pengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN TmtDibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Boalemo mendaftarkan 16 calon yang ditandatangani oleh Abd.Gawi Djafar sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenBoalemo bersama Herson Tina sebagai sekretaris partal; Bahwa bakal calon anggota legislatii DPRD Kabupaten Boalemo harusmemenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:O Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;Oo Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surattanda tamat belajar dan surat keterangan

pengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN TmtDibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal

Gawi Djafarsebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemobersama Herson Tina sebagai sekretaris partal;Bahwa bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo harusmemenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:Oo Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tandatamat belajar dan surat keterangan lain atau program pendidikanmenengah yang dilegalisir;Oo Surat pernyataan bermaterai calaon anggota

FRAKSI PARTAl PERSATUAN PEMBANGUNAN pada DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, yangterdiri dari:1. H.Djafar Badjeber SI.P. selaku Penasihat Fraksi;2.

Menjadi anggota dan atau pengurus partal politikd.

pengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN TmtDibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KabupatenBoalemo mendaftarkan 16 calon yang ditandatangani oleh Terdakwa Abd.Gawi Djafar sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenBoalemo bersama Herson Tina sebagai sekretaris partal;Bahwa bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo harusmemenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:Oo Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tandatamat belajar dan surat keterangan

kembalidalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013 (Bukti P9) yang merujuk pada putusanMahkamah Konstitusi No. 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013, yangdalam pertimbangan hukum dan amar putusannya disimpulkan sebagaiberikut;.............00..AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 39/PUUXI/2013,TANGGAL 31 JULI 2013. onan"Mengadili, dan Menyatakan:1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;1 Pasal 16 ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partal

DUWIRI seperti yang terdapat dalam DB1DPRD kab/kotasangat berpengaruh dalam suara internal partai PAN, sebab pada dapil (Satu)Distrik Urei Faisei peringkat pertama untuk Suara perorangan dalam partal(PAN) berdasarkan DA1DPRD kab/kota adalah saksi (HENDRIK LAMBERTMANIAGASI) dengan jumlah perolehan suara sebanyak 552 (lima ratus limapuluh dua) suara, sedangkan sdr. MARTHINUS S.

Terdakwa mencetak (print out) SertifikatDB1DPRD Kabupaten/Kota sesuai perintahn dari BOB GERSON KORWAHalaman 28 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sruselaku Koordinator Sistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) danmerangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen (Terdakwa laindalam berkas terpisah) dan kemudian diperbanyak tanpa dilakukanpemeriksaan kembali oleh BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalamberkas terpisah), lalu foto copy DB1DPRD Kabupaten/Kota tersebutdibagikan kepada para saksi partal

Monitor sedangkan untuk saudari CITRAPUSPIWATI bagian logistik dan konsumsi, rapat pleno tersebutdilaksanakan di Gedung Dakwah Ds.Sindanggalih Kec.KarangpawitanKab.Garut;Bahwa cara pelaksanaan pleno ditingkat Kecamatan Karangpawitantersebut adalah pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 10.00Wib dibuka oleh ketua PPK yaitu Terdakwa kemudian menjelaskan tatatertib serta mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut kepadapeserta sidang yang hadir pada saat itu (Saksi masing masing partal

Perubahan disini dapat berupa data pemilih; datapengguna hak pilih; data pemilih disabilitas; data penggunaan suratsuara; atau perubahan data perolehan suara dari pasangan calon,calon perseorangan, atau Suara partal politik dan suara calon;Unsur subyektif berupa kelalaian atau kealpaan (culpa). Akibat timbulkarena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hatihati atau kurang pendugaduga. Kealpaan merupakan bentukkesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan.

Prinsipkontrak partal(party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja.

Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa :Pasal 10(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuka. menguji undangundang terhadap UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;c. memutus pembubaran partal

No.27/PDT/2015/PT.PBRketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa :Pasal 10(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuka. menguji undangundang terhadap UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;c. memutus pembubaran partal

Aiusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRDkabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum;g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; ataui. menjadi anggota partal politik lain;6.

Menjadi anggota partai politik lain;Pasal 406:Ayat(1) : Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta padaayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan olehpimpinan partal politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kotadengan tembusan kepada Gubernur;Ayat (2) : Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRDkabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggotaDPRD

ML DENNY TEWU,SE, MM sudah terdaftarsebagai salah satu pengurus partai lain yaitu PARTAl AMANATNASIONAL (PAN), sebagaimana Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Amanat Nasional (DPPPAN) No. PAN/A/Kptsn/KUHal 10 dari 85 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.1.3.1.4.

,Bahwa kemudian PARTAl AMANAT NASIONAL menjawab suratpermohonan klarifikasi dari Dewan Pembina PARTAI DAMAI SEJAHTERAdengan Nomor Surat: PAN/B/KWSJ/38/V1/2014 Tanggal 9 Juni 2014 yangintinya surat tersebut menyatakan BENAR PENGGUGAT I DR ML DENNYTEWU,SE,MM masuk dalam jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan PusatPartai Amanat Nasional (DPPPAN) (vide BUKTIT3.3).1.4.Bahwa berdasarkan Surat Klarifikasi dari DPP PAN tersebut maka DewanPembina Partai Damai Sejahtera menyerahkan kepada Mahkamah PartaiDamai

DR.ML Denny Tewu, SE., MM sudah terdaftar sebagaisalah satu pengurus partai lain yaitu PARTAl AMANAT NASIONAL (PAN),sebagai mana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai AmanatNasional (DPPPAN) No. PAN/A/Kptsn/KUSJ/109/IX/2013 tanggal 30September 2013 tentang Penggantian Pengurus Dewan Pimpinan PusatPartai Amanat Nasional periode 20102015 (Vide Bukti TI.1), kemudianDewan Pembina mengirimkan surat klarifikasi tertanggal 2 Juni 2014 perihalkebenaran keberadaan Penggugat! DR.

Dan melihat penampilan meyakinkan pakai kostumINVESTIGATOR dan dari cara ngomongnya Terdakwa sudah sangat meyakinkandan terlinat tenang serta berpengalaman, bahkan Terdakwa saat itu menunjukkanfotofoto dirinya sedang bersama tokoh politik, partal, maupun tokoh daerah dibidangpartai dan pejabat daerah tambah membuat saksi percaya;Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengaku bernama Dewaberalamat di daeran Yogyakarta, namun ternyata setelan di periksa petugasKepolisian, terungkap nama asli Terdakwa

saudara Gideonkemudian pada awalnya Saksi menghubungi Penasehat Hukum ParaTerdakwa dan selang beberapa hari Saudara Gideon dan lbunyamenandatangani surat perdamaian tersebut;Bahwa sebelum ada penandatanganan surat perdamaian sepengetahuanSaksi sudah dilakukan musyawarah terlebih dahulu karena di rumah Sksiada penyampaian akan melakukan perdamaian;Bahwa musyawarah dilakukan dirumah Saksi karena Saksi sebagaiKetua Partai di kecamatan Minggir dan Para Terdakwa dan SaudaraGideon juga merupakan simpatisan partal

Terdakwa Santangdengan Saudara Gideon yang dilakukan di rumah Widarto Catur;Bahwa Terdakwa Santang tidak datang saat perdamaian tersebut dandiwakili oleh Saudara Iswandi sebagai Lawyernya dan saudara Dionbeserta ibunya;Bahwa perdamaian dilakukan mengenai penganiayaan yang dialami olehSaudara Gideon dan bukan mengenai bom Molotov;Bahwa Saksi ikut menyaksikan perdamaian tersebut karena Saksisebagai pengurus Partai di Kecamatan Minggir, sementara ParaTerdakwa dan Saudara Gideon juga merupakan simpatisan partal

Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketatersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partal,sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.3.

TERGUGAT sebagai organ tertinggiPartai GERINDRA memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan PartaiGERINDRA termasuk kewenangan untuk melakukan pergantian PimpinanDPRD Kabupaten/Kota sedangkan TERGUGAT II sebagai organ pelaksanatinggi Partal GERINDRA memiliki kewenangan untuk melaksanakankebijakan Partai GERINDRA yang telah ditetapbkan oleh TERGUGAT I,termasuk melakukan pergantian Ketua DPRD Kota Cirebon.Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, PARA TERGUGAT memilikikewenangan secara penuh untuk melakukan

Suara Caleg,No Partal, menurut, Selisi MenurutPar Parpol Penggu Tergu ; Selisihpol gat gat Penggu TerguC1 DB1DEMOKRATDaniel14 1.527 583 944 333 71 262Wanewar(Penggugat 1)PKPIMesakh Alfred20 Fredrik 510 191 319 395 76 319Dimomonmau(Penggugat II)PPP10 Idham 667 604 63 203 140 63(Penggugat III)9.1.

Efraim Orawaymelakukan perubahan terhadap hasil rekapitulasi yang pertama;Bahwa saksi tidak tahu jika perubahan yang dilakukan tersebut termasuk untukatas nama Alberd Kiky Wenggy, Yan Numbre, Korneles Melky Daufera atautidak;Halaman 141 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRBahwa terhadap perubahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Ketua PPDtersebut, saksi telah melaporkannya kepada Panwas di tingkat distrik dankabupaten;Bahwa penghitungan di PPD diikuti oleh semua perwakilan saksi dari partal

Partai PKPI untuk menanyakan apakahada upaya hukum yang dilakukan oleh partai baik itu melaporkan ke Bawasluatau ke Gakumdu dan jawaban ketua partai pada waktu itu bahwa memangsudah ada upaya hukum ke Bawaslu dan Gakumdu namun setelah itu saksitidak tahu tanggapan dari Bawaslu dan Gakumdu terkait dengan laporantersebut apakah ditindaklanjuti atau tidak;Bahwa saksi mendapatkan data perolehan suara tersebut dari saksi partaiPKPI di semua TPS berdasarkan pada formulir model C1 Plano;Bahwa ada 40 saksi partal

tersebut kepada saksi;Bahwa sepengetahuan saksi dari partai mempunyai form tersendiri untukpencatatan yang dibagikan kepada semua saksi partai PKPI di TPSTPS, halini untuk mengantisipasi jika saksi partai PKPI tidak mendapatkan fotokopi formC1 di TPS;Bahwa yang bertandatangan dalam form tersebut adalah saksi partai danKetua TPS;Bahwa saksi lupa, form dari 40 saksi partai ditandatangani semuanya atautidak;Halaman 151 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRBahwa saksi mengenal semua saksi partal

hadirpada saat pleno di tingkat kabupaten;Bahwa saksi mengetahui ada berita acara dalam pleno tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi, berita acara tersebut tidak ditandatangani olehsaksi dari PKPI;Bahwa dalam Bukti T.Il.INTVII2 memang ada yang bertandatangan tapi tidakada namanya;Bahwa saksi tidak tahu jika ada penyampaian dari Ketua Partai PKPI yangmenyebutkan siapa yang hadir dalam rapat pleno di tingkat kabupaten;Bahwa sepengetahuan saksi, saksi dari partai PKPI yang hadir di TPSmendapatkan mandat dari partal

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2003 yang antara lain menegaskan :bahwa apabila ternyata kasuskasus tersebut berawal ataumenyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partal yangbersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidakberwenang memeriksa perkara yang bersangkutan.... dst; (NietOntvantkelick Verklaard)b.

,M.Si dan Ir.MUHAJIRIN, MP yang di usungoleh Partai PBB sebagi berikut:1) Kerugian Maateriil terhitung sejak ditetapkan Partai PBBmendukung pasangan nomor urut 2 terkait penggunaan logopartai serta atribut partal yang mendukung pasangan lainberjumlah: Rp.10.000.000.000.

., alias Herman dengan mengatakan, beta akanberikan suara par ale, beta ingin kali ini PDIP dari Jesira Lehituyang nantinya duduk sebagai anggota DPRD, supaya menangkissemua pandangan masyarakat Jesira menyangkut partai PDIPsebagai partal agama.Selanjutnya saksi Johanis Herman Serang,S.Pd., alias Hermanmengatakan kepada saksi Yusuf Uweng,SE alias Ucu, kalau batul batul ale kasi suara par beta, beta seng lupa ose, selanjutnya saksiYusuf Uweng,SE alias Ucu mengatakan beta seng mengharapkan apa apa

Karena perkara a quo memenuhi kriteria sebagai perkara perselisihaninternal partal politik, maka menurut hukum perkara a quo seharusnyadiperiksa dalam rentang waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sesuaiketentuan Pasal 33 ayat (1) jo ayat (3) UndangUndang Partai Politiksebagaimana dikutip berikut ini:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihandilakukan melalui pengadilan negeri.(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat

Namun yang terjadi dalam perkara ini, justru pihak yang Putusan Perkara No.699/Pdt.GParpol/2017/PN.JKT.PST Hal. 34dimenangkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu ETHA BULO(sekarang TERGUGAT II) lah yang terlebin dahulu mengajukan gugatanke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregistrasi sebagai perkaraperdata khusus partal politik Nomor 477/Pdt.SusParpol/2017/PN.Jkt.Pst.yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16November 2017 yang mengabulkan gugatan PENGGUGAT (ETHA