Ditemukan 555686 data
IRWANTO, SH
Terdakwa:
Harno
60 — 4
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
1.UJANG NANA Bin SOLEHUDIN
2.APRI MUHAMMAD HASYIM Bin WAGE SUPRATMAN
3.MOH. KHOIRUL HUDA BIN GIYONO
4.DEDI MIZUAR Bin SUHARDI
42 — 10
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TITO DIKSADRAPA ADITYA S, S.H
40 — 8
I GEDE PUTU ASTAWA, SH.
Terdakwa:
SAMSUL
25 — 17
Menyatakan terdakwa SAMSUL telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Perikanan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal ; Kesatu pasal 84 ayat (2) UURI No. 31 tahun2004 Tentang Perikanan dan dakwaan Kedua melanggar pasal Pasal 100bUURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan sesuai dakwaan Penuntut Umum ;2.
Menggunakan kompresor mengganggu danmerusak kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, tetapidapat membunuh ikan ikan kecil dan biota laut lain disekitarnya, bahkanterumbu karang yang menjadi tempat hidup mereka juga terkenadampaknya.Bahwa hasil tangkapan yang sudah diperoleh olehterdakwa adalah berupa 32 (tiga puluh dua) ekor ikan berbagai jenis;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100b UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang UndangNo. 31 tahun 2004
menangkap Terdakwa berdasarkanimformasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan menangkap ikanmenggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2)Undangundang Nomor 31 tahun 2004
dan Pasal 100b Undangundang Nomor45 tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersusun secara kumulatif,maka terlebin dahulu dipertimbangkan dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal84 ayat (2) Undangundang Nomor 31 tahun 2004, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
yang mata pencahariannyamelakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hariyang menggunakan kapal paling besar 5 (lima) GT ;Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, terungkap bahwa hasiltangkapan Terdakwa berupa ikan hias dijual kepada saksi Sahawi dan Terdakwamempergunakan perahu sampan tradisional untuk menangkap ikan tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (2)Undangundang Nomor 31 tahun 2004
Agus Widiyono, S.H., M.H.
Terdakwa:
Dodik Agus Supriyanto
23 — 0
ROZY HAROMAIN, SH
Terdakwa:
Agus Bin Dg. Sangkala
34 — 4
Sangkala secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkapanHalaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pkj.ikanmenggunakan bahan peledakyang dapat merugikandan/ataumembahayakan kelestariansumber dayaikan dan/ataulingkungannya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan: Pasal 84 ayat(1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yakni Agus Bin Dg.
PETN dan TNT dan sumbu api pabrikanpositif mengandung senyawa Black Powder.1 (Satu) buah detonator rakitan positif senyawa PETN dan TNT.1 (satu) buah sumbu api pabrikan positif mengandung senyawa BlackPowder.Barang bukti ANFO tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dandetonator merupakan rangkaian bom yang dapat di gunakan untukmenangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan padaekosistem laut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasalUndang Undang Nomor : 31 tahun 2004
pun, termasuk kegiatanyang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan,dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yangterkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut tidak diterapkanterhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang
Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100BUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Agus Bin Dg.
2.Ibsaini
3.Zukhri, SH
4.ISNAWATI SH
Terdakwa:
Fadil Bin Zaini
64 — 18
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
AL IHLAS Alias ALLU
83 — 50
Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Ssebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN Regil Abadi wajib memiliki dokumen berupa Surat ljin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi(SLO), Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) dan Surat PersetujuanBerlayar (SPB);Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11
Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau. mengoperasikan kapal penangkapanikanberbendera Indonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluktomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraurMenimbang, bahwa saksi ahli Sugiarto, S.Pi berpendapat Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI) untuk wilayah
Pasal 27 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana didakwakandalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum,oleh karenanya Majeli hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan KapalHalaman 30 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018.
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
AGUNG SUSANTO, S.H.
Terdakwa:
YULIANTO Alias GALUNG Alias AWI Bin HUSNI ATAN
69 — 38
Pasal 88 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUHalaman 9 dari 65 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018.
Pasal 88 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukankeberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Pasal 88 Jo UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.
/PN.LiwMenimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan beberapaperbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 16 ayat (1) Jo.Pasal 88 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.
Pasal 88 Jo UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
SANUSI
67 — 40
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN HALIFA.
GT 16. adalah termasuk laut perairan Fakfak yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)sebagaimana pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesia nomor 45tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
47 — 37
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;b. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM62/FAKFAK/11/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
Menyatakan HARMANK selaku nahkoda BUNGA MAWAR 53 telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.
yang mengajukan memori bandingoleh karena itu tidak ada halhal baru yang diajukannya, sehingga persidanganpada Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pertimbanganpertimbanganformil maupun materil sebagaimana dalam berita acara dan putusan MajelisHakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan hukum dalamputusan a quo, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Keterangan Ahli yangmenyatakan berdasarkan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
Pasal 27 ayat (1) UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan denganperkara ini:MENGADILIHal.11 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.SusPRK/2018/PT JAP Menyatakan menerima permintaan banding yang diajukan oleh PenuntutUmum dan Penasehat Hukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan
ANITA THERESIA,SH
Terdakwa:
JASMAN Bin H. RUMALLA
16 — 9
Pasal27 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara 2 (dua) bulandikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetapditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan.3.
tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) danSurat Persetujuan Berlayar (SPB).Bahwa terdakwa telah menakodai kapal KMN TAMALA 01 GT 24 sejak bulanSeptember 2019 dan melakukan penangkapan ikan sejak September 2019tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan.Bahwa perbuatan terdakwa JASMAN BIN H RUMALLA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RIHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN KdiNo. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004
Bahwa terdakwa telah bertolak dari pelabuhan Lora dengan menakodaikapal KMN TAMALA gt 24 dengan tidak dilengkapi dengan Surat LaikOperasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).Bahwa perbuatan terdakwa JASMAN BIN H RUMALLA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI No. 45tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikananMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
tahun 2007 ahli mengikuti pendidikanahli nautik kapal penangkap ikan di sekolah tinggi perikanan (STP ) dijakarta dan pada tahun 2014 saya mengikuti bimbingan tehnispemeriksa fisik kapal perikanan yang di BPPI (balai besar penangkapanikan) di Semarang kemudian dikota yang sama pada tahun 2018 sayaHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kdimengikuti bimbingan teknis SKUPP di BBPI (balai besar penangkapanikan);Bahwa berdasarkan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUU RI No 31 tahun 2004
di sebutkan diataskemudian berkas di masukkan ke DPNPTSP kemudian petugaspemproses berkas tersebut memasukan ke dalam aplikasi SIMKADA(sistem informasi izin kapal daerah) untuk d terbitkan SIPI oleh daerah(provinsi) apabila dokumen persyaratan telah dianggap lengkap makaakan diproses dalam penerbitan SIPI oleh DPNPTSP (Dinas penanamanmodal dan pelayanan terpadu satu pintu) tersebut;Bahwa Berdasarkan pasal 93 Ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UU RI No 45tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004
1.SAJIMIN SH
2.MHD.FAJRIN, SH
Terdakwa:
1.ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN
2.MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT Alm
80 — 37
Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertamapenuntut umum.Halaman 2 dari 52Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt2.
Menyatakan Terdakwa Achmad Saleh, TIDAK TERBUKTI secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan, seperti yangdidakwakandalam dakwaan ke satu yaitu Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Z. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidaanyang diajukan oleh jaksa penuntut umum;3.
Pasal16 Ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1. Setiap Orang;2.
Pasal 16 ayat (1)UURI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjadi unsur Ad.3menggunakan kata depan ke pada klausa ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia, juga redaksi Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor 56/PermenKP/2016 yang menggunakan katadari pada kalimat di judul Permen tersebut yaitu Larangan PenangkapanDan/Ataupengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), DanRajungan(Portunus Spp.)
Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RINo. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 9Ayat (2) Undang Undang RI No. 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan danTumbuhan, Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Terbanding/Terdakwa : Jumaing bin Jiro
51 — 1
1.Yesi Imelda, S.H., M.H.
2.Ayu Soraya Putri, S.H
Terdakwa:
Darmawansyah bin Toyib alm
74 — 3
Intan Kafa Arbina, SH.MH
Terdakwa:
NUR ROHMAN BIN TARSO
43 — 10
1.JAMES ADI SADIKIN
2.BAMBANG SUBIYANTO, SH, MH
3.DINAR GALUH SANGESTI, SH, MH
4.AGUNG SUSANTO, SH
5.AGUNG TRISA PUTRA F.B, S.H.
6.ENDITA Y QUARTARINI, SH
Terdakwa:
1.FAJAR FIRDIAN Bin EDI HER SUMANTO,
2.AGUS SUTRISNO
65 — 38
YUNIAR MEGALIA, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD BAHRUL ULUM
2.BAKHRUL ULUM
3.AGUS SANTOSO
4.SUBANDI
5.SODIK
6.RODI
7.HERMANTO
8.PAKE
9.SOFIYAN
10.ABD. ROCHMAN
31 — 12
VANTY ROLOBESSY, SH
Terdakwa:
HASAN THALIB ALIS HASAN
60 — 17
padapokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa HASAN THALIB ALIAS HASAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahadan / atau kegiatan pengelolaan perikanan yang melanggar ketentuan yangditetapkan mengenai daerah penangkapan ikan sebagaimana didakwakanHalaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 95 /Pid.Sus/2021/PN .Ttepada Dakwaan Kedua : melanggar pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf cUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
NELAYAN 2017984.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana sesuai pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumdi persidangan telah menghadirkan saksi saksi sebagai berikut:1. Saksi Apindara Alias Apin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksisehubungan penangkapan Kapal KMN.
Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor31 tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsurunsurnya yaitu :1. Unsur Setiap orang;2.
karena itu terhadap pelanggaran wilayah penangkapan ikan oleh KMN.Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 95 /Pid.Sus/2021/PN .TteNelayan 2017984 merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhkodasehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai yang melakukan kegiatanpengelolaan perikanan;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas makaMajelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 100 jo pasal 7 ayat(2) huruf c UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
dihukum; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidakakanmengulangi perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa belum sempat menikmati hasil tangkapannya; Terdakwa merupakan tulang punggung bagai keluarganya;Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 95 /Pid.Sus/2021/PN .TteMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
Terbanding/Penuntut Umum III : SYARIFAH ROSNIZAR. A, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : AMRIYATA, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Faisal Moga, SH.
77 — 3