MuliadiChandra tersebut bersepadan langsung dengan kebun masyarakat (kebunmasyarakat tersebut yang juga termasuk kawasan hutan), masyarakatdimaksud adalah masyarakat yang terlibat langsung yang bersedia selaludiajak ke pengadilan dan aktif berperkara yakni Aliyas Untung, Amir K Nasir,dil, diduga kuat yang menerima suap dari Sdr. Muliadi Chandra, terbukti pulabisa lahan tersebut dalam satu hamparan yang sangat luas dan bisabersepadan langsung dengan Sdr. Muliadi Chandra.

No.52 K/Pid.Sus/2013.34Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN disamping telah menerima suap dari ROBERTUS SANTONIUSsebagaimana tersebut di atas, Terdakwa juga menerima suap dari ALIFKUNCORO, yang perbuatannya dilakukan pada sekitar awal tahun2008, dimana DENNY ADRIANZ bertemu dengan temannya ketikamasih bekerja di PT. Sunkyong Keris Indonesia IMAM CAHYO MALIKI,dalam kesempatan itu DENNY ADRIANZ mengatakan bahwa PT.

Andi Hamzah, pengertian menerimasuap yang dimaksud dalam Pasal 418 KUHP adalah menerima suap yangberhubungan dengan jabatannya (in zijn bedizening) tanpa berlawanan dengankewajibannya (in strijd met zijn plicht). Sering ada yang berpendapat bahwakalau seorang jaksa atau polisi menerima hadiah asal perkara jalan terus tidakmenjadi delik. Pendapat ini menunjukkan kurangnya pengertian tentangperbedaan antara Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP.

Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017Bahwa demikian halnya dengan Tripeni Irianto Putro selaku KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Medan (Hakim yang menerima suap)dalam perkara Nomor 06/PID/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 15 Maret 2016dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun (sudah mempunyaikekuatan hukum tetap), Dermawan Ginting (Hakim yang meneria suap)dalam Perkara Nomor 22/Pid/TPK/2016/PT.DKI tanggal 09 Mei 2016dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun (Sudah mempunyaikekuatan hukum tetap), Amir

Fauzi (Hakim yang menerima suap) dalamperkara Nomor 33/PID/TPK/2016/PT.DKI., tanggal 12 Mei 2016 dijatuhipidana penjara selama 4 (empat) tahun (Ssudah mempunyai kekuatanhukum tetap), dan Syamsir Yusfan (Panitera yang menerima suap) dalamperkara Nomor 02/Pid/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 8 Maret 2016 dijatuhipidana penjara selama 3 (tiga) tahun (sudah mempunyai kekuatan hukumtetap);Bahwa Judex Juris tidak mempertimbangkan pidana penjara terhadapketiga orang Hakim dan satu orang Panitera dalam menjatuhkan

Sikap bathin yangdimaksud adalah ia tidak berhak menenma pemberian, bukan karena faktoreksetrnal karena temannya tertangkap ; ro ono rn nnn en nnnMenimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan di atas, bahwa Terdakwamengembalikan atau melaporkan adanya gratifikasi kepada KPK (yang kemudianlaporannya tersebut tidak di proses) 17 hari setelah ia menerima suap atau setelahditangkapnya pelaku lain (Dessy, Damayanti dan Julia), dengan demikianpengembalian atau laporan Gratifikasi yang dilakukan Terdakwa

Muhammad Ilyas bersalah telahmelakukan tindak pidana turut serta menerima suap dan pencucianuang secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

dengankewajibannya".Menimbang, bahwa pengertian unsur menggerakkan agarmelakukan sesuatu) atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, di dalamhukum pidana disebut bijkomend oogmerk atau "maksudselanjutnya" yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelakutindak pidana selesai melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa unsur untuk menggerakkan agar tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya merupakan unsur kesalahan si pembuat dalamKorupsi menerima

suap pada pasal ini, setidaknya ada dua unsurkesalahan yakni :e Bentuk kesengajaan berupa sesuatu pengetahuan yang ditujukanpada bahwa hadiah atau janji itu diberikan untukmenggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban jabatannya ;e Bentuk culpa/kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwapemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya ;Menimbang, bahwa unsur kesalahan si penerima terkandungpengetahuan

milik Pemohon KasasiI/Terdakwa, tidak tersangkut dengan perbuatan pidana apapun sepanjangtidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Penuntut umum ;Oleh karena demikian tindakan pengambilan deposito milik PemohonKasasi I/Terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)pada Bank Mandiri Cabang DPR haruslah dipandang sebagai tidakanyang bersifat eksperimental, dan karenanya melawan hukum karena tidakdisertai bukti keterkaitan uang tersebut dengan tuduhan bahwa PemohonKasasi I/Terdakwa telah menerima

suap dari Haris Andi Surahmansebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, bahkan sejakawal Penyidik pada KPK mengetahui bahwa uang suap tersebut telahdikembalikan Sefa Yolanda atas perintah Pemohon Kasasi /Terdakwakepada pihak yang memberi suap ;Tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendirisecara tegas telah diatur dalam UndangUdang Nmor : 8 Tahun 2010,yaitu untuk tindak pidana pencucian uang yang karena terkait denganlocus delictinya berada di Negara lain yang sulit

Petugas Bank dalam pemberian kredit menerima suap ;2.

BUMNbukanlah piutang Negara dan hutang Bank BUMN bukanlahhutang negara ; Bahwa, apabila suatu BUMN mendapat saham dar negara sebesar51 % yang berasal dari APBN maka begitu masuk kedalam BUMNkekayaannya adalah milik BUMN sebagai badan hukum (subyekhukum), negara hanya mendapat pajak, dividen ; Bahwa, terhadap asas prudential banking yang dikenal denganistilah 5 C yaitu prinsip kehatihatian dalam suatu PT, apabilasudah hatihati tetapi tetap rugi maka ini adalah resiko bisnis,tetapi apabila ada bukti menerima

suap atau pemalsuan dokumenmaka inimerupakan tindak pidana ;198Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Pemasaran Kredit(Kabag PMk);Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2008, Terdakwa pernah bertemudan berkenalan dengan saksi Tenih Thresia /pengurus CV.

Dalam kasus posisitersebut terjadi cacat prosedur, sehingga implikasinya IMB yangtelah diterbitkan/dikeluarkan dapat dicabut kembali atau dibatalkan.Berbeda halnya diterbitkannya IMB dengan sudah mengetahuisebelumnya ada persyaratan yang tidak lengkap tetapi karenapejabat administrasi tersebut telah menerima suap, maka perbuatantersebut sudah dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaanwewenang yang mempunyai implikasi korupsi:Karenanya, tidak terbukti tindakan Terdakwa yang tetapmenandatangani

Pertama, Oktober 1991 Halaman : 321) ;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima suap pasal 12, unsurperbuatannya adalah menerima, yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusanPasal 12 berupa rumusan formil, artinya tindak pidana ini berupa tindak pidana formil.Selesainya Tindak Pidana Formil bergantung pada selesainya dilakukan perbuatan, bukan padaapakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu akibat terlarang ataukah belum, akantetapi dalam tindak pidana

caracara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkanfakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnsah, sadis, dan cabul;Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejahatansusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima

suap;48Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahuiidentitas maupun keberadaannya, meghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off therecord sesuai dengan kesepakatan;Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasiterhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa sertatidak merendahkan martabat orang lemah,miskin, sakit, cacat jiwa atau

No. 1388 K/Pid.Sus/2011Bahwa apabila ada dugaan disitu terdapat kesalahan dalamproses SK, menurut ahli harus dibuktikan terlebih dahulu, bahwaapakah di dalam penyusunan konsep tersebut dilatar belakangimisalnya ada suatu tindak pidana suap barulah si pembuat konsepitu dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya, tetapi kalaumisalnya belum bisa dibuktikan ada perbuatan menerima suap,menurutahli adalah suatu proses yang normalnormal saja ;Bahwa ketentuan UndangUndang Pajak di UndangUndangNo.16 Tahun

Muliadi Chandra tersebut bersepadan langsungdengan kebun masyarakat Auyas Untung, Amir Y, Nasir, dll (kebunmasyarakat tersebut yang juga termasuk kawasan hutan), masyarakatdimaksud adalah masyarakat yang terlibat langsung yang bersediaselalu diajak ke pengadilan dan aktif berperkara yakni Auyas Untung,Amir Y, Nasir, dll, diduga kuat telah menerima suap dari Sdr. MuliadiChandra, terbukti pula bisa lahan tersebut dalam satu hamparan yangsangat luas dan bisa bersepadan langsung dengan Sdr.

MaretMenimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwaternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh Undangundang, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berisi keberatansebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menguraikan unsurkepada Hakim karena tidak mempertimbangkan peranan Syamsir Yusfansebagai pelaku peserta yang menerima

suap bersamasama denganBahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilanmasyarakat; Menimbang,bahwa keberatankeberatan Terdakwa dalam memori bandingnyatertanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut:I Keberatan atas Surat dakwaan Penunutut Umum.1 Mengenai Kompetensi Relatif.Bahwa terbukti perbuatan yang dilakukan Gerry di Pengadilan TataUsaha Negara Medan, sehingga yang berwenang mengadili perkara iniadalah Pengadilan Tipikor

2016;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum danTerdakwa ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sertamemenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berisikeberatan sebagai berikut: Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menguraikanunsur kepada Hakim karena tidak mempertimbangkan peranan SyamsirYusfan sebagai pelaku peserta yang menerima

suap bersamasamaGengan Hakim .sese22scne sesso terns snes neeeeente nnn emmese tennesseee Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilanMSYArakal;~ ~~ no nnn ne enn enn enn nnn nnn nennnnannacemencnnasMenimbang,bahwa keberatankeberatan Terdakwa dalam memoribandingnya tertanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut:I.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerimasuap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakniPasal 418, 419 dan 420 KUHP.

hal itu disebut dengan diskresi.Bahwa seorang pejabat diberikan kewenangan mengeluarkansuatu keputusan yang berkaitan dengan perijinan, dan harusdikeluarkan sebelum 20 hari sejak adanya permohonan danternyata tidak ada putusan yang dikeluarkan atau didiamkanmaka bisa dikatakan diamnya tersebut berarti menolak, sehinggaperan selanjutnya ada pada pihak pemohon misalnya denganmengajukan gugatan TUN, hal itu dinamakan keputusan negatif.Bahwa ahli memberikan ilustrasi misalnya seorang pejabatpublik menerima

suap haruslah dibuktikan ada tidaknyaperbuatan tersebut, bila dihubungkan dengan UU No. 30 tahun2014 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka bisadilakukan ganti rugi;Bahwa terhadap prinsip good goverment ada pada domeinhukum administrasi negara, yang mana dikatakan pemerintahanitu. harus menggunakan transparansi, akuntability dansebagainya;Bahwa ahli menjelaskan ada ukuran untuk mengutur kinerjaseorang kepala daerah, ahli mencontohkan terhadap pemilukadayang dipilih langsung oleh rakyat

publik, siapapun orangnya maka harus tunduk padabestuur norm atau norma jabatan, karena sulit dilihat apakahseorang pejabat melakukan sesuatu) mewakili jabatannyaataukah pribadinya, bila mewakili jabatannya maka tunduk padanorma jabatan tersebut, pertanggungjawabannya adalahjabatannya pula, namun misalnya pribadi atau perilakunya yangtampil maka tunduk pada gedrag norm;Bahwa ahli mencontohkan Ombusman itu membuat klasifikasimana yang disebut dengan mall praktek yang menjurus padaperilaku, misalnya menerima

suap, menerima sesuatu itusebagai perilaku sehingga bila ini perilaku yang dimaksud makabisa dipidana.

suap maka dapatdipidana;Bahwa terhadap mandat, menurut ahli sejatinya tidak adapenyerahan wewenang dan tidak ada pula pelimpahanwewenang dan yang ada adalah operintah danpertanggungjawabannya jelas yaitu berada pada mandator;Bahwa ahli menjelaskan bahwa dalam hukum administrasipelimpahan suatu wewenang oleh kepala daerah tidak mungkindilakukan keseluruhan, dan terhadap sebagian wewenang yangtidak dilimpahkan oleh kepala daerah, tanggungjawab tetapberada pada yang bersangkutan;Bahwa menjelaskan terhadap

Pengembalian tersebut dilakukan setelahYulianis di BAP.Bahwa ketika Terdakwa pertama kali diperiksa sebagai tersangka tidak mau memberikanketerangan dan hal tersebut berlangsung lama dan menjelang akhir tersangka barumemberikan keterangan sehingga ketika terakhir memeriksa penyidik tidak lagimempertanyakan apakah tersangka benar atau tidak telah menerima suap karena penyidiktidak memerlukan pembuktian dari yang bersangkutan lagi.Bahwa alasan Terdakwa diperiksa dari pemeriksaan tanggal 25 Agustus

Jika tidak ada hubungan dengan tupoksi maka sebenarnya tidakada suap, tidak ada pemberian yang kemudian tidak terkait dengan tugas pokok danfungsi dari masingmasing orang yang didakwa menerima suap baik dalam kapasitasdia sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Jadi kalau yangditanyakan siapa yang bertanggung jawab banyak sekali, tergantung modusnyatergantung peristiwanya satu per satu, Ahli tidak bisa mengeneralisasi;Bahwa terdapat perbedaan antara pasal 5 ayat adressat normnya adalah setiaporang artinya bisa siapa saja yang melakukan suap aktif, sedangkan pasal 5 ayat 2jelas adressat normnya pegawai negeri atau penyelenggara negara, artinya suappasif (menerima suap) hanya bisa dilakukan oleh pengawai negeri ataupenyelenggara negara.

Tetapi menerima suap sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh suatukorporasi karena adress at normnya dalam pasal 5 ayat (2), pasal 11 dan pasal 12huruf b semuanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.Bahwa dalam pembuktian bukan hanya pada penerimaan namun juga adakesepahaman, kesepakatan, persetujuan antara pemberi dan penerima tentang apayang diberi dan diterima itu, dalam kerangka apa? untuk apa?

suap untuk mengetahui atau patut menduga tentangsikap batin orang yang memberi suap seperti itu.Menimbang, bahwa jika Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patutmenduga bahwa pemberian hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, tidak ditentukan bahwaPenyelenggara Negara mengetahui atau patut diduga bahwa orang yang memberikan hadiahatau

Jadi kerjasama di dalam penyertaan untuk menerima suap itu hanyamungkin terjadi bagi mereka yang samasama memiliki jabatanyang saling berkaitan.

Tetapijika yang mempunyai kewenangan mengangkat adalah B,sedangkan A tidak punya, bagaimana A bisa menerima suap,itu tidak mungkin, tetapi kalau A membantu mungkin bisamisalnya menjadi kurir atau perantara tetapi kualitasnya itubukan sebagai turut serta melakukan.Ada delik khusus yang mengatur perbuatan yang tanpamemperhatikan kualitas, contohnya adalah Pasal 363 ke4.

Pasal ini bersifat pro parte dolus pro parte culpa.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang pertama adalah keharusan untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggaranegara yang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentangsikap batin orang yang memberi suap seperti

Dari rumusan ini terlinat bahwabentuk kesalahan pelaku dalam pasal ini adalah do/us atau culpa.Pasal ini bersifat pro parte dolus pro parte culpa.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang pertama adalah keharusan untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena keuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggaranegara yang menerima

suap untuk mengetahui atau patut menduga tentangsikap batin orang yang memberi suap seperti itu;Menimbang, bahwa jika pegawai negeri atau penyelenggara negaratersebut mengetahui patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janjidilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji adahubungannya dengan jabatannya tidak ditentukan bahwa pegawai negeri ataupenyelenggara negara patut menduga bahwa orang yang memberikan

memberitahu atau mencegahOrang yang bersangkutan agar tidak melakukan kejahatan karena tugaskita mengingatkan agar orang tidak melakukan tindak pidana ;Ahli pernah melakukan kajian mengenai permasalahan suap, saat ituKPK juga melakukan riset dan kebetulan ahli menjadi narasumbernya.Perbuatan suap harus memenuhi kriteria yaitu yang pertama harus adaorang yang memberi suap dengan cara tertentu sebagaimana dijelaskandalam Pasal 5 Uu tipikor, yang kedua yaitu ada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang menerima

suap, yang ketiga adalah adanyadeal antara pemberi dan penerima suap dimana pemberi akan memberiatau menjanjikan sesuatu sedangkan penerima suap melakukan atautidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannyaistilahnya ada jual beli jabatan yaitu jabatannya dibeli oleh orang yangmemberi atau menjanjikan sesuatu dan perbuatan tersebut adalahperobuatan yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum ;Inti dari perbuatan suap adalah adanya ijab qobul karena tanpa adanyaijad qobul maka

;Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalamkorupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini.