Ditemukan 212 data
136 — 25
., + 16,2 meter., + 3,9meter., + 46,5 meter., + 33,6 meter., + 46,5 meter., berbatasan dengantanah hak milik HJ. Maimunah, Husni Effendi, Umil Masrini, Dr. HusnyEdy Taufik, Rita Lena, Sobri Hidayat, M. Ridla Nashi, Rina Fauziah,Mustika Sri Rezeki, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak MilikNomor 1772/Lebak Bandung, tanah hak milik bapak MOHAMADSALEH bin HADJI MOHAMAD (Alm) dengan ahli warisNya : Hu.Maimunah, Husni Effendi, Umil Masrini, Dr. Husny Edy Taufik, RitaLena, Sobri Hidayat, M.
81 — 30
dan Informasi padaKPPratama Kab.Subang.Tugas saya, yaitu mengkoordinir pengumpulan data, pengelolaan data daninformasi, perekaman data, penyajian informasi dan dukungan teknis.Saya tidak menerima upah pungut PBB, yang saya terima hanya gaji saja.Saya tidak pernah tahu masalah itu, saya bekerja hanya sesuai dengan Tupoksisaya Saja.Ya ada pembagian, yaitu dengan prosentase dan ada dasar hukumnya.Sedangkan pembagiannya adalah 10 % untuk pusat 90 % untuk daerah, dengan57perincian sebagai berikut : 16,2
saya waktu itu melakukan penagihan dan penyuluhan terkait denganPendapatan Asli Daerah dan PBB.PBB adalah hak Pemerintah Pusat, cuma diatur lagi untuk pembagiannya darihasil PBB tersebut antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota.Untuk pembagian sesuai dengan aturannya yaitu PP No.16 Tahun 2000 Pasal 2ayat (1), adalah sebagai berikut :e 10% untuk pemerintah pusat.e 90 % untuk pemerintah daerah.Ayat 2 menjelaskan dari 90 % yangmerupakan bagian daerah diperinci sebagaiberikut :e 16,2
Mochamad Thahir Teuku Abubakar
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur
Intervensi:
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
143 — 85
dengan batasbatas:Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan PU Daerah 26,5MSebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa 28,7MSebelah Selatan berbatasan dengan Jalan KantorLurah Gampong Jawa 16,2+3,8MSebelah Barat berbatasan dengan Kantor DinasPutusan Perkara Nomor: 25/G/2017/PTUN.BNA halaman 8 dari 64Peternakan Resort Idi 35,6 MSertifikat Hak Pakai Nomor : 32 tertanggal 15 Juni 2001 atasnama PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR yang letaknya di GampongJawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Surat
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
LE NGOC TAI
67 — 29
HIU 12 karena diduga keras melakukan tindakpidana perikanan berada di Perairan Natuna dimana posisi tersebut berada diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia;Bahwa, KM.KG. 92673 TS saat tertangkap mengibarkan bendera Vietnam,secara konstruksi berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu ;Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan,KM.KG.92673 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu,tonnage kurang lebih 85 GT, Panjang 16,2 meter, lebar 4,45 meter, dalam 2,40meter
58 — 74
Fan for Chromium Fume Exhaust SystemMotor Fan yang ditawarkan adalah berkapasitas 11 KW, 380V, 4 pole 50Hz tetapi motor fan yang diinstal berkapasitas lebih kecil yaitu 7,5 KW,380 V, 16,2 A, 1450 RPM..
29 — 8
Sebelah Barat : 14,1 m, dengan Gang Pendidikan 3;Objek posita poin 6.12, berupa sebuah bangunanrumah permanen yang berdiri di atas sebidang tanahseluas 329 m2, terletak di Jalan Pendidikan No. 6 RT16 RW 01 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan MartapuraKota Kabupaten Banjar, dengan ukuran danbatasbatas" Sebelah Utara : 14 m, dengan Jalan Pendidikan;" Sebelah Selatan =: 16,2 m, dengan rumah H. Basri; Sebelah Timur : 19,6 m, dengan Gang Pendidikan 4; Sebelah Barat : 21,3 m, dengan rumah UH.
100 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tape B 16,2 660.450 Sutoyo S RT.23325. KIKI YAYUNI P 50 956 G. Tape B 6,8 660.450 Komp. DPR RT.84326. SRINARSIH P 50 957 G. Tape B 11,5 660.450 Binuang RT.2327. MARIA MAGDALENA S P 50 964 G. Tape B 3,7 660.450 Komp. DPR RT.84328. HARTINI P 50 977 G. Tape B 3,7 660.450 Tamban Km.2329. MASDIANA P 50 990 G. Tape B 3,7 660.450 Pelambuan RT.23330. HELDA RIANI P 50 993 G. Tape B 3,7 660.450 Mantuil RT.5331. DARIYANTO L 571 G. Tape B 2,6 660.450 Pengaron RT.37332. MARLIANI P 501163 G.
SUGENG MISBAHUL M L 416 Rotary B 16,2 660.450 Komp. GMR MtlRT.20431. SARIDJAN L 475 Rotary B 10,1 660.450 Tamban RT.6432. SAUDAH P 501132 Rotary B 3,4 660.450 Pelambuan RT.17433. YULIANA P 501179 Rotary B 2,6 660.450 Pelambuan RT.16434. SITL MUTMAINAH P 501190 Rotary B 2,6 660.450 Tamban RT.1435. SITL MISBAH P 501201 Rotary B 2,6 660.450 Pelambuan RT.55436. LEGIYEM P 501229 Rotary B 11,3 660.450 Kelayan A. RT.9437. RUSMINI P 501257 Rotary B 11,3 660.450 Mantuil RT.15438.
Terbanding/Terdakwa I : ANDIANTO SETIABUDI
Terbanding/Terdakwa II : JULIA SRI REDJEKI
Terbanding/Terdakwa III : YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN
467 — 429
1,6% 1/1,7% 11 1,8% /Bin Bin Bin Bin Bin100 juta 1,4 juta 1,5juta 1,6juta 1,7juta 1,8 juta200 juta 2,8 juta 3,0juta 3,2juta 3,4juta 3,6 juta300 juta 4,2juta 45juta 4,8juta 5,1juta 5,4 juta400 juta 5,6juta 6,0juta 6,4juta 6,8juta 7,2 juta500 juta 7,0 juta 7,5juta 8,Ojuta 8,5juta 9,0juta600 juta 8,4 juta 9,0juta 9,6juta 10,2 juta 10,8 juta700 juta 9,8 juta 10,5 juta 11,2 juta 11,9 juta 11,6 juta800 juta 11,2 juta 12,0 juta 12,8 juta 13,6 juta 14,4 juta900 juta 12,6 juta 13,5 juta 14,4 juta 15,3 juta 16,2
1,6% /1,7% //1,8% /Bin Bin Bin Bin Bin100 juta 1,4juta 1,5juta 1,6juta 1,7 juta 1,8 juta200 juta 2,8juta 3,0juta 3,2 juta 3,4juta 3,6 juta300 juta 4,2juta 4,5juta 4,8 juta 5,1 juta 5,4 juta400 juta 5,6juta 6,Ojuta 6,4 juta 6,8juta 7,2 juta500 juta 7,Ojuta 7,5juta 8,0juta 8,5juta 9,0juta600 juta 8,4juta 9,0juta 9,6juta 10,2 juta 10,8 juta700 juta 9,8juta 10,5 juta 11,2 juta 11,9 juta 11,6 juta800 juta 11,2 juta 12,0 juta 12,8 juta 13,6 juta 14,4 juta900 juta 12,6 juta 13,5 juta 14,4 juta 15,3 juta 16,2
1,6% //1,7% //1,8% /Bin Bin Bin Bin Bin100 juta 1,4juta 1,5juta 1,6juta 1,7 juta 1,8 juta200 juta 2,8juta 3,0juta 3,2 juta 3,4juta 3,6 juta300 juta 4,2juta 4,5juta 4,8 juta 5,1juta 5,4 juta400 juta 5,6juta 6,Ojuta 6,4 juta 6,8juta 7,2 juta500 juta 7,Ojuta 7,5juta 8,0 juta 8,5juta 9,0juta600 juta 8,4juta 9,Ojuta 9,6juta 10,2 juta 10,8 juta700 juta 9,8juta 10,5 juta 11,2 juta 11,9 juta 11,6 juta800 juta 11,2 juta 12,0 juta 12,8 juta 13,6 juta 14,4 juta900 juta 12,6 juta 13,5 juta 14,4 juta 15,3 juta 16,2
1,6% //1,7% //1,8% /Bin Bin Bin Bin Bin100 juta 1,4juta 1,5juta 1,6juta 1,7 juta 1,8 juta200 juta 2,8juta 3,0juta 3,2 juta 3,4juta 3,6 juta300 juta 4,2juta 4,5juta 4,8juta 5,1juta 5,4 juta400 juta 5,6juta 6,Ojuta 6,4 juta 6,8juta 7,2 juta500 juta 7,Ojuta 7,5juta 8,0juta 8,5juta 9,0juta600 juta 8,4juta 9,Ojuta 9,6juta 10,2 juta 10,8 juta700 juta 9,8juta 10,5 juta 11,2 juta 11,9 juta 11,6 juta800 juta 11,2 juta 12,0 juta 12,8 juta 13,6 juta 14,4 juta900 juta 12,6 juta 13,5 juta 14,4 juta 15,3 juta 16,2
58 — 23
Tugas Ahli adalah memberikanbimbingan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kanwil DJPJawa Tengah Il dalam pelaksanaan pendataan dan penilaian untukkepentingan pajak;Bahwa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubahdengan UU Nomor 12 Tahun 1994, PBB merupakan pajak pusat yangdikelola Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.Penerimaan PBB dibagikan kepada Pemerintah Dati Il sebesar 64,8%,Pemerintah Dati sebesar 16,2%, Pemerintah Pusat sebesar 10%, dan 8%untuk
722 — 160
45 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2013/PN.Mbo.46Bahwa saksi tidak pernah melihat orang pemerintah atau dinasterkait di lahan yang dikerjakan karena saksi jarang ketempattersebut ; Bahwa saksi mempercayakan kepada asisten saksi saja ;Bahwa tuduhan membakar lahan tidak benar, karena saksimelakukan /and clearing atau pembersihan dengan alat berat,sehingga lahan tersebut sudah bersih dan sangat tidak berfungsikalau dibakar ; Bahwa ketika merumpul kayu dalam areal 31,2 hektar kemudianrumpuk menjadi 16,2
41 — 17
Tugas Ahli adalah memberikanbimbingan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kanwil DJPJawa Tengah Il dalam pelaksanaan pendataan dan penilaian untukkepentingan pajak;Bahwa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubahdengan UU Nomor 12 Tahun 1994, PBB merupakan pajak pusat yangdikelola Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.Penerimaan PBB dibagikan kepada Pemerintah Dati Il sebesar 64,8%,Pemerintah Dati sebesar 16,2%, Pemerintah Pusat sebesar 10%, dan 8%untuk
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2 PK/Pid.Sus/2014dimaksud pasal 1 di bagi antara pemerintah Pusat dan daerah denganperimbangan :a. 10 % untuk Pemerintah Pusat ;b. 90%untukDaerah ;Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (2) Menyatakan Jumlah 90 % yangmerupakan Bagian daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat( 1) Hurufb diperinci sebagai berikut :a. 16,2 % untuk Daerah Povinsi ;b. 64,8 % untuk daerah Kabupaten Kota ;c. 9 % untuk Biaya Pemungutan ;Sedangkan Pasal 4 dengan jelas menyatakan bahwa hasil PenerimaanPajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI
155 — 34
Selatan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat(1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antaradaerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat(1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antaradaerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.Halaman 46 dari 359 Nomor 52/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2
Jumlah 90% (Sembilan puluh per seratus) yang merupakanbagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diperinci sebagai berikut :a. 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk DaerahPropinsi yang bersangkutan;b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) untukDaerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan;c. 9% (Sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan.Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor83/KMK.04/2000Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang berbunyiObjek
132 — 53
BUJUR LINTANG KETERANGAN1. 99A2 15903A2 275Base Camp 52,42 27,62Oo. 99A2 15903A2 27%Jembatan29,92 16,2 3. 99A2 15903A2 27%Kebun Sawit38,42 06,524. 99A2 15903A2 274Kebun Sawit 45,1 12,15. 99A 15903A2 27%Kebun Sawit55,42 14,926. 99A2 16903A2 27%Kebun Sawit00,52 17,17. 99A 16903A2 27%Kebun Sawit17,02 28,8 8. 99A 16903A2 27%Kebun Sawit22,92 30,129. 99A 16903A2 27%Kebun Sawit29,3 24,2210. 99A2 = 16903A2 27%Kebun Sawit35,8 32,811. 99A2 = 16903A2 27%Kebun Sawit35,9 38,02 12. 99A2 16403A2 =: 279Kebun Sawit38,42
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
160 — 47
dari 334 Nomor 51/Pid.SusTPK/2020/PNMdnUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat(1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antaradaerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2
Selatan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat(1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antaradaerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2
Jumlah 90% (Sembilan puluh per seratus) yang merupakan bagian Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperinci sebagai berikut : a. 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk Daerah Propinsiyang bersangkutan;b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) untuk DaerahKabupaten / Kota yang bersangkutan;Cc. 9% (Sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan.Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya PemungutanPajak
105 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Dana Bagi Hasildari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90% untukdaerah, sebagaimana pula telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Pembagian HasilPenerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, bahwa bagian daerah sebagai berikut :a. 16,2%
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UndangUndangNomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa DanaBagi Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar90% untuk daerah, sebagaimana pula telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Pembagian HasilPenerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, bahwa bagian daerah sebagai berikut :a. 16,2%
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
108 — 51
UndangUndang Nomor: 33 tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Pusat dan Daerah, Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi bahwadana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 %untuk daerah, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor: 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil PenerimaanPajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah, bahwa bagian daerah sebagai berikut:Halaman 29 dari 189 Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2016/PN Dpsa. 16,2 % untuk daerah
UndangUndang Nomor: 33 tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Pusat dan Daerah, Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi bahwadana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 %untuk daerah, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PeraturanHalaman 57 dari 189 Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2016/PN DpsPemerintah Nomor: 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil PenerimaanPajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah, bahwa bagian daerah sebagai berikut:a. 16,2 % untuk daerah
126 — 125
Besi6mm bt 28 31.000 26.500 868.000 742.00 126.000g 04 Pasir M 21 235.00 162.50 4.935.0 3.412.5 1.522.53 0 0 00 00 005 Batako Press bh 357 2.500 2.300 8.947.5 8.231.7 715.8009 00 006 Kawat Beton kg 3 21.000 15.000 63.000 45.000 18.0007 Kayu 6x12 bt 61 81.000 76.875 4.941.0 4.689.3 251.625g 00 758 Kayu 5x10 bt 81 62.000 60.000 5.022.0 4.860.0 162.000g 00 009 Kayu 5x7 bt 16 38.000 27.750 608.000 444.00 164.000g 010 Seng Gelombang Ibr 278 45.000 36.000 12.510. 10.008. 2.502.0000 000 0011 Paku Seng kg 16,2
/PN.Kpg. 5 Batako Press bh 357 2.500 2.300 8.947.5 8.231.7 715.8009 00 006 Kawat Beton kg 3 21.000 15.000 63.000 45.000 18.0007 Kayu 6x12 bt 61 81.000 76.875 4.941.0 4.689.3 251.625g 00 758 Kayu 5x10 bt 81 62.000 60.000 5.022.0 4.860.0 162.000g 00 009 Kayu 5x7 bt 16 38.000 27.750 608.000 444.00 164.000g 010 Seng Gelombang Ibr 278 45.000 36.000 12.510. 10.008. 2.502.0000 000 0011 Paku Seng kg 16,2 20.000 18.000 325.600 293.04 32.5608 012 Paku7 kg 14,5 11.000 12.000 159.500 174.00 14.5000 013 Paku
IRMA, SH
Terdakwa:
KRISTOFERUS LAGARINDA. ST. MT
188 — 63
Daya dukung tanah untuk S5 pada gedung 2 adalah : kedalaman Om 6,4 m jelek, 6,6 m 16,0 m daya dukung sedang, 16,2 m 20,0m daya dukung baik;3. Daya dukung tanah untuk S6 pada gedung 3 adalah : kedalaman 0m 0,4 m jelek, 0,6 m 15,8 m daya dukung sedang, 16,0 m 20,0m daya dukung baik;4. Daya dukung ijin pada tabel di atas untuk tiap gedung tidak bolehdilampaui, yaitu tegangan yang terjadi akibat beban kolom haruslebih kecil dari tegangan ijin berdasarkan tabel di atas;5.
IRMA, SH
Terdakwa:
Ir. BASO MUKHTAR
268 — 145
Daya dukung tanah untuk S5 pada gedung 2 adalah : kedalaman Om 6,4 m jelek, 6,6 m 16,0 m daya dukung sedang, 16,2 m 20,0m daya dukung baik;3. Daya dukung tanah untuk S6 pada gedung 3 adalah : kedalaman 0m 0,4 m jelek, 0,6 m 15,8 m daya dukung sedang, 16,0 m 20,0m daya dukung baik;4. Daya dukung jjin pada tabel di atas untuk tiap gedung tidak bolehdilampaui, yaitu tegangan yang terjadi akibat beban kolom haruslebih kecil dari tegangan ijin berdasarkan tabel di atas;5.