Penetapan kawasan hutan.(3) Kriteria dan standar pengukuhan kawasanhutanditetapkan dengan Keputusan Menteri.Penunjukan Kawasan HutanPasal 17Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud padaPasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awalsuatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan.Halaman 17 dari 37 halaman. Putusan Nomor 09/P/HUM/2016Pasal 18(1) Penunjukan kawasan hutan meliputi :a. Wilayah provinsi; danb.

tingkatprovinsi dan kabupaten/kota;(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5),pemerintah daerah provinsi:a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalamrangka pelaksanaan penataan ruang wilayahprovinsi;2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yangdisusun dalam rangka pengendalian pemanfaatanruang wilayah provinsi; dan3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;b. melaksanakan standar

pelayanan minimal bidangpenataan ruang;(7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapatmemenuhi standar pelayanan minimal bidang penataanruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaiansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPasal 11;Halaman 23 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 09/P/HUM/2016b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidangpenataan ruang.(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapatmemenuhi standar pelayanan minimal bidang penataanruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambillangkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiPasal 22 ayat (2) huruf h(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harusmemperhatikan:a. perkembangan permasalahan nasional dan ehasilpengkajian

Terdakwa Adi Samsul Maarif Bin Zaenudin pada hari Sabtutanggal 10 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2018 bertempat di Desa Sedayu RT. 001 RW. 002, KecamatanGemuh, Kabupaten Kendal, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat , pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat danobat tradisional;Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Tersangka Adi Samsul MaarifBin Zaenudin dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obatTrihexpyphenidyl tersebut termasuk melakukan pekerjaan kefarmasian;Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar

tersebut memenuhi standar namun setelahberada ditangan orang yang bukan ahlinya maka obat tersebutdiragukan;Bahwa keamanan obat tersebut harus tersimpan dalam wadah tertutupmaksudnya adalah isi harus terlindungi dari masuknya bahan padat danmencegah terjadinya kehilangan bahan;Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN KadlBahwa khasiat atau kemanfaatan obat tersebut digunakan untukmengobati atau sebagai obat penenang dan atau untuk pengobatanpenyakit parkitson;Bahwa mutu obat dilihat dari

Kemasan obat tersebut dalam keadaanbaik maksudnya cara penyimpanan, masa kadaluwarsa dan secara fisikdan kimiawi obat masih bagus;Bahwa Tersangka Adi Samsul Maarif dengan mengedarkan sediaanfarmasi obat Trihexpyphenidy/ tersebut tidak memenuhi standar sebabkalau dilihat dari; segi keamanan obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang abhliatau mengerti obat dan kalau disimpan oleh yang bukan ahlinyamaka diragukan sanitasi dan hiegenisnya; segi khasiat dan kemanfaatan tidak tepat sebab diedarkan dantidak

sesuai resep dokter atau tidak menurut petunjuk Dokter; mutu obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secarasembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku;Bahwa yang keliatan adalah warna akan berubah bau obat menyengat,bentuk berubah dan rasanya berubah dengan itu khasiat akan hilang;Bahwa ang berhak menjual obat tersebut adalah Apotik dan Pedagangbesar farmasi/PBF jadi dalam hal ini yang dapat menjual adalah yangmemiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota;Bahwa perseorangan

dalampenyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asasyang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengancara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.Yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asasyang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biayaHal. 22 Putusan Nomor : 214/G/2019/PTUNMDN13.14.15.16.yang jelas, sesuai dengan standar

Busimor Engineering;Fotokopi Surat Persyaratan Kualifikasi peserta dari CVVitto Jaya;Fotokopi Standar Dokumen Pemilihan secara elektronik;Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor : 04/KP.1241407/UKPBJAS/2019, tanggal 21 Mei 2019;Fotokopi Metode Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan IrigasiTahun Anggaran 2019 atas nama Vitto Jaya;Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi, meskipun telahdiberikan kesempatan yang cukup;Menimbang,bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkanKesimpulannya tanggal 15 Oktober

Persidangan);Menimbang, bahwa dengan mengacu pada peraturan perundangundangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa a quo, MajelisHakim berkesimpulan masa sanggah dilaksanakan setelah tahapan penetapandan pengumuman pemenang;Hal. 46 Putusan Nomor : 214/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa tahapan tender yaitu download dokumen pemilihanmerupakan tahapan yang harus dilakukan oleh peserta tender, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat bahwa peserta tender termasuk Penggugat telahmemiliki Standar

Dokumen Pemilihan Secara Elektronik (vide bukti P5);Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan SecaraElektronik pada poin 36.2 halaman 42 diketahui masa sanggahan disampaikansecara elektronik melalui aplikasi SPSE, disertai bukti terjadinya penyimpangan(vide bukti P2);Menimbang, bahwa sanggahan dilakukan secara elektronik dan apabilaterjadi gangguan teknis, sanggahan dilakukan secara offline terhadappenetapan pemenang dan pengumuman pemenang;Menimbang, bahwa Penggugat sampai gugatan

didaftarkan tidakmelakukan upaya sanggahan atau tidak ada bukti yang diajukan di persidanganmengenai adanya upaya sanggahan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan SecaraElektronik pada poin 36.7 halaman 42 diketahui sanggahan dianggap sebagaipengaduan, dalam hal : a. sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE(offline), Kecuali Keadaan kahar atau gangguan teknis (vide bukti P2);Menimbang, bahwa Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para

Oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila kesulitankesulitankami sebagai Pemungut PPN lebih diperhatikan agar tidak timbulketidakadilan, dimana Penggugat tidak harus menanggung denda atasperbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 11/PMK.03/2005 menyatakan:Bahwa di lain pihak, berdasarkan PER159/PJ/2000 tanggal 31Oktober 2006, Pasal 2 ayat 1 huruf e, faktur pajak standar harus dibuatpaling lambat:a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahanBarang

Putusan Nomor 250 B/PK/PJK/2013e. pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihankepada Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut PajakPertambahan Nilai;Bahwa di lain pihak, berdasarkan PER159/PJ/2000 tanggal 31 Oktober2006, Pasal 2 ayat 1 huruf e, faktur pajak standar harus dibuat palinglambat:a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahanBarang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa KenaPajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnyasetelah

Sehingga dengan belum diterimanya invoice dan Faktur Pajakstandar dari rekanan, pihak KKKS tidak dapat membayarkan PPNkarena tidak mengetahui berapa besarnya PPN yang harusdibayarkan ke negara tanoa adanya Faktur Pajak standar;bahwa perkenankanlah Penggugat utuk menguraikan kesulitanPenggugat tersebut di dalam ilustrasi sebagai berikut:Jatuh tempopenyetoran PPNPenyerahan Faktur PajakBKP/JKP Penerbitan diterima KKKSinvoice/Faktur Pajak++++ J J SVy 31/1 VY 31 1s Y 18Juli Agustus SeptemberBahwa hal

pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulanpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;2) pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak; atau3) pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahabBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.Di lain pihak, Berdasarkan PER159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006(selanjutnya disebut sebagai "PER159/2006" dan terlampir sebagai BuktiPemohon 10), 12 ayat 1 huruf a sampai d, faktur pajak standar

Pengembalian Pembayaran PPNKKKS harus memvalidasi apakah Faktur Pajak standar yang diberikanoleh rekanan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (PER159/PJ./2006) untuk keperluan pembayaran kembali PPN.Selain memvalidasi jumlah PPN yang akan direimburse sesuai denganPMK No. 64/PMK.02/2005 (terlampir sebagai Bukti Pemohon 12), dalamproses bisnis yang sebenarnya, KKKS juga harus memeriksa danmemvalidasi detail informasi yang tercantum dalam faktur pajak,termasuk NPWP dan nama rekanan, NPWP

Pemilik Klinik sudah melanggar perjanjian untuk tidak melakukan tindakan, pengadaanHalaman 25 dari 33 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2016/PN Srgobatobatan diluar standar dan kewenangannya.Menimbang, bahwa setelah Izin Klinik PRIMA MEDIKA dan izin Kepada Perawat atasnama SEGAH, Amd Kep.

pelayanan kesehatan kepada masyarakat yangmelampaui kewenangannya yaitu melakukan tindakan operasi minor terhadap pasien; setelahdrBAHRUM RANGKUTI mengundurkan diri sebagai Penanggungjawab sekaligus sebagaidokter pelaksana harian terdakawa sebagai perawat tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian akan tetapi dalam melakukan pelayanan kesehatanterdakwa sebagai pemilik Klinik Medica melakukan pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat obatan yang tidak sesuai dengan standar

Klinik dan Praktek Dokter Umumsehingga pada tanggal 23 Oktober 2014 ketika drLENNY SURYANI dari Kantor DinasKesehatan Kota Serang melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di Klinik Prima Medicaditemukan jenis obat obatan yang tidak sesuai dengan standar Klinik dan Praktek Dokter Umum,jenis obat obatan tersebut yaitu :* 1 (satu) botol obat DOPAMIN/ obat beradikardi ukuran 10 ml;) botol obat VALIUM/obat penenang ukuran 3 ml:* 1 (satu) botol obat LIDOCAINI HCUobat anastesi/obat bius ukuran 50 ml;) botol

Ditemukan obatobatan di Klinik Prima Medica yang tidak sesuai dengan standar Klinik danPraktek dokter Umum;b. Ditemukan sarana, prasarana dan alat kesehatan alat Kesehatan yang digunakan untukmelakukan tindakan operasi.c. Ditemukan dalam buku register pasien tindakantindakan operasi yang sudah dilakukan diKlinik tersebut;d.

Pemilik Klinik sudah melanggar perianiian untuk tidak melakukan tindakan, pengadaan obatobatan diluar standar dan kewenangannya.Menimbang, bahwa berdasarkan uaraian diatas maka unsur kedua dakwaan KetigaPenuntut umum telah terpenuhi dan terbukti ;Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2016/PN SrgMenimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, makaMajelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan Kesatu pasal 78 UU RINo. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Kedua pasal

Menyatakan anak pelaku TERDAKWA ANAK terbukti secara bersalah danmeyakinkan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanHalaman 1 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Ngwfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau) kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), Sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2)UURI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;2.

Ngawi tepatnya Jalan tol NgawiSolo atau setidaktidaknya pada suatutempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriNgawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasidan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan atauPersyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu ;Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Ngw3.

jawaban denganjelas dan tegas serta sitematis, berdasarkan hal itu Mejelis Hakim menilai Anakdalam keadaan sehat akalnya;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahanterhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Anakmerupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum,sehingga dengan demikian unsur Setiap orang telah dipenuhi menurut hukum ;Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan SediaanFarmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar

sepuluh) butir/tablet obat/pil warna putin dengan logo Y yang disimpan olehanak pelaku TERDAKWA ANAK di dalam saku jaket (warna hitam dengan merkCLASSIC FASHION) yang dipakai oleh di sebelah kanan depan pada saatdiamankan oleh anggota Opsnal satresnarkoba Polres Ngawi dimana maksuddan tujuan anak pelaku menyimpan obat/pil warna putin dengan logo Y untukdikonsumsi sendinri ;Dengan demikian Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atauMengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang TidakMemenuhi Standar

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH AHMAD alias NYALA bin MUHAMAD HAFIAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya

AFANDI Bin KHUSAERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu ;2.

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Dump Truk Nomor Polisi B 9221 UY berikut STNK nya; Dikembalikan kepada Terdakwa dengan catatan dirubah ke bentuk semula sesuai dengan standar pabrik;- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi F 4987 ZO berikut STNK;- 1 (satu) lembar SIM C an. ACUM MULYATI;Dipergunakan dalam perkara ABDUL ROHIM;4.

Alokasi Umum Daerah Sarmi nomor Rek.106010600097-2 periode tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;57. 1(satu) lembar asli berita pemeriksaan hasil pekerjaan tanpa nomor tanggal 06 Juli 2012 Pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi tahun 2012;58. 1(satu) lembar asli bobot prestasi kemajuan pekerjaan tanggal 06 Juli 2012 Pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi tahun 2012;59. 1(satu) lembar asli faktur pajak standar

pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi tahun 2012;60. 1(satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) tanggal 09 Juli 2012 senilai Rp. 85.947.136 atas tagihan (termin) 45% Pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi tahun 2012;61. 1(satu) lembar asli bobot prestasi pekerjaan tanggal 29 Oktober 2012 Pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi tahun 2012;62. 1(satu) lembar asli faktur pajak standar

dan PPK,Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanpa Nomor tertanggal 06 Juli2012 untuk bobot pekerjaan sudah mencapai 50 % yang ditanda tanganioleh konsultan pengawas, penyedia jasa dan PPK, Berita AcaraKemajuan Pekerjaan untuk pembayaran tanpa Nomor tertanggal 06 Juli2012 untuk bobot pekerjaan 50 % yang ditanda tangani oleh KonsultanPengawas, kontraktor pelaksana dan PPK dan SSP (Surat Setoran Pajak)terlanggal 09 Juli 2012 yang ditandatangani oleh saksi ROBYANTOSALULINGGI, S.T, Faktur Pajak Standar

tertanggal 09 Juli 2012 yangditanda tangani oleh saksi ROBYANTO SALULINGGI, S.T dan untukpencairan termin Il Tanggal 29 Oktober 2012 atas PenyelesaianPekerjaan 100% sebesar Rp.3.851.705.000,00 (tiga miliar delapan ratuslima puuh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) juga disertai dengandokumen yang tidak lengkap berupa Bobot Prestasi Kemajuan Pekerjaantanggal 29 Oktober 2012, Faktur Pajak Standar tanpa tanggal tahun 2012Tagihan (Lunas) 100%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan UntukPembayaran tanpa

dan PPK, Berita AcaraPemeriksaan Hasil Pekerjaan tanpa Nomor tertanggal 06 Juli 2012 untukbobot pekerjaan sudah mencapai 50 % yang ditanda tangani olehkonsultan pengawas, penyedia jasa dan PPK, Berita Acara KemajuanPekerjaan untuk pembayaran tanpa Nomor tertanggal 06 Juli 2012 untukbobot pekerjaan 50 % yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas,Kontraktor Pelaksana dan PPK dan SSP (Surat Setoran Pajak) tertanggal09 Juli 2012 yang ditandatangani oleh saksi ROBIYANTO SALULINGGI,S.T, Faktur Pajak Standar

tertanggal 09 Juli 2012 yang ditandatanganioleh saksi ROBI YANTO SALULINGGI, S.T dan untuk pencairan termin IITanggal 29 Oktober 2012 atas Penyelesaian Pekerjaan 100% sebesarRp.3.851.705.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puouh satu juta tujuhratus lima ribu rupiah) juga disertai dengan dokumen yang tidak lengkapberupa Bobot Prestasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2012,Faktur Pajak Standar tanpa tanggal tahun 2012 Tagihan (Lunas) 100%,Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran tanpa

2012tagihan (termin) 45% atas pekerjaan pembangunan bendunganirigasi lokasi SP Il Tahap Kabupaten Sarmi tahun 2012;1(satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) tanggal 09 Juli2012 senilai Rp. 85.947.136 atas tagihan (termin) 45%Pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lokasi SP Il Tahap Kabupaten Sarmi tahun 2012;1(satu) lembar asli bobot prestasi pekerjaan tanggal 29 Oktober2012 Pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lokasi SP IITahap Kabupaten Sarmi tahun 2012;1(satu) lembar aslifaktur pajak standar

Karenatidak dapat dipenuhinya standar atau tingkat kualitasHal. 11 dari 50 hal. Put.

Selanjutnya para Penggugat juga telahmengeluarkan banyak tenaga, waktu dan pikiran untukmenghilangkan image penurunan standar kualitas hoteldengan merek NOVOTEL dan/atau NOVOTEL + Logosebagai akibat dari perbuatan dan tindakan para Tergugat;Bahwa adapun kerugian immateriil yang diderita oleh paraPenggugat sungguh sulit untuk diukur dengan uang.

No. 078 PK/Pdt.Sus/2010menempatkan pada PT Tria Sumatera Corporation Personel Manajemenyang akan bertanggung jawab untuk mengatur operasional hotel sesuaidengan standar AAPC PT Tria Sumatera Corporation dan AAPC akanmemasuki persetujuan lisensi, dimana AAPC akan melesensi kepada PTTria Sumatera Corporation penggunaan nama merek Novotel.

untuk menggunakan merek milik para Pemohon Peninjauan Kembali,saat Termohon Peninjauan Kembali sudah dinyatakan memenuhikriteria dan standar yang ditetapbkan oleh para Pemohon PeninjauanKembali untuk dapat diberikan lisensi merek "NOVOTEL" dan atauNOVOTEL + Logo tersebut ;15.Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat ahli dalambidang merek di Indonesia, Dr.

Apakah Technical Assistance Agreement yang isinya berupa bantuanteknis untuk dapat memenuhi standar sesuai lisensi yang nantinyaakan diberikan sudah dapat dianggap sebagai bentuk pemberianlisensi itu sendiri? ;Jawaban.:a.

menjadi ahli untuk perkarapenyalahgunaan pengangkutan BBM yaitu di Kabupaten Sikkadan Kabupaten Ende ; Bahwa yang ahli ketahui perbedaan antara subsidi dengan nonsubsidi adalah terletak pada penentuan harganya, karena yangbersubdisi harganya ditentukan oleh pemerintah sedangkanyang non subsidi ditentukan berdasarkan mekanisme yang adapada dunia pasar ;Bahwa berdasarkan aturan yang berada di Pertamina, tidak adaistilah kelebihan pengisian BBM dalam jenis apapun ke dalammobil tangki tersebut karena standar

,memandang bahwa penyalahgunaan pengangkutan lebih padapenyalahgunaan yang dilakukan oleh personil yang melakukanpengangkutan artinya kewenangan yang berada padanya tidakHalaman 31 dari 47 halaman.32sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan padanya dalamhal ini pertanggungjawabannya ada pada sopir mobil yaitu saksiHENDRIKUS EDO alias HENDRIK dengan Terdakwas =;Bahwa dalam hal kekuarangan jumlah liter yang berada di dalamtangki mobil tidak melebih standar 0,005 Kilo Liter maka dapatditoleransi karena

pengaruh jarak tempuh atau kondisi cuacadan kalau kekurangan melebihi standar 0,005 Kilo Liter makaharus dipertanyakan kepada Depot Pertamina sebagaimanadengan keterangan abhli Muhammad Faruq, SE.,~~.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan saksi HENDRIKUS EDOalias HENDRIK tersebut, SPBU Borong mengalami kerugiansebesar Rp. 390.000, (tiga ratus Sembilan puluh ribu Rupiah)sesuai dengan jumlah BBM jenis Premium yang berada di dalam2 (dua) buah Jerigen tersebut, sedangkan sisa 6 (enam) liternyadikaitkan

,memandang bahwa penyalahgunaan pengangkutan lebih padapenyalahgunaan yang dilakukan oleh personil yang melakukanpengangkutan artinya kewenangan yang berada padanya tidak sesuaidengan tanggungjawab yang diberikan padanya dalam hal inipertanggungjawabannya ada pada sopir mobil yaitu saksi HENDRIKUSEDO alias HENDRIK denga Terdakwa dan dalam hal kekuarangan jumlahliter yang berada di dalam tangki mobil tidak melebih standar 0,005 KiloLiter maka dapat ditoleransi karena pengaruh jarak tempuh atau kondisicuaca

dan kalau kekurangan melebihi standar 0,005 Kilo Liter maka harusdipertanyakan kepada Depot Pertamina sebagaimana dengan keteranganahli Muhammad Farug, SE., ; Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan saksiHENDRIKUS EDO alias HENDRIK tersebut, SPBU Borong mengalamikerugian sebesar Rp. 390.000, (tiga ratus Sembilan puluh ribu Rupiah)sesuai dengan jumlah BBM jenis Premium yang berada di dalam 2 (dua)Putusan Nomor : 137/Pid.B/2013/PN.Rut.buah Jerigen tersebut, sedangkan sisa 6 (enam) liternya

Negeri Sipil; Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 10 Tahun 2016persyaratan untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah harusmampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaannarkotika berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyeluruh dari tim dokter;Bahwa selanjutnya Tergugat telah menunjuk RSUD Zainoel Abidin untukmelaksanakan tes pemeriksaan uji kesehatan terhadap Penggugatberdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 20September 2016 tentang Pedoman Teknis Standar

Psi yang disampaikan dalam musyawarah penyelesaiansengketa diketahui bahwa Pemohon menjalani tes psikologi padapukul 23.00 WIB dan menurut saksi Psikologi yang dilakukan tengahmalam serta serangkaian tes kesehatan lainnya yang dianggap terburuburu dinilai tidak efektif;b) Bahwa dalam musyawarah kedua hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016Termohon mengakui tidak melakukan sosialisasi secara khusus terkaitKeputusan KIP Kabuapten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentangPedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan

Jasmani dan Rohaniserta bebas penyalahgunaan narkotika calon bupati dan wakil bupati2017.c) Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan sosialisasi secarakhusus (detail) terkait Surat keputusan KIP Bireuen Nomor 10 Tahun2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan KesehatanJasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika kepadaPemohon 1, Panwaslih Kabupaten Bireuen berpendapat bahwa haltersebut menyebabkan Pemohon 1 tidak mendapat data dan informasiHal 19 dari 89 Hal, Putusan Perkara

Dengan demikian Tergugat jelasmelanggar asas Kecermatan tersebut;Asas Pelayanan Yang BaikAdalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biayayang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturanperundangundangan. Bahwa dalam melakukan tes kesehatan yang pertamadilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pada pukul 23.00 malam,dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan waktu yang wajar dan tidak sesuaidengan standar pelayanan.

Asas Keterbukaan.Bahwa Tergugat dalam menyampaikan Surat Keputusan KIP No. 10tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar pemeriksaan kesehatanjasmani dan rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika., pada saatBakal calon mendaftarkan diri kekantor Tergugat denganmenyampaikan tata cara pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohaniserta Bebas Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa dengan demikian Tergugat sebagai Penyelenggara Pilkada tetapterbuka bagi semua pihak maupun golongan.c.

Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor : 010.000.10.00000027 Tanggal 03 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 17.935.715;25). Surat Pengantar/ Jalan kepada PT. Citra Christophindo Mulia tanggal 5 Februari 2010 dengan Nomor Polisi Truck B 9684 ZI;26). Invoice Nomor CA-027/II/10 Tanggal 03 Februari 2010 senilai Rp. 197.292.861;27). Kwitansi Nomor 027 tanggal 03 Februari 2010 senilai Rp. 197.292.861;28).

Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor : 010.000.10.00000028 Tanggal 09 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 12.134.520;29). Surat Pengantar/ Jalan kepada PT. Citra Christophindo Mulia tanggal 11 Februari 2010 dengan Nomor Polisi Truck B 9932 SM ;30). Invoice Nomor CA-028/II/10 Tanggal 09 Februari 2010 senilai Rp. 133.479.720;31). Kwitansi Nomor 028 tanggal 09 Februari 2010 senilai Rp. 133.479.720;32).

Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor : 010.000.10.00000029 Tanggal 17 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 19.975.647;33). Surat Pengantar/ Jalan kepada PT. Citra Christophindo Mulia tanggal 19 Februari 2010 dengan Nomor Polisi Truck B 9114 FJ;34). Invoice Nomor CA-029/II/10 Tanggal 17 Februari 2010 senilai Rp. 219.732.120;35).

CA195/IX/10 tahun 2010;Faktur Pajak Standar lembar ke1 Nomor : 010.000.10.00000027 Tanggal03 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 17.935.715;Surat Pengantar/ Jalan kepada PT.

Citra Christophindo Mulia tanggal 5Februari 2010 dengan Nomor Polisi Truck B 9684 ZI;Invoice Nomor CA027/I/10 Tanggal 03 Februari 2010 senilai Rp.197.292.861;Kwitansi Nomor 027 tanggal 03 Februari 2010 senilai Rp. 197.292.861;Faktur Pajak Standar lembar ke1 Nomor : 010.000.10.00000028 Tanggal09 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 12.134.520;Surat Pengantar/ Jalan kepada PT.

Citra Christophindo Mulia tanggal 11Februari 2010 dengan Nomor Polisi Truck B 9932 SM ;Invoice Nomor CA028/II/10 Tanggal 09 Februari 2010 senilai Rp.133.479.720;Kwitansi Nomor 028 tanggal 09 Februari 2010 senilai Rp. 133.479.720;Faktur Pajak Standar lembar ke1 Nomor : 010.000.10.00000029 Tanggal17 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 19.975.647;Hal 26 dari 190 Put Nomor 608/Pid.Sus/2018/PN Smg34)35)36)37)38)39)40)41)42)43)44)45)46)47)48)Surat Pengantar/ Jalan kepada PT.

) 45.604.799. 4.560.479.94120 464 8Jumlah FakturPajak Sederhana 0 0 0Jumlah Faktur Pajak yang 45.604.799. 4.560.479.94dilaporkan 464 8 Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : LPBP6/WPJ.10/2015 tanggal 26 November 2015 perincian Kerugian PadaPendapatan Negara/Pajak Yang Kurang Dibayar adalah : Uraian SPT Pemeriksa KoreksiPPN dalam Faktur Pajak Standar TidakBerdasarkan Transaksi yang 4.560.479.94 4.560.479.9Sebenarnya Tahun 2010 0 8 48 Bahwa Pemeriksa menghitung jumlah PPN Faktur

Pajak Standar yang tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya, tidak termasuk Faktur PajakSederhana, karena hanya Faktur Pajak Standar yang dapat dikreditkan olehpihak Pembeli/Pengguna FP sebagai Pajak Masukan untuk memperkeciljumlah PPN yang seharusnya dibayar oleh mereka sehingga dapatmenimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;Bahwa hasil pemeriksaan bukti permulaan menyimpulkan bahwa telah terjaditindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menerbitkan FakturPajak yang tidak berdasarkan

Jasa Bhakti Nusantara yakni pada Dokumen DaftarKuantitas dan Harga / Bill of Quantity tidak terlampir salah satu itempekerjaan yaitu pekerjaan Standar Mekanikal dan Elektrikal dan pada datapersonil inti tidak Sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumenpengadaan yakni ; Pelaksanaan Bangunan Gedung sesuai dokumen pengadaandiwajibkan memasukkan 4 personil inti sedangkan pada dokumenpenawaran hanya mencantumkan 1 personil inti ; Halaman 7 dari 95 halamanPutusan Nomor 10PIDSUSTPK2018 PT.MKS Juru gambar

Sanitary ; Pekerjaan Site Developmen ; Pekerjaan Non Standar Mekanikal Elektrikal ;Pek. Mekanikal dan Plumbing : > Pek. Sistim Air Bersih : Halaman 10 dari 95 halamanPutusan Nomor 10PIDSUSTPK2018PT.MKS > Pek. Pemadam Kebakaran> Pek. Tata Udara> Pek. GensetPek. Elektrikal> Pek. Penyambungan Daya Listrik> Pek. Panel> Pek. Titik Artmatur Penerangan dan Dayaa cae> Pek. Penangkal Petir> Pek. Sistim Telepon> Pek. Sistim Tata Surya> Pek. Sistim CCTV> Pek.

Standar 2.298 2.298 1.847 0.745 6 Pek.

Sanitary Pekerjaan Site Developmen* Pekerjaan Non Standar Mekanikal Elektrikal Halaman 32 dari 95 halamanPutusan Nomor 10PIDSUSTPK2018PT.MKS Pek. Mekanikal dan Plumbing> Pek. Sistim Air Bersih> Pek. Pemadam Kebakaran> Pek. Tata Udara> Pek. GensetPek. Elektrikal> Pek. Penyambungan Daya Listrik> Pek. Panel> Pek. Titik $Artmatur Penerangan dan DayaLp ek cab> Pek. Penangkal Petir> Pek. Sistim Telepon> Pek. Sistim Tata Surya Halaman 33 dari 95 halamanPutusan Nomor 10PIDSUSTPK2018PT.MKS> Pek.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASYRAV Alias ACCA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu alat kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PENDI SURYANA Bin JUMALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat pil LL yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIKA PENDI SURYANA Bin JUMALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit note book warna merah hitam merk Acer, 1 (satu) buah dompet coklat berisi uang tunai sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kunci grendel warna hitam dikembalikan kepada saksi korban saksi korban Siti Humaidah binti Sunardi;- 1 (satu) HP merk HAMMER ADVAN warna hitam dan 1 (satu) buah besi standar sepeda angin bekas dirampas untuk dimusnahkan;6.

Klepon bin Lutfi Nandar Alip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dan persyaratan keamanan, kemanfaatan serta mutu;

Kesalahan Terdakwa;Menimbang, bahwa factor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawanhukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yangmenerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yangmelakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertianpsikologis, kesengajaan (dolus) dan kelalain (culpa).

UU No. 35Tahun 1997 yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasihukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakatterhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perbuatan/perilaku menyimpang;Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telahmelanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo.

dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis,motivasi dan justifikasi pemidanaan ;yang harus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara social welfare dengan sosial defencee Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang, bahwa standar