Ditemukan 209 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ibadah isabat isbaat itabat iabat iradat ibadan ibadata ibarat iladat
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mtw
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
1.ALONG LUMIN BIN LUMIN W. NYAGI
2.SINAR L BIN LUMIN W. NYAGI
Tergugat:
PT. INDO MURO KENCANA (PT. IMK)
148 — 126
  • dan tindakan mereka kami anggap tindakanperorangan/pribadi serta tidak atas nama Rakyat Luit Raya;(v) Bagi mereka yang tidak mengambil haknya sesual jangkawaktu yang ditentukan (paling lambat tanggal 30 Nopember 1990),haknya dinyatakan hilang dan tidak berhak menuntut ganti rugi,kecuali ada alasan yang sah.Halaman 21 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mtw(vi) Besarnya ganti rugi, kami serah sepenuhnya kepadaBapak Bupati Barito Utara;(vii) Halhal yang menyangkut kuburan, rumah ibadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021
Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1195 — 1579 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang Hakatas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang diterbitkan olehKomisi Nasional Hak Asasi Manusia, halaman 45 (Bukti TI20)dikatakan bahwa penggunaan simbol agama merupakan bagian darihak beragama di mana negara wajib menghormati, melindungi danmemenuhinya;Secara khusus, berdasarkan General Comment Nomor 22: The right tofreedom of thought, conscience and religion, angka 4 (Bukti Tl21) yangditerbitkan oleh United Nations High Commissioner for Human Rights,dikatakan bahwa hak menjalankan ibadat
    tentang Hak atasKebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang diterbitkan oleh KomisiNasional Hak Asasi Manusia, halaman 45 (Bukti TI20) dikatakan bahwapenggunaan simbol agama merupakan bagian dari hak beragama dimana negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhinya;Secara khusus, berdasarkan General Comment Nomor 22: The right tofreedom of thought, conscience and religion, angka 4 (Bukti TI21) yangditerbitkan oleh United Nations High Commissioner for Human Rights,dikatakan bahwa hak menjalankan ibadat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 05-02-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Juni 2018 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2510 — 12449
  • tagut,undangundang yang dibuatnya tidak perlu diikuti.Dimana terkait dengan. kalimat Yang diibadati selain Allah dan diaridhla dengan peribadatan tersebut, apakah dapat diartikan bahwaAnggota DPR yang berperan membuat undangundang/peraturanberarti anggota DPR memposisikan diri sebagai Tuhan dan apakahdengan meminta undangundang/peraturan tersebut untuk ditaatiberarti anggota DPR meminta untuk diibadatiMenurut pendapat ahli bahwa Untuk memahami kalimat itu, perludijelaskan dulu makna dua kata, yaitu ibadat
    Kata ibadat atauibadah berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Swt.yang didasari ketaatan mengerjakan perintahNya dan menjauhilaranganNya (KBBI, 2008: 515). Dalam makna itu tersirat maknaketaatan. Kemudian, dari kata ibadat dibentuk kata diibadati danperibadatan. Kata diibadati berarti sesuatu yang ditaati. Kataperibadatan berarti perihan ibadat. Selanjutnya, kata rida berarti rela,suka, atau senang hati (KBBI, 2008: 1174).
    Kata ibadat berkaitan dengan ritual keagamaan. Oleh karenaitu, anggota DPR RI tidak dapat disamakan atau disejajarkan denganTuhan meskipun mereka membuat undangundang. Meminta undangundang/peraturan tersebut untuk ditaati tidak dapat diartikan bahwaanggota DPR RI meminta untuk diibadati karena yang dapat diibadatihanya Tuhan. Selain itu, Ssuatu undangundang dibuat memang untukditaati. Hal itu sudah merupakan logika hukum.Atas keterangan Ahli Bahasa Indonesia, Drs. SRIYANTO, M.M.,M.Pd.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 06-11-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2030/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERRY WIYANTO, SH
Terdakwa:
EKO BUDI SETIONO
138 — 60
  • Pada saat itu saksi mengetahuibahwa situasi sekitar area parkir sedang ramai dan ada sekitar 50 (Limapuluhan) kendaraan sepeda motor yang terparkir di pintu selatan Gereja,karena saat itu sedang berlangsung ibadat Misa ke dua yang dimulai pukul07.30 Wib. dan beberapa saat kemudian sekira jam 07.30 Wib saat saksiberada di pintu keluar, tibatiba di depan Pos Satpam terjadi sebuahledakan yang besar.
Pengadilan PN RUTENG Perdata Tanah
Register : 20-06-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN RUTENG Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.RUT
Tanggal 8 Maret 2012 — BERNADUS NANGKUNG, DKK VS YOHANES HIBUR, DKK
102 — 44
  • Bahwa kegiatan pembersihan tempat tempat umum seperti: Kepela /tempat ibadat, jalan raya, dan tempattempat pekuburan/TempatPemakan Umum, demikianpun halnya di Tempat Pemkaman UmumRagok (tanah tanah terperkara) bukan hanya dilakukan pada saatTergugat menjadi kepala desa, namun kegiatan pembersihanpekuburan umum Ragok tersebut juga pernah dilaksanakan olehPara Kepala Desa sebelumnya..
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 19-06-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN AMBON Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
JAFI ALZAGLADI
Tergugat:
1.SURAHMAN RUMAIN
2.LA PENA
3.LA KANJCE
4.AMBO TANG
5.NURHAJI
6.LA IMU
7.LA HALIMU selaku ahli waris dari LA MESA
8.LA TONO selaku ahli waris dari LA NURU
9.NEANI WABULA
10.ABIDIN DOA ENDE
11.LA ODE JATARA
12.LA AMIR
13.LA YATU
14.SAMSUL
15.LA LISA
16.LA SARIP
17.WA RIA
18.LA NEMA
19.LA ASIRA
20.FITRI
21.LA DIRA
22.LA FAJAR
23.Ahli Waris dari Alm. LA SIBU
24.Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
25.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
102 — 62
  • sehingga Badan Pertanahan Nasionalmenerbitkan SHM milik Tergugat sampai dengan Tergugat Ill, jikaada yang keberatan pada saat proses penerbitan SHM olehkarena sudah ada sertifikat sebelumnya, maka permohonn SHMtersebut tidak bisa diterbitkan ;Bahwa Saat dilakukan Prona pada tanah sengketa, pihakAlzagladie tidak ada yang berkeberatan ;Bahwa Saat dilakukan Prona, seluruh penduduk di negeri RumahTiga tahu akan diadakan Prona karena sebelum dilakukan Pronatelah diumumkan melalui RRI dan rumahrumah ibadat
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 172/PID.SUS/2021/PT DKI
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TEGUH SUHENDRO, S.H., M.Hum.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : H. HARIS UBAIDILLAH., S.Pdi. Diwakili Oleh : IRVAN ARDIANSYAH, SH
Terbanding/Terdakwa II : H. AHMAD SABRI LUBIS
Terbanding/Terdakwa III : ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS
Terbanding/Terdakwa IV : IDRUS alias IDRUS AL.HABSYI
Terbanding/Terdakwa V : MAMAN SURYADI
171 — 126
  • 2013, antara lain pada pokoknyadisebutkan :Halaman 55 dari 102 halaman Putusan NOMOR 172/PID.SUS/2021/PT.DKI1) Organisasi FPI dicetuskan di Petamburan, Jakarta dan dideklarasikansecara terbuka pada 17 Agustus 1998 (Pasal 2);2) Visi, Misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara kaffahdi bawah naungan Khilaafah Islamiyah menurut Manhaj Nubuwwahmelalui pelaksanaan dawah, penegakan Hisbah dan pengamalan Jihad(Pasal 6);3) Organisasi FPI melakukan berbagai usaha dan kegiatan di semuabidang ibadat
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 27-11-2012 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 33/PDT.G/2012/PN-TB
Tanggal 19 September 2013 — - PENGGUGAT : PT. INTI PALM SUMATRA
140 — 30
  • Dengan menanaminya dengan Kelapa Sawitdan bertempat tinggal dengan mendirikan rumah diatasnya dan mendirikanrumah ibadat, kemudian untuk kepastian hukumnya pemilik asal ia TergugatXVIII mengurus haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan olehKantor Pertanahan Asahan menerbitkan bukti hak kepemilikan (Hak Milik) tahun1998 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 211, 213, 214, 216, 217, 221,222, 224, 225, 226, 203, 205, 206, 208, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 270, :232, 243, 260, 261, 263, 231
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
440 — 2300
  • Tempat Ibadat Tridharma Kelerteng No.01/CCL01/2012 Tgl.2 Nopember201224. Panitia Pembangunan Gereja Paroki ST.Stefanus Palembang JIn.Lukman Idris No.01/PPGStef /XI/2012 Tgl.26Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang Nopember 201225. Panitia Perbaikan Jalan Bakti Rt.05 Rw 02 Kel.Lorok Pakjo Palembang No.01/SP/PRT05/X/2012 Tgl.24Oktober 201226. Pesantren Aulia Cendekia No.406/aulia cendekia/ext/X/2012Tgl.22 Oktober 201227.
    Tempat Ibadat Tridharma Cit Ce Lau JIn.Kebung BungaNo.503 Rt.1 Km.09 No.054/A/LPJGABI/VI/2013 Palembang Tgl. 13 Desember 201314. Panitia Pembangunan Gereja Paroki ST.Stefanus Palembang JIn.Lukman Idris No.145/PPGStef/XI/2014 No.1985 Kel.Sukodad Kec.Sukarami Palembang Tgl. 30 Oktober 201415. Sinar Agung Tao Jin.Letda A Razak Lorong Bakti Jaya No.52 Palembang No.02/VIII/SAT/PLG/2013 Tgl.1 Agustus 201316. Masjid Nurul Iman Jin.Sirna Raga Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang No.011/MNI//2013Tgl.
    Tempat Ibadat Tridharma Kelerteng No.01/CCL01/2012 Tgl.2 Nopember201224. Panitia Pembangunan Gereja Paroki ST. Stefanus Palembang JIn.Lukman Idris No.01/PPGStef /XI/2012 Tgl.26Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang Nopember 201220. Panitia Perbaikan Jalan Bakti Rt.05 Rw 02 Kel.Lorok Pakjo Palembang No.01/SP/PR T05/X/2012 Tgl.24Oktober 201226. Pesantren Aulia Cendekia No.406/aulia cendekia/ext/X/2012Tgl.22 Oktober 201227.
    Tempat Ibadat Tridharma Cit CeLau JIn.Kebung BungaNo.503 Rt.1 Km.09PalembangNo.054/A/LPJGABI/VI/2013Tgl. 13 Desember 2013 14. Panitia Pembangunan Gereja Paroki ST.Stefanus Palembang JIn.Lukman IdiisNo.1985 Kel.Sukodad Kec.Sukarami PalembangNo. 145/PPGStef/XI/2014Tgl. 30 Oktober 2014 15. Sinar Agung Tao JIn.Letda A Razak Lorong Bakti Jaya No.52 Palembang No.02/VIII/SAT/PLG/2013Tgl.1 Agustus 2013 Halaman 1036 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plg 16.