., Advokat, beralamat di Siem,Desa Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Juni 2020;Turut Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor13/I/ARB/BANI/Mdn/2019 tanggal 22 November 2019 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:1.

putusan arbitrase a quo adalah putusan dalam tingkatpertama dan terakhir serta mengikat bagi Pemohon dan Termohon;Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI PerwakilanMedan untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase a quo diKantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh atas biaya Pemohondan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalamUndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa;Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor13

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor13/Pdt.G/1994/PN Dum., tanggal 27 Oktober 2003 adalah keliru;8.

Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor13/Pdt.G/1994/PN Dum., tanggal 27 Oktober 2003:Atau: Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquoberpendapat lain Pembantah mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor11/Pdt/Plw/2004/PN Dum., tanggal 21 Desember 2004 adalah sebagai berikut:1. Menyatakan bantahan pembantah tidak dapat diterima;2.

menjatuhkanputusan perkara Cerai Gugat antara;PENGGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "Penggugat;LawanTERGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut Tergugat;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar para pihak serta memeriksa alatalat bukti;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2021telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Kota Subulussalam dengan Nomor13

Mengabulkan permohonan = pencabutan perkara Nomor13/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 10 Februari 2021 dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah KotaSubulussalam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.

Surat Peringatan II tanggal 13 Februari 2019, Tergugat dengan Nomorsurat 07/SUPP/SP/MLG/II/2019, karena bertentangan dengan Pasal161 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) huruf c dan d, dan ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;b. Surat Mutasi Kerja tanpa Kepala Surat Perusahaan (KOP Surat)tanggal 1 Maret 2019 dengan Nomor surat 03/SUPP/MLG/MK/II/2019, karena tidak melengkapi identitas Tergugat;Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt.SusPHI/202010.c.

beralasan dan cacat secara hukum sehingga batal demihukum:Menyatakan selama Putusan Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial belum ditetapkan, maka Penggugat sampai saat inimasih menjadi atau berstatus sebagai Karyawan Tergugat dan menerimaupah sebagaimana biasanya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 155 ayat(2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepadaPenggugat berdasarkan Pasal 169 ayat (1) poin d Undang Undang Nomor13

Nomor 1379 K/Padt/2018Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2017sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor13/Pdt.Plw/2016/PN Cms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tersebut

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis Nomor13/Pdt.Plw/2016/PN Cms tanggal 23 Mei 2016 juncto Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 431/PDT/2017/PT BDG tanggal 7 November 2017yang dimohonkan kasasi tersebut di atas;4.

Eksepsi error in persona;Penggugat kurang menarik pihak dalam perkara a quo;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN.Yyk tanggal 8 Agustus 2018 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh PT.

STARLIGHTPRIME THERMOPLAST, tersebut dan membatalkan putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN.Yyk tanggal 8 Agustus 2018 dan selanjutnyaMahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yangHalaman 6 dari 8 hal.Put.Nomor 970 K/Padt.SusPHI/2018akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang

PENETAPANNomor 13/Pdt.P/2018/PN CrpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalampermohonan :ROHAYATI, Umur 34 Tahun, Lahir di Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 1983bertempat tinggal di Desa Taba Tinggi Il RT. 1 RW. 1,Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong,sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor13

/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 8 Maret 2018, tentang Penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor13/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan harisidang;Telah membaca surat permohonan Pemohon dan suratsurat buktiyang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksisaksiyang diajukan kepersidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal8 Maret 2018

dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 12 Februari 2020 dan kontra memori kasasitanggal 18 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalamhal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbarutelah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturutturut akan tetapi Tergugat tidak memanggil Penggugat untuk bekerjaKembali sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor13

2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Penggugat tidakdikualifikasikan mengundurkan diri;Bahwa Penggugat yang melaksanakan cuti tanoa melalui prosedurdan tidak mendapat persetujuan atasan merupakan pelanggaran terhadapperaturan perusahaan serta Tergugat telah memberikan Surat Peringatankepada Penggugat;Bahwa karena Penggugat indisipliner dan sudah diberikan suratperingatan, maka Penggugat dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor13/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019;5.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonsebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor13/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 Desember 2019;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat tersebut, olehPlh.

yang untukpengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalamamar putusan ini;Mengingat akan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangterkait;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding;wonne enna ee Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor13

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Tergugat tidak melunasipembayaran tanah atau obyek sengketa tersebut kepada Penggugatkemudian Tergugat memanfaatkan Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor13 tertanggal 11 Nopember 2011 untuk mengurus diterbitkan Sertifikat HakMilik pada Badan Pertanahan Kota Makassar.4.

melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan8.menerbitkan Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 13 tertanggal11 Nopember 2011 kemudian memberikan kepada Tergugat dan Tergugat telah menggunakan Perjanjian Jual beli dan Pengoperan hak tersebut untukdimohonkan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Makassar sedangkanPerjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 13 tertanggal 11 Nopember2011 tersebut tidak ada kwitansi pelunasan;Bahwa sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor13

Berdasarkan fakta fakta hukum tersebut maka TergugatIl berkenaan mengotentikasi kehendak Penggugat dan Tergugat sesuaidengan isi Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak yang diberi Nomoroleh Tergugat Il adalah Nomor13 tanggal 11/11/2011. Berdasarkanalasan alasan tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyaipersona standing in judicio (legal standing) mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum kepada Tergugat Il;2.

untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat melalui PETITA SUBSIDER; Menyatakan sah Akta Nomor 13, tanggal 11 November 2011tentang Jual Beli dan Pengoperan Hak; Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi; Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kekurangan kepadaPenggugat sebesar Rp285.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima jutarupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi sebesar 1,5 % setiapbulan dari Re285.000.000,00 = Rp4.275.000,00 terhitung sejak Akta Nomor13

Tetapi Penggugat tidak pernah merasakan pelanggaran apapun ;Bahwa sebelum lin Painem (Penggugat) mengajukan permohonancuti melahirkan tersebut, ada intimidasi dari atasannya maupun pimpinan(Tergugat) yaitu Penggugat diambil alin tugastugasnya dan tidak diberikantugastugas apapun, tetapi disuruh turun kerja, tidak pernah disapa olehatasannya maupun oleh pimpinan (Tergugat) ;Bahwa mengingat berdasarkan UndangUndang Tenaga Kerja Nomor13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 161 ayat (1)

, (2) apayang dilakukan PT Prastika Multi Karsa (Tergugat) kepada lin Painem(Penggugat) sudah jelas sangat bertentangan ;Bahwa mengingat pasal 153 ayat (1) huruf e UndangUndang TenagaKerja Nomor 13 Tahun 2003, Pengusaha dilarang memberhentikan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusuibayinya ;Bahwa berdasarkan pasal 170 UndangUndang Tenaga Kerja Nomor13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja yang tidak memenuhi ketentuanPasal 151 ayat (3), Pasal 168, Pasal 160 ayat (3

Nomor 630 K/Pdt/201810.Menyatakan Berita Acara Penyitaan Marital Beslag Nomor13/Pdt.G/2007/PA Tte. tertanggal 26 Mei 2007 adalah sah;Menyatakan perbuatan Tergugat yang membiarkan objek sengketadijual oleh Tergugat Il (Kuasa dari Tergugat Ill, IV dan Tergugat V)kepada Tergugat VI, serta perbuatan Tergugat Ill, IV dan Tergugat Vyang memberi kuasa kepada Tergugat II untuk menjual objek sitaankepada Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat VII yang menerbitkan Akta Jual

,tertanggal 26 Mei 2007 poin 6(1) adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 64/2013 tertanggal 23 Desember 2013adalah cacat hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor 01578/Kalumata atas nama hasna Abdul kadir atasobjek sitaan sesuai Berita Acara Penyitaan Marital Beslag Nomor13/Pdt.G/2007/PA Tte., tertanggal 26 Mei 2007 poin 6 (1) adalahperbuatan melawan hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01578/Kalumata atasnama Hasna

ada alasan mendesak,sehingga dapat disampaikan dalam posita gugatan ini, bahwa apabilaTergugat tidak di PHK sementara telah melakukan pelanggaran beratyakni merokok di dalam lokasi tempat kerja, maka hal tersebut akan dapatmenimbulkan resiko yang sangat fatal baik bagi pekerja, pengusahamaupun lingkungan sekitar yakni warga sekitar perusahaan apabilasampai terjadi kebakaran;Hal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 521 K/Pdt.SusPHI/201512.13.14.15.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UndangUndang Nomor13

Surat Edaran Menakertrans Nomor13/MEN/SJHK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak UjiMateriil UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanterhadap UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 khususnyaangka 4;17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran berat berupa:a. Merokok di dalam lokasi tempat kerja;b. Bekerja secara serampangan dan mengakibatkan barang, hasilpercetakan yang telah dikirim kepada pelanggan yakni PT.

permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Dalam Konvensi: Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/G/2015/PHI.Sbytertanggal 29 April 2015, pada halaman 23 alinea 4 menyebutkan bahwa:Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakimberpendapat sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) UndangUndang Nomor13

ALFONS ADU, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Tani,Kebangsaan.....2Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Bakateu,Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah KabupatenSemula sebagai Tergugat II sekarang sebagaiTerbanding II ;aera Pengadilan Tinggi tersebut ;an Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Atambua tanggal 27 Maret 2012 Nomor13/Pdt.G/2011/PN.ATB serta suratsurat lainnya yang berhubungandengan perkara ini ; 29 nnn nn nnn nnn nn nnn nen nenTENTANG DUDUK PERKARANYA :noone Mengutip

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor13/Pdt.G/2010/PN.KAG, tanggal 15 Desember 2010 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 74K/Pdt/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HJ.

Tanggal 14 Juni 2011 padapokoknyaNomormenguatkan PutusanPengadilan Negeri Kayu Agung Nomor13/PDT.G/2010/PN.KAG. Tanggal 15Desember 2010: Isi Putusan Pengadilan TinggiPalembang 38/PDT/201 1/PT.PLG. Tanggal 31 Maret 2011 padapokoknyaNomormenguatkan PutusanPengadilan Negeri Kayu Agung Nomor20/PDT.G/2010/PN.KAG.

2014 L p Perkara Nomor 13/PDT.G/2010/PN.KAG./ juncto Perkara PK (a quo) Nomor 12PK/PDT/2014Perkara Nomor 13/PDT.G/2010/PN.KAG.juncto Perkara PK (a quo) Nomor 12PK/PDT/2014a == ,Keterangan : sketsa tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat 1)~~~ gketsa tanah milik Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat)@ @ tanah yang diakui Termohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quoBahwa dari sketsa gambar diatas menunjukkan gugatan TermohonPeninjauan Kembali (Penggugat) di Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor13

Nomor 615 PK/Pdt/2017dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor13/PDT.G/2010/PN.KAG. tanggal 15 Desember 2010 pada halaman 27 yangmenyatakan pada pokoknya bahwa adalah hak Penggugat untukmenentukan siapa saja yang menurutnya telah melakukan perbuatan yangdapat menimbulkan kerugian terhadapnya berdasarkan keterangan parasaksi tersebut maka yang terlibat langsung atas tanah sengketa sehinggamenimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai ahli waris dari Matoesinadalah Hj Sohaya (Tergugat I

Bahwa dalam permasalahan ini bukan mengenai adanya perbuatansiapa yang merugikan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat),tetapi mengenai sengketa kepemilikan tanah (sebagaimana dalamkesimpulan Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam putusan Nomor13/PDT.G/2010/PN.KAG. tanggal 15 Desember 2010 pada pokokperkara halaman 31 yang menyatakan pokok sengketa kedua belahpihak adalah tentang kepemilikan hak atas tanah), sedangkan tanahyang disengketakan atau tanah yang digugat oleh TermohonPeninjauan Kembali (Penggugat

Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003.c Penggantian biaya perumahan serta kesehatan Rp. 20.683.000,00 x 15 %= Rp. 3.102.450,00 (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;d Penetapan perhitungan JHT Jamsostek oleh Pengawas Ketenaga kerjaansebesar Rp. 2.670.905,00;Jadi, jumlah perhitungan keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesarRp. 29.950.978,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribusembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);10111213141516Bahwa

Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003).Penggantian biaya perumahan dan kesehatan 15 % x Rp. 20.683.000,00 =Rp.3.102.450,00 (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003);Hak normatif yang telah ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaansebesar Rp. 3.494.623,00;Penetapan perhitungan JHT Jamsostek sebesar Rp.2.670.905,00.Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp.29.950.978,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilanratus

Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003).Penggantian biaya perumahan dan kesehatan 15 % x Rp. 20.683.000,00 =Rp.3.102.450,00 (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003);Hak normatif yang telah ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaansebesar Rp. 3.494.623,00.Penetapan perhitungan JHT Jamsostek sebesar Rp.2.670.905,00.Sehingga jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp.29.950.978,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilanratus

tetapimeskipun telah diundang secara sah dan patut, TergugatTergugattidak ternyata menghadiri mediasi tersebut tanpa alasan yang jelas;2.3 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungankerja yang dilakukan TergugatTergugat dengan alasan perusahaanbangkrut sangat manipulatif yang diduga kuat hendak mengelabuhiseluruh pekerja agar TergugatTergugat dapat menghindari tuntutanhak atau setidaktidaknya mengurangi beban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 juncto Pasal 164 ayat (8) UU Nomor13

Pasal 164 ayat (3) UU Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dari uraian tersebut, demi hukum Penggugat berhak memperolehhakhaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun2003 dengan perhitungan sebagai berikut:A. Hak Atas Pesangon Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 59 bulan 2 Kali Rp2.209.960,00 1x2x3 Rp39.779.280,00 B.

Oleh karena, UU Nomor13 tahun 2003 secara limitatif telah menunjuk auditor akuntan publiksebagai satusatunya lembaga badan yang berwenang menentukan danHalaman 11 dari 16 hal.Put. Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2017atau memutuskan rugi tidaknya perusahaan berdasarkan laporan auditkeuangan perusahaan, lebih lanjut, de jure Judex Facti mempergunakanlaporan audit tersebut sebagai bukti rugi atau tidaknya perusahaan (ic.Termohon Kasasi I/Tergugat ).

Padahal dalam Pasal 155 UU Nomor13 tahun 2003 telah ditegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demihukum, dan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harustetap melaksanakan segala kewajibannya, terhadap hal ini Pengusahadapat melakukan penyimpangan dengan tetap wajib membayar upahberserta hakhak lainnya yang biasa diterima buruh/pekerja.

dari Pelawan dan Pelawan II Konvensi tersebutuntuk seluruhnya.DALAM REKONVENSI Menolak perlawanan rekonvensi dari Pelawan , Il, Ill, IV, V, VI, VI, VIIIRekonvensi / Terlawan , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII Konvensi untukseluruhnya.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Pelawan dan Pelawan Il Konvensi/Terlawan danTerlawan II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.386.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor13

/Pdt.G/2020/Pn Arm diucapkan tanggal 8 Juli 2020 dengan dihadiri olehTerlawan Il sekaligus Kuasa Insidentil Terlawan J,III,IV,V,VI,VLVI Il, tanpadihadiri oleh Kuasa para Pelawan, Turut Terlawan dan Turut Terlawan II;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor13/Pdt.G/2020/Pn Arm tanggal 8 Juli 2020 telah diberitahukan secara sah danpatut pada tanggal 30 Juli 2020 kepada Pelawan dan Pelawan II;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor13/Pdt.G/2020/Pn Arm tanggal 8 Juli

2020 telah diberitahukan secara sah danpatut pada tanggal 4 Agustus 2020 kepada Turut Terlawan dan Turut TerlawanIl;Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor13/Pdt.G/2020/Pn Arm tanggal 8 Juli 2020, Pembanding semula Pelawan Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2020/PT MNDmengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Arm tanggal 13 Agustus 2020yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah),Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor13/Pid.Sus/2018/PN Tgl tanggal 26 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1.

ada bukti pelunasan pembayaran sisa hutan sebesarRp.100.0000.000,00 (seratus juta rupiah) dari antara terdakwa DukriDiantoro bin Muto; Bahwa telah ada Roya atau penghapusan jaminan fidusia (bukti P.8)dari Kementrian Hukum& HAMRI;Berdasarkan alasanalasan tersebut maka Terdakwa melalui PenasihatHukumnya mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapatmemutus perkara ini, sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari terdakwa Dukri Diantoro bin Muto; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor13

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor13/Pid.Sus/2018/PN Tgl tanggal 26 Maret 2018 yang dimintakanbanding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:3.

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan AktaPemberitahuan Permintaan Banding (untuk penuntut umum) Nomor243/Pid.Sus/2017/PN Mpw Jo Nomor 13/Akta.Pid/2017/PN Mpw ;Telah membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwayang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan NegeriMempawah pada tanggal 18 September 2017 sebagaimana Akta PenerimaanMemori Banding Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Mpw Jo Nomor13

/Akta.Pid/2017/PN Mpw yang dibuat oleh Wakil Panitera pada PengadilanNegeri Mempawah dan terhadap memori banding dari Penasihat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 19 September 2017 sesuai dengan AktaPenyerahan Memori Banding Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Mpw Jo Nomor13/Akta.Pid/2017/PN Mpw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Mempawah ;Telah membaca, masingmasing Risalah Pemberitahuan MemeriksaBerkas Perkara

lambat pada tanggal 6September 2017 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya itu harus sudahmenyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriMempawah Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Mpw, tanggal 30 Agustus 2017tersebut, sehingga apa yang tersebut di dalam Memori Banding itu tidakberalasan secara benar menurut hukum acara pidana yang berlaku dan harusdikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap hal ini sudah dibuatkan Akta TerlambatMengajukan Permintaan Banding Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Mpw Jo Nomor13