Ditemukan 219 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : etiket etika etik etikes ertiken etihad erikeu ezikel etikad eticket etikat
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 31-01-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 23/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 14 Mei 2018 — -. MATILDA BETE, dkk vs -. CYPRIANUS RIWU MAU
33 — 14
  • tanahsengketa pada tahun 2014, pada saat Malaka di lebur menjadiKabupaten.10.Bahwa sehingga di Desa Kamanasa sesuai Data Rumahrumah suku diDesa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka tidakada Rumah Suku NAKREU FOHO hanya ada Rumah Suku NAKREU.11.Demikian juga Wilibrodus Molo mau juga baru datang dan tinggal diSukabihanawa melalui Rumah Suku Makokon.12.Bahwa oleh karena kepemilikan dua bidang tanah sengketaberdasarkan Sertifikat yang merupakan data autentik, maka parapembeli mempunyai etiked
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3106 K/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI lawan PT. PIPIT MUTIARA JAYA
77 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nunukan Jaya Lestari di Kabupaten Nunukan (AktaNomor 39 tanggal 29082006), Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugatdalam Konvensi telah membuktikan etiked baiknya dengan merealisasikanpembayaran fee kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalamKonvensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan perinciansebagai berikut:a. Tanggal 28 Agustus 2006 dibayarkan fee sebesar Rp100.000.000,00;b. Tanggal 30 Agustus 2006 dibayarkan fee sebesar Rp400.000.000,00;c.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Putus : 12-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1220/ Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Ut.
Tanggal 12 Januari 2015 — CHUANDRY
167 — 97
  • Maka tindakan tersebut melanggar UU No 8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen pasal sebagi berikut:Pasal 8 ayat 1 butir (a), (b) dan (c) yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksidan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (a) tidak memenuhi atautidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangundangan (b) tidak sesuai dengan sebagaimana yang dinyatakan dalam labelatau etiked barang tersebut (c) tidak sesuai dengan kondisi barang.Pasal 8 ayat 2 Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Putus : 16-02-2017 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN Oelamasi Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Olm
Tanggal 16 Februari 2017 — - AREND MARKUS MICHAEL NALLE, Cs. vs - BENYAMIN FRANGKLIN NALLE, Cs.
108 — 27
  • lebih besar yang dialami oleh parapenggugat maka para penggugat memohon kepada Pengadilan NegeriOelamasi agar selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung,menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan kepada para tergugatuntuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas pembangunan di atasobjek sengketa tersebut sampai dengan proses pemeriksaan perkara inimemiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkaraini para tergugat dengan etiked
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 2388 K/Pdt/2012
Tanggal 27 Agustus 2013 —
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arjasari Kec Banjaran Kab Bandung;Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawanhukum;Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untukmembayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi, baik kerugianimmaterial dan material secara tunai, seketika dan sekaligus antara lain; Kerugian Immaterial yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi akibat turunnyareputasi Penggugat Rekonvensi karena gugatan konvensi yang tidak berdasarhukum terutama didasarkan pada etiked
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Agustus 2013 — AHLI WARIS ALM. R. AQIS ADIPURA, dkk vs 1. KOMAR HIDAYAT bin R. HAYAT, dkk
95 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arjasari Kec Banjaran Kab Bandung;Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawanhukum;Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untukmembayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi, baik kerugianimmaterial dan material secara tunai, seketika dan sekaligus antara lain; Kerugian Immaterial yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi akibat turunnyareputasi Penggugat Rekonvensi karena gugatan konvensi yang tidak berdasarhukum terutama didasarkan pada etiked
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 11-09-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 182/PDT/2014/PT-MDN
PT-BUKIT KUBU X MARHAT BR. PURBA
39 — 139
  • SH Notaris P.P.A.T.Bahwa Tergugat XII yang membeli tanah persil tersebut dengan etiked yangbaik untuk membangun sebagai rumah tempat tinggal, maka pembeli yangberetiked yang baik harus mendapat perlindungan hukum ( KeputusanMahkamah Agung R.I No.1230K/Sip/1980)Bahwa Transaksi jual beli tanah persil tersebut yang dilakukan oleh TergugatXII dengan Abdul Karim Sembiring selaku penjual, dimana jual beli ituHalaman 39 dari 73 Hal.Put.No. 182/Pdt/2014/PTMdndilakukan dihadapan Notaris P.P.AT, melahirkan
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 04-10-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 15-08-2014
Putusan PN AMBON Nomor 139/Pdt.G/2013/PN.AB.
Tanggal 15 April 2014 — RUDY MAHULETTE, S.Sos.MH, memilih bertempat tinggal pada alamat Kuasanya MUNIR KAIROTY, SH, SEMUEL WAILERUNY, SH, M.Si, MUHAMAT NUR NUKUHEHE, SH, dan JOHAN PIETER PATTIHAWEAN, SH, semuanya pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum , beralamat di Lantai 1 Gedung Asari Kompleks Masjid Raya Al fatah Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 353 /2013 tertanggal 04 Oktober 2013 ; --------------------------------------------- Sebagai PENGGUGAT ;------------------------------------------------------ M E L A W A N : 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Provinsi Maluku cq. Walikota Ambon, beralamat di Jalan Sultan Hairun Nomor: 1 Kota Ambon, yang memberikan Kuasa kepada : 1.E.SILOOY, SH,MH, 2. T.H.RAHARENG, SH, 3.M.LUHULIMA, SH, 4.L.M MANUPUTTY , SH, Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl.Sultan Hairun Nomor : 1 Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/4771/SETKOT, tanggal 1 Nopember 2013 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 390 /2013 tanggal 12 Nopember 2013 ; -------------------------------- Sebagai Tergugat I ;------------------------------------------------------------------------------- 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Provinsi Maluku beralamat di Jalan Pattimura Nomor : 1 Kota Ambon, yang diwakili oleh Kuasanya : 1.HENRY MORTON FAR-FAR , SH, 2. FRANKY SAPARDI, SH, 3. NURHAYATI HATALA, SH, 4.MAGDALENA. A.A.TRONA, SH, 5. JERROLD .I.D.LEASA, SH, 6. ELY MARTHEN LUTHER.A.S.FAR-FAR, SH , 7.DAVID WATUTAMATA, SH , 8.ARON FRIDOLIN PALIJAMA, SH, Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku , beralamat pada Jalan raya Pattimura Nomor.1 Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180-25 Tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2013 ;-------------------------------------------------- Sebagai Tergugat II ;------------------------------------------------------------------------------ 3. Richard Louhenapessy, SH, beralamat di Rumah Dinas Walikota Ambon, Jalan Ina Tuni - Karang Panjang Kota Ambon atau di Jalan Sirimau - Kayu Putih Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. FIREL E.SAHETAPY, SH,MH. 2.SEGGY HAULUSSY, SH, 3. ENDANG ASRI PUSPARANI, SH, Kesemuanya Advocat/Penasihat Hukum , beralamat pada Kantor Advocat dan Konsultan Hukum FIREL E.SAHETAPY, SH,MH. Dan Rekan, di Jalan Dana Kopra No.1/29 Ambon-Maluku , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK-Pdt/X/FES/2013 , tanggal 18 Oktober 2013 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 364/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Sebagai Tergugat III ;----------------------------------------------------------------------------- Secara bersama-sama disebut Para Tergugat ;--------------------------------------------
65 — 27
  • Oemar Thahir tidak pernah membangun StasionPengisian Bahan Bakar Umum (SPBBU) dan melakukan usaha apapun terkaitdengan pendirian SPBBU, akan tetapi dengan etiked buruk telah bertindaksecara diamdiam tanpa seizin Penggugat Rekonvensi menghubungi PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan transaksi jual beli. Bahwapada tanggal 07 November 2011 terjadilah transaksi jual beli atas tanahsebagaimana disebutkan dalil butir 1 di atas, antara Ir.
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-04-2020 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 29 April 2020 — Ny. Sermida Sinambela, Dkk Lawan Ahliwaris dari mendiang Nai Pinondang boru Raja Guk-Guk istri dari alm.Samin Rumahorbo alias Amani Pinondang Rumahorbo, dKK
143 — 67
  • Bahwa tergugat Il telah melakukan Etiked baik terhadap objek tanahtersebut dan telah melalui Proses sesuai prosedur dan telah di Saksikanoleh para pemilik tanah pada batas batas tanah dalam objek tanahyang di persengketakan dan juga Kepala Desa;6.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 09-02-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Arm
Tanggal 4 Nopember 2015 — - Penggugat 1. FREDERICK JOHANIS WAWORUNTU 2. JEFFRY DANIEL WAWORUNTU 3. MAGDALENA ROSALI WAWORUNTU 4. ROBERT CHARLES WAWORUNTU 5. DANIEL WAWORUNTU 6. MITCHUM WAWORUNTU 7. MERCIA PRANASETIATY LOUPATTY 8. YOGI PARYANA SUTEDJO 9. YONAS PAMUJATAMA SUTEDJO 10. HETTY DJAFAR 11. ARTHUR MANUPUTTY 12. TRULLY ELISABETH SEMBEL - Tergugat 1. JOPIE HENDRIKUS LUMINTANG 2. LAURA KANSIL RUMAMBI 3. HARRY FRANGKY SEMBEL 4. Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan RI, cq Kepala kantor Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara, cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Manado 5. FERRY VIDDONIUS TATUIL, SH. MKn
169 — 255
  • Kalalo sekarang dengan David Watulingas, Timur denganRoringpandey, Keluarga Kapoyos Lumowa, Keluarga Lelemboto Lengkong,selatan dengan Jalan Raya Jurusan Airmadidi Bitung (Worang By Pass),W.Basare, Keluarga Ticoalu Awuy, Eileen Kandow dan Barat dengan NeeltjeWaworuntu. adalah bukan milik Para Penggugat karena tanah kebun sengketatersebut sudah menjadi milik Tergugat Jopie Hendrikus Lumintang yang dibelidengan etiked baik dari Tergugat Laura Kansil Rumambi berdasarkan Akta JualBeli Nomor: 88/2012
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 27-11-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 10-04-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 159/PDT/2017/PT.KPG
Tanggal 22 Maret 2018 — -. Drs. DAVID HENTJIE JUSTINUS WELKIS vs -. AREND MARKUS MICHAEL NALLE, dkk
75 — 21
  • lebih besar yang dialami oleh parapenggugat maka para penggugat memohon kepada Pengadilan NegeriOelamasi agar selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung,menjatuhnkan putusan provisi yang memerintahkan kepada para tergugatuntuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas pembangunan di atasobjek sengketa tersebut sampai dengan proses pemeriksaan perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkara inipara tergugat dengan etiked
Pengadilan PN SIDIKALANG Perdata
Putus : 05-01-2015 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Sdk
Tanggal 5 Januari 2015 — MARSINTA SINAMO
65 — 23
  • Kerugian Materil :Ganti rugi atas biaya biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkara ini, dariawal dan hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap diperhitungkan sebesarRp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) ;Bahwa para Penggugat d.r sangat meragukan etiked buruk Tergugat d.r, makadengan hormat memohon kehadapan Pengadilan Negeri Sidikalang agar terlebihdahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas hartaharta bendabergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat d.r, guna menjaga gugatan
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 15-01-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
JOHAN
Tergugat:
1.PIMPINAN KOPERASI SIMPAN PINJAM ARTHA MAGETAN KENCANA
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN
4.NOTARIS & PPAT DJOKO WAHONO, SH
92 — 13
  • mengalami kemacetankeuangan (finansial) yang disebabkan macetnya pembayaran piutang(tagihan) yang diberikan kepada Pembeli (buyer) ataupun rekan bisnisdari pihak Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannyakepada Tergugat I, yang dengan kesadaran dan niat baik untukmemberikan kesempatan guna mengupayakan penyelesaiankewajibannya dengan menagih piutang (tagihan) usahanya maupunupaya yang lain untuk dibayarkan kepada Tergugat mengalamipenurunan dalam bisnisnya namun masih tetap mempunyai etiked
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 13-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 5 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : SAMUEL JULIUS PIAN
Pembanding/Tergugat II : ROSALINDA PIAN PATOLA BALLO
Pembanding/Tergugat III : RAYNOLD PAULUS THIMOTIUS PIAN
Pembanding/Tergugat IV : TOURIST HANDIYANI atau TOURIST HANDIJANI
Pembanding/Tergugat V : MIEKE OLIVIANA MOEDA PIAN
Pembanding/Tergugat VI : YULIAN JUSUF PIAN
Pembanding/Tergugat VII : DEWI ANGRAENI ARIFIN
Pembanding/Tergugat VIII : MICHAEL PIAN
Terbanding/Penggugat I : YULIANA A. PIAN
Terbanding/Penggugat II : AFLIANA LOUK FANGGI PIAN
Terbanding/Penggugat III : HANNA SALLANG PIAN
Terbanding/Penggugat IV : MARSELINA DIMU PIAN
Terbanding/Penggugat V : dr. ALETHA D. PIAN
Terbanding/Penggugat VI : MILFRID PIAN
Terbanding/Penggugat VII : JUNEIDY HENDRIK PIAN
Terbanding/Penggugat VIII : YULITA M. LAPUISALY LANING
Terbanding/Penggugat IX : MERYANTI NELCI LANING, S.Farm.Apt
Terbanding/Turut Tergugat : JACOBA PIAN LEDO
Turut Terbanding/Tergugat IX : SANDI ATAPUKAN
Turut Terbanding/Tergugat X : Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
133 — 53
  • Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkaraini para tergugat dengan etiked buruk mengalihkan tanah sengketakepada pihak lain, karena itu para penggugat mohon agar KetuaPengadilan Negeri Kupang dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkanHalaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT KPGmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan jurusitauntuk meletakan sita jaminan atas kedua bidang tanah sengketa;14.
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 11-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 146/Pdt.G/2013/PN.KPG
Tanggal 11 September 2014 — DAUD EOH NDOLU LAWAN 1. JUBLINA A. PAH-MOOY 2. ROBBY CHR MOOY 3. JERMY MOOY 4. Dr. D. Z. MOOY 5. Drh. RONNY STEFANUS MOOY 6. Dra. LIDYA MARLIN KATIPANA MOOY 7. Ir. PAUL LAMBERTUS MOOY 8. SOFIA ADELINA VERA RAFAEL MOOY 9. ANITA Chr. AMNIFU MOOY 10. DONALD E. MOOY, SE 11. ANANDA RENE KANA MOOY, SE., MSi 11. ANANDA RENE KANA MOOY, SE., MSi 13. RIDWAN SUGIARTO 14. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG
40 — 26
  • 12 September 2013 dengan Objek Gugatan sebidang tanah HakMilik Nomor : 831/1983, seluas 5.140 M2 adalah tidak tepat sama sekali olehkarena Sertifikat Hak atas tanah tersebut telah berjalan kurang lebih 31tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan oleh karena itu berdasarkanPasal 32 ayat 2 PP nomor : 34 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,menyebutkan Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatsecara sah atas nama Orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan cara etiked
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 273/PDT/2016/PT.MKS
Tanggal 4 Januari 2017 — 1. YALA Bin H. PANDANG 2. H. SYAMSUDDIN Bin H. PANDANG 3. ASMAH Binti H. PANDANG 4. Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG 5. HASNI Binti H. PANDANG LAWAN 1. Drs. H. ABD AZIS, M.Si 2. Dra. Hj. MUSDALIFAH 3. Hj. MURSANAH
51 — 42
  • sertipikat merupakan surattanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisikatau data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridistersebut sesuai dengan data yang ada alam surat ukur dan buku tanah tersebut yangkemudian sebagaimana dalam Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yangmenegaskan bahwa Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatsecara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebutdengan etiked
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Waris
Register : 28-12-2012 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.KBJ
Tanggal 11 Maret 2014 — - MERHAT BR PURBA,DK VS N.V.Bataafsche Petroleum Maatschappij
78 — 115
  • SH Notaris P.P.A.T.e Bahwa Tergugat XII yang membeli tanah persil tersebut dengan etiked yang baikuntuk membangun sebagai rumah tempat tinggal, maka pembeli yang beretikedyang baik harus mendapat perlindungan hukum ( Keputusan Mahkamah AgungR.I No.1230K/Sip/1980)e Bahwa Transaksi jual beli tanah persil tersebut yang dilakukan oleh Tergugat XIIdengan Abdul Karim Sembiring selaku penjual, dimana jual beli itu dilakukandihadapan Notaris P.P.AT, melahirkan kewajaran untuk memberikanperlindungan hukum
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penggelapan
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 53_Pid_B_2017_PNBkt_Lepas_13072017_Penggelapan
Tanggal 13 Juli 2017 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Elfita Achtar
661 — 464
  • persis;Bahwa PT Rahman Tamin telah vakum selama 32 tahun dan yangmengusulkan untuk likuidasi adalah Mustafa Gani Tamin dan merekamengusulan Likuidator dan waktu itu saksi tidak setuju dan saksimengusulan Mahyunis dan dapatlah likuidator 3 orang dan setelah itusaksi pasif;Bahwa jual beli tanah itu tidak terjadi karena masalah dicek di BPN adablokir karena ada cagar budaya dan uang muka dan pembayaran telahterjadi dengan Likuidator Mahyunis dan pembayaran lagi pada bulanberikutnya dan Edi Yosfi ada etiked
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-01-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 12 Januari 2016 — YAYASAN ALIRENA VS OEI EMI NIRMALA, DK
73 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat danPenggugat II menerimanya bukti, P19;Menimbang, bahwa konsekwensi hukum dari surat anjuran, pihakyang tidak menerima surat anjuran tersebut harus mengajukangugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan tenggang waktutertentu sebagaimana menurut Undangundang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial akibattidak dilakukannya gugatan oleh Tergugat ke Pengadilan HubunganIndustrial Penggugat dan Penggugat II tentu sangat dirugikan danTergugat juga tidak mempunyai etiked