Ditemukan 32163 data
103 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARTINI SJUARIFUDIN. dan membatalkan putusanMahkamah Agung No. 13 K/TUN/2004 tanggal 13 Maret 2006 dan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor93/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY. tanggal 04 September 2003, dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor13/Plw/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 02 Juni 2003 serta Mahkamah Agungakan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yangakan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembaliberada
No. 13 K/TUN/2004tanggal 13 Maret 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 93/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY. tanggal 04 September 2003,dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor13/Plw/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 02 Juni 2003 ;MENGADILI KEMBALI: Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ParaPelawan/Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 13 K/TUN/2004 tanggal 13Maret 2006 jo.
PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor13/PLW/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 2 Juni 2003 ;Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Terlawan I/TErmohon PK dan Eksepsi TerlawanIIVTermohon PK Ill untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;2. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;3.
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aisyah Yudin dengan Surat Ukur Nomor 1125/1997Tanggal 31 Desember 1997 seluas 2.210 M2 tersebut;Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor13/GTUN/2003/PTUN.JPR tersebut, Tergugat telah mengajukan upayahukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.Putusan Pengadilan TIlnggi Tata Usaha Negara Makassar menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (Tingkat Pertama)sesuai dengan Putusan Nomor 45/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS,tertanggal 11 Oktober 2004.
Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor13/GTUN/2003/PTUN.JPR yang dikuatkan dengan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor45/BDG.TUN/2004/ PT.TUN.MKS, tertanggal 11 Oktober 2004 danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 119 K/TUN/2005 tersebuthanya bersifat administrasi saja sehingga setelah dibatalkanditerbitkan baru. Hal ini adalah tidak benar dan menyesatkan karenaHalaman 13 dari 53 halaman.
Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 1angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yangberbunyi: Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung olehNegara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hakatas tanah;Bahwa selain itu Penggugat juga telah memenangkan perkara diPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Putusan Nomor13/G.TUN/2003/P.TUN.Jpr, Tanggal 26 April 2004 yang dikuatkandengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 45/BDG.TUN/2004/PT.TUN.Mks, Tanggal 11 Oktober 2004
Bahwa terhadap fakta hukum tersebut Pemohon Kasasi kemudianmengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura pada Tahun 2003 dengan register perkara Nomor13/GTUN/2003/PTUN.JPR. Perkara tersebut kemudian dimenangkanoleh Pemohon Kasasi (saat itu Penggugat) yang diperkuat denganPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor45/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS dan Putusan MahkamahAgung Nomor 119 K/TUN/2005;c.
49 — 22
Soppeng dan PeraturanPemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 59Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selakuKepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Kab.
Soppeng dan PeraturanPemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 59Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.27Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selakuKepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Kab.
Soppeng dan PeraturanPemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah37sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 59Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selakuKepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Kab.
12 — 2
dalam hukum Islam pernikahan bukanlahsebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnyamitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alatbukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13
8 — 2
dalam hukum Islam pernikahan bukanlahsebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnyamitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dantelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilaialat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13
9 — 4
berupa buktiHalaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2020/PA.Sor.surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXKXKXXKdan XXXXXXXXKXXKKXXKXKX;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tertulis Pemohon tersebut,Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentikyang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telahmemenuhi ketentuan 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undangundang Nomor13
4 — 1
menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti di depan persidangan berupa buktisurat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi dan Saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tertulis Pemohon tersebut,Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentikyang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telahmemenuhi ketentuan 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undangundang Nomor13
10 — 5
dan tidak adakomunikasi yang baik;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan buktibukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telahdiuraikan pada duduk perkara di atas;Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertandaP.1, bukti surat bertanda P.2, dan bukti surat bertanda P.3, semuanya telahbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai denganaslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13
10 — 2
dalam hukum Islam pernikahan bukanlahsebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnyamitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alat bukti Surat yaitu bukti P11 dan P.2 bermeterai cukup dan telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alatbukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13
9 — 2
dalam hukum Islam pernikahan bukanlahsebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnyamitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alatbukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13
11 — 5
4345/Pat.G/2019/PA.Kab.Mlgmembenarkan dalildalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidakkeberatan diceraikan oleh Pemohon;Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1);Menimbang bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilaialat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13
11 — 7
Penggugat telahmengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan buktitertulis berupa bukti Pyang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas,dan terhadap bukti P yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugatadalah suami isteri, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidakada yang mengajukan bukti sangkalan (tegen bewijs), serta dibubuhi meteraicukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undangundang nomor13
7 — 5
Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugihatas perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat buktiSurat, yaitu bukti PL yang menunjukkan identitas Penggugat, serta buktiP.2, yang menujukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua buktitersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyatasesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (nazegelen)sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undangundang nomor13
18 — 2
Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil suatu bukti autentik;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Tergugat pergimeninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 5 tahun 7 bulan dan tidakdiketahui tempat tinggalnya;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat jugamengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksisaksi Penggugattersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi
17 — 2
Tahun2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam, diantaranya bidang perkawinan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya paraPemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6;Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P3 dan P6 merupakan aktaautentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, olehkarena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13
9 — 0
Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (8) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil suatu bukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugatdan Tergugat adalah suami istri dan Tergugat telah pergi meninggalkanPenggugat selama kurang lebih 2 tahun, sekarang tidak diketahui tempattinggalnya dengan demikian alat bukti tersebut merupakan akta otentikHal.10 dari 17 Put.No.0684/Pdt.G/2016/PA.Sbs.Penggugat
9 — 1
Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil Suatu alat bukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Penggugatdan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam padatanggal xxxx dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiilsuatu bukti autentik ;Hal. 11 dari 18 .Put.No 450/Pdt.G/2018/PA.SbsMenimbang, bahwa oleh karena bukti P telah
8 — 5
dalam Pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Pertimbangan alatalat bukti PemohonMenimbang, bahwa untuk menguatkan dialildalil dalam permohonannya,Pemohon telah mengajukan alatalat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkarayang akan dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa bukti P.1 P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegelcukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) UndangUndang Nomor13
14 — 1
Majelis Hakim menilaibahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telahdinazegelen dan dicocokan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyatasesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhipersyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870,Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Ktl Hal. 7 dari 12 hal.1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 UndangUndang Nomor13
8 — 3
ikatan perdata biasa akantetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsagan gholidhon (ikatan yangkokoh/kuat);Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telahhalaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3276/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlgdicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alatbukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndang Nomor13