Ditemukan 2561 data
84 — 10
diKelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal adalah perbuatan yang bertentangan dengan maksud daribarang tersebut yang merupakan hak orang lain namun terdakwa bertindak seolah olahsebagai orang yang berhak atas barang tersebut , maka dengan demikian berdasarkan uraianfakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa telahmemenuhi unsur ketiga dalam pasal ini ;Ad.4.Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Menimbang,bahwa menurut arrestnya tanggal 14 April 1913
94 — 50
Dalam hal KTUN yang diterbitkan olehTergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ialah ditetapkan pada tanggal19 Agustus 2013 dan diberitahukan kepada Para Penggugat melalui Surat Pengantardengan Nomor 847/ 1913/ VIHI2013 tertanggal 23 Agustus 2013, sehingga gugatanyang diajukan Para Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hariHal 4 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUNPDGsebagaimana dipersyaratkan Undangundang.
29 — 7
Unsur Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenqgunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkanluka ;Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 2 Maret 1908, W.8674,30 Desember 1912, N.J.1913, 365, W.9440 ; 22 Desember 1919, N.J.1920, 86,W.10515 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG,SH dalambukunya : Hukum Pidana Indonesia ; Sinar Baru, Bandung, Cet.
MUHAMMAD ERLANGGA, SH.
Terdakwa:
BUYUNG JEPRI ANTONI ALSANDI BIN ALM RAMLI
46 — 7
AdapunHalaman 39 dari 45Putusan Perkara Pidana Nomor: 1680/Pid.Sus/2018/PN Tng.pengertian "menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegangkekuasaan atas sesuatu, serta pengertian menyediakan adalah:menyiapkan, mengadakan dan mencadangkan (vide Kamus Besar BahasaIndonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,Penerbit Balai Pustaka, tahun 2001);Menimbang, bahwa selain ituberdasarkan Putusan HOGE RAAD Belandatanggal 14 April 1913 pengertian menguasaibarang yang ada dalam kekuasaannya
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
834 — 247
- 1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota Padang No.1568/13.71/Xl/2007 tanggal 27 November 2017 kepada Menteri ATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dllperihaltercatat dan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, suratukur No.30/1917, dan gambar eksekusi No.35/1982 dan berita acara sita tahan dari tahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, di kantor pertanahan Kota Padang;
- 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.2255/1913
tanggal 27 November 2017;1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota PadangNo.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada MenteriATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dll perihal tercatatdan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, surat ukur No.30/1917,dan gambar eksekusiNo.35/1982 dan berita acara sita tahan daritahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, dikantor pertanahan Kota Padang;1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSumatera Barat No.2255/1913
tanggal 27 November 2017;1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN~ Kota PadangNo.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada MenteriATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dll perihal tercatatdan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, surat ukur No.30/1917,dan gambar eksekusiNo.35/1982 dan berita acara sita tahan daritahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, dikantor pertanahan Kota Padang;1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSumatera Barat No.2255/1913
November 2017;213. 1 (Satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota Padang No.1568/13.71/X1/2007tanggal 27 November 2017 kepada Menteri ATR/KBPN RI di Jakarta,Kapolda Sumatera Barat dll perihal tercatat dan terdaftar putusan LaanradNo.90/1931, suratukur No.30/1917, dan gambar eksekusi No.35/1982 danberita acara sita tahan dari tahun 1982 sampai dengan 2010 olehPengadilan Negeri Padang, di kantor pertanahan Kota Padang;214. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSumatera Barat No.2255/1913
B/2021 PN.Pdg.211. 1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota PadangNo.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada MenteriATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dllperihal tercatat danterdaftar putusan Laanrad No.90/1931, suratukur No.30/1917, dangambar eksekusiNo.35/1982 dan berita acara sita tahan dari tahun 1982sampaidengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, di kantorpertanahan Kota Padang;22. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi Sumatera Barat No.2255/1913
November 2017;212. 1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota PadangNo.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada MenteriATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dllperihaltercatatdan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, suratukur No.30/1917,dan gambar eksekusi No.35/1982 dan berita acara sita tahan daritahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, dikantor pertanahan Kota Padang;213. 1 (Satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi Sumatera Barat No.2255/1913
212 — 72
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.Kantor Cabang/KC KISARAN yangmana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor;1913/Arbitrase/BPSKBB/IIV2016 tanggal 28 Juli 2016;Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor 28/Pat.SusBPSk/2017/PN KisBahwa menurut Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor350/MPP/Kep/12/2001 Tentang
142 — 47
mencakup antara lain kegiatanpemancangan patok batas, pengukuran, pemancangan pal batas,pemetaan, pembuatan Berita Acara Tata Batas.Dengan ditanda tanganinya Berita Acara Tata Batas (BATB) olehPanitia Tata Batas dan disahkannya oleh pejabat yang berwenangdalam hal ini Kepala Jawatan Kehutanan (Hoofd van den Dienst vanhet Boschwezen) maka resmilah areal / wilayah tertentu. yangsebelumnya bukan hutan tersebut menjadi kawasan hutan.Tahapan atau proses tersebut di atas didasarkan pada BoschReglement 1913
ANDI IRFAN, SH, MH
Terdakwa:
1.FITRIANI ARIFUDDIN
2.ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL
3.MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI
4.FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN
181 — 46
Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau MakassarB (C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau MakassarB ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.14.
Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel IIatau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel IIatau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54,55, 56 dan 61.14.
26 — 4
(HR.14 April 1913).Pertanyaannya apakah suatu tulisan itu palsu dapat ditentukan menurut saat tulisan itudibuat. Apabila isinya pada waktu itu adalah tidak benar maka tidaklah penting apakah isinyasesuai dengan keadaan yang timbul beberapaBahwa yang dapat diperhatikan sebagai bukti sesuatu hal adalah kejadian yang menurut hukummempunyai pengaruh, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orangorang yangbersangkutan.
Pembanding/Penggugat II : FIDELIS SORU Diwakili Oleh : YOHANES DAHAYU JUANG
Pembanding/Penggugat III : BERNADETA DEKRIT DAHAT Diwakili Oleh : YOHANES DAHAYU JUANG
Pembanding/Penggugat IV : MARIA GORETI SANG Diwakili Oleh : YOHANES DAHAYU JUANG
Terbanding/Tergugat I : KANISIUS LANDANG
Terbanding/Tergugat II : ADRIANUS NANGGAL
Terbanding/Tergugat III : MAGDALENA MAHUS
Terbanding/Tergugat IV : WIHELMINA LAMUR
Terbanding/Tergugat V : FHILIPUS AGOT
Terbanding/Tergugat VI : SILFESTER JEBARUK
Terbanding/Tergugat VII : STANISLAUS SAMA
Terbanding/Tergugat VIII : OVANTINUS SAMA
149 — 49
Nomor : 1842 K/ Pdt / 1984.Penolakan terhadap keterangan Saksi de Audito.e Putusan Mahkamah Agung R. 1 Nomor : 1913 K/Pdt/ 1984Penolakan terhadap Saksi de Audito.Bahwa keterangan saksi RAFAEL NAGE, LUKAS NUBA, HENDRIKUS PAN,AMBROS LATAM, SEBASTIANUS BABUT, KONSTAN PANDU, PAULUSHATU, dan THOMAS CANGGUR, menurut hemat Para Pembanding /semula Para Penggugat justru telah menguatkan dalil Para Pembanding /semua Para Penggugat khususnya terkait tanah di Lingko Tanggu adalahtanah LIGUB yang perolehannya
88 — 36
Dalamperbuatan penggelapan unsur Zich Toe Eigenentadalah merupakanunsur obyektif atau sebagai perbuatan yang dilarang.Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai menurut HR 26Maret 1906,W.8355, 24 Pebruari 1913, N.J 1913,669,W.9469 adalahpenguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolaholah ia adalah pemiliknya , bertentangan dengan sifat daripada hak,berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawahkekuasaannya.Menurut Arres HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365yaitu tindakan yang tidak
90 — 14
Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpahak dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan perundangundangan baiktertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku ditengahtengah masyarakat;Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian memiliki dengan melawan hukumberarti bertindak seakanakan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukanpemilik atau ia tidak mempuyai hak milik atas barang itu;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 24 Februari 1913
118 — 135
SOFYAN ;Bahwa, Penggugat II, adalah Cucu dari MandorSAINAN (Alm) yang lahir di Jakarta pada tahun 1913,Terkenal sebagai Jawara yang mengamankan Kampung Slipiyang di angkat oleh Belanda dan yang Menjaga TanahSengketa dimaksud hingga saat ini tanggal 5 Juni 2015, yangsecara berturutturut adalah dari Mandor SAINAN alm.
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1913 K/ Pdt/ 1984,tanggal 17 Oktober 1985, yang menganggap keterangan semua saksi deauditu tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/ 1973,tanggal 25 September 1975.
631 — 284
T66 Berita dengan judul Dari Prada Hingga Copy Print outToyota, Melawan Para PendomplengNama yangdipublikasi pada tanggal 14 Oktober 2016dan dapat diakses pada tautanhttps://tirto.id/daripradahinggatoyotamelawanparapendomplengnamabT9o yang memberitakan bahwa Merek Pradasendiri telah digunakan sejak 1913 oleh MarioPrada ketika ia dan adiknya,Martino Prada mendirikan toko barangbarangberbahan kulit.Fratelli Prada, begitu nama tokonya.
RAHMAT BUDIMAN.S.Pd, M.Pd
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
213 — 134
Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 1913. Bahwa didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku baikitu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukandengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagaiberikut:a.
96 — 38
memalsukan surat, untuk unsur dakwaan inidiajukan kaidah hukum sebagai berikut :1suatu tulisan dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan yang keliruseakanakan berasal dari seorang yang menandatanganinya, yakni jikaditanda tangani dengan nama yang dikarangkarang dari seseorang yangtidak ada (Hoge Raad 15 Juni 1931); barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangannyaorang lain sekalipun diatas perintah dan persetujuan orang tersebut,telah memalsukan tulisan tersebut (Hoge Raad 14 April 1913
Panggabean berpendapat bahwa suatu tulisan dibuat secarapalsu jika menimbulkan kesan yang keliru seakan akan berasal dari seseorangyang menandatanganinya, yakni jika ditandatangani dengan nama yangdikarangkarang dari seseorang yang tidak ada (Hoge Raad 15 Juni 1931) punBarangsiapa dibawah sesuatu tulisan membubuhkan tandatangannya orang lainsekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisantersebut (Hoge Raad 14 April 1913);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang
156 — 86
Dan ternyata bahwayurisprudensi di dalam perkaraperkara penggelapan telah menganut pengertiantersebut dengan ketentuan, bahwa perbuatan "menguasai sesuatu benda seolaholahis adalah pemiknya" itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itudan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak,dengan mana benda tersebut telah dapat berada di bawah kekuasaannya (ArrestHoge Raad tanggal 26 Maret 1906 (W. 8355), tanggal 24 Pebruari 1913 (N.J. 1913halaman 669, W. 9469
99 — 12
kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat ( masyarakat DesaPopoh ) yang diakui dan dihormati dalam sistem PemerintahanRepublik Indonesia ;Bahwa sesuai fakta sejarah yang tidak dapat dihilangkan awal adanya DesaPopoh pada saat itu Sastrowidjojo sebagai Kepala Desa berdasarkanOrdonansi tanggal 3 Februari 1906 yang mengatur Pemerintahan danrumah tangga Desa di Jawa dan Madura dimuat dalam Staadblad 1906 No.83, dan diubah dengan Staadblad 1910 No. 591, Staadblad 1913
78 — 37
Dan juga sebagaimanaHoge Raad 14 April 1913 perbuatan membubuhkan tanda tangan orang lainpada sepucuk surat itu sebagai suatu perbuatan membuat surat tersebut secarapalsu, walaupun pembubuhan tanda tangan orang lain itu dilakukan denganseizin orang yang mempunyai tanda tangan tersebut Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan diketahuie Bahwa Terdakwa adalah karyawan Bank ICB BumiputeraWiradesa Pekalongan sejak 10 Agustus 2009 bertugas sebagaicollection yang menangapi