sampaidengan sekarang;Bahwa benar MUNASLUB diselenggarakan apabila ada pelanggaranpelanggaran dari partai yang saksi dengar;Bahwa saksi tidak mengetahul mengenai SK Nomor 06;Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Smr Bahwa dasar dilakukannya klarifikasi adalah bukti T.IV 1 yaitu SK No :SKEP/431/DPPHANURA/I/2018 tentang Kepengurusan Dewan PimpinanDaerah Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Kalimantan Timur masa bakti20152020 tanggal 27 Januari 2018 dan bukti T.IV 3 yaitu lembarverifikasi factual partal

Tergugat; Bahwa saksi sebagai pengurus partai Hanura dan sudah sejak tahun 2013; Bahwa sejak tahun 2013 saksi diangkat sebagai Sekretaris di partaiHanura; Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Sekretaris adalah adanya SuratKeputusan namun saksi lupa nomor dan tanggalnya; Bahwa kemudian saksi ditarik oleh DPC sebagai Wakil Sekretaris tahun2014; Bahwa proses pengangkatan saksi adanya musyawarah anak cabang; Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya MUSDA; Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiankejadian partal

Nomor 484K/Pdt/Sus/201110Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud, diDPP PKB (Tergugat III) telah terbentuk lembaga khususyang menangani penyelesaian kasus kasus/perkarakonflik internal partai yang disebut Majelis Tahkimyang mempunyai tugas serta wewenang untuk menerima,menyidangkan serta memutus perkara perkara/kasuskonflik internal partal yang diajukan olehanggota/pengurus PKB diseluruh Indonesia ;.

tetap anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pada Pemilinan Umum Tahun2019, hal itu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi PemilihanUmum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2Kpts/1278/KPUKot/IX/2018tanggal 20 Setember 2018 dan dalam lampiran 14 Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2Kpts/1278/KPUKot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang daftar calon tetap anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pemilihan umumTahun 2019 dari PARTAl

tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitolipada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam suratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2Kpts/1278/KPUKot/IX/2018 tanggal 20 Setember 2018 dan dalam lampiran14 Surat Keputusan Komisi Pemilihnan Umum Kota Gunungsitoli nomor :55/HK.03.2Kpts/1278/KPUKot/IX/2018 tanggal 20 September 2018tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaGunungsitoli pemilihan umum Tahun 2019 dari PARTAl

.# Instruksi Ketum DPPPDA untuk saling berkoordinasi dankomunikasi dengan para pengurus DPW dalam pelaksanaanprogram partal;= Instruksi Ketuaa Umum DPPPDA jangan menutup informasi yangberhubungan dengan kepartaian di Pemerintahan kepadaPengurus;# Instruksi Ketum DPPPDA tidak boleh mengikut sertakan orangyang diluar Partai dalam rapat khusus para pengurus partai;= Menerima dan siap melaksanakan keputusan DPPPDA dalamhal penentuan usulan program tahun 2015.Bahwa segala alasan yang disebutkan Tergugat

masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi, Sekitar Pukul13.00 Wib melihat masyarakat sudah melakukan pembakaran ban di depankantor Panwaslin Kabupaten Tapanuli Utara dan sudah mulai melakukanpelemparan terhadap kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara danpelemparan tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit dan terhentikarena masyarakat makan siang, Sekitar pukul 15.50 Wib saudara TeddyParsaoran Simanungkalit mengambil mik atau pengeras suara mengatakanin negara demokrasi, bukan negara partal

Provinsi selama 3 (tiga)bulan berturutturut tanpa keterangan apapun.b) Melangar sumpah/janji jabatan dan kode etik provinsi:C) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ataulebih.d) Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alatkelengkapan DPRD Provinsi yang menjadi tugas dankewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturutturut tanpa alasanyang sah.e) Diusulkan oleh partal

suaranya melakukan pencoblosan surat Suara; Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 04 dimulai pada pukul07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dimana selama prosespemungutan suara saksi berada di TPS 04 dan tidak ada meninggalkantempat tersebut; Bahwa sebelum dimulai proses pemungutan suara, terlebin dahulusaksi melakukan penyumpahan kepada seluruh petugas KPPS yangakan bertugas kemudian dilakukan penghitungan jumlah surat suaradengan disaksikan oleh seluruh petugas KPPS TPS 04 dan seluruhsaksi partal

setelahdilakukan penghitungan diketahui sisa surat Suara yang tidak terpakaimasingmasing sejumlah 48 (empat puluh delapan) untuk tiap suratsuara Pemilinan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRDPropinsi dan DPRD Kabupaten; Bahwa sampai dengan menjelang maghrib, petugas KKPS TPS 04melakukan penghitungan surat Suara yang tercoblos untuk pemilihanPutusan Nomor :81/Pid.Sus//2019/PN Srl Halaman 22 dari 46 halamanPrseiden dan Wakil Presiden, DPD RI dan DPR RI, kKemudian semuapetugas serta saksisaksi partal

dan Belanja Daerah sertamelakukan pembangunan serta menolak reklamasi, oleh karenanyaterdapat kepentingan pemilih/pencoblos khususnya desa Penggugat yangdiwakili oleh Penggugat untuk mengembangkan desa dan pembangunanyang sedang berjalan, yang apabila obyek sengketa dijalankan maka akanmerugikan Penggugat dan masyarakat desa selaku pemilih langsung;Bahwa secara internal partai, Penggugat tidak pernah melanggar anggarandasar dan anggaran rumah tangga partai ataupun ketentuanketentuanyang ada di partal

apakah Tergugat berwenang atau tidak dalam hal menerbitkanobjek sengketa Majelis Hakim bertitik tolak pada ketentuan Pasal 406 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksuddalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c,huruf e, huruf h, dan huruf diusulkan oleh pimpinan partal

Calon Nomor Urut 4 atas nama DANIEL PUJO SUDARMO, SSI calegdari partal GERINDRA mendapat 6 suara sah di rubah menjadi 0.Yang kesemuanya untuk calon DPR RI baik calon perseorangan atau pun partaidan hal tersebut diubah berdasarkan salinan DAI yang berasal dari pihak PPKUlu talo Kabupaten Seluma.Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.00 WIBKotak suara dikirim ke KPU Kabupaten Seluma dan yang mengawal ialahTerdakwa AZIZ NUGROHO Bin M.

Bahwa, DPC Partai HANURA yang telah di cabut kewenangannya olehDPP Partal HANURA untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Kabupaten Purwakarta dan menugaskan DJONIROLINDRAWAN untuk mewakili DPP Partai HANURAtelah hadir untukfiendatiarkan PARA PENGGUGAT pada hari Rail tanggal 10 Januarivr * 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, sehingga . TERGUGAT seharusnyaae menerima pendaftaran PARA PENGGUGAT. wane nnn nnn n nnn nnn n nnn n nnn nn nee14.

Kata Nomina (kata ben da) 1) sisi (vang sebelah); bagian 2) arah; jurusan, 3) satudari goiongan (partal, orang) yang bertentangan atau beriawanan (daiam perang,Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Lbbpermainan, poiitik, pejanjian, dan sebagainya), 4) (pada~) daiam hal; mengenai, 5) orangyang termasuk daiam satu lingkungan dan kepentingan; kaiangan, 6) orang; goiongan,Menimbang, bahwa penghaiang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):penghaiang penghaiang: Kata Nomina (kata ben

Tindakan A bertentangan dengan prinsip partal kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata.BERDASARKAN ALASANALASAN TERSEBUT DI ATAS, MAKAADALAH WAJAR DAN BERALASAN APABILA MAJELIS HAKIM YANGMEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN MENOLAK GUGATANPENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAKTIDAKNYAMENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD).C.

oleh Ketua dan Wakil Sekretarissebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi :Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkatKabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutanHal 20 dari 61 hal Put No 6/Pid.SusTPK/2019/PT TJKlainnya kepada Bupati/Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuanganke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dancap stempel partal

Copy Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partal PKPI DPKLU Tahun 2013 dan 2014;4. Copy SP2D Pencairan dana hibah Partai PKP! DPK LU Th.2012 s/dTh.2015;5. Peraturan Daerah Kab. Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2006 TentangBantuan Keuangan Partai Politik;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2009;7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;8. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2015;9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2012;10.

ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK Pselaku Bupati Konawe Utara menyampaikan yang pada pokoknyaadalahPERTEMUAN INI HANYA SEBAGAI TATAP MUKA BIASA,DIHIMBAU KEPADA SELURUH PESERTA YANG HADIR UNTUKKITA SAMASAMA MEMENANGKAN PARTAl DEMOKRATSEBANYAK SEBELAS KURSI DI PARLEMEN KABUPATENKONAWE UTARA DAN KALAU INI KITA MENANGKAN MAKASELURUH PROGRAM YANG KITA AJUKAN KE DPR AKANDIREALISASIKAN DAN TIDAK MENGALAMI HAMBATAN ;HARUS MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT MULAI DARI DPRDKABUPATEN SAMPAI DENGAN DPRD PROVINSI

/PN.Unh.Bahwa terdakwa bisa menjadi pelaksana kampanye namun kapasitasterdakwa bukan sebagai bupati akan tetapi sebagai pengurus partal ;Bahwa isi rekaman yang terdapat dalam DVD tersebut, saksimendengar ada suara dari terdakwa dan Sekda Konawe Utara.

belliatas tanah tersebut mohon diberi tanda bukti P.1 pembanding, Dengandemikian keabsahan jual beli atas tanah kebun tersebut telah dapatdibuktikan dengan statusnya sekarang sebagai harta Suarang atauharta gono gini milik suami isteri Penggugat.Disamping itu surat jual beli( Bukti P1 ) yang ditandatangani oleh Ali Amran ( penjual danNurlailiSuryani / pembeli dan penghulu suku melayu kecil sebagai saksimaka surat jual beli tersebut harus dikonstruksi sebagai Akta dibawahTangan (ABT ) yang bersifat partal

Melarang Para Tergugat baik sendirisendiri maupun secarabersamasama melakukan atau pihak ketiga untuk tidakmelakukan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan33proses pemberhentian antar waktu dan peresinian calonpengganti antar waktu Anggota DPRD Kofta Ambon yangdiusulkan oleh Partal Amanat Nasional (PAN) untukmenggantikan penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Ambondengan Anggota PAN lainnya, selain itu. dimohon agarPengadilan Negeni Ambon dapat melakukan penyitaan atassuratsurat:1.

Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU$J/019/V/2012 tanggal 31 Mel 2012 tentang PemberhenfianTetap Saudaraku Abdul Harun La Bune S.Pd.1 SebagaiAnggota Partal Amanat Nasional ;2. Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/045/VII/2009 tangga 17 Juli 2009 tentang pembagianparuh waktu ;3. Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/076/XI/2009 tanggal 4 september 2009 tentangpbembagian paruh waktu ;4.

ketentuanyang berlaku ; Jawaban Tergugat tterhadap posita gugatan ParaPenggugat nomor 14 dapat dijawab sebagai berikut :Bahwaberita acara No.007/BA/KPU MBR031/V1I/2010, tanggal 15Juni 2010 tentang hasil pendaftaran bakal pasangancalon kepada daerah dan wakil kepada daerah serta hasilverifikasi syarat dukungan 15 % dari partai pendukungbakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepadadaerah adalah hasil verifikasi terhadap syarat mutlakdukungan pasangan 15 % sudaah sah ataua kursi di DPRDdari partal

No. 470 K/Pdt.Sus/2009partai, yang membuat dan menjalankan kebijakankebijakan strategispartai.e Bahwa menurut ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P.4,berupa Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB, Pasal 21 ayat (1), DewanTanfidz adalah Dewan Pelaksana Harian yang bertugas mengelolaorganisasi dan program partai di setiap tingkatan.Sedangkan, menurut Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB (Bukti P.4),Pasal 10 ayat (9), Dewan Syuro tidak mempunyai tugas dan kewenangan dibidang eksekutif partal, melainkan

DEWANPIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAl PERSATUAN PEMBANGUNAN(PPP), (Kepengurusan Romahurmuziy dan Arsul Sani sesuai KeputusanMenteri Hukum dan HAM Nomor M.HH06.AH.11.01, Tahun 2016), dan2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (PPP), tersebut;2.

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarasebagaimana disebutkan :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum ;C. menjadi anggota dan/atau pengurus partal

:Halaman 16 dari 59 Halaman Perkara No.41/G/2018/PTUN.PLPNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum ;C. menjadi anggota dan/atau pengurus partal