Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
IRFAN Bin LA HODA
22 — 9
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakanalat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikandi kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ ataupembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikananMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. KARIM Bin H.
    tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009tentang perikanan yaitu Pukat Hela (Trawls) dan pukat tarik(seine nets) termasuk jaring trawls yang dipergunakan olehterdakwa; Bahwa menurut ahlli Perbuatan terdakwa SUPARMAN BinANDANG melakukan penangkapan ikan menggunakan jaringtrawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggarketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentangperubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang perikanan; Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nelayan
    kecilBerdasarkan pasal 1 (Satu) nomor 11 UU RI No.45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentangperikanan nelayan kecil adalah orang yang = matapencahariannya) melakukan = penangkapan ikan untukmemenuhi kebutuhan hidup seharihari; Bahwa ahli menjelaskan bahwa penggunaan jaring trawlsdilarang Berdasarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentanglarangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls)dan pukat tarik (Seine nets) di wilayah pengolaan perikananRepublik Indonesia dan
    ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 19-05-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 20-06-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kdi
Tanggal 8 Juni 2023 — Penuntut Umum:
RAHMAT, S.H., M.H.
Terdakwa:
AKSAN ALIAS LAHAJI BIN PATAHANGI
17 — 5
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 20-10-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 16-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 147/PID/2015/PT KPG
Tanggal 18 Nopember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : KUO BRATAKUSUMA, SH
Terbanding/Terdakwa : SURATMAN alias MANI
15 — 0
Pengadilan PN JANTHO Pidana Umum
Register : 24-11-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jth
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Al Muhajir SH MH
Terdakwa:
1.Munawar Bin Zainuddin
2.Yusaini bin Sabri Ali
3.Muhammad Alias Rahmat Bin Hasbi Yahya
4.Muhammad Rizal Bin Iskandar
67 — 6
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 18-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Bna
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.RICKY FEBRIANDI, SH
2.DIKHA SAVANA
3.SYARIFAH ROSNIZAR. A, SH.
Terdakwa:
SURIYON JANNOK
63 — 23
  • Menyatakan terdakwa SURIYON JANNOK telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 UU Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang
    KHF 1980berserta Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) dan barang bukti dibawake Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLampulo guna Proses Penyidikan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 92 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;Subsidair:Bahwa ia terdakwa Suriyon Jannok, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari2019 sekira pukul 12.45 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Pebruari
    KHF 1980berserta Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) dan barang bukti dibawake Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLampulo guna Proses Penyidikan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 93 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;Lebih Subsidair:Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN BnaBahwa ia terdakwa SURIYON JANNOK, pada hari Sabtu tanggal 02Pebruari 2019 sekira pukul 12.45
    Sus/2019/PN BnaBahwa, pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga menegaskansetiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memilik SIPI;Bahwa, terdakwa dalam menjalankan pekerjaan sebagai nahkodatugasnya diatur dalam peraturan perundangundangan di Indonesia yaitusebagai pemegang kewibawaan umum
    Seri FA 001023 an: KM KHF1980 GT. 63,74berdasarkan ketentuan pasal 76 A UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan benda dan/ atau alat yang digunakan dalam dan/ atau yangdihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk dimusnahkan,maka barang bukti dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa + 100 kilogram ikanCcampuran yang terdiri dari ikan jenis cumicumi, kurisi,
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 25-05-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NUL ALBAR. SH.MH
Terdakwa:
ROLLY ANTIBE
22 — 11
  • keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa danmemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknyasebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Rolly Antibe, telah terbukti bersalah melakukantindak pidana "melanggar ketentuan yang ditetapbkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagaimana dalam Dakwaan JaksaPenuntut Umum melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004
    20 Unit dengan alat bantu pakura (Sejenis perahu kecil denganukuran 3,5 m x 1 m dan menggunakan mesin dalam dengan ukuran 913PK) sebanyak 11 unit; Bahwa jumlah ABK KM, Reinbow 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwasebagai nakhoda;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 jo Pasal 7ayat (2) huruf c UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 20-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kgn
Tanggal 10 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HERMAN INDRA SAKTI, S. Kom, SH
Terdakwa:
UMAR BIN AWI ALM
20 — 8
  • Bila suatu daerah atau lokasi dilakukan penyetruman ikanHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kgnakibatnya akan terjadi kerusakan pada ekosistem lingkungan perairan, makakurun waktu 3 tahun kemudian lingkungan perairan bisa kembali sepertisemula ;Bahwa terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan denganmenggunakan alat setgrum dilarang oleh Pemerintah ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berfdasarkan Pasal 84ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana
    Bila suatu daerah atau lokasi dilakukan penyetruman ikanakibatnya akan terjadi kerusakan pada ekosistem lingkungan perairan, makakurun waktu 3 tahun kemudian lingkungan perairan bisa kembali sepertisemula ;Bahwa terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan denganmenggunakan alat setgrum dilarang oleh Pemerintah ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berfdasarkan Pasal 85UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun
    tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kgn1.
    Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPI) dalam Pasal 5 ayat (1) UUNomor 31 Tahun 2004 adalah meliputi: a). Perairan Indonesia ; b). ZonaEkonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) dan c).
    Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan yang termasuk dalam Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)UU Nomor 31 Tahun 2004 oleh karena itu unsur Di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia telah terpenuhi menurut hukum ;Ad.3.
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Umum
Register : 23-05-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 14-06-2023
Putusan PN CIBADAK Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd
Tanggal 13 Juni 2023 — Penuntut Umum:
2.ANDI ARDIANI, S.H.,L.L.M.
3.AJI SUKARTAJI, S.H.
Terdakwa:
1.I PUTU JIMMY SAI REEVE
2.DARIMAN Als DAMONG Bin DURAHMAN
3.WASEH Bin KARNA (Alm)
40 — 2
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 18-08-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Mtr
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.HENDRO SAYEKTI,SH.
2.SARI YUNI PRAMANTHI
3.AGUS DARMAWIJAYA, SH
Terdakwa:
SOFATUL ROHMAN
35 — 19
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 09-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pdg
Tanggal 22 Maret 2021 — Penuntut Umum:
LILY MARIA YULIS, SS.SH
Terdakwa:
RAFAEL DINAS AHAMA PGL. RAFAEL
65 — 16
  • RAFAEL bersamasama dengan saksi Erwinsyah Pasaribu Pgl Erwin, saksi Riko HamzahLumban Tobing Pgl Riko, Saksi Tison Sitanggang Pgl Tison, SaksiSafriendi Pgl Rendi, Saksi Firdaus Laoli Pgl Daus dan Saksi ArifGunawan Pgl Arif(penuntutan dilakukan secara terpisah), sebagaimanadiatur dan diancam Pasal 84 Ayat (2) UndangUndang RI No. 31 Tahun2004 Jo UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana.
    Bahwa benar seebelum ditangkap, RAFAEL sempat membuang bahanpledak berupa potassium ke dalam laut.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaanTunggalmelangar Pasal 84 ayat (2) UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana,yang unsurunsurnya sebagalberikut :Ad.1.
    memberatkan atau yang meringankan sebagai berikutYang memberatkan:e Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam menjaga kelangsungan Sumber Daya Alam Kelautan.Yang meringankan:e Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannyasehingga memperlancar jalannya persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya kemballMemperhatikan Pasal 84 ayat(2) UU RI No 31 tahun 2004
    Jo UU RI No45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan lain yang berkaitandengan perkara aquoMENGADILI:1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 06-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA
2.MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA
71 — 38
  • pelaksanaan itu, bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengajamemasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/ataumemelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan,sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalamdan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiasebagaimana diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;2.
    Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;b.
    tentang perikanansebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi1.
    tentang perikanan sebagaimana telah di ubah denganUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 23-05-2023 — Putus : 15-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tbh
Tanggal 15 Juni 2023 — Penuntut Umum:
REZA YUSUF AFANDI, SH
Terdakwa:
1.M.Arif Ramadhon Alias Arif Bin M.Hamim Nurdin
2.Sukirman
66 — 3
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 31-08-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 05-10-2023
Putusan PN LUWUK Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lwk
Tanggal 21 September 2023 — Penuntut Umum:
Agusjayanto, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Harnol Kuli
2.Pingki
40 — 0
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 08-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 2378/Pid.Sus/2021/PN Sby
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I GEDE WILLY PRAMANA, SH
Terdakwa:
1.SYAMSUL ARIFIN
2.RIDO ADI PRASTIAN
28 — 6
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum
Register : 19-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Sbw
Tanggal 9 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGUS WIDIYONO
Terdakwa:
1.A. RAHMAN ak MUHIDDIN
2.RAMLI ak MALIUN
88 — 35
  • Pasal 8 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 53ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Sbw.
    Pasal 9 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;ATAU2. Dakwaan kedua: Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) ke1 jo.
    Pasal 9Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanHalaman 23 dari 33 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Sbwatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur Setiap orang;2.
    Pasal 9Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo.
    Pasal 9 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa I. A. RAHMAN Ak. MUHIDDIN danTerdakwa II.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 29-09-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Pkj
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DIAN REZKI AUGUSMI TAJUDDIN, SH
Terdakwa:
H. ABD. RAHIM Bin HAMUNDING
104 — 7
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 29-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 10-08-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pgp
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
RIZALDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
YUDIONO Bin TUMIRAN Alm
40 — 7
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
RENO SAHRIYAL Bin RUDI HARTONO
72 — 21
  • Jambi tidak memiliki SIUP maka melanggar ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 tahun 2004.Adapun bunyi pasal 92 sebagaimana dimaksud yaitu Setiap orangyang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
    Jambi akan dikirim ke Negara Singapura sesuai denganUU Perikanan No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU RINo. 45 Tahun 2009 kegiatan sebagaimana dimaksud termasuk dalamkategori Pengangkutan Ikan (Benih Bening Lobster/ BBL).
    Tanjab Timur.Bahwa benar perbuatan Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah,Terdakwa Reno Sahriyal dan Dedi Rustandi tidak diperbolehkan di NegaraRepublik Indonesia, karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 26 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi Setiaporang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan
    , dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.Bahwa benar sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Budianto,Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Terdakwa Reno Sahriyal dan DediRustandi tanpa dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan Pasal 92 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahHalaman 47 dari 64 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Jmbdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UU No. 31 tahun 2004 yang
    dan DediRustandi tanpa dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan Pasal 92 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi Setiap orang yang dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum
Register : 22-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SUCIPTO bin SURONO
63 — 13
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 18-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
YUNIAR MEGALIA, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD BAHRUL ULUM
2.BAKHRUL ULUM
3.AGUS SANTOSO
4.SUBANDI
5.SODIK
6.RODI
7.HERMANTO
8.PAKE
9.SOFIYAN
10.ABD. ROCHMAN
25 — 6
  • Bahwasenyawa campuran Kalium Klorat (KCIO3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) adalahtermasuk bahan peledak jenis low explosive.Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.SusLH/2018/PN.Bil.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Ttentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwamenyatakan telah mengerti dan
    dimasa depan akan dapat menghilangkanpotensi Sumber daya alam hayati berupa ikan yang dibutuhkan oleh pendudukIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Manazilul Hair danCepi Aditia, penangkapan para terdakwa dilakukan di Perairan Pasuruandengan posisi 07 36 220 LS130 05 862 BT yang merupakan wilayahPerairan Indonesia, yang termasuk yursidiksi Indonesia atau ruang lingkupsebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    pidana yang adil dansetimpal dengan perbuatan yang Para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini adalahbersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkanpidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa di ancam pidanasebagaimana Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    tersebut dikembalikan kepadaPenuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 244/Pid.SusLH/2018/PN.Bil atas nama SELAMET dan kawankawan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karenaterdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ini ;Memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004