Jkt.PstPenyelenggara Negara yang menerima suap untuk mengetahui atau patut mendugatentang sikap batin orang yang memberi Suap seperti itu.Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkapdipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana pertimbangan fakta hukumtersebut diatas terdakwa menerima uang tidak resmi dari para pemohon buku pelaut danSID,baik sebelum OTT maupun pada saat OTT sebagaimana fakta hukum tersebutdiatas.Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau para pemohon

tersebut ada hubungandengan jabatannya.Halaman 77 Putusan Nomor : 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.PstMenimbang, bahwa dalam hal sikap batin Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara yang pertama adalah keharusan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarauntuk mengetahui atau menduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal kedua yaitu berupa keharusan Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang menerima

suap untuk mengetahui atau patut mendugatentang sikap batin orang yang memberi suap seperti itu.Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkapdipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana pertimbangan fakta hukumtersebut diatas terdakwa menerima uang tidak resmi dari para pemohon buku pelaut danSID,baik sebelum OTT maupun pada saat OTT sebagaimana fakta hukum tersebutdiatas.Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau para pemohon buku pelaut/SID memberikanuang kepada

dulubekerja kemanamana, mau bantu Terdakwa, jadi tiap hari mereka memikirkanTerdakwa, begitu juga istri Terdakwa yang biasanya pengajian tapi sekarangsemua, kakak, adik, saudara, hampir semuanya menjadi susah garagarapersoalan ini, luar biasa, MasyaAllah, Terdakwa selalu istigfar kepada Allah,Terdakwa minta taubat kepada Allah, Allah Maha Pengampun MahaPenyayang selama ajal kita belum sampai di tenggorokan ada ampunan;Bahwa Terdakwa tentu juga di Negara ini tidak ada bermaksud sama sekaliingin menerima

suap, tidak ada keinginan Terdakwa, khilaf, mungkin imanTerdakwa pada saat ini kok dengan mudah memberikan informasi kepadaKamaludin, padahal selama ini Terdakwa sudah nggak mau, siapapun, kawanmanapun;Bahwa Terdakwa mohon Yang Mulia (Majelis Hakim) bisa mengakhiripenderitaan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepanpersidangan yaitu: BB No. 4, BB No. 5, BB No. 6, BB No. 7, BB No. 31, BBNo. 32, BB No. 33, BB No. 34, BB No. 35, BB No. 37, BB

Orangmelakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disampingitu mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan itu;Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam korupsi hakim menerimaSuap, yakni tentang bagaimana gambaran sikap batin hakim ketika hendakmenerima suap (hadiah atau jani) yang disodorkan kepadanya oleh si penyuap.Ada dua bentuk kesalahan si hakim dalam menerima suap berupa hadiah ataujanji disini, yakni yang satu berupa kesengajaan dan yang lainnya kealpaan.Walaupun menurut

doktrin hukum tingkat kesalahan kesengajaan itu lebih besardari pada kealpaan, namun dalam tindak pidana korupsi suap dibebani tanggungjawab pidana yang sama dengan orang yang melakukan karena kesengajaan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat dari dua unsur kesalahanhakim menerima suap (hadiah atau jani) yaitu: Pertama, ada perkara yang sedangditangani oleh hakim dan perkara itu belumlah diputus, kedua diketahui atau patutdidiuga oleh hakim bahwa si pemberi ada hubungan dan kepentingan terhadapperkara

Metropiltan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak PenghasilanOrang Pribadi/Badan Tahun 2004 Nomor 00038/206/04/013/06 tanggal 26Juni 2006 terhadap PPh. 25 Tahun Pajak 2004 jumlah tunggakan pajakRp30.621.866.435,00 dikabulkan oleh Pengadilan Banding Pajak;Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN disamping telah menerima suap dari ROBERTUS SANTONIUS sebagaimanatersebut di atas, Terdakwa juga menerima suap dari ALIF KUNCORO, yangperbuatannya dilakukan pada sekitar awal tahun 2008, di mana

pada pembuktian unsur sebelumnya,bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang (gratifikasi) danternyata Terdakwa tidak melaporkannya kepada Direktorat GratifikasiKPK sesuai dengan ketentuan UndangUndang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutdi atas, maka telah jelas terbukti bahwa Terdakwa yang nyatanyataseorang dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahmenerima gratifikasi yang kemudian di dalam ketentuan pengertianunsur ini telah dipertajam haruslah dianggap telah menerima

suap;Menimbang, bahwa selain telah terbukti menerima gratifikasiyang dianggap sebagai suap, terbukti pula di persidangan, bahwagratifikasi yang dianggap suap tersebut diberikan atau diterimaTerdakwa karena Terdakwa telah membantu mengurus permohonanbanding dari para Wajib Pajak dan hal tersebut jelas berhubungandengan jabatannya dan sangat berlawanan dengan kewajibannyaatau tugasnya, mengingat Terdakwa semestinya harus tetapmempertahankan kepentingan Ditjen Pajak di dalam keputusannya,bukanlah justru

Penuntut Umum yang menjadikan Terdakwa sebagaipihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidakadil dan tidak berdasar hokum ;Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenanmempertimbangkan pihakpihak yang terkait dalam perkara a quo, agardalam memberikan putusan dapat benarbenar menjunjung tinggikeadilan bagi pihakpihak yang terkait ;Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umumdan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Kareesyang menerima

suap :a.

Pertama, Oktober 1991, halaman: 321) ;Menimbang, bahwa menerima suap pasal 11, unsur perbuatannya adalah menerima, dariunsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal 11 berupa rumusan formil bergantungpada selesainya dilakukan perbuatan, bukan pada apakah dari perbuatan tersebut menimbulkan suatuakibat terlarang ataukah belum, akan tetapi dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerimapundiperlukan syaratsyarata materiil, yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda

MOH ROESLAN, MM bersalah melakukantindak pidana Korupsi (Menerima Suap Secara Bersamasama),sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Ketigamelanggar Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.

Penuntut Umum yang menjadikan Terdakwa sebagaipihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidakadil dan tidak berdasar hokum ;Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenanmempertimbangkan pihakpihak yang terkait dalam perkara a quo, agardalam memberikan putusan dapat benarbenar menjunjung tinggikeadilan bagi pihakpihak yang terkait ;Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umumdan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Kareesyang menerima

suap :a.

menerapkan pepatah tak ada rotan, Semoga Rezeki abadi punjadi.Bahwa Hakim berpendapat maka Majelis hakim kasasi yang mengadiliperkara ini di tingkat Kasasi untuk mengabaikan pertimbangan hukumdalam putusan majelis hakim tingkat Pertama dan majelis Hakim tingkatBanding;Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti,tidak ada dijelaskan bahwa pengakuan dari Terdakwa bukanlah suatu alat bukti;Bahwa pengakuan Terdakwa yang tidak di dukung oleh buktibukti suratdan buktibukti saksi dari perusahaan yang menerima

suap atau uangtolak supaya tidak melakukan sanggahan;Pasal 189 ayat 4 KUHAP keterangan Terdakwa saja tidak cukup untukmembuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatanyang di Dakwakankepadanya melainkan harus disertai alat Bukti lainnya;Bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara ini sangat subjektif sekalipatut kira untuk dikesampingkan ;e Apabila membaca pertimbangan judex facti ( hal. 185 )mengenai terdakwa M.

umum, dipidana karena memberi suap denganpidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyakbanyaknya Rp.15.000.000, (lima belasjuta rupiah).e Pasal 3 UU No. 11 tahun 1980 merumuskan : Barangsiapa menerimasesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat mendugabahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanandengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentinganumum, dipidana karena menerima

suap dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp.15.000.000.

melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat.Namun yang pasti, ketika janji diucapkan/diberikan berarti pegawai negeri yang disuapbelumlah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya.Dalam bagian sebelumnya beliau mengatakan :Perlu diperhatikan bahwa untuk menyelesaikan perbuatan memberikan (untuk suatu benda)maka disyaratkan benda itu telah lepas dari tangan si pemberi dan berpindah ke dalamkekuasaan orang lain in casu pegawai negeri yang menerima

suap secara nyata dan mutlak.Singkatnya pegawai negeri yang disuap telah menerima sesuatu tersebut.

Artinya, pemberian hadiah itudianggapnya ada hubungannya dengan kewenangan jabatan pegawai negeriyang menerima suap, walaupun mungkin secara objektif tidak ada hubungansama sekali:Pengertian berhubungan dengan jabatan (in zijn bediening), dimanakata berhubungan dengan jabatannya (in zijn bediening) itu tidaklah perlubahwa jabatan itu. berwenang untuk melakukan jasajasa yangdimintakannya, tetapi cukuplah jabatannya dapat berbuat demikian (HR 26Juni 1916).

didukung oleh keterangan saksisaksi, alat bukti Surat serta keteranganTerdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang(error in persona) dan yang dituju dari unsur Pegawai Negeri dalam perkara iniadalah Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Pegawai Negeri telah terpenuhidan terbukti;Ad. 2 Unsur Menerima Pemberian atau Janji.Menimbang, bahwa unsur kedua ini sering disebut dengan penyuapanpasif, atau menerima

suap.

Muhammad Hidayat Batubara pamit pulangsetelah selesai melaksanakan sholat magrib;Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan BuktiPK3, jelas terbukti secara hukum bahwa Pemohon memang benarberada di kandang kuda milik Pemohon dari pukul 16.00 WIB sampaidengan pukul 19.00 WIB, Pemohon tidak menunjukan perilaku yanganeh seperti gelisah, cemas/ waswas dan tergesagesa ingin pulangatau ingin bertemu seseorang sebagaimana layaknya seseorang yangakan menerima suap atau pemberian ataupun hadiah

menerapkan pepatah tak ada rotan, Semoga Rezeki abadi punjadi.Bahwa Hakim berpendapat maka Majelis hakim kasasi yang mengadiliperkara ini di tingkat Kasasi untuk mengabaikan pertimbangan hukumdalam putusan majelis hakim tingkat Pertama dan majelis Hakim tingkatBanding;Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti,tidak ada dijelaskan bahwa pengakuan dari Terdakwa bukanlah suatu alat bukti;Bahwa pengakuan Terdakwa yang tidak di dukung oleh buktibukti suratdan buktibukti saksi dari perusahaan yang menerima

suap atau uangtolak supaya tidak melakukan sanggahan;Pasal 189 ayat 4 KUHAP keterangan Terdakwa saja tidak cukup untukmembuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatanyang di Dakwakankepadanya melainkan harus disertai alat Bukti lainnya;Bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara ini sangat subjektif sekalipatut kira untuk dikesampingkan;e Apabila membaca pertimbangan judex facti ( hal. 185 )mengenai terdakwa M.

Penuntut Umum yang menjadikan Terdakwa sebagaipihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidakadil dan tidak berdasar hokum ;Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenanmempertimbangkan pihakpihak yang terkait dalam perkara a quo, agardalam memberikan putusan dapat benarbenar menjunjung tinggikeadilan bagi pihakpihak yang terkait ;Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umumdan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Kareesyang menerima

suap :a.

mengandung cacat hukum, sehinggapemeriksaan atas diri Pemohon Peninjauan Kembali menjadi tidaksah secara hukum dan oleh karenanya pemeriksaan tersebutmenjadi batal demi hukum ;Bahwa dengan adanya putusan atas ketiga Petinggi Mabes Polritersebut, putusan mana baru terjadi setelah putusan atas diriPemohon Peninjauan Kembali dijatunkan, maka hal ini merupakansuatu Novum atau keadaan baru sebagaimana dimaksud Pasal263 ayat (2) KUHAP ;Dengan dihukumnya 3 (tiga) orang Petinggi Mabes Polri, karenatelah menerima

suap dari Adrian Woworuntu, Tersangka dalamperkara Tindak Pidana Korupsi dalam kasus ini, dalam hal ini paraPetinggi Polri tersebut adalah : Drs.

dan oleh Kejati DKI Jakartadilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akhirnyaPengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatunkan Pidana Penjarakepada Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali selama 8(delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,(Tiga Ratus Juta Rupiah), tanoa harus membayar Uang Penggantidan dalam Amar Putusan tersebut Terdakwa IV / PemohonPeninjauan Kembali tidak menikmati Aliran Dana ;Bahwa berkas perkara dalam kasus ini berdasar perintah PejabatPejabat yang menerima

suap berarti telah melanggar sumpahjabatan sehingga perintahnya tidak sah, karena landasan hukum /dasar hukum sumpahnya dilanggar ;1.Bahwa berkas perkara yang digunakan sebagai dasar memvonisperkara ini dibuat oleh Pejabat yang melanggar sumpah jabatan,dampak yuridisnya adalah bahwa berkas perkaranya tidak sahdan tidak berkekuatan hukum ;Bahwa adanya penyuapan terhadap ketiga Penyidik Mabes Polritersebut baru diketahui setelah Terdakwa IV / PemohonPeninjauan Kembali dijatuhi Pidana oleh Pengadilan

Pelakunya baru dijatuhi pidana bila terbukti melakukanpelanggaran atau penyalahgunaan wewenang tersebut karena menerima suap ataumelakukan tindak pidana lainnya. Tindakan tersebut baru menjadi tindak pidanakorupsi, apabila pelakunya melanggar perbuatan melawan hukum yang diancamdengan sanksi pidana.

No.52 K/Pid.Sus/2013.34Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN disamping telah menerima suap dari ROBERTUS SANTONIUSsebagaimana tersebut di atas, Terdakwa juga menerima suap dari ALIFKUNCORO, yang perbuatannya dilakukan pada sekitar awal tahun2008, dimana DENNY ADRIANZ bertemu dengan temannya ketikamasih bekerja di PT. Sunkyong Keris Indonesia IMAM CAHYO MALIKI,dalam kesempatan itu DENNY ADRIANZ mengatakan bahwa PT.

Baliperiode 20132018; 10 Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara obyek sengketa, yang berlaku sejak saat pelantikan tersebutpada tanggal 29 Agustus 2013;11 Bahwa pada tanggal 2 oktober 2013, ketua Mahkamah Konstitusi sekaligusKetua Majelis Panel pemeriksa perkara Nomor: 62/PHPU.DXI/2013(perkara aquo) telah ditangkap dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan(OTT) dengan dugaan menerima suap dalam sengketasengketa Pilkadayang ditanganinya di Mahkamah Konstitusi Republik