Ditemukan 2280 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengesahan penyerahan penyertaan penyesuaian pengecatan penyehatan penyesawan penyebaran penyipatan
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 103/Pid.B/2014/PN Pbg
Tanggal 4 Nopember 2014 — DWI AMILONO, SH. Bin ASREB
143 — 31
  • Unsur unsur Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP adalah denganmenggunakan salah satu atau beberapa sarana yangdisebutkan secara limitatif dalam pasal 55 ayat (1) ke2KUHP, yaitu :e kekerasan ; menjanjikan sesuatu ;e menyalahgunakan kekuasaan / martabat ;e memberi sesuatu ; ancaman kekerasan ;e penyesatan ;e memberi kesempatan ;e memberi keterangan ; memberi daya upaya ;b.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2012 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 4 Juli 2012 — NARTO,SE.Bin SUWADI
127 — 19
  • awalnya dinilai terlebih dahulu melaluiadministratif apakah ada kerugian negara, apabiladitemukan adanya kerugian negara pilihannya yaitu apakahdiselesaikan secara administratif atau diselesaikan secarapidana.Bahwa kerugian negara dapat timbul karena kelalaianadministrasi yang dapat diselesaikan secara administratif,namun apabila ada dugaan perbuatan melawan hukummaka harus diselesaikan berdasarkan Hukum Pidana.Bahwa dalam Keputusan Tata Usaha Negara yangmengandung elemen kecurangan, akalakalan, penyesatan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 11-09-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 840/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
1.I KETUT DANTRA
2.NI MADE SONTRING
Tergugat:
1.FX JAN ANDREAN DENNIS
2.NOTARIS NI LUH GEDE PURNAMAWATI, SE., SH., M.Kn
3.SUHARTINI
4.LI ANI
5.I DEWA PUTU BUDIASA
6.MUNFARIDA
7.NI WAYAN DJANI
8.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
211 — 113
  • tetapharus dianggap benar, namun seharusnya Notaris dalam menjalankan tugasnyatetap harus mentaati segala ketentuan dalam Undangundang Jabatan Notarisagar aktaakta yang dibuat tidak cacat hukum;Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka terbukti akta a guo memiliki Kausa yang tidak sahih sehinggatidak memenuhi syarat kecakapan sebagaimana ketentuan Pasal 1320KUHPerdata;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1449 KUHPerdata,Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD HUSAIRI,SH.MH
Terdakwa:
HILDA MILA
131 — 111
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya yang berjudul AsasAsas Hukum Pidana (hal. 108109)dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalahsemua bentukbentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal56;Pasal 55(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
350 — 400
  • Yaitu dengan Adanya upaya penyesatan fakta mengenai ukuranluas dalam Buku C Desa Kohir 423 dan 1754 sesuai dengan hasil pengukurantahun 1971 sehingga akan mengaburkan fakta yang sebenarnya bahwa objektanah a quo yang semestinya dimiliki oleh Kohir nomor 2 Buku C Desa atas namaSantebi bin Saharip dengan ukuran luas 9,832 Ha menjadi kabur dengandihilangkannya lembaran C Desa Kohir Nomor 1 atas nama Abdoellah dan KohirNomor 2 atas nama Santebi bin Saharip;69.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 12 Juni 2017 — 1. Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T, DK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
166 — 331 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PartaiPersatuan Pembangunan, maka pengurus yang hadir tersebut tidakberhak dan berwenang hadir seandainyapun kegiatan yangmenamakan diri sebagai Muktamar Partai Persatuan PembangunanVIII di Jakarta pada tanggal dan di tempat tersebut di atas merupakankegiatan Partai Persatuan Pembangunan yang sah;Bahwa oleh karena itu kehadiran para pengurus yang bukan Ketuadan Sekretaris tersebut dengan mengatasnamakan Dewan PimpinanWilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP adalahsebuah tipu muslihat dan penyesatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-04-2011 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 28 Maret 2012 — 1. PT. Swakarya Adisejahtera, 2. PT. Swakarya Permaijaya, 3. PT. Bumi Upaya Griya, 4. PT. Suryacipta Bumipermai, 5. PT. Swadaya Prada Pratama, Lawan 1. PT.Bank Internasional Indonesia Tbk, 2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dahulu PT.Bank Lippo Tbk, 3. PT.Karabha Digdaya, 4. Misahardi Wilamarta, SH. selaku Notaris, 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan Republik Indonesia,
161 — 81
  • Namun hal itu hanya merupakanmanipulasi dan penyesatan (misleading) atauPENGELABUAN yang tidak berarti menurut hukum.Dengan demikian terbukti telah terpenuhi unsure ne bis in idempertama.0 3.2. Objek dan hubungan hukum (rechtsverhouding, legal relationship)yang terdapat pada perkara sekarang, PERSIS SAMA dengan perkaraterdahulu.1. Objek perkaranya samasama bersumber dari Putusan PKPUNo.01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei1999 jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 98/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg
Tanggal 26 Juni 2012 — K.H.NURUL HUDA,MA Bin M.SAKDULLAH.(TERDAKWA1) ; MOCHAMMAD GHOFAR bin (alm) H.HUFRON tersebut (TERDAKWA 2)
63 — 23
  • awalnya dinilai terlebih dahulu melaluiadministratif apakah ada kerugian negara, apabila ditemukanadanya kerugian negara pilihannya yaitu apakah diselesaikansecara admmnistratif atau diselesaikan secara pidana.Bahwa kerugian negara dapat timbul karenakelalaianadministrasi yang dapat diselesaikan secara admunistratif,namun apabila ada dugaan perbuatan melawan hukum makaharus diselesaikan berdasarkan Hukum Pidana.Bahwa dalam Keputusan Tata Usaha Negara yangmengandung elemen kecurangan, akalakalan, penyesatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 31-10-2016 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 770/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Agustus 2017 — PT BERCA MANDIRI PERKASA Lawan PT Sarana Mitra Luas
204 — 262
  • Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.Dimana atas tindakan penyesatan tersebut, maka Tergugat Rekonpensidapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda palingbanyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah sebagaiamana ketentuanPasal 62 Ayat 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen ;10.Bahwa Tergugat Rekonpensi yang dalam Gugatan Konpensi a quo tidak11mendasarkan ketentuan penetapan kurs konversi yang diatur dalam SuratPerjanjian Jual Beli dan sebaliknya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 11-10-2012 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 460/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 26 Februari 2014 — REN SHUAI, Komisaris PT. NEWGOLD MELAWAN PT. ENJEKA FERRONUSA
165 — 59
  • gugatan tersebut adalah sebagai berikut:e Bahwa PENGGUGAT tertarik masuk sebagai pemegang saham TERGUGAT IIsetelah diajak oleh direksi TERGUGAT II oleh karena TERGUGAT II selaku pemegangsaham terbesar atau sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen) lembar saham padaTERGUGAT I yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang dikeluarkanoleh Bupati Minahasa Tenggara dengan lahan...e Majelis Hakim yang terhormat dan bijaksana, pernyataan PENGGUGATtersebut tidaklah lain daripada kebohongan dan penyesatan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2020 — - Ir. M.RUSDI NASUTION
283 — 129
  • Tetapi seseorang tidak dapat dimintaipertanggung jawaban atas perintah dari orang lain karena perintah itubisa saja ada penyesatan maka apabila ada penyesatan yang menyuruhmelakukan itulah yang harus bertanggung jawab;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.3 (tiga) lembar Laporan Singkat Komisi IV DPR RI (Bidang Pertanian,Linkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan Perikanan, serta Pangan)tanggal 14 September 2015 dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanianmembahas RKAK
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 16 /Pdt.G/2014/PN.Bky
Tanggal 26 Nopember 2015 — Perdata - Momonus Dkk sebagai Penggugat Lawan - 1. PT Ledo Lestari sebagai Tergugat 1 - 2. Bupati Bengkayang sebagai Tergugat 2
195 — 265
  • Tergugat I melihat banyak sekali dalil penyesatan yang yang telah disampaikan oleh Para Penggugat tentang batas dan kepemilikan atas tanah garapanyang diakui Para Penggugat adalah milik Para Penggugat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 03-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 28 Mei 2019 — HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG >< TEDDY TAN ; DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
939 — 615
  • Bahkan ataspendaftaran dan/atau peredaran Merek Tergugat Yang Disengketakantersebut dapat mengakibatkan kekeliruan atau penyesatan dalammasyarakat, yang mana secara tidak langsung juga menimbulkan kerugianbagi Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugatyang telahdidompleng atau dijiplak tersebut.Niatan mana kiranya tidak dapat dipungkiri lagi karena Tergugat tidak perluusaha yang ekstra keras lagi di dalam memasarkan produknya khususnyadalam memperkenalkan merekmereknya mengingat Merek HUGO
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 10 September 2018 — Penuntut Umum:
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
Drs.H. MUKHIDIN bin WAHID
89 — 18
  • Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinyamemperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.Bahwa Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pembuat (dader)sesuatu perbuatan pidana:Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN.SmgKe1: Mereka yang melakukan (plager), yang menyuruh lakukan (doen plegen),dan yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;Ke2: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancamanatau penyesatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Suharja, SH.
Terdakwa:
1.NASRI BANKS Bin MUKHTAR YUSUF USMAN
2.RD. RATNANINGRUM, BMA Binti RD. SULAEMAN alias HIM RATNANINGRUM WIRANATADIKUSUMA SILIWANGI ALMISRI
3.KI AGENG RANGGASASANA
389 — 267
  • lokal dan jelas apayang dipaparkan oleh Terdakwa3 Ki Ageng Ranggasasana melalui mediasosial Bahwa dengan munculnya Sunda Empire tersebut nama Sunda terasamenjadi tercoreng, dipermalukan dan mencemari Sunda dan banyak wargayang resah atas ulah Sunda Empire tersebut Bahwa karena tidak bisa membuktikan kebenaran keyakinannya jelas,Sunda Empire adalah kebohongan yang terstruktur, dan dengan viralnyaSunda Emoire melalui media sosial dan televisi, dikhawatirkan akanHal 42 dari 139 Xmembawah pengaruh penyesatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1503 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 24 Mei 2016 — MAHLIANA
83 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kedaerahan dapat saja diaturdalam sebuah Peraturan Gubernur, yang mengatur teknispemberian sebagai sifat kehatihatian yang diwujudkan dalamsebuah tindakan verifikasi, apabila pelanggaran sebuahPeraturan Gubernur yang notabene merupakan peraturan untukmenjalankan peraturan perundangundangan yang lebih tinggiderajatnya adalah merupakan pelanggaran administrasi dansekaligus merupakan pelanggaran asas kehatihatian yangberhubungan dengan asas motivasi, sifat tidak hatihati dalamkonteks ini merupakan upaya penyesatan
    Dalamkonteks hukum administrasi, maka makna melawan hukum dapatjuga diartikan sebagai melawan hukum dalam pengertian hukumpidana, apabila kebijakan tersebut yang masuk kategori hukumadministrasi mengandung unsur penyesatan dalam pengambilankeputusan administrasi tersebut atau produk hukum administrasitersebut dapat dibuktikan mengandung criminal mind, sehingganegara dirugikan atau terdapat penyalahgunaan wewenang.
    Jadi,produk hukum administrasi tersebut tidak boleh melanggarundangundang lain serta asas kepatutan dan proporsionalitas;Bahwa suatu kebijakan administratif dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau menjadi ranah hukum pidanadapat dilihat dari apakah kebijakan administratif tersebut terjadimisreading atau upaya penyesatan untuk melakukan sebuahpelanggaran dan perbutan yang melampaui kewenangan;Bahwa seorang pejabat publik harus menganut asasasashukum, yaitu asas kehatihatian, tidak diaturoun
Pengadilan PN MAJALENGKA Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 10-12-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 297/Pid.B/2013/PN.Mjl
Tanggal 15 April 2014 — 1.H.ENTIS SUTISNA bin KAYAN 2.GUGUN GUNARI, ST bin IHIN SOLIHIN
92 — 12
  • Istilahmenggerakkan atau menganjurkan ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasioleh Pasal 55 ayat (1) bagian I KUHPidana yaitu dengan cara memberikan ataumenjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan, berbeda99 66dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum,karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yangdibujukkan kepadanya.Tanggungjawab
Pengadilan PN BONTANG Pidana Khusus
Register : 19-10-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BONTANG Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon
Tanggal 4 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ARDIANSYAH,SH
2.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
Terdakwa:
1.YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI
2.YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO
199 — 88
  • Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah Dipidana sebagai pembuat (dadern),sesuatu perbuatan pidana: ke1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan danyang turut serta melakukan perbuatan; ke2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengankekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberkesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lainsupaya melakukan perbuatan;Halaman 96 dari 162 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon2.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
72 — 15
  • MULADI, SH, pada Dies Natalis UNDIP Tahun 1998, menyebutkan,bahwa perbuatan dapat dikualifikasir sebagai penyalahgunaan kewenangan, apabilaperbuatan tersebut mengandung elemenelemen yang bernuansa kecurangan, manipulasi,penyesatan atau penyembunyian kenyataan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hakyang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun yangdimaksud
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn
Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA
203 — 488
  • NabatindoKarya Utama, hal ini penting agar tidak terjadi penyesatan dan sebagai dasarpembenaran perbuatan melawan hukum, bahwa Surat Persetujuan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor$.625/Men,hk/Setien/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 dengan Perihal :Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit atas nama PT.