Ditemukan 2489 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
MEYER V. SIMANJUNTAK,S.H.,MH.
Terdakwa:
NI MADE RATNADI
115 — 76
MEYER V. SIMANJUNTAK,S.H.,MH.
Terdakwa:
NI MADE RATNADI
115 — 76
Bintang Sidoraya membidangi Distributor Produk Aqua di Bali;Bahwa Untuk Wilayah Kabupaten seperti Klungkung disebutnya DEPOuntuk wilayah klungkung Depo kita beralamat di Jalan Raya Takmung No.18X Klungkung;Bahwa bagian yang mengurusi tentang hubungan perusahaan denganmasyarakat adalah Bagian Personalia,dari Personalia baru menyampaikankepada saksi;Bahwa bisanya masyarakat menghadap ke Depo Kordinator Sales untukmenyerahkan surat/proposal setelah itu kebagian Umum, di Bagian Umumakan di bahas setelah
Putus : 14-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 14 Januari 2016 — KADIONO ;
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
54 — 19
54 — 19
Kg sesuai kontrak,dari keterangan KADIONO bahwa SPPdibayarkan kerekening Mitra Pengadaan sesuai kontrak setelah cair diminta olehpenanggung jawab pengadaan fiktif tersebut,dalam pelaksananaannya penyerahanuang ditunggu dibank BRI oleh para penanggung jawab Mitra,selanjutnya entri dataGD1M yang berasal sistem selanjutnya saksi print dan sebagai dokumen saksiserahkan kepada penyidik;Bahwa data pengadaan fiktif tersebut saksi yang membuat, berdasarkan keterangandariterdakwa KADIONO,data tersebut di bahas
Register : 12-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
207 — 91
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
207 — 91
PENASIHAT HUKUMTERDAKWA II FELIX TAKDIR LAMAN uraikan, berdasar alat bukti yangsah, Terdakwa II FELIX TAKDIR LAMAN tidak melakukan dan/atau tidakmenyuruh/memerintahkan siapapun untuk memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidaksesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturanperundangundangan, sebagaimana yang menjadi permasalahan dalampersidangan perkara ini.Di luar dari apa yang telah PENASIHAT HUKUM TERDAKWA II FELIXTAKDIR LAMAN urai dan bahas
Register : 28-04-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. Tanggal 7 Juli 2017 — SAHIR BIN JAMSA
85 — 22
85 — 22
Foto Lokasi yang akan di Bangun.Selanjutnya Proposal tersebut bersama dengan proposal desa yanglainnya setelah diferifikasi dan dinyatakan lengkap di Bidang SumberDaya Alam dan Teknologi Tepat Guna BPMPD Propinsi Jawa Barat dankemudian diajukan ke TAPD ( Team anggaran pemerintah Daerah )untuk di Bahas Penganggarannya.Sosialisasi berupa bimbingan Teknis kepada para kepala Desa mengenaitata cara / mekanisme pencairan bantuan keuangan.Halaman 73 dari 175 Putusan No 23/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bag3..a.
Register : 05-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 103_Pid_Sus_2015_PNBkt_Lepas_06042016_Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tanggal 6 April 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa YUL HENDRA
192 — 94
192 — 94
dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti,namun perbuatan atau tindakan yang dilakukan terdakwa tidak dapatdimintakan pertanggungjawaban secara pidana dikarenakan terlalu premature ,menurut Majelis masih ada cara penyelesaian hukum dengan cara adminitrasiyang dapat dilakukan, sehingga dalam rangka pengakuan dan penghormatanterhadap hak asasi manusia adalah tidak patut dan tepat apabila terdakwadibebani tanggung jawab secara pidana, hal mana sejalan dengan asasultimum remedium yang telah Majelis bahas
Register : 17-10-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/TPK/2012/PN.8dg. Tanggal 25 Februari 2013 — NANA MULYANA, S.Ag, M.Pdi Bin IDRUS
88 — 21
88 — 21
kemudian dibahas kegiatan apa saja yang akan dijadikan program kerjahasil pembahasan Tim perencanaan kemudian diusulkan kepadaKementrian Agama, setelah itu keluar Pagu Indikatip dari DJA, atas PaguIndikatif dilakukan pembahasan dan hasil pembahasan kemudian diajukanke DJA dan kementrian Agama, dan kemudian dari DJA turun pagusementara, setelah turun pagu sementara kemudian dibahas kembali danhasil pembahasan diajukan kembali ke DJA dan kemudian turun paguDepinitif, atas pagu depinitif kemudian di bahas
Register : 22-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 5 Maret 2015 — HENRY ADRIAN MATAHURILA, ST
99 — 38
99 — 38
belas juta rupiah) namun akhirnya turunmenjadi Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) saksi tidak tahu ; Bahwa yang mengangkat PPK dan Panitia lelang dalam pekerjaan taman Kotaadalah Kepala Dinas ; Bahwa anggaran Taman Kota berasal dari APBD dan APBD Perubahan; Bahwa yang menyampaikan penambahan item yang belum terakomodir dalamAPBD murni kemudian disampaikan lagi kedalam APBD Perubahan adalahKepala Bidang yaitu pak Daniel Souhoka ; Bahwa setelah perencanaan terakomodir di bidang selanjutnya di bahas
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 14 Agustus 2013 — ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMAR SULAEMAN
77 — 16
77 — 16
Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan1.1 SetiaD OrangBahwa pengertian "setiap orang" dalam tindak pidana korupsisebagaimana telah di bahas dalam unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo.31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Pasal 1 butir 3UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1020 — 1633
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1020 — 1633
Sebagaimana yang tertulisdalam laman www. badanbahasa.kemendikbud.go.id, BadanPengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan danKebudayaan menerbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahas Indonesia(PUEBI) yang disusun untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaanyang Disempurnakan (PUEYD), sehingga yang berlaku saat ini adalahPUEBI bukanlah EYD sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;Halaman 52 dari 193 Halaman Putusan Perkara Nomor: 182/G/2020/PTUNJKTBahwa kemudian dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Register : 17-10-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/TPK/2012/PN.8dg. Tanggal 25 Februari 2013 — NANA MULYANA, S.Ag, M.Pdi Bin IDRUS
89 — 20
89 — 20
kemudian dibahas kegiatan apa saja yang akan dijadikan program kerjahasil pembahasan Tim perencanaan kemudian diusulkan kepadaKementrian Agama, setelah itu keluar Pagu Indikatip dari DJA, atas PaguIndikatif dilakukan pembahasan dan hasil pembahasan kemudian diajukanke DJA dan kementrian Agama, dan kemudian dari DJA turun pagusementara, setelah turun pagu sementara kemudian dibahas kembali danhasil pembahasan diajukan kembali ke DJA dan kemudian turun paguDepinitif, atas pagu depinitif kemudian di bahas
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
132 — 54
132 — 54
SONY bahwa alokasi Dana PenyertaanModal ini sudah merupakan amanat dari Perda dan sudah di bahas diKomisi Ill secara teknis.Atas jawaban itu yang kami lakukan, tidak ada pertanyaan lagi. Tetapihasil rapat tersebut di bawa ke Fraksi untuk dirapatkan bersama denganKetua DPD Prov. Banten sdri. RATU TATU. Dan di pimpin Ketua Fraksisdr. SUPARMAN, fraksi Golkar tetap berpendirian/bersikap bahwa tidakada urgensinya pembentukan BPD Banten ini kerena lebih urgenpembangunan infra struktur.
SRI MULYAHARTONO tersebut adalah berhubungan denganpermintaan sejumlah uang, terkait dengan penyertaan modal daerah ke PT.BGD yang lagi di bahas di Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan RAPBDTA 2016 menjadi APBD TA 2016;Menimbang, bahwa dari pembicaraanpembicaran melalui Short MassageServis tersebut, Majelis tidak melihat sama sekali adanya permintaan dokumenatau kalimat yang membahas tentang dokumen akusisi bank yang sedangdilakukan oleh PT.
Register : 25-10-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
OKI BOGITAMA, SH
Terdakwa:
H. HASAN MAKRUF Bin MUHAMMAD SODIQ
159 — 45
OKI BOGITAMA, SH
Terdakwa:
H. HASAN MAKRUF Bin MUHAMMAD SODIQ
159 — 45
Pada saat itu juga di bahas tentang bantuan hukum yang akan diberikan ke saksi, dan untuk biayanya akan di bantu oleh saksi MARTONO,Terdakwa dan Saksi USMAN.Bahwa untuk pembayaran pengacara saksi di bantupembayarannya oleh beberapa orang dengan rincian sebagai berikut :e Saksi MARTONO membantu Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)uang tersebut di serahkan secara tunai oleh saksi MARTONO kepadasaksi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2014 di rumah saksiMARTONO.e Pada awalnya Saksi PRATOMO dan saksi
Putus : 08-12-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby Tanggal 8 Desember 2013 — DRS. ABDUL AZIS, MM BIN SALHA
107 — 27
107 — 27
Pengadaan tanah kankegiatan untuk mengadakan menyediakan tanah untuk kepentingan umum.Sehingga uruturutannya harus ada perencanaan, harus ada penetapan lokasinya,ini di musyawarkan di bicarakan dan di bahas. Panitia yang berisi 7 atau berapaitu di dalamnya adalah unsurunsur pemerintah, unsurunsur camat, kepala desa,BPN sendiri dan terkait.
Register : 21-01-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg. Tanggal 9 Februari 2017 — Zulfikar Muharrami
811 — 343
811 — 343
Bahwa dari situlah kami bahas secara bersama sesuai dengan kemampuankeuangan yang disiapkan oleh Pemkab Banyuasin. Bahwa kami susun program itu sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan skalaprioritas melalui tim yang ada, dan kemudian dapurnya di bidang program. Bahwa KPA Dinas Pendidikan adalah Sekretaris Dinas Pendidikan yangbernama NOPRAN, dan PPKnya para Kabid yaitu Kabid Dikdasnya pakSADIMAN, Kabid Dikmen adalah HARUN, Kabid Programnya pak FATHIR.
Register : 03-02-2014 — Putus : 13-06-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR. Tanggal 13 Juni 2014 — FAKHRIAH Binti MUHAMMAD SYARIF, SKM
77 — 23
77 — 23
perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur yang terdapat dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair, sehinggadengan demikian pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaanpribadi Terdakwa tidak perlu Majelis bahas
Register : 03-09-2013 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 15 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN Dps Tanggal 22 Januari 2015 — I DEWA NYOMAN PUTRA, SH., dk.
84 — 44
84 — 44
Setelah sampai di Pekerjaan Umumterdakwa bahas ternyata ada kesalahan sehinggadikembalikan karena tidak ada ahli dalam pembuatanDED makanya diragukan ;e Bahwa untuk pembahasan anggaran tahun 2009 sudahdiusulkan pengadaan DED dan sudah masuk dalamkonsulidasi rencana investasi tahun 2010, dan untukperencanaannya dibentuk panitia oleh Direksi, sebagaiketua panitia lelang ditunjuk NYOMAN AGUS MAHADHANAM.
Register : 19-06-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 41/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG Tanggal 3 Nopember 2017 — EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI
202 — 78
202 — 78
Camplong di Kecamatan Fatuleu Kab.Kupang TA.2012Personilnya : Daniel Obidje, SST (Direksi Teknis/Seksi PU/Teknik Kec.Kupang Timur) dan Yefta Alian Bahas, A.Md (PengawasLapangan/BPBD Kab.Kupang), Djibrael D.
Putus : 19-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 98/Pid.B/2015/PN Gto Tanggal 19 Oktober 2015 — - Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI.
117 — 29
117 — 29
denganTerdakwa.Bahwa saksi pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Komandan Kodim(Dandim) 1304 Gorontalo.Bahwa sebagai Dandim 1304 Gorontalo saksi juga sebagai anggotaForkopinda Propinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan KotaGorontalo wilayah kerja saksi mencakup Propinsi, Kabupaten dan kotaGorontalo.Bahwa rapat Forkopinda biasanya dilaksanakan setidaknya satu kali dalamsebulan dan dengan materi adalah agendaagenda kegiatan pada Propinsiatau Kabupaten, tetapi bila tidak ada agenda khusus yang di bahas
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — RONY S.RAMBANG Bin SATAK RAMBANG
56 — 13
56 — 13
Perubahan ini bisa dihilangkan, bisa jugaditambah maupun dikurangi anggarannya, tapi dalam RAPBD tahun 2015ini, tidak ada perubahan sama sekali, hal ini saksi ketahui karena RAPBDsebelum dibahas ada sama saksi begitu juga APBD yang ditetapkan;Bahwa pada dasarnya KUA PPAS yang diajukan oleh setiap SKPDsebelum dibahas dalam rapat gabungan terlebih dahulu di bahas dalambadan anggaran dan tim perumus tapi dalam hal ini Badan Anggarantidak pernah mengadakan rapat, tapi langsung ke tim asistensi untukdisinkronkan
Register : 13-10-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
IRMAYANI TAHIR, SH
Terdakwa:
HANS LUTHER OYAITOU
199 — 184
199 — 184
LPJ ADK tahap II di RPD dalam RPJM tidak tertuangbantuan biaya pendidikan sebesar Rp. 60.000.000 namun kegiatantersebut berubah dan tertuang dalam RPD LPJ ADK Tahap IIBahwa didalam melakukan perubahan tersebut kepala kampungmelakukanya secara sepihak tidak melalui musyawarah dengan masyarakatdan aparat kampung;Bahwa kegiatan dapat dirubah jika terdapat peristiwa Khusus, sepertibencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial ;Ayat (2) perubahan RPJM Desa dan Atau RKP Desa di bahas