Ditemukan 433309 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melakukan melarikan meyakinkan melalukan melahirkan meliangan melawnan mellikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 17-11-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 714 K/Ag/2020
Tanggal 17 Nopember 2020 —
540 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 25-02-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 46/ Pdt. G/ 2015/ PTA. Smg.
Tanggal 31 Maret 2015 — PEMBANDING, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sigit N. Sudibyanto, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kartika Law Firm" beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, Phone/ Fax (0271) 634626, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2014, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang PEMBANDING ; --------------------------------------------- melawan TERBANDING, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Semarang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., Irton Tabrani, S.H.,M.H., dan Muhammad Kunardi, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat H.J.Hafidz. S.H.,M.H & Partner's, beralamat di JI. Arteri Soekarno Hatta Nomor 100 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2014, semula sebagai TERGUGAT, sekarang TERBANDING ; -----------------------------------------------------------
148 — 84
  • Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim tingkat banding tidak harusmeninjau serta mempertimbangkan keberatankeberatan Pembanding satudemi satu melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbanganhakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya ; DALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkandalam putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam konpensi ini, sepenuhnyadapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagaipertimbangan dan pendapat
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 05-04-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 777/Pdt.G/2013/PA.TA
Tanggal 17 Juli 2013 — Pemohon Termohon
20 — 2
  • No. 9 tahun 1975 tidak lagimencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditentukan pada keadaanperkawinan itu sendiri apakah telah pecah dan sulit untuk dipersatukan sebab munculpenyebab dapat berakibat pada anak dan masa depannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelisberpendapat permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraiansebagaimana ditentukan dalam pasal 116 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 juncto pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 11-02-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 20-03-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 32/Pdt.G/2015/PTA.Smg.
Tanggal 16 Maret 2015 — PEMBANDING, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (pada Pengadilan Negeri Banyumas), tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING ; --------------------------- melawan TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan - , tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING ; -------
180 — 99
  • Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim tingkat banding tidak harusmeninjau serta mempertimbangkan keberatankeberatan Pembanding satudemi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbanganhakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya.; DALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalamputusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensi ini, sepenuhnya dapatdisetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagaipertimbangan dan pendapat
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 29-11-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2937/Pdt.G/2017/PA.TA
Tanggal 18 April 2018 — Pemohon Termohon
70 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
943 — 611 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • AdigunaMandiri, telah membuat laporan mingguan atas perintah dari TerdakwaBastian Sinaga, ST dengan hasil terakhir semua item pekerjaan telahTerdakwa 100% meskipun saksi Fadli, ST mengetahui bahwa itempekerjaan Epoxy Rigid Dinding tidak dilakukan sama sekali karenakondisi dinding pada lantai satu/dasar rusak parah sehingga tidak dapatdilakukan Epoxy Rigid Dinding melainkan dibongkar dan dipasangdinding baru;Bahwa untuk mencapai progress pekerjaan 100%, item pekerjaan EpoxyRigid Dinding tersebut dilaporkan
    kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggarandasar;Bahwa Terdakwa selaku Direksi telah menjalankan kewajiban sebagaiDireksi untuk kepentingan Perusahaan dan bukan untuk kepentinganpribadi;Bahwa apabila merujuk pada Pasal tersebut, perobuatan Terdakwa bukanlahmerupakan perbuatan atas keinginan pribadi, melainkan
    pengembalianpengembalian yangdilakukan oleh Terdakwa tidak dihitung dalam audit yang dilakukan olehBPK, dimana apabila perhitungan dilakukan atas pengembalian kelebihanpembayaran maka tidak akan ada kerugian negara dalam perkara a quo;Bahwa dalam hal pengembalian uang sejumlah Rp340.925.462,00 (tigaratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratusenam puluh dua juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlahsematamata bertujuan untuk melepaskan tindak pidana dalam diriTerdakwa melainkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 18-10-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 18 Juli 2017 — Senyorita Rosliana, Skm
1501 — 1102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebagai PPK, Terdakwa seharusnya menyiapkan dan menetapkan Harga Penawaran Sendiri ... [Selengkapnya]
  • I ARUSANDI,SEtidak menggunakan jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur PT.Mendeng Utama atau tidak menggunakan perusahannya sendirisebagai pelaksana melainkan dijalankan oleh Alm. Ir. H. Andi Madjidmenggunakan bendera perusahaan PT.Mendeng Utama.Bahwa untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaanpaket 5 pengadaan central O2 dan instalasinya pada Rumah Sakit UmumDaerah Yowari Kabupaten Jayapura TA 2010 tersebut, dr.
    Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP permohonan kasasi harusdinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa akan tetapi sebaliknya menurut pendapat Mahakamah Agung RIyang sudah merupakan Yurisprudensi bahwa putusan pembebasan Terdakwabukanlah merupakan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yangtidak murni;1.
    bahwa Majelis Hakim telah melakukan halhal sebagaimanadimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidakditerapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klis A Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti diatas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan denganalasan bahwa putusan pembebasan Terdakwa dalam dakwaanprimair dansubsidair bukanlah pembebasan muni melainkan
    kesempatan atas sarana (bersifat lex specialis) maka pelakutersebut bukanlah melakukan perbuatan melawan hukum (onsich) sebagaimanamelainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitumenyalahgunakan kewenangan seperti dalam pasal 3 jo Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 21 tahun 2001;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan terhadap Pasal2 ayat (1) maupun Pasal 3 tidaklan didasarkan pada kedudukan Terdakwa/pelaku melainkan
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 05-06-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Unr
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
TUMIYATI Binti SARIMIN
Tergugat:
1.SRIWATI Binti SARIMIN
2.KIRMAN
3.TUKIMAN Bin SARIMIN
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
96 — 25

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Agama;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.091.000.00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
    Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini,melainkan kewenangan Pengadilan Agama;2.
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama Perceraian
Register : 21-07-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 26-01-2018
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1521/Pdt.G/2017/PA.JB
Tanggal 28 Agustus 2017 — PEMOHON TEMOHON
24 — 4
  • Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon dalam perkawinan Pertama yang tidak dapat diganggu gugat oleh isteri dan isteri perkawinan Kedua, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon beserta berupa : 3-1.sebuah bangunan rumah permanen seluas 220 m diatas tanah milik orang tua Termohon yang terletak di Kota Jakarta Barat dengan luas tanahnya adalah 235 m ; 3-2.
    Satu unit mobil Stream dengan No Polisi XXXX ; yang tidak dapat diganggu gugat oleh isteri kedua dan anak-anak perkawinan serial Kedua, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama perkawinan serial pertama antara Pemohon dengan Termohon beserta anak-anaknya ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 15-04-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 862/Pdt.G/2013/PA.TA
Tanggal 26 Juni 2013 — Pemohon Termohon
12 — 0
  • No. 9 tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yangmenjadi penyebabnya melainkan ditentukan pada keadaan perkawinan itu sendiri apakahtelah pecah dan sulit untuk dipersatukan sebab mencari penyebab dapat berakibat padaanak dan masa depannya ;Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan firman Allah dalam Al Quransurat Al Bagoroh ayat 227 yang berbunyi := aa 2 ive a oe lh ij a a z irry mt aL gl lpia je ilaArtinya : Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah MahaMendengar lagi Maha
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 16-12-2016 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 4106/Pid.B/2016/PN MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — - SURIANY SIAHAAN, SPSI, MSP
133 — 59
  • - Menyatakan perbuatan terdakwa Suriany Siahaan, Spsi, Msp sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke satu atau kedua Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan Tindak Pidana melainkan perbuatan dalam lapangan hukum Perdata;Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan (onslag recthvalvolging);Memulihkan harkat, martabat serta nama baik terdakwa dalam kedudukan serta keadaan semula;
    perbuatan yang tergolong Wanprestasi yakni tidak melaksanakanperjanijian tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya, oleh karenaTerdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban tepataa pada waktunyaHalaman 28 dari 31Putusan Nomor 4106/Pid.B/2016/PN MDNsesuai yang disebytkan olehsaksi korban dalam bukti nomor 1 yakni padatanggal 16 Mei 2015 ;Menimbang berdasarkan apa yang dipertimbangan tersebut di atasdimana majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo bukanmerupakan tindak pidana melainkan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 23-01-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 58/ Pdt.G / 2017 / PN.Dps
Tanggal 13 Juli 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
214 — 138
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 600.000,00.,- (.enam ratus ribu rupiah .) ;
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 08-03-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1252/Pid.B/2017/PN SDA
Tanggal 8 Maret 2018 — SUSAN ROESIANA WIJAYA
267 — 94
  • Menyatakan Terdakwa SUSAN ROESIANA WIJAYA yang identitasnya tersebut diatas, terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didalam dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, melainkan suatu hubungan keperdataan (Onslag Van Recht Vervolging); 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-05-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — MUCHTAR KAIMUDDIN, S.E. bin KAIMUDDIN
2774 — 1298 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini diadili pertama kali di Pengadilan Negeri Makassar yang memutus Terdakwa bersalah. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar mengubah pembebanan pidana terhadap Terdakwa. Adapun tindak pidana korupsi yang terjadi bermula dari adanya ... [Selengkapnya]
  • ., hal, 53);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapatdibenarkan menurut hukum oleh karena unsur setiap orang bukanlahmerupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagaiorang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang tidak adahubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalammelakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orangjustru. bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasukTerdakwa yang tidak ada hubungannya dengan jabatan ataukedudukan
    Bahwa Terdakwa selaku Mantan Kepala Gudang Beras Bulog SubDrive Bulukumba telah melakukan penyimpangan dalam penyaluranberas Raskin kepada para RTSPM dan dalam proses pembayarandari Pelaksana Distribusi kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin tidakdilaksanakan sesuai ketetuan hukum melainkan ada pembayaranHarga Tebus Beras (HTB) Raskin yang dibayarkan melalui Terdakwaadalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukum Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum; Bahwa pada akhir 2009 terdapat
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-07-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Dps
Tanggal 19 Desember 2016 — IDA BAGUS RAI WEDA, dkk. melawan PT. NONBAR, dk.
189 — 136
  • M E N G A D I L I- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya;- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat di taksir sejumlah Rp.1.431.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
    dalam Buku Il tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il mengenai kompetensiabsolut ; Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan NiagaSurabaya; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yanghingga saat di taksir sejumlah Rp.1.431.000, (satu juta empat ratustiga
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-02-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Plg
ANDHIE LESMANA - LAWAN - DIREKTUR PUPUK SRIWIJAYA PALEMBANG
91 — 12
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-04-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2604 K/PID.SUS/2017
Tanggal 4 April 2018 — AGUS SALIM, S.ST
791 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya, judex factie tingkat ... [Selengkapnya]
  • Terdakwa, maka unsur setiaporang yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang TindakPidana Korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri dinyatakan tidak dapat diterapbkan pada diriterdakwa dan oleh karenanya terhadap dakwaan primair tersebutharuslah dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak terbukti (Vide, putusanPN. hal.204) ;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapatdibenarkan menurut hukum oleh karena unsur "setiap orang bukanlahmerupakan unsur delik pokok melainkan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 23-01-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat:
PT. KOMSERVICO MITRA GLOBAL
Tergugat:
1.PT. Bank Negara Indonesia
2.Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia LPPNPI
120 — 49
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili secara relatif melainkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sejumlah Rp.729.000,00(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 09-11-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN PADANG Nomor 165/Pdt.G/2020/PN Pdg
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
ALIDIAR
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pariaman
2.KPKNL
3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
4.MASRI
135 — 67

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan eksepsi tentang Kompetensi relatif dapat diterima ;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang untuk memeriksa, perkara ini melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Pariaman ;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.2.554.000,-(Dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah ) ;

Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 17-01-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Unr
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penggugat:
EKA WIDARTI
Tergugat:
1.ANIK HANDAYANI
2.KOPERASI SIMPAN PINJAM RESTU INDO AGUNG
3.Kantor pelayanan kekayaan negara dan Lelang KPKNL Semarang
4.HANSTEIN YUDHA PRATAMA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
2.MADIYANA HERAWATI SH
106 — 33

  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II tersebut;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.809.000,- (dua juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);