Ditemukan 117058 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iktikad istika itihad itikat iftikar istikah
Penelusuran terkait : Perjanjian; wanprestasi; itikad baik; itikad buruk Haki Merek Itikad tidak baik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 17-12-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 16 April 2019 — MUSIC Group IP Ltd >< HERAWATY LIUMENA
571 — 0
  • IDM000441529 didasari itikad tidak baik meniru merek terkenal Penggugat LAB.GRUPPEN untuk barang sejenis dalam kelas 9;6. Menyatakan batal merek Tergugat LAB.GRUPPEN Daftar No. IDM000441529 kelas 28 dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya; 7.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 04-01-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 15/Pdt.G/2018/PN SBY
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
473 — 264

  • M E N G A D I L I

    DALAM KONPENSI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli dengan itikad baik dan bersedia melunasi secara tunai/cash pembelian rumah di Griya Amerta Regency Blok CC-1 dan Blok DD-1 sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Rumah (SPJBR) tertanggal 25 April 2012 yang telah disepakati diawal saat Penggugat membeli rumah tersebut dari Tergugat ;
    3. Menyatakan Tergugat telah melakukan
Pengadilan PT MATARAM Perdata Tanah
Upload : 11-01-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 66/PDT/2020/PT MTR
I Dewa Nyoman Budi Suryana, SE, DKK
130 — 134
  • No.66 /PDT/2020/PT.MTR.1.3.1.4.1.5.berdasarkan jual beli dengan itikad baik dari: H. M.
    ,M.Kn.Bahwa Tuan MOHAMAD AWALUDIN IBRAHIM memproleh tanahtersebut berdasarkan jual beli dengan itikad baik dari HajiMuhammad Izzul Islam, S.Mn.Akta Jual Beli Nomor : 306/2016 tanggal 25 Juli 2016, dibuatoleh Pejabat Pembuat Akta Tanah : Nining Herlina, SH., M.Kn.b.
    ,Yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan itikad baik dari: H.M.Izzul Islam, S.Mn.Halaman 34 dari 61 halaman Put. No.66/PDT/2020/PT.MTR.3.3.3.4.3.5.3.6.Akta Jual Beli Nomor : 572/2017 tanggal 4 April 2017, dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah : Samsaimun, SH., M.Kn.
    No.66/PDT/2020/PT.MTR.3.10.3.11.3.12.200 m2.Yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan itikad baik dari HajiMuhammad Izzul Islam, S.Mn.Akta Jual Beli Nomor : 1783/2016 tanggal 25 Nopember 2016, dibuatoleh Pejabat Pembuat Akta Tanah : Samsaimun, SH., M.Kn.
    ,M.Kn.Bahwa Tuan MOHAMAD AWALUDIN IBRAHIM memproleh tanahtersebut berdasarkan jual beli dengan itikad baik dari HajiMuhammad Izzul Islam, S.Mn.Akta Jual Beli Nomor : 306/2016 tanggal 25 Juli 2016, dibuatoleh Pejabat Pembuat Akta Tanah : Nining Herlina, SH., M.Kn..
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 16 April 2019 — Penggugat:
WANG CHING LUNG
Tergugat:
OCKY BUDIJARTO KARJONO
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM dan HAM Cq DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
337 — 149
  • PENGGUGAT sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek-merek HOT STAR dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia ;
  • Menyatakan merek HOT STAR dengan nomor pendaftaran IDM0000328069 atas nama TERGUGAT mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek HOT STAR milik PENGGUGAT ;
  • Menyatakan bahwa TERGUGAT mengajukan pendaftaran merek HOT STAR ke Direktorat Merek dengan nomor pendaftaran IDM000328069 dengan itikad
    Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik daripeniru karena setidaktidaknya patut diketahui unsur kesengajaannyadalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek 2016:Yang dimaksud dengan Pemohon yang beriktikad tidak baik adalahPemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niatuntuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demikepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidaksehat, mengecoh, atau menyesatkan
    Oleh karenanya itikad tidakbaik sangat tidak relevan apabila Penggugat mengganggap pemilikmerek yang terdaftar di Direktorat Merek dianggap memiliki iktikad tidakbaik;Bahwa dalil Penggugat pada Point 18 gugatan a quo, yang kesemuanyapada intinya menyatakan merek Penggugat adalah merek terkenaladalah sangat mengadaada.
    Dengan demikian mengacu kepada ketentuan pasal 77 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IndikasiGeografis, pengajuan gugatan penggugat adalah Lewat Waktu atauDaluarsa karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun sehinggasecara hukum gugatan penggugat adalah patut dinyatakan tidakdapat diterima.Dalam Pokok PerkaraTentang Itikad Tidak Baik5.Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon dianggapsebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok perkara.Bahwa sesuai
    pemeriksaanFormalitas,Pemeriksaan Substantif dan Pengumuman sertamendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat,sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun2001 tentang Merek Karena permohonan pendaftaran merek milikTergugat diajukan dan diperiksa menggunakan UndangUndangtersebut.Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan ataspermohonan' pendaftaran merek HOTSTAR milik Tergugat,pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baikHalaman 42 Putusan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 21-11-2022 — Putus : 08-03-2023 — Upload : 09-03-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 1187/Pdt.G/2022/PN Dps
Tanggal 8 Maret 2023 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 5
  • Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

    • GDE BAGUS AGASTYA DEVENDRA, Laki-laki, lahir di Denpasar 27 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-24042012-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 25 April 2012, berada dibawah pemeliharaan pengasuhan Penggugat tanpa menghalangi maksud dan itikad baik Tergugat untuk bertemu dengan anak dan menyalurkan

Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 04-02-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 09 / Pdt.G / 2014 / PN – Amb
Tanggal 12 Nopember 2014 — Erna Machmud Alasiry, Umur : 47 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal : di Jalan Kapitan Yongker Nomor : 76 Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku.;--------------------------------- M E L A W A N : 1. Mariati, Bertempat Tinggal : di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai.........................TERGUGAT – I. 2. Franko Falimury, Umur : 37 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal : di BTN Wayame Blok II Nomor : 3 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai...........TERGUGAT – II.
41 — 40
  • Menyatakan tanah obyek sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 257 / Tahun 1995, tanggal 26 September 1995 adalah sah milik Penggugat yang telah dibeli dengan itikad baik dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) Jacob Parera tanggal 8 Februari 1990, Akta Nomor : 2 / BTA / 1990.;-------------------------------3.
    .;5 Bahwa tanah / objek sengketa Penggugat membelinya dengan itikad baik,karena tidak ada keberatan atau bantahan dari siapapun, maka Penggugatsebagai pembeli beritikad baik, harus dilindungi oleh hukum.
    ;Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah / objek sengketatersebut.; DALAM POKOKPERKARA .; 22 n nn nnMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah sah danberharga.; Menyatakan tanah / objek sengketa yang Penggugat peroleh berdasarkan jual beli dengan itikad baik dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT)Jacob Parera tanggal 8 Februari 1990, Akta Nomor : 2 / BTA / 1990 adalahsah menurut hukum harusdilindungi.
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Perdata Tanah
Register : 14-01-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 1/PDT.G/2015/PN PYH
Tanggal 13 Agustus 2015 — Penggugat 1.AZWARDI 2.RUPANSI Tergugat 1.ZULMITRA 2.SONDRA PUTRA
88 — 7
  • ., SP1 atas objek perkara yang telah dibeli dengan itikad baik oleh para Penggugat Konvensi dari Tergugat Konvensi I;4. Menyatakan perjanjian sewa antara para Penggugat Konvensidengan Tergugat Konvensi I sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 42 tanggal 11 April 2013 telah berakhir sejak tanggal 13 Juni 2013;5.
    tindak Pidana.Bahwa penggugat dan Il telah berusaha untuk menghubungi tergugat dan Il agar tergugat dan Il segera meninggalkan atau mengosongkantanah dan rumah milik penggugat dan Il, akan tetapi saat ini tergugat dan Il tidak pernah memperdulikan peringatan dari penggugat dan Il, danoleh karena itu dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan melaluiPengadilan Negeri Payakumbuh.Bahwa akibat perbuatan tergugat dan Il yang tidak mau meninggalkanobjek perkara yang telah penggugat dan Il beli secara itikad
    bantahannya dengan mengatakanbahwa peristiwa hukum yang terjadi antara para Tergugat Konvensi / paraPenggugat Rekonvensi dengan para Penggugat Konvensi / para TergugatRekonvensi adalah mengenai pinjam meminjam sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hakmilik objek perkara dan bukan mengenai jual beli objek perkara dari paraTergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi kepada para PenggugatKonvensi / para Tergugat Rekonvesi selanjutnya dengan itikad
    , bahwa oleh karenatelah dapat dibuktikannya oleh paraPenggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi bahwa telah terjadi jual beliobjek perkara antara Tergugat IKonvensi / Penggugat Rekonvensi selakupenjual dengan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvesi selakuPembeli sehingga telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas objek perkaradari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada para PenggugatKonvensi / para Tergugat Rekonvesi, maka dengan demikian adalah benar danbukan merupakan itikad
    ,atas objek perkara yang telah dibeli dengan itikad baik oleh PenggugatKonvensi dan Il dari Tergugat Konvensi ;Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian sewa atas objek perkaraantara para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi selaku pemberisewa dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku penyewatelah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal1320 KUHPerdata dan berlaku sebagai undangundang bagi para pihak dalamperjanjian tersebut, maka terhadap petitum point
    Menyatakan sah dan berharga akta jual beli Nomor 262/2013 tanggal 27Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Suhairiadi, S.H., SP1 atas objek perkarayang telah dibeli dengan itikad baik oleh para Penggugat Konvensi dariTergugat Konvensi ;4. Menyatakan perjanjian sewa antara para Penggugat KonvensidenganTergugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 42 tanggal 11April 2013 telah berakhir sejak tanggal 13 Juni 2013;Halaman 31 dari 32Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2015/PN.Pyh.5.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 27-05-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 25 Nopember 2020 — DC COMICS >< PT. MARXING FAM MAKMUR ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK
2518 — 2943
  • Marxing Fam Makmur (Tergugat) telah didaftarkan atas dasar unsur itikad tidak baik; 5. Menyatakan batal pendaftaran merek SUPERMAN Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan pendaftaran merek SUPERMAN Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya; 6.
    Selanjutnya, pemahaman terkait klasifikasi itikad tidak baik dalam suatupendaftaran merek juga dituliskan oleh dalam buku Kriteria Itikad Baikdalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan,PuslitoangBalitoang Diklat dan Peradilan Mahkamah Agung RepublikIndonesia, 2018 di Halaman 207208 adalah sebagai berikut:a. Tindakan/perbuatan meni merek yang telah terdaftar sebelumnya, danpada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai ju aldi pasaran;b.
    Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut dengansengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya prinsipdasar pendaftaran merek dalam hal itikad tidak baik dalam melakukanpendaftaran merek, sehingga konsekuensinya adalah merugikan merekyang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilaijual yang baik di pasaran;24.
    tidak baik, namundalam posita angka 21 pada halaman 19 Penggugat mendalilkan merekawa ' milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan merek SUPERMAN milik Penggugat;Bahwa berdasarkan angka 9 dalam Eksepsi tersebut di atas, Penggugattelah mencampuradukan antara itikad tidak baik dengan persamaan padapokoknya atau keseluruhannya; Padahal kedua hal tersebut sangatlahberbeda, di mana itikad tidak baik diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
    Apakah Tergugat dalam mendaftarkan Merek SUPERMAN a quo dilakukandengan itikad tidak baik?
    Marxing Fam Makmur)dilakukan dengan itikad tidak baik a quo sebagaimana dimaksud menurutketentuan Pasal 77 ayat (2) jo.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 878/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon:
PT Gita Mandiri Teknik
Termohon:
KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
680 — 720
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan bahwa hubungan antara Pemegang Saham/Pendiri PT Konspol Pazgan Mandiri tidak dapat lagi diteruskan dengan dasar itikad baik;
    3. Menetapkan Pembubaran PT Konspol Pzagan Mandiri sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) huruf C Jo. Pasal 146 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
    4. Menunjuk Sdr.
    Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UU PT, pengurusanperseroan harus dilaksanakan oleh setiap anggota direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Bahwa lwanChandra dalam melakukan pengurusan atas Termohon tidakdengan suatu itikad baik dan tidak bertanggung jawab.Halaman 59 dari 105 Penetapan No.878/Pat.P/2019/PN. Jkt. Utr82. Bahwa Iwan Chandra telah berlaku tidak jujur dan tidaktransparan kepada Termohon II selaku pemegang saham dariTermohon .
    Bahwa pelanggaran atas asas fiduciary duty yangdilakukan oleh Iwan Chandra selaku direktur Termohon merupakan bentuk pengurusan perseroan yang dilaksanakandengan itikad buruk.90. Bahwa dalam pelaksanaan pengurusan perseroan,anggota direksi wajib menghindari terjadinya benturankepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakanpengurusan perseroan. Setiap tindakan pengurusan yangmengandung benturan kepentingan (conflict of interest),dikategorikan sebagai tindakan iktikad buruk (bad faith).91.
    Permohonan pembubaran dan likuidasi a quo justrusemakin menunjukkan adanya itikad tidak baik dari direksiTermohon yang juga mewakili Pemohon.XV. IWAN CHANDRA DALAM KAPASITASNYA SELAKUDIREKTUR DARI TERMOHON HARUS BERTANGGUNGJAWAB PENUH SECARA PRIBADI ATAS KERUGIAN PTKONSPOL PAZGAN MANDIRI.96. Bahwa kondisi Termohon saat ini haruslah sepenuhnyamenjadi tanggung jawab dari Iwan Chandra selaku satusatunyadirektur dari Termohon I.97.
    Menyatakan bahwa hubungan antara Pemegang saham/Pendiri KonspolMandiri tidak dapat lagi diteruskan dengan dasar itikad baik.3. Menetapkan Pembubaran PT. Konspol Pazgan Mandiri sesuai denganketentuan pasal 142 ayat (1) huruf c jo Pasal 146 ayat (1) huruf c dan ayat(2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan;oO. Menunjuk Sdr. Resha Agriansyah, S.H.,M.H., dan Sdr.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-11-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 590/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : RICA IRMA DHIYANTI Diwakili Oleh : KHRISNA KUNCAHYO WINARDI, SH, DKK
Terbanding/Tergugat : PT. PERMATA SAKTI MANDIRI
67 — 58
  • bermakna: Perjanjian mengikatPara Pihak, akan tetapi dalam pelaksanaannya, perjanjian harusmemenuhi tuntutan azas ITIKAD BAIK, pelaksanaanya harus berjalandengan mengindahkan normanorma kepatutan dan kesusilaan;Bahwa Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad baik (zij moeten te goeder trouw worden tenuitvoer gebracht). yang mana itikad baik juga di perlukan dalam prosesnegosiasi dan penyusunan kontrak.
    Itikad baik sudah harus ada sejak saatproses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak;Bahwa pendapat James Gordley yang dikutip oleh Prof. Ridwan Khairandydalam buku itikad baik dalam kontrak diberbagai sistem hukum, padahalaman 130 telah memberikan konsepsi mengenai itikad baik dalamhukum kontrak yang mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihakdalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atauperkataannya.
    Ridwan Khairandydalam buku Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak hal. 190, dimanadalam 3 fase perjanjian yaitu: pre contractuale, contractuale fase, danpostcontractuale fase, asas itikad baik harus melekat pada setiap faseperjanjian tersebut, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuaidengan kepatutan dan keadilan;Bahwa Prof. R.
    Menyatakan Tergugat melakukan itikad tidak baik/ itikad buruk dalampelaksanaan perjanjian Pemesanan Unit A2027 (UNIT APARTEMEN?) No.PSM/SPU/A/18/IX/00670 tanggal 27 September 2018;3. Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya Surat Pesanan UnitA2027 (unit apartemen) No. PSM/SPU/A/18/IX/00670 tanggal 27September 2018 antara Penggugat dan Tergugat;4.
    BAIK. secarakeseluruhan Pasal 1338 KUHPerdata bermakna: Peranjian mengikat ParaPihak, akan tetapi dalam pelaksanaannya, peranjian harus memenuhi tuntutanazas ITIKAD BAIK, pelaksanaanya harus berjalan dengan mengindahkannormanorma kepatutan dan kesusilaan;Bahwa Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad baik (zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoergebracht). yang mana itikad baik juga diperlukan dalam proses negosiasi danpenyusunan kontrak.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2021 — Putus : 25-08-2021 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN DEPOK Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Dpk
Tanggal 25 Agustus 2021 — RICA IRMA DHIYANTI Melawan PT. PERMATA SAKTI MANDIRI
157 — 95
  • PSM/SPU/A/18/IX/00670, maka sangat beralasanapabila Penggugat meminta pengakhiran/pembatalan pemesanan unitapartemen karena merasa perjanjian pemesanan unit tersebut tidakdijalankan dengan itikad baik oleh Tergugat dan Apartemen CimanggisCity tidak akan ada/dibangun dan diserahkan kepada Penggugatsebagaimana yang telah disepakati didalam Perjanjian Pemesanan Unit;Bahwa Pasal 1338 ayat (8) KUHPerdata menyatakan SUATUPERJANJIAN HARUS DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BAIK.secara keseluruhan Pasal 1338 KUHPerdata
    bermakna: Perjanjianmengikat Para Pihak, akan tetapi dalam pelaksanaannya, perjanjian harusHalaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Padt.G/2021/PN Dok11.12.13.14.memenuhi tuntutan azas ITIKAD BAIK, pelaksanaanya harus berjalandengan mengindahkan normanorma kepatutan dan kesusilaan;Bahwa Pasal 1338 ayat (8) KUHPerdata menyatakan perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad baik (zij moeten te goeder trouw worden tenuitvoer gebracht). yang mana itikad baik juga di perlukan dalam prosesnegosiasi
    Itikad baik sudah harus ada sejak saatproses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak;Bahwa pendapat James Gordley yang dikutip oleh Prof. RidwanKhairandy dalam buku itikad baik dalam kontrak diberbagai sistem hukum,pada halaman 130 telah memberikan konsepsi mengenai itikad baik dalamhukum kontrak yang mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihakdalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atauperkataannya.
    RidwanKhairandy dalam buku Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak hal.Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Padt.G/2021/PN Dpk15.16.17.18.19.20.190, dimana dalam 3 fase perjanjian yaitu: pre contractuale, contractualefase, dan postcontractuale fase, asas itikad baik harus melekat padasetiap fase perjanjian tersebut, yaitu pada saat pelaksanaanperjanjian harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan;Bahwa Prof. R.
    tidak baik/ itikad buruk dalampelaksanaan perjanjian Pemesanan Unit A2027 (UNIT APARTEMEN) No.PSM/SPU/A/18/IX/00670 tanggal 27 September 2018;Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya Surat Pesanan UnitA2027 (unit apartemen) No.
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-10-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SIBOLGA Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Sbg
Tanggal 15 Oktober 2015 — RUKIAH PASARIBU vs BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH Cq. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAPANULI TENGAH ; PARSAHATAN HUTAGALUNG
95 — 7
  • Menyatakan oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai itikad baik terhadap Penggugat;6. Menyatakan Tergugat II telah melaksanakan perkawinan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dengan Mesiria Lase pada tanggal 19 April 2014, yaitu sesuai dengan Surat Kawin Nikah No. GPS/ABDN/IV/2014 tanggal 19 April 2014; 7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 11-11-2016 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 11 Nopember 2016 — TOMMY BAHAMA GROUP, INC VS ELLIS FITRI AMBARITA, DK
245 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 111 PK/Pdt.SusHKI/2016Mengingat adanya persamaan yang telah Penggugat uraikan sebelumnya,maka adanya dugaan itikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaranMerek Tommy Bahama oleh Tergugat tersebut menjadi semakin nyata;.
    Merek Tommy Bahama bukan katakata umum di Indonesia;Bahwa, selain daripada uraian di atas, itikad tidak baik Tergugat jugaHalaman 15 dari 51 hal. Put.
    Oleh karena itu, seharusnya Tergugat tidak dengan itikad baikmendaftarkan merek yang diketahuinya merupakan merek milik orang lain;Bahwa selanjutnya atas dasar adanya itikad tidak baik Tergugat denganHalaman 16 dari 51 hal. Put.
    Sementara itu,tanggal pendaftaran Merek Tommy Bahama Tergugat adalah padatanggal 17 Desember 2004;Penilaian unsur itikad tidak baik dan persamaan telah menjadi hukum yanghidup di Indonesia;23. Bahwa, mengenai itikad tidak baik dan hubungannya dengan persamaanantara dua merek, patut diperhatikan dan dilihat yurisprudensi ataupunpreseden yang ada, antara lain sebagai berikuta.
    gugatanPemohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung telah mengeluarkan begitu banyak putusan yangmengesampingkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merekkarena terdapat adanya itikad tidak balk, sebagal berikut:a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 15-06-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 25-01-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 6 Desember 2022 — PT. BANGUN BERKAT JAYA LESTARI >< CHALAS KROMOTO
437 — 117
  • Menyatakan bahwa Pendaftaran Merek oleh Tergugat I dan Tergugat II atas merek WATER POLO + LUKISAN IDM00887409 dengan Nomor Pengumuman BRM2035A, tanggal Pengumuman 2020-06-23, Nomor Permohonan DID2020029779 dilakukan dengan itikad tidak baik.;4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-11-2022 — Putus : 24-05-2023 — Upload : 20-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 690/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Mei 2023 — Penggugat:
PT. Sarana Toolindo Perkasa
Tergugat:
PT. Bank Index Selindo
74 — 56
  • memperpanjang Perjanjian terkait dengan adanya relaksasi berupa deferred payment (penangguhan pembayaran sebagian bunga) walaupun telah melewati periode 3 bulan;
  • Menghukum Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan Lisan antara Penggugat dengan Tergugat, yakni Tergugat diwajibkan memperpanjang Perjanjian terkait dengan adanya relaksasi berupa deferred payment (penangguhan pembayaran sebagian bunga);
  • Menyatakan Penggugat merupakan Pihak yang memiliki Itikad
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-08-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 485/Pdt.Bth/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
ENDANG SENDJAJA
Tergugat:
Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses
124 — 86
  • Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan dankepatutan masyarakat.
    Lebih lanjut di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda, asas itikad baikdalam perkembangannya memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskanberikut:*1) Penafsiran Kontrak Harus Didasarkan pada Itikad BaikAsas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsirankontrak.
    Fungsi Itikad Baik yang Membatasi atau Meniadakan (beperkende ofderogerende werking van de redelijkheid en bilijkheid)Dalam fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi danmeniadakan. Beberapa pakar hukum sebelum perang berpendapatbahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini.
    TERBANTAH Mengabaikan Asas Itikad Baik.Asas itikad baik dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat (3)KUH Perdata, yang berbunyi; Suatu perjanjian harus dilaksanakandengan itikad batik. Apa yang dimaksud dengan itikad baik (te goedertrouw; good faith), dapat merujuk kepada putusanHoge Raad dalamputusan perkara Hengsten Vereeneging v.
    Fungsi Itikad Baik yang Membatasi atau Meniadakan (beperkende ofderogerende werking van de redelijkheid en billijkheid)Dalam fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasidan meniadakan. Beberapa pakar hukum sebelum perangberpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 125/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : Handoko Soeseno Diwakili Oleh : FRANS ASIDO TOBING, SH., MH., CLA
Terbanding/Tergugat : Irawan Surya
49 — 33
  • dalam Akta Perjanjian PengakuanHutang;Bahwa asas itikad baik adalah asas yang sangat penting bagi para pihakdalam membuat suatu Perjanjian.
    Bahwa asas itikad baik ini juga diaturdalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang bila dikutip berbunyi sebagaiberikut: Suatu Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Para Pihak wajib menjalankan suatuPerjanjian dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksud adalah Para Pihakwajib menjalankan perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yangtegunh maupun kemauan baik dari para pihak.
    baik;Maka atas tindakan itikad buruk Tergugat tersebut maka itikad buruk dariTergugat tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 1338KUHPer;Bahwa selain dari adanya itikad buruk dari Tergugat sebagaimana telahPenggugat uraikan pada pointpoint di atas, apabila kembali mengacukepada dasar pembuatan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yaituberdasarkan perjanjian Nomor 001/ PKSPBB/LBPE/ INPER/ VI/ 2010,tanggal 29 Juli 2010 antara PT.
    baik, yaitu semuaperjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.
    Bahwa dengan demikian jelas Terbanding sendiri yang dalam perkaraaquo tidak memiliki itikad yang baik dan telah berbuat bertentangandengan ketentuan di dalam perjanjian Akta Perjanjian PengakuanHutang Nomor 14 tanggal 17 Februari 2011 tersebut, hal manaperbuatan Terbanding tersebut bertentangan dengan keharusan yangmensyaratkan adanya itikad baik dalam melaksanakan perjanjiansebagaimana ditentukan pada pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yangberbunyi : Suatu Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666 K/PDT.SUS/2011
HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC.; WANI
207 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi tidak mungkin Pelawan dahulu Tergugat telahmenirunya;Bahwa justru yang patut dipertanyakan kepada Terlawan dahuluPenggugat adalah maksud, itikad dan motivasi dari Terlawan dahuluHal.10 dari 33 hal.
    PenjelasanPasal 69 ayat (2) UndangUndang Merek menyebutkan bahwapengertian merek yang bertentangan dengan ketertiban umum jugatermasuk merek yang diajukan dengan itikad tidak baik.
    bahwa pendaftaran Merekmerek L'EGGSTerlawan didaftarkan atas dasar itikad baik..
    Dalam contoh itusudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaktidaknya patutdiketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yangsudah dikenal tersebut.8.
    Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan perundangundanganmaupun preseden yang ada tentang penilaian itikad tidak baik, terhadap merekyang didaftar pada masa keberlakukan UU 21/1961 dan UU 14/1997.BAHWA ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK DAPATDITERAPKAN PADA MEREKMEREK YANG DIDAFTAR PADA MASABERLAKUNYA UU 21/1961 DAN UU 14/1997 MELALUI BERBAGAI MACAMJURISPRUDENS!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 21-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 929 K/PDT.SUS/2010
PT. SEJAHTERA BERKAT MANDIRI; 1. WARTONO FACHRUDIN KUNARDI. 2. PEMERINTAH RI, CQ. KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI CQ. DITJEN HAKI CQ. DIR. MEREK
53 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengajuanpengajuan pendaftaran merek Sejahtera Berkat Mandiri yang jelasjelasdilakukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik sehingga karenanyaberdasarkan Pasal 4 UU Merek, pengajuan pendaftaran mereksedemikian seharusnya tidak dapat didaftar;12.Bahwa adapun fakta lain mengenai itikad tidak baik Tergugat jugaternyata dari:a. Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "SinarLaut Abadi" yang adalah nama badan hukum milik ibu kKandung danHal. 6 dari 22 hal. Put.
    /atau mempertimbangkan adanya "Itikad tidak baik" (sebagaimanaPasal 4 UU Merek) untuk sampai pada kesimpulan ataupun amarnya;Bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkannya fakta/dalil "Itikad tidakbaik" berdasarkan Pasal 4 UU Merek yang menjadi dasar PemohonKasasi dalam mengajukan gugatan a quo, sebagaimana dalildalil yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi, maka berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung menyatakan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung No. 698 K/Sip/1969, tanggal 18Desember 1970, menyatakan
    No. 929 K/Pdt.Sus/2010selaku pendaftar pertama harus mendapat perlindungan hukum danoleh karena itu) gugatan Penggugat haruslah ditolak untukseluruhnya";Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat JudexFacti tersebut mengingat, menurut Pemohon Kasasi, Judex Factitelah salah menerapkan hukum pembuktian karena sama sekali tidakmempertimbangkan adanya itikad tidak baik Termohon Kasasi dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Sejahtera BerkatMandiri padahal mengenai itikad tidak baik Termohon
    Dengan demikian, mohonagar Hakim Agung yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mempertimbangkan itikad tidak baik Termohon Kasasi tersebut dan tidak menutup mata atas itikad tidak baik Termohon Kasasi yang berlindung di balik asas konstitutif;c) Tentang prinsip konstitutif atau first to file yang dijadikan pertimbanganJudex Facti dalam pendaftaran merek Sejahtera Berkat Mandiri atas namaTermohon Kasasi;7)Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 35 menyatakan:"Menimbang, jika
    Sejahtera Berkat Mandiri tersebut; Bahwa unsur itikad tidak baik, adalah bahwa pihak Tergugat tidak dapatmembuktikan adanya izin dari pihak pemilik untuk mendaftarkan merekperusahaan tersebut.
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Tanah
Register : 07-11-2017 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pdt.G/2014/PN Byl
Tanggal 18 Nopember 2014 — -SUDONO PRAPTO HARSONO -SUMANTO -FRENDYANTO -NUR WAKHIDAH ALFIANI, SH
110 — 19
  • Menyatakan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah pembeli yang bertindak dengan itikad baik sehingga harus dilindungi; --4. Menyatakan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 292/2011 tertanggal 25 Juni 2011 yang dibuat Penggugat II Rekonpensi/Tergugat III Konpensi (Nur Wakhidah Alfiani, SH) Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali adalah sah dan berkekuatan hukum; ----------------------------------------------5.
    Berdasarkan fakta tersebutmaka Penggugat adalah pembeli yang bertindak dengan itikad baik,sehingga harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslahdianggap sah (vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 26Desember 1958 Nomor 251K/Sip/1958); Bahwa peralinan hak atas tanah sawah sengketa sebagaimana dimaksuddalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3061 atas nama SUMANTO yang terletakdi Desa Guli, Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali telah memenuhiprosedur dibuat secara notariil sesuai dengan
    Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pembeli yang bertindakdengan itikad baik sehingga harus dilindungi; 3. Menyatakan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor292/2011 tertanggal 25 Juni 2011 yang dibuat Tergugat Ill (Nur WakhidahAlfiani, SH) Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan NgemplakKabupaten Boyolali adalah sah dan berkekuatan hukum; 4.