, hal ini sama sekali tidaknampak dalam putusan a quo;Selain itu adanya SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RINomor C665.HT.03.01TH.2001 tersebut adalah merupakan persyaratanundangundang, yaitu berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPT 2007,Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal "tertentu", harus mendapatPersetujuan Menteri, "Bukan Merupakan Pengesahan Dari Menhuk & Ham(Menteri)".

Bagaimana tata cara dan prosedur permohonan untukmemperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dariMenteri, diatur lebin lanjut pada Pasal 9 dan Pasal 10 UUPT 2007, danBab II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

M01HT.0110 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 yang terdiri dari Pasal 2sampai dengan Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan BadanHukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, PenyampaianPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan DataPerseroan (selanjutnya disebut PERMEN Nomor M01HT 0110/2007);selanjutnya menurut Pasal 10 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat(5) PERMEN No.

"Apaancaman hukumnya apabila jangka waktu yang ditentukan Pasal 10ayat (1) UUPT 2007 dan pasal 6 ayat (5) PERMEN No. M01HT0110/2007 tersebut dilampaui?" Atau dengan kata lain, "Apaakibat hukumnya apabila permohonan untuk memperoleh KeputusanPengesahan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut?"43Ancaman atau akibat hukumnya diatur pada Pasal 10 ayat (9) UUPT2007 dan Pasal 6 ayat (5) PEMEN No.

M01 HT 0110/2007;e Akta Pendirian menjadi "batal" (nietig, void) karena hukum sejaklewatnya jangka waktu tersebut;e Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu, "Bubarkarena hukum" dan;e Pemberesan atau likuidasi dilakukan oleh Pendiri;Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 dan Pasal 6ayat (5) PERMEN No.

Nomor 765 K/Pdt/2017mempertimbangkan kedudukan Ussy Aisyah sebagai Direktur tanpa harusmempersoalkan alamat rumahnya;Bahwa perlu dibedakan antara alamat dengan domisili Dalam Pasal 17 ayat(1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas("UUPT") tentang tempat kedudukan (domisili) dinyatakan bahwaPerseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupatendalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggarandasar.

Kemudian, pada Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa tempatkedudukan (domisili) tersebut merupakan kantor pusat Perseroan.Selanjutnya, Pasal 5 UUPT memberikan pembedaan antara tempatkedudukan (domisili) dan alamat Perseroan;Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas terlihat bahwa kedudukanperseroan (domisili) adalah hal yang berbeda dengan alamat perusahaan.Kedudukan perseroan (domisili) sebagaimana disebutkan di dalamanggaran dasar, Perseroan berada di dalam suatu kota atau kabupaten.Sedangkan, suatu

domisili) yang ditentukan di dalam anggarandasar;Sebagai konsekuensi dari hal ini adalah perubahan alamat yang dilakukanoleh perseroan yang masih berada dalam satu wilayah kota atau kabupatentidak memerlukan perubahan domisili dalam anggaran dasarnya.Sebaliknya, apabila perubahan alamat tersebut menjadi berada di luarwilayah kota/kabupaten yang dicantumkan dalam anggaran dasar, makahal ini akan mewajibkan perseroan untuk melakukan perubahan domisili,sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UUPT

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal52 Ayat (1) huruf a Undangundang nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasisebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b UUPT;c. Mendapatkan Laporan Tahunan yang memuat laporan mengenaikegiatan Perseroan yang disampaikan dalam RUPS sebagaimanayang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UUPT;d.

kenyataannya sejak Tahun 2008, Pemohonselaku pemegang saham Termohon tidak dapat memperoleh hak yangdimilikinya selaku salah satu) pemegang saham Termohonsebagaimna yang telah dijamin oleh undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan;Bahwa hal tersebut terjadi karena pada faktanya, semenjak tahun2008 hingga saat ini Termohon tidak pernah menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang wajib dilaksanakanoleh Perseroan sebagaimana Pasal 66 Ayat (1) UUPT

PN.JktSel.IV.mengakibatkan dirugikannya pihak ketiga yakni Negara selaku pihakyang seharusnya menerima pembayaran pajak dari Termohon;PEMOHON MEMERLUKAN DIADAKANNYA PEMERIKSAANTERHADAP TERMOHON YANG BERTUJUAN GUNA MENDAPATKANDATA ATAU KETERANGAN MENGENAI KONDISI KEUANGAN DARIPERSEROAN42.43.44.45.46.47.48.49.Bahwa Pemohon adalah Pemegang % bagian dari seluruh sahamTermohon, sehingga telah mencukupi syarat untuk mengajukanPermohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan sebagaimana diaturPasal 138 Ayat (8) UUPT

Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu SeratusEnam Puluh Delapan Rupiah);Bahwa sehingga terdapat dugaan Termohon telah melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Pihak Ketiga yakninegara, selaku pihak yang seharusnya mendapatkan pembayaranpajak dari Termohon;Bahwa atas hal tersebut, hanya Pengadilan Negerilah yang dapatmenjadi jalan Pemohon untuk mendapatkan data dan keteranganmengenai kondisi keuangan Termohon;Bahwa hal tersebut sesuai dengan kewenangannya sebagaimanadiberikan oleh Pasal 139 Ayat (3) UUPT

Bahwa selanjutnya adalah berdasar apabila Pengadilan negeri JakartaSelatan di dalam penetapannya menetapkan dan mengangkat ahlisebagaimana yang dimaksud Pasal 139 Ayat (3) UUPT, dalam hal iniadalah Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik yang memilikireputasi baik serta belum pernah ditunjuk oleh Termohon gunamelakukan pemeriksaan terhadap Termohon yakni Kantor AkuntanPublik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan(PricewaterhouseCoopers Indonesia) yang beralamat di Plaza 89 Jl.H.R Rasuna Said Kav

BPR Central Internationaldalam RUPSLB tentang pemberhentian dari jabatan Direktur Utama tidakdiundang untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasauntuk memberikan jawaban atau membela diri dalam RUPSLB padatanggal 01 Oktober 2015 tidak sesuai dengan Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105 ayat 2 (dua)yang mengatur bahwa keputusan untuk memberhentikan angggotaHalaman 9 dari 29 hal. Put.

Nomor 1713 K/Pdt/2017membela diri dalam RUPSLB pada tanggal 1 Oktober 2015 karenatidak sesuai dengan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105 ayat 2 (dua) yang mengaturbahwa keputusan untuk memberhentikan angggota direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelan yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS:2.2.

BPR CentralInternational sesuai yang diamanatkan dan diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)Pasal 105 ayat 1 (satu) dan 2 (dua);2.4. Bahwa seharusnya Majelis Pemeriksa Perkara a quo harusterlebih dahulu menunggu Putusan Perkara Nomor114/Pdt.G/2016/PN.

BPR Central International adalah Badan Hukumberbentuk Perseroan Terbatas, maka undangundang yang menjadiDasar Hukumnya adalah UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT)Nomor 40 Tahun 2007. Harusnya PT.

Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelan yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS dimana Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan Prosedur PemberhentianAnggota Direksi sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas(UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 105 ayat 1 (satu) dan 2 (dua);5.13.Bahnwa dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat(RUPSLB) Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2015 tentang PemberhentianPemohon' Kasasi/Tergugat/Pembanding sebagai Direktur

Diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa: Direksibertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 92 ayat (1) ;Adapun dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, Direksi menjalankannyauntuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan(Pasal 92 ayat (1) UUPT).

Sedangkan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT diaturbahwa: Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.

Nampak dari ketentuanketentuan dalam UUPT tersebut bahwaDireksi PT mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu : menjalankanpengurusan, dan sebagai perwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan,maka Tergugat sebagai subjek hukun/badan hukum yang bertanggung jawabsebagaimana telah ditentukan di dalam peraturan perundangundangansebagaimana disebutkan di atas maka pertanggung jawabab karena kesalahanyang dilakukan oleh Tergugat yaitu melakukan pembiaran terhadap keamanandan keselamatan jiwa manusia

PASALHalaman 38 dari 140 halaman Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PN Dps88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.N. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSURUNSURPERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGASEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.O. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN YANG ~ DITUNTUT OLEHPENGGUGAT TIDAK BERDASAR.

Mengenai hal tersebut di atas adalah sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 62 UUPT yang secara tegas mengatur mengenai hakpemegang saham untuk meminta sahamsahamnya dibeli denganharga yang wajar, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:Halaman 46 dari 140 halaman Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PN Dps21.1.

Dari kutipan pasalpasal di atas jelas dinyatakan bahwa ketentuanketentuan yang ada di dalam anggaran dasar Tergugat 1 tidak bolehbertentangan dengan ketentuan UUPT, termasuk dalam kaitannyadengan kuorum dan aturan RUPS Kedua.80. Bahwa karena dalam anggaran dasar Tergugat 1 tidak terdapataturan khusus mengenai kuorum dan aturan pelaksanaan RapatKedua, maka DEMI HUKUM aturan mengenai kuorum danpelaksanaan Rapat Kedua harus tunduk pada ketentuan UUPT,yaitu ketentuan Pasal 88 UUPT.81.

Hasil RUPSLB sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01tanggal 2 Oktober 2017 justru sejalan dengan UUPT, termasuknamun tidak terbatas Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 88 UUPT. Selain itupembagian Deviden yang belum bisa dilakukan juga telah sesuaidengan ketentuan Pasal 71 UUPT dimana untuk PT. Hitakra belumada saldo laba positif sehingga tidak dimungkinkan untukpembagian Deviden.Demikian juga halnya segala pinjaman dana yang dilakukan olehPT.

Mengenai hal tersebut di atas adalah sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 62 UUPT yang secara tegas mengatur mengenai hakpemegang saham untuk meminta sahamsahamnya dibeli denganharga yang wajar, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :1.

No. 2179 K/Pdt/2015sebesar 19% (sembilan belas persen) atau secara bersamasama sejumlah380 (tiga ratus delapan puluh) saham atau sebesar 38% (tiga puluh delapanpersen);Bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonan ini pada ketentuan Pasal142 ayat 1 huruf (c) jo Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Nomor 40/2007") yangberbunyi sebagai berikut:e Pasal 142 ayat 1 huruf (c) UUPT Nomor 40/2007:Pembubaran Perseroan terjadi:c Berdasarkan penetapan pengadilan

;e Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UUPT Nomor 40/2007:"Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:c.

Pasal 146 ayat 1 huruf (c) VUPT Nomor 40/2007;Bahwa merujuk pada Pasal 146 ayat 2 UUPT Nomor 40/2007 yangberbunyi; "dalam penetapan pengadilan ditetapbkan juga penunjukanlikuidator", serta merujuk pada proposal yang diajukan oleh Sdr WillySoeseno tanggal 15 Desember 2014 (bukti P21) yang menyatakankesediaannya untuk ditunjuk menjadi Likuidator dalam pembubaran danpemberesan PT.Sunway Kreasi Bestindo, maka Para Pemohonmengusulkan agar Sdr.

No. 2179 K/Pdt/201514.15.Bahwa mengingat Likuidator dalam menjalankan tugasnya melakukanpembubaran dan pemberesan adalah bertindak untuk dan atas kepentinganPerseroan, maka sudah sepatutnya biayabiaya yang timbul berkaitandengan pelaksanaan tugasnya tersebut dibebankan kepada harta perseroanPT Sunway Kreasi Bestindo;Bahwa merujuk pada Pasal 152 ayat (1) UUPT Nomor 40/2007 yangberbunyi: "Likuidator bertanggungjawab kepada Rapat Umum PemegangSaham atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi yang

Pembanding semula Penggugat mengajukanmemori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2019,dengan alasanalasan pada pokoknya sebagai berikut: Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru) mempertimbangkan danmenyimpulkan bahwa sepertinya bukan hanyaTergugat yang bertanggungjawab atas kerugian Penggugat karena kesalahan Tergugat menjadi tanggungjawab juga bagi direksi yang lainnya; Majelis Hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum atas Pasal 97 Ayat (5)UUPT

Hal ini sesuai denganbukti P2a dan bukti T/PR17 yang menunjukan bahwa selain Tergugat terdapatPengurus lain sehingga Majelis menilai Tergugat tidak dapat bertanggung jawabsendiri untuk menanggung kerugian yang dialami oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Pasal 97 UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa tanggung jawabataS pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab dan bertanggung jawab penuhsecara

MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN AKTA PERUBAHANANGGARAN DASAR DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUANPERUBAHAN DATA PERSEROAN :UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT) :Mengenai Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia :1.1 Bahwa merujuk pada BAB II PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DANPENGUMUMAN khususnya dalam BAGIAN KEDUA ANGGARANDASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Paragraf 2 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

berlaku dalam hal UndangUndang ini menentukan lain.Penjelasan Pasal 23 ayat (3) UUPT:Yang dimaksud dengan UndangUndang ini menentukan lain adalah,antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UndangUndang ini yang mengatur adanya persyaratan yang harus dipenuhisebelum berlakunya Keputusan Menteri atau adanya tanggal kemudianyang ditetapbkan dalam Keputusan Menteri, yang memuat syarat tundayang harus dipenuhi lebih dahulu atau tanggal kemudian.Bahwa merujuk pada ketentuanketentuan dalam UUPT

sebagaimanayang diuraikan diatas maka perubahan anggaran dasar tertentumemerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia danberlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia atas perubahan termaksud dengan ketentuansepanjang tidak diaturlain dalam UUPT .Bahwa dalam perkara a quo perubahan anggaran dasar sebagaimanatermaktub dalam AKTA No. 7 yang telah disetujui oleh TERMOHONKASASI (dahulu TURUT TERBANDING / TERGUGAT) berdasarkanOBYEK SENGKETA tidak

dalam UUPT sebagaimanayang diuraikan diatas maka penyampaian pemberitahuan perubahan dataperseroan memerlukan surat penerimaan pemberitahuan yang diterbitkanoleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berlaku efektif sejaktanggal penerbitan surat penerimaan pemberitahuan perubahan dataperseroan termaksud DENGAN KETENTUAN SEPANJANG TIDAKDIATUR LAIN DALAM UUPT.1.10 Bahwa dalam perkara a quo perubahan anggaran dasar sebagaimanatermaktub dalam AKTA No. 12 yang telah diterima pemberitahuannya olehTERMOHON

bagi PEMOHONKASASI (dahulu TERBANDING / PENGGUGAT) adalah mengajukangugatan sengketa Tata Usaha Negara atas OBYEK SENGKETA danOBYEK SENGKETA Il sebab tidak mungkin Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia membatalkan sendiri OBYEK SENGKETA I dan OBYEKSENGKETA II.Bahwa terlepas dari halhal diatas maka terbukti secara hukum MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia in casu TERMOHON KASASII (dahuluTURUT TERBANDING / TERGUGAT) telah tidak cermat dalammenerbitkan OBYEK SENGKETA dan OBYEK SENGKETA Il yangmelanggar UUPT

lebih lanjut untuk tata cara RUPS harus jugamemenuhi unsurunsur yang disyaratkan oleh UndangUndang, sebagaimana kutipan dalam Pasal 82 UUPT:(1).

Bahwa baik PARA PENGGUGAT, tidak pernah mendapatpemberitahuan mengenai Pemecatan / PemberhentianJabatannya sebagai Direktur dan KomisarisUtama sesuaiketentuan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 119 UUPT, olehkarena itu telah dilanggar haknya yang berupa kesempatanuntuk melakukan pembelaan diri;e.

wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atauDewan Komisaris.(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan ke pengadilan negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kKedudukanPerseroan.dimana dalam pasal 61 ayat (1) UUPT disebutkan dengan jelas bahwagugatan diajukan oleh pemegang saham terhadap Perseroan danbukannya kepada TERGUGAT VI yang berprofesi sebagai Notaris.

Jkt.Utrdengan ketentuan Pasal 82 ayat ( 1) dan ( 2 ) UUPT, yang berbunyisebagai berikut:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan....(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat ...4.

Bahwa PARA PENGGUGAT, tidak pernah mendapat pemberitahuanmengenai Pemecatan / Pemberhentian dari Jabatannya sebagaiDirektur dan Komisaris Utama sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (2)dan Pasal 119 UUPT, oleh karena itu telah dilanggar haknya yangberupa kesempatan untuk melakukan pembelaan diri;5.

Put.No.57/PDT/2019/PT PBRterutama ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPT, yang menyatakanbahwa "Perubahan anggaran dasar selain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri".Konsekuensi atas ketentuan tersebut, pada prinsipnya TERGUGATV hanya menerima perubahan perseroan (sebagai sebuahperbuatan perdata) yang telah dituangkan ke dalam ke dalamsebuah Akta Notaris dalam bahasa Indonesia, untuk kemudianoleh TERGUGAT V dicatat dalam Daftar Perseroan atau SistemAdministrasi Badan Hukum

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukumPerseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yangmemerlukan persetujuan ;b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yangtidak memerlukan persetujuan; atauCc. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yangbukan merupakan perubahan anggaran dasar ;Bahwa penerbitan Surat Penerimaan PemberitahuanPT Graha Kawitaria Barelang pada dasarnya mengenaipada ketentuan pasal21 ayat(3) UUPT, yang berbunyi;"Perubahan anggaran dasar selain

;dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ("UUPT"), mengenai perubahan anggaran dasar,dikatakan bahwa ada perubahan anggarandasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri (Pasal21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (2) UUPT), dan ada yang hanyaperlu diberitahukan kepada Menteri (Pasal 21 ayat (3) UUPT).Hal.24 dari 37 hal.

Put.No.57/PDT/2019/PT PBRDari rumusan Pasal 21 UUPT, dapat kita lihat bahwa UUPTtidak menyebutnya dengan "disahkan", tetapi "mendapatpersetujuan" atau "d iberitahukan". dengan demikian terhadapperubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan, melainkanhanya berupa tindakan pencatatan saja dalam daftar perseroan ;Dalam hal substansi atas perubahan yang telah dicatat tersebutterdapat cacat hukum yang telah dibuktikan melalui persidangandan telah terdapat putusan yang telah berkekuatan hukumtetap, maka

Diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa:Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);Bahwa adapun dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, Direksimenjalankannya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan (vide Pasal 92 ayat (1) UUPT).

Sedangkandalam Pasal 98 ayat (1) UUPT diatur bahwa: Direksi mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar Pengadilan. Nampak dari ketentuanketentuan dalam UUPT tersebut bahwa Direksi PT mempunyai tugas danwewenang ganda jyaitu: menjalankan pengurusan, dan sebagaiperwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan;Bahwa dalam tugas dan tanggungjawabnya, Direksi adalah organ PT yangmewakili kepentingan PT selaku objek hukum mandiri. Adapun tugas dantanggung jawab itu bersumber pada:.

duties bagiDireksi, Terkait dengan fiduciary duties dalam Perseroan Terbatas (PT),dalam buku Organ Perseroan Terbatas (hal. 39) Cornelius Simanjuntakdan Natalie Mulia menjelaskan bahwatugas dan tanggung jawabmelakukan pengurusan seharihari Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebutdalam sistem common law dikenal dengan prinsip fiduciary duties.Tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Pasal 92 ayat (1) UUNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT

Sedangkan,Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan ataskebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiPerseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi(Pasal 108 ayat 1 UUPT mengatakan Dewan Komisaris melakukanpengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan padaumumnya, baik mengenai perseroan dan memberi nasihat kepadaDireksi).Referensi mengenai fiduciary duty juga dapat ditemui dalam bukuHukum Perseroan Terbatas yang ditulis

oleh orang yang mengawasitindakan seseorang tersebut selama waktu berada di bawah pengawasan;Bahwa dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 yang berbuny/i ;Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baikdi dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasar Pasal 98 dan 99 UUPT

New Castle Abadi Prima merupakan perseroan, maka harus tundukdan patuh serta melaksanakan UUPT;b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. New Castle Abadi Primatanggal 21 November 2019 dapat dikategorikan sebagai RUPS lainnyasebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 79 ayat (1) UUPT.Bahwa dengan demikian penyelenggaraan RUPS tersebut harusdidahului oleh adanya pemanggilan RUPS terhadap para pemegangsaham.

Bahwa didalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat ketentuan Pasal 84 ayat 5.Bahwa Pasal 84 UUPT hanya terdiri dari dua ayat saja;c. Bahwa merubah susunan pengurus PT. New Casile Abadi Prima berartimerubah anggaran dasar PT. New Castle Abadi Prima karena susunanpengurus tersebut berada di dalam anggaran dasar.

Perubahananggaran dasar perubahan harus dilaksanakan sebagaimana hukummengaturnya, yaitu sebagaimana diatur di dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT disebutkan; RUPSuntuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapatpaling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.... Bahwa diketahui RUPSPT.

New Castle Abadi Primatanggal 21 November 2019 tersebut hanya dihadiri oleh 50% sahamdengan hak suara saja;Halaman 18 dari 43 halaman putusan Nomor 410/PDT/2021/PT BDG2) Bahwa karena RUPS tersebut hanya dihadiri oleh 50% suarapemegang saham, maka menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT,RUPS tersebut tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasarkarena tidak memenuhi kuorum.

New CastleAbadi Prima tanggal 21 November 2019 dapat dikategorikan sebagai RUPSlainnya sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 79 ayat (1)UUPT.

Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Ssekurangkurangnya %4(tiga per empat) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dikutip sebagaiberikut:RUPS untuk menyetujul Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agarPerseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya,dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapatpaling sedikit 3/4 (tiga perempat

Pasal 86 ayat (8) dan (9) UUPT, maka Pemohonwajib melakukan pemanggilan kembali kepada para Pemegang sahamuntuk RUPSLB Kedua, yang dikutip sebagai berikut:Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapal, dapat diadakanpemanggilan RUPS kedua.Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Kdl10.Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengundang kembali paraPemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019(RUPSLB II

Pasal 89 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu sekurangkurangnya 2/3(dua per tiga) atau 66.7% (enam puluh enam koma tujuh) dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dikutip sebagaiberikut:RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusanjika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui olehpalingHalaman

sah, maka otomatis RUPSLB tidak akan pernah dapatdilangsungkan apabila salah satu pemegang saham saja tidakmenghadiri RUPSLB tersebut.Bahwa selanjutnya untuk menghindari kerugian dan dampak hukumlainnya yang merugikan kepentingan Perseroan (Pemohon) sertauntuk mencari kepastian hukum bagi seluruh pihak yang mempunyalhubungan dengan Perseroan (Pemohon) dan dengan memperhatikanRUPSLB yang telah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB dan RUPSLB II, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat5 UUPT

Tahunan 2012 yang dibuat olehDireturUtamatidakditerimadengan alasan telah menyalahgunakan wewenangdan keuangan perusahaan ;6 Bahwa permintaan Para Pemohon kepada Termohon I agar menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan telahdilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangHalaman3dari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.TglPerseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroanyang berbunyi :Pasal 79 ayat (2) UUPT

: Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat juga di lakukan atas permintaan :a (satu ) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewaki 1/0 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara , kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebihkecil : ataub Dewan Komisaris ;Pasal 79 ayat (3) UUPT: Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertaialasannya;Pasal 19 ayat (2) Anggaran

Bank Mandiri (Persero) Tbk.Dalam UUPT dibedakan dengan jelas antara fungsi, wewenang dantanggung jawab Perseroan dengan Organ Perseroan itu sendiri.

AdapunOrgan Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 UUPT adalah sebagaiberikut:Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksidan Dewan KomisarisSelanjutnya dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 98 UUPT disebutkanbahwa:Direksi diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atasnama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 39/PDT/2022/PT.BDGBerdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPT maupun Anggaran Dasar PT.

Oleh karenanya Direksiadalah pihak yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.Di samping itu dalam pasal 98 ayat (3) UUPT juga diatur bahwakewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecualiditentukan lain dalam undangundang ini, anggaran dasar ataukeputusan RUPS.

Artinya eksistensi pengaturan dalam Anggaran Dasarperseroan diakui oleh UUPT sebagai bagian landasan hukum dalammengatur kewenangan Direksi.Bahwa dalam pelaksanaannya, dengan semakin kompleksnya organisasiperseroan akibat tuntutan kebutuhan dalam menjalankan aktivitas usahamaupun kegiatan lainnya, maka tidak memungkinkan bagi Direksi untukdapat menjalankan sendiri selurun tanggung jawabnya.

SME Cirebon adalah Area SME Head, maka sejalan dengan UUPT,Area SME Head itu. mewakili Direksi, yang kewenangannyasebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUPT in casubertindaksebagai mewakili PT. Bank Mandiri (Persero) Tok., sehingga tidak dapatdigugat secara perdata atas perbuatan hukum yang dibuat untuk danatas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., karena yang memikultanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan hukum yangdilakukan dengan TERGUGAT adalah PT.

No. 1913 K/Pdt/2009Perseroan wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, baik didalam maupun di luar Pengadilan ;Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UUPT, Tergugat II dan Tergugat Illselaku Direktur wajid dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Tergugat serta bertanggungjawab secara pribadi apabila Tergugat II dan Tergugat III bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 97 dan 98 UUPT, Tergugat IVselaku

Jati Padang V/16A Rt.001Rw.004 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, JakartaSelatan ;Bahwa Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV tetap ditarik dalamperkara ini, sangat beralasan karena berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan (2)UUPT dan Pasal 97 dan 98 UUPT agar terlibat dalam proses pemeriksaanperkara, serta tunduk dan patuh pada putusan ini ;Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III danTergugat IV menjalankan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada MajelisHakim Pengadilan

Keuntungan ini, diberikan undangundang kepadanya,sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007.Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik(eigenar,owner) dari Perseroan, namun hukum Perseroan(corporate law) melalui Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, membatasitanggung jawabnya dengan acuan: pemegang saham Perseroan, tidak bertanggung jawabsecara pribadi (personal liability) atas perikatan yang dibuatatas nama Perseroan maupun atas kerugian yang dialamiPerseroan;Halaman 41 dari 56 Hal Putusan

yang diperantarai oleh Tergugat V selaku bagian operasi padaTergugat I, sehingga sudah tepat dan benar gugatan Penggugat ditujukan kepadaTergugat I;Menimbang, bahwa Tergugat PT Mitra Stania Prima adalah suatu badanhukum berbentuk perseroan terbatas (PT),yang berdasarkan UndangUndangNomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat UUPT)diatur bahwa Organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Direksi dan Dewan Komisaris;Menimbang, bahwa Pasal 92 UUPT, menentukan bahwa

Direksimenjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengantujuan perseroan.Selanjutnya Pasal 98 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa Direksimewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Selanjunya Pasal 98 ayat (2) UUPT menentukan bahwa dalam hal anggota Direksiterdiri lebih dari 1 (Satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiapanggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun para Tergugat tidakmengajukan

yang merupakanorgan perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanPT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Pemegangsaham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugianPerseroan melebihi saham yang dimiliki;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3

ayat (1) UUPT tersebut maka tidaktepat apabila gugatan Penggugat aquo mengikutsertakan Tergugat IV PT AsariTambang selaku Pemegang Saham untuk bertanggung jawab atas hutangHalaman 52 dari 56 Hal Putusan Nomor 328/PDT/2020/PT.DKIPT Mitra Sania Prima (Tergugat I).

puluh delapan persen) jumlahsaham yang digunakan dalam mengajukan PERMOHONAN a quomerupakan harta bersama dengan Direktur Perseroan incasu mewakiliTERMOHON,maka dikarenakan tidak ada perjanjian kawin, antaraPEMOHON dengan Direktur Perseroan incasu mewakili TERMOHONharuslah dianggap sebagai satu subjek hukum, karenanya PEMOHONtidak memenuhi syarat sebagai PEMOHON sebagaimana diatur dalamPasal 138 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor 40 Tahun tentangPerseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT

Bahwa Pasal 138 UUPT tersebut jelas mensyaratkan bahwaPemeriksaan Perseroan hanya dapat diajukan apabila Perseroan dan/atauDireksi melakukan perbuatan hukum yang merugikanPerseroan/PemegangSaham. Faktanya, Pemohon selaku PemegangSaham adalah satu subjek hukum dengan TERMOHON.10.

Bahwa dikarenakan status PEMOHON denganDirektur Perseroanincasu TERMOHON adalah satu subjek hukum, maka PEMOHON tidakdapat membuktikan adanya kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal138 UUPT tersebut, karenanya PEMOHON tidak memenuhi syarat untukmengajukan PERMOHONAN aquo, karena tidak ada kerugian yangdialami oleh PEMOHON.11.

BahwaberdasarkanPasal 139 ayat 2 UUPT yang berbuny/i:Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolakpermohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasanyang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad balk.Dengan diajukannya Permohonan ini setelah adanya gugatan perceraianyang diajukan oleh Direktur Perseroan, menunjukkan adanya itikad tidakbaik yang ditunjukkan oleh PEMOHON dan Permohonan ini hanyalahsalah satucara yang dibuat oleh PEMOHON untuk mempersulit DirekturPerseroan

Bahwa dikarenakan kepemilikan saham PEMOHON adalah satusubjek hukum dengan Direktur Perseroan incasu TERMOHON, makaterbukti dakada kerugian PEMOHON sebagaimana dipersyaratkan dalamPasal 138 UUPT untuk mengajukan Permohonan Pemeriksaan terhadapPerseroan.Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan disertai alat bukti sempurna(volledige bewijs) mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagalberikut:MENGADILIDALAM EKSEPSIMengabulkan

Pasal 61 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:"Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke pengadilan negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat tempat kedudukan perseroan."A.2. PASAL 61 AYAT (1) DAN (2) UUPT NO. 40 TAHUN 2007 MERUPAKANKETENTUAN YANG BERSIFAT LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERAL! DARIKETENTUAN PASAL 118 HETHERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR)5. Dalam Gugatan yang diajukan PENGGUGAT mendasarkan pada ketentuanPasal 118 HIR.

Tagihan utang TERGUGAT IV terhadap TERGUGAT tersebut adalah bentuktagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai saham sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 28 UUPT No. 1/1995 jo.

Ketentuan Pasal 5 PP No. 15/1999 tersebut di atas, telah memperlihatkan bahwakewajiban untuk menawarkan saham tersebut kepada pemegang saham minoritasberdasarkan Pasal 36 UUPT 1/1995 bukan lagi menjadi suatu keharusan tehadapsaham yang dihasilkan dari konversi utang;73.

Selain itu, RUPSLB tertanggal 29 November 2006 juga telah memenuhi persyaratankuorum persetujuan pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal75 UUPT No.1/1995 karena dihadiri dan disetujui oieh lebih dari 2/3 dari jumlah seluruhsaham TERGUGAT yang memiliki suara sah sebagaimana yang diatur dalamketentuan Pasal 75 UUPT No.1/1995.

Pasal 16 UUPT No.1/1995dimana setiap perubahan anggaran dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalambahasa Indonesia;83.