Jo.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Ad.1 Unsur Setiap OrangBahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yangdapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwamelakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.Menimbang

Terdakwa sudah berjualanselama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap dan telah banyak melayani pembeliyang melakukan pembelian dari berbagai tempat yang datang kepada terdakwasehingga terdakwa memiliki kesengajaan dengan maksud mengedarkan obat obatan berupa Dektromethorphan yang tidak memiliki ijin edar.Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secarasah menurut hukum ;Ad.3.Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1.

Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN JmrMenimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilin salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila

salah satu rumusan unsur di atastelah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

., menyimpulkan :1 Senjata api bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenisrevolver yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm dapat berfungsi dandapat menembak ;2 Peluru bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatanpabrik caliber 9 mm, peluru bukti (PB) diuji aktif dan dapat meledak ; Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat(1) UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;DANKEDUA : Bahwa ia Terdakwa, pada hari Selasa tanggal

,menyimpulkan :e Senjata api bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenisrevolver yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm dapat berfungsi dandapat menembak ;e Peluru bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatanpabrik caliber 9 mm, peluru bukti (PB) diuji aktif dan dapat meledak ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata api serta amunisidan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Tampubolon, ST., menyimpulkan :1 Senjata api bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenisrevolver yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm dapat berfungsi dandapat menembak ;2 Peluru bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatanpabrik caliber 9 mm, peluru bukti (PB) diuji aktif dan dapat meledak ;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa satu pucuk senjata api rakitanjenis Revolver berikut empat butir amunisinya adalah tanpa izin dari pihak yangberwenang

Telah Ternyata Dari AdanyaPermulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesainya Pelaksanaan itu, Bukan SematamataDisebabkan Karena Kehendaknya Sendiri Memproduksi dan/atau MemperdagangkanBarang dan/ Jasa Berupa 135 (seratus tiga puluh lima) Kotak yang berisi Sosis AsalMalaysia Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar YangDipersyaratkan dan Ketentuan Peraturan Perundangundangan?

TANZAHARI Bin RAZAK (Alm) bersamasama dengan saksi KUSAINI Alias KUS Bin M.ALI (Alm) dan saksi ABU BAKAR ABDOLLAH Alias BAKAR Bin ABDOLLAH(Alm) diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Polsek Lumar yang sedang melakukanRazia, setelah diperiksa ternyata terdakwa TAN ZAHARI Bin RAZAK (Alm)membawa sosis dari Malaysia berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) kotak tanpadilengkapi dokumendokumen yang menyertai sosis dari Malaysia yang berjumlah 135(seratus tiga puluh lima) kotak tersebut, tidak memiliki Standar

lipatan songkok, 1(satu) bilah celurit, dan 1 (Satu) buah kapak kecil, dan 1 (satu) potongjaket warna hitam serta sepeda motor merek Honda Verza.Bahwa dilihat dari bekasnya terdakwa masuk melalui dapur rumah saksimelalui pintu dapur dimana terdakwa merogoh slot kayu pengunci pintudari atas pintu dapur lalu terdakwa mengambil Hp, songkok, celurit dankapak yang berada di dalam dapur selanjutnya terdakwa menuju ruangtengah untuk mengambil sepeda motor merk Honda Verza warna merahdengan cara menurunkan standar

Rahmat menuju ruang tengah mengmabil sepedamotor yang dilakukan dengan cara menurunkan jagang/standar tengahsehingga menimbulkan suara berisik, lalu isteri saksi korban yaitu Sdr. Sifaterbangun dan melihat dua orang pelaku dimana salah seorang pelakunyamendorong sepeda motor merek Honda Verza warna merah ke arah keluarrumah sejuah satu meter dan terdakwa mencoba untuk masuk ke dalam kamarkorban, namun Sdr.

NetbookLeanovo yang diberikan NUROHMAN untuk di jualkan tidak ada chargernyadan terdakwa tanpa menanyakan asal usul barang tersebut kemudianmenjualnya kepada DICKY dengan harga Rp. 1.700.000, dan dari hasilpenjualan Laptop Merk Acer dan Netbook Merk Leanovo tersebut terdakwamendapatkan bagian/upah dari NUROHMAN sebesar Rp. 150.000,.Bahwa terdakwa mengetahui bahwa (satu) buah Laptop Merk Acer dan 1(satu) buah Netbook Merk Leanovo tanpa di lengkapi dengan charger danterdakwa menjualnya dengan harga di bawah standar

Setelah mendapat bayarandari DICKY, terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada NUROHMANyang kemudian dari hasil penjualan Laptop dan Netbook tersebut terdakwamendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,untuk komisi;e Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer dan 1(satu) buah Netbook Merk Leanovo tanpa di lengkapi dengan charger danterdakwa menjualnya dengan harga di bawah standar sehingga terdakwaseharusnya sudah menduga/patut menduga bahwa barang tersebut di perolehdari kejahatan

merk Acer type4728Z warna hitam 14 Inchi dan 1 (satu) buah Note Book merk Lenovo type $103 warnahitam 10 inchi yang diberikan NUROHMAN tersebut tidak ada chargenya dan hasil daripenjualan tersebut, terdakwa mendapatkan bagian/upah dari Nurohman sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui (satu) buah Laptop merk Acer type4728Z warna hitam 14 Inchi dan 1 (satu) buah Note Book merk Lenovo type $103 warnahitam 10 inchi yang dijual tersebut adalah dibawah standar