tanggal 2 Januari 2012.6 (enam) lembar surat Keputusan DalamNegeri Nomor ; 414.2/0021Tahun 2012tanggal 2 januari 2012 tentang PenetapanKuasa Penguna Anggaran / Penguna Barangdan pejabat Pemungut Penerimaan Negara padaKegiatan Urusan bersama (UB) ProgramNasional Pemberdayaan masyarakat mandiriPerdesaan (PNPMMPD) tahun anggaran2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasi BantuanLangsung masyarakat (BLM) Program nasionalpemberdayaan masyarakat Mandiri (PNPMMandiri) Tahun anggaran 2012 Nomor : B.222/MENKO

fisik (Sarana dan prasarana) untukbantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPMmandiri perdesaan T.A 2012 yang bersumberDari Dana pembiayaan bersama (Cost Sharing)T.A 2012 tanggal 22 Juli 2012.1 (satu) Exs Naskah Perjanjian Urusan Bersama(NPUB) antara pemerintah Pusat danpemerintah Kebupaten Bener meriah Propinsiaceh Nomor : NPUB/PNPM MandiriPerdesaan /I/2012 tanggal 10 April 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasiprogram Nasional Pemberdayan MasyarakatMandiri (PNPM Mandiri) T.A 2012 nomor :B.222/MENKO

tanggal 2 Januari 2012.6 (enam) lembar surat Keputusan DalamNegeri Nomor ; 414.2/0021Tahun 2012tanggal 2 januari 2012 tentang PenetapanKuasa Penguna Anggaran / Penguna Barangdan pejabat Pemungut Penerimaan Negarapada Kegiatan Urusan bersama (UB) ProgramNasional Pemberdayaan masyarakat mandiriPerdesaan (PNPMMPD) tahun anggaran2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan AlokasiBantuan Langsung masyarakat (BLM)Program nasional pemberdayaan masyarakatMandiri (PNPM Mandiri) Tahun anggaran2012 Nomor : B.222/MENKO

fisik (Sarana dan prasarana) untukbantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPMmandiri perdesaan T.A 2012 yang bersumberDari Dana pembiayaan bersama (Cost Sharing)T.A 2012 tanggal 22 Juli 2012.1 (satu) Exs Naskah Perjanjian UrusanBersama (NPUB) antara pemerintah Pusat danpemerintah Kebupaten Bener meriah Propinsiaceh Nomor : NPUB /PNPM MANDIRIPERDESAAN /I/2012 tanggal 10 April 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasiprogram Nasional Pemberdayan MasyarakatMandiri (PNPM Mandiri) T.A 2012 nomor :B.222/MENKO

No.Rek033501001123309 tanggal 12 Februari 2014 (buktislip setoran Bank BRI tanggal 11 Februari 2014 terlampir).406 Uang tunai sebesar Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI PIDSUS KejatiDKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat JlKramat Raya 138 Jakarta Pusat No.Rek033501001123309 tanggal 12Februari 2014 (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 11 Februari 2014terlampir).407 Surat Menteri Pertanian kepada Menko

Nomor : 67/KU.100/M/1/2012 tanggal13 Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaran mendukung surplus 10 Jt tonberas.408 Laporan singkat rapat dengar pendapat komisi IV DPR RI tanggal 14 Maret2012 antara Ditjen Perkebunan , Ditjen TP, Ditjen Peternakan dan KesehatanHewan, Ditjen Prasarana dan arana, Kepala Badan Pengembangan SDM danKepala Badan Ketahanan Pangan dengan Komisi 4 DPR RI.409 Surat Menko Perekonomian kepad Menteri Keuangan Nomor : S94/M.EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan Tambahan

Nomor : 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaran mendukung surplus 10 Jt ton beras.408 Laporan singkat rapat dengar pendapat komisi IV DPR RI tanggal 14 Maret 2012antara Ditjen Perkebunan , Ditjen TP, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,Ditjen Prasarana dan arana, Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala BadanKetahanan Pangan dengan Komisi 4 DPR RI.409 Surat Menko Perekonomian kepad Menteri Keuangan Nomor : S94/M.EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan

PusatNo.Rek033501001123309 tanggal 12 Februari 2014 (bukti slip setoran Bank BRItanggal 11 Februari 2014 terlampir).917 Uang tunai sebesar Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yangditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI PIDSUS Kejati DKI Jakarta diBank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl Kramat Raya 138Jakarta Pusat No.Rek033501001123309 tanggal 12 Februari 2014 (bukti slipsetoran Bank BRI tanggal 11 Februari 2014 terlampir).918 Surat Menteri Pertanian kepada Menko

Nomor : 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaran mendukung surplus 10 Jt ton beras.919 Laporan singkat rapat dengar pendapat komisi IV DPR RI tanggal 14 Maret 2012antara Ditjen Perkebunan , Ditjen TP, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,Ditjen Prasarana dan arana, Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala BadanKetahanan Pangan dengan Komisi 4 DPR RI.920 Surat Menko Perekonomian kepad Menteri Keuangan Nomor : S94/M.EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan

Sedangkan Gubernurmenetapkan pagu Raskin Kabupaten /kota berdasarkan pagu raskin Nasionalyang ditetapkan Menko Kesra Cq Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosialdan Perumahan Rakyat, (www.menkokesra.go.id/deputi2) .Bahwa sesuai fakta, Terdakwa selaku Kepala Desa Golo Sepang menerangkandalam persidangan, melakukan rapat dengan BPD Dusun RT untuk menetapkansemua rumah tangga di Desa Golo Sepang adalah rumah tangga sasaranpenerima manfaat raskin.

LATUCONSINA mengusulkan agar dilakukanpengurangan dari jumlah kuota sebagaimana tercantumdalam Rekomendasi dari Departeman Perindustriantersebut, namun saksi ERYATIE KUWANDY ALIAS LUSIAMARCELLA ERYATIE ALIAS LUSI keberatan apabila kuotaimpor yang diajukan akan dipotong oleh Ditjen Daglu, dansaksi THAMRIN LATUCONSINA mengatakan kepadanyabahwa Kementerian Perdagangan melalui Ditjend Daglumempunyai kewenangan untuk melakukan penyesuaianrekomendasi sesuai dengan kuota nasional yangdisampaikan oleh Menko

Pstrekomendasi sesuai dengan kuota nasional yangdisampaikan oleh Menko Perekonomian,namun saksiERYATIE KUWANDY ALIAS LUSIA MARCELLA ERYATIEALIAS LUSI tetap keberatan, kecuali semua perusahaanlainnya dipotong. Setelah mengemukakan keberatannya,saksi ERYATIE KUWANDY ALIAS LUSIA MARCELLAERYATIE ALIAS LUSI kemudian meninggalkan ruanganTerdakwa Drs PARTOGI PANGARIBUAN.

ERYATI KUWANDYalias LUSI merasa keberatan apabila kuota impor yang diajukan akandipotong, dan saksi menjelaskan kepada sdri LUSI bahwa KementerianPerdagangan melalui Ditjen Daglu mempunyai kewenangan untuk melakukanpenyesuaian rekomendasi sesuai dengan kuota nasional yang disampaikanoleh Menko Perekonomian;Bahwa saksi menentukan simulasi formula yang didapatkan oleh sar Ir.HERRY AGUS SUROTO, MM dan sdr BIMO sebagai pendekatan denganperbandingan dengan ratarata 2.5%, 5% dan 7,5%, dari ketiga formula

telahmembenarkan dan mengakui bahwa indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benarseseorang yang bernama GRADUS GALUS, S.ST yang pada pokoknya masingmasing Terdakwa tersebutmenerangkan bahwa mereka terdakwa sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Manggarai dan mereka terdakwa berdasarkan SK nomor: UM01.01/ VI/734.a/2009 tanggal 05 Juni 2009telah ditunjuk sebagai Panitia Peneliti Dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Bidang Jalan sumber danaHibah Menko

perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.Wiyono menjelaskan bahwa kata kedudukan dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untukpelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatantertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melaksanakan tugas danwewenangnya sebagai PPK Program Bidang Jalan sumber dana Hibah Menko

dalam arti ini tidak sematamata berupabenda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak,menguntungkan itu belum tentu yang diperloeh itu berupa harta kekayaan akan tetapi dapatberupa fasilitas atau keuntungankeuntungan lainnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdak wa GARDUS GALUS,SST., dalam melaksanakantugas dan wewenangnya sebagai PPK Program Bidang Jalan sumber dana Hibah Menko

No. 396 PK/Pdt/2007Bahwa kemudian pihak Penggugat ditunjuk sebagai pemenang lelang olehTergugat Pengerjaan Proyek Pembangunan Block Station Lengkapdengan Pipa Salurnya di CLU, sebagaimana Surat No. 955/D0000/95.S7tertanggal 27 Juni 1995; (Bukti P3a)Bahwa penunjukan pemenang lelang tersebut di atas, juga berdasarkanSurat Menko Ekku dan Wasbang No.

Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor : 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaranmendukung surplus 10 Jt ton beras.Halaman 85 dari 620 halaman Putusan Nomor : 76/Pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.408.

Surat Menko Perekonomian kepad Menteri Keuangan Nomor : S94/M. EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan TambahanAnggaran TA 2012 UNTUK MENDUKUNG SURPLUS 10 Jt ton berasdan bantuan penanggulangan Puso dari Kementan.410. Laporan singkat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 29 Maret2012.411.

Dalam rangka usulan anggarantambahan tahun 2012,Kementerian Pertanianmengusulkan anggaran tambahantahun 2012 kepada Menko BidangPerekonomian melalui SuratMenteri Pertanian Nomor: 25/KU.310/M/2012 tanggal 12 Januari2012 dan Surat Menteri PertanianNomor: 31/KU.310/M/2012 tanggal18 januari 2012 tentang usulantambahan anggaran TA 2012untuk menunjang surplus beras 10juta ton;2.

Selanjutnya atas dasar suratsurattersebut, diselenggarakan RapatKoordinasi di bidangperekonomian tanggal 1 Maret2012 di Menko PerekonomianMenteri Pertanian, dengan agendamembahas usulan tambahananggaran tahun 2012 untukKementerian/Lembaga di bawahMenko Perekonomian;3.

Surat Menko Perekonomian kepad Menteri Keuangan Nomor : S94/M.EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan Tambahan Anggaran TA2012 UNTUK MENDUKUNG SURPLUS 10 Jt ton beras dan bantuanpenanggulangan Puso dari Kementan.364. Laporan singkat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 29 Maret 2012.365.

dan tahapantahapan yang harus dilalui yaitu pendaftarandengan melampirkan (Ijazah legalisir, KTP, SKCK, SuratKeteranganberbadan sehat, saurat Izin atasan), mendapat nomor pesertauntuk mengikuti tahapan tes yaitu, tes IImu Pengetahuan, Accesment Centreyang terdiri dari psikotes, visi dan misi sertaWawanCala 92222222 222222222 2e Bahwa pemilihan Ketua, Wakil Ketua selama bekerja di BP Batam ini yangpertama, pada tahun 2008 menurut Pak Mustopa (Ketua BP.Batam) ada tes diJakarta di bawah koordinasi Menko

Daya Makara UIadalah Ketua Dewan Kawasan;Bahwa belum ada struktur dan tata kerja yang harus dibuat SuratKeputusannya oleh Ketua Dewan Kawasan sebelum melakukantugasnya; Bahwa tidak ada rapat Dewan Kawasan untuk membentuk Tim UKK;Bahwa TUKK hanya dibentuk oleh Ketua Dewan Kawasan, saksi hanyamembantu secara administrasi, mempersiapkan suratmenyuratnya; Bahwa tidak ada anggota Dewan Kawasan yang menelepon kepadaSekretariat Dewan Kawasan yang menanyakan masalah Tim UKK;Bahwa Menko Ekuin Sebagai pembina

menyangkut privasi seseorangsehingga dalam persidangan ini hanya diperlihatkan kepada Majelis Hakim;Selanjutnya ELEN SETIADI, SH, MSE sebagai ahliAhli Menyatakan : e Bahwa jabatan ahli sekarang Kepala Biro hukumdi Kementerian Koordinatore Bahwa tugas dan fungsi ahli sebagai Kepala BiroHukum kemenko yaitu Menyusun peraturan,mengatur tata kerja dan mengatur persidangan baikdidalam instansi maupun dipersidangan pengadilanuntuk mewakiliMenteri; Bahwa menjadi ahli baru sekarang ini biasanyahanya mewakili menko

Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor : 67/KU.100/M/1/2012tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaran mendukungsurplus 10 juta ton beras.408. Laporan singkat rapat dengar pendapat komisi IV DPR RI tanggal 14Maret 2012 antara Ditjen Perkebunan, Ditjen TP, Ditjen Peternakandan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana, Kepala BadanPengembangan SDM dan Kepala Badan Ketahanan Pangan denganKomisi IV DPR RI.409. Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan Nomor : S94/M.

Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasianggaran mendukung surplus 10 juta ton beras.408. Laporan singkat rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI tanggal14 Maret 2012 antara Ditjen Perkebunan, Ditjen TP, DitjenPeternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana,Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala BadanKetahanan Pangan dengan Komisi IV DPR RI.409. Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan Nomor : S94/M.

Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasianggaran mendukung surplus 10 juta ton beras.408. Laporan singkat rapat dengar pendapat komisi IV DPR RI tanggal14 Maret 2012 antara Ditjen Perkebunan, Ditjen TP, DitjenPeternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana,Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala BadanKetahanan Pangan dengan Komisi IV DPR RI.409. Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan Nomor : S94/M.

Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor:67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasianggaran mendukung surplus 10 Jt ton beras;137. Laporan singkat rapat dengar pendapat komisi IV DPR RI tanggal14 Maret 2012 antara Ditjen Perkebunan, Ditjen TP, DitjenHal. 342 dari 348 hal. Put. Nomor 441 K/PID.SUS/2016Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana,Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala Badan KetahananPangan dengan Komisi 4 DPR RI;138.

Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan Nomor: S94/M. EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal UsulanTambahan Anggaran TA 2012 UNTUK MENDUKUNG SURPLUS10 Jt ton beras dan bantuan penanggulangan Puso dari Kementan;139. Laporan singkat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 29 Maret2012;140.

Tjk.adalah bertentangan dengan Pedoman Umum (PEDUM) Bansos BerasRastra Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menko PMK (Pembinaan Manusiadan Kebudayaan ).Atas Pendapat AHLI tersebut , Terdakwa tidak berpendapat.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menjadi Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit KabupatenWay Kanan sudah 2 (dua) kali , yaitu pada periode Tahun 1995 Tahun 2006dan pada periode Tahun 2017 Tahun 2023 , berdasarkan

JOYO GIMUN yangtidak menyalurkan sebagian atau 159 KPM (Keluarga Penerima Manfaat )bantuan Sosial beras Rastra Tahun 2018 dari 543 KPM adalah bertentangandengan Pedoman Umum (PEDUM) Bansos Beras Rastra Tahun 2018 yangditerbitkan oleh Menko PMK (Pembinaan Manusia dan Kebudayaan ).Atas uraianuraian tersebut diatas , maka unsur keempat Yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , telah terpenuhi .Ad. 5 Unsur Kelima Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan

Kabupaten Timor Tengah Utara ProvinsiNusa Tenggara Timur dan berdasarkan Memorandum of Understanding(MoU) yang ditandatangani antara Menko Kesra RI dan Bupati TimorTengah Utara Nomor : 244/KEP/SESMENKO/KESRA/VI/2008 dan Nomor :466/106.4/VV2008 tanggal 20 Juni 2008, dengan lampiran PerjanjianKerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyatdan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor : 244/ KEP/SESMENKO/3 dari 82 hal. Put.

sebanyak 333(tiga ratus tiga puluh unit), dengan perincian harga untuk 1 (Satu) unit rumahsebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;Bahwa sebagaimana Petunjuk Operasional Kegiatan Penanganan PascaBencana Tahun 2008 (Tahap l) Kabupaten Timor Tengah Utara ProvinsiNusa Tenggara Timur dan berdasarkan Memorandum of Understanding(MoU) yang ditandatangani antara Menko Kesra RI dan Bupati Timor TengahUtara Nomor : 244/KEP/SESMENKO/KESRA/VV2008 dan Nomor : 466/106.4/VV2008 Tanggal 20 Juni 2008, dengan

AS, tanggal 29Februari 2012, dengan subject: FW: Jadwal SementaraAcara Kunjungan Menko Kesra dan Rombongan ke PT. HIP.2) Email dari Pembina Plasma kepada Yani Anshori, tanggal 29Februari 2012, dengan Subject: Jadwal Sementara AcaraKunjungan Menko Kesra dan Rombongan ke PT. HIP. Yangdilampiri dengan:1 (satu) lembar Jadwal Sementara Acara Kunjungan MenkoKesra dan Rombongan ke PT.

AS, tanggal 29Februari 2012, dengan subject: FW: Jadwal Sementara AcaraKunjungan Menko Kesra dan Rombongan ke PT. HIP. 2) Email dari Pembina Plasma kepada Yani Anshori, tanggal 29Februari 2012, dengan Subject: Jadwal Sementara AcaraKunjungan Menko Kesra dan Rombongan ke PT. HIP. Yangdilampiri dengan: 1 (satu) lembar Jadwal Sementara Acara Kunjungan MenkoKesra dan Rombongan ke PT.

AS, tanggal 29Februari 2012, dengan subject: FW: Jadwal SementaraAcara Kunjungan Menko Kesra dan Rombongan ke PT. HIP. 2) Email dari Pembina Plasma kepada Yani Anshori, tanggal 29Februari 2012, dengan Subject: Jadwal Sementara AcaraKunjungan Menko Kesra dan Rombongan ke PT. HIP. Yangdilampiri dengan: 1 (satu) lembar Jadwal Sementara Acara Kunjungan MenkoKesra dan Rombongan ke PT.

./1983 dan peraturan StatusPegawai Bank Mandiri Surat Edaran No: HRT.HRS/004/2001 tanggal 16 Mei 2001tidak berlaku ;d PT.Bank Mandiri (persero) berada dibawah naungan Departemen Keuangan/Menko Ekuin bukan berada dibawah naungan Menteri Kehakiman dane Dengan menjadi PT.Bank Mandiri Tbk (persero Tbk) bukan berarti menjadi milikswasta, terbukti masih ditulis persero yang berarti Badan Usaha Milik Negara identikdengan Perum.

dari Tergugat , maka Para Penggugatpada akhirnya sekitar Agustus 1991 berinisiatif persurat (ketika itu melaluiBapak Soedomo/Menkopolkam) hal ini karena Bapak Laksamana Soedomoadalah KASAL tahun 1973 yang bertanggung jawab langsung tentangpelaksanaan penjualan rumah sederhana di Desa Sawotratap, KecamatanGedangan Sidoarjo, menanyakan dan minta penyelesaian mengenai suratbukti hak kepemilikan tanah berikut bangunan rumah kepada Tergugat ,dan pada tanggal 9 Agustus 1991 melalui Surat Nomor B/1581/Menko

Sinivasan kepada KetuaKKSK dan Menko Perekonomian R.I., bapak DorodjatunKuntjoro Jakti tertanggal 2 Desember 2003;Bukti adinformandum9: Surat M. Sinivasan kepada MenteriKeuangan RI., bapak Agus W. Martowardojo Nomor 018/MS/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011;Bukti adinformandum10: Surat kuasa hukum M. Sinivasanyaitu Heri Suryadi & Parners kepada PT PerusahaanPengelola Aset (Persero) Nomor 22/HS&P/SKIns/IV/12tertanggal 11 April 2012;Bukti adinformandum11: Surat kuasa hukum M.

Perdebatan sengit.Sebelum tuntas, pada jam 18.00 Menko Dorodjatun menghentikan rapat,mengajak Meneg BUMN Laksamana Sukardi melapor kepada PresidenMegawati bahwa penandatanganan penjualan keesokan harinya dapatdilakukan. Dalam rapat tersebut hanya Kwik Kian Gie yang menentangsangat keras.

Setahu saksi pernah adaundangan dari Menko Maritim namun tidak ada hasilnya;Bahwa ketika ada undangan dari Menko Maritim, setahu saksi dari pihakketurunan Op. Ondol Butarbutar ada datang yaitu Penggugat dan Silalahijuga;Bahwa setahu saksi tidak ada hasil dari pertemuan dengan Menko Maritimtersebut;.

Ondol Butarbutar yangmemperoleh santunan atas ganti rugi tanaman yang lahanya kena dampakpengelolaan BPODT;Bahwa saksi tidak pernah ada aktifitas di tanah perkara;Bahwa BPODT ada di tanah perkara sekitar 3 (tiga) tahun;Bahwa saksi mengetahui Menko Maritim;Bahwa saksi tidak tahu apakah Menko Maritim ada melakukan pembangunandi tanah perkara;Bahwa saksi mengetahui tanah perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluhhektar) dari cerita para Penggugat;Bahwa dasar Para Penggugat mengklaim tanah perkara 120

dalam kawasanhutan, adanya nilai inflasi dan kenaikan dampak kerusakanlingkungan, nilai intrinsik sumber daya hutan yang hilang akibat daripenggunaan kawasan hutan sebesar + Rp. 85 Juta/Ha/Tahun.Berdasarkan konsultasi publik yang diselenggarakan pada tanggal 2Oktober 2012 (termasuk diikuti oleh Para Pemohon dalampermohonan ini) maka disepakati untuk menaikkan tarif PNBPsebesar + 33% untuk seluruh kategori Li, L2, dan L3.Pembahasan tanggal pada tanggal 30 Oktober 2012 yang dipimpinoleh Sekretaris Menko

Putusan Nomor 60 P/HUM/2018Pembangunan Manusia dan Kebudyaan; Deputi BidangKoordinasi Peningkatan Kesehatan; Staf Ahli Kemenko PMK;Staf knusus Menko PMK (vide bukti T7) sehingga dipandangperlu Termohon sebagai lembaga yang melaksanakan programJaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya disebut JKN) perlumengambil kebijakan guna pengendalian mutu danpengendalian biaya terhadap terjadinya defisit cash flowsekaligus mencegah terjadinya penyalagunaan/ kecurangandalam penyalahgunaan kesehatan sebagaimana

Kesehatan pada tahun2017, telah dilakukan pembahasan antar tingkat Kementerianantara lain Menteri Keuangan; Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Direktur UtamaBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,Kementerian Kesehatan; Kementerian Dalam Negeri; DeputiBidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan danPerlindungan Sosial; Kementerian Koordinator BidangPembangunan Manusia dan Kebudayaan; Deputi BidangKoordinasi Peningkatan Kesehatan; Staf Ahli Kemenko PMK;Staf khusus Menko

(Risalah Rapat di Menko Perekonomian setelah PP 4/2016atau Permentan 17/2016 ditetapkan Bukti T.12);3) Masingmasing Menteri teknis menyampaikan data terkaitdengan harga daging oleh Menteri Perdagangan(Pergerakan Harga Daging 20162017 Bukti T.13) dan dataketersediaan daging oleh Menteri Pertanian dan BULOG.Sedangkan data inflasi yang disumbang oleh komoditidaging disampaikan oleh Menteri Keuangan;4) Berdasarkan data kondisi saat ini tersebut, MenteriKoordinator Bidang Perekonomian bersama menteri