Ditemukan 3070 data
92 — 46
Lolang (alm) menyatakan setelah yangHalaman 4 dari 61 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN.Kpg.11bersangkutan sembuh barulah akan diselesaikan secara baikbaik dandalam nuansa kekeluargaan, dengan ketentuan dibagi 2 (dua) bidang untukPara Tergugat dan Penggugat sehingga Tergugat menyatakan agar janganmeninggalkan masalah buat Ahli Waris..Bahwa setelah Drs. Chr.
126 — 47
., Asa Nuansa, SH dan Erik F.Kaligis, SH., Advokat pada Kantor Hukum Alfredo Associates, beralamat diMega Plaza Building 2 Floor Zone B, Jin. Rasuna Said Kav. C3 Jakarat12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013;Lawan:1. PT. ATLASINDO UTAMA, berkedudukan di Plaza Kedoya Blok. DD No.72 Jl. Panjang Kedoya, Jakarta Barat 11520, yang diwakili oleh Drs.Gerald Sugito G.K Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai TergugatIs2. Drs. GERALD SUGIANTO, bertempat tinggal di Jin.
111 — 21
TENTANG GUGATAN SALAH ALAMATBahwa materi dari gugatan Para Pelawan tidak salah alamat, @TERLAWAN Il (dua) yang tidak mampu menalar peristiwa hikeadaan hukum (fetelijkerechtgronden) yang terjadi in casu a quotidak mendapatkan Nuansa Hukum atau Keadaan Hukum tentarHubungan Hukum dan Kepentingan antara PARA PELAWAN denLelang in casu a quo, maupun Hubungan Hukum dan KepentincPARA PELAWAN dengan TERLAWAN (satu) maupun TER(dua);Bahwa telah diuraikan sebelumnya di dalam sub bab di ataadanya:a.
103 — 43
anggotakeluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknyayang bertentangan dengan peraturan perundang undangan,merugikan kepentingan umum = dan meresahkan sekelompokmasyarakat atau. mendiskriminasikan warga negara dan ataugolongan masyarakat lain Soot eee eee eeeBahwa akibat diterbitkannya 2 (dua) surat keputusan obyek22sengketa tersebut diatas menyebabkan Penggugat kehilanganjabatan dan tidak memperoleh tunjangan jabatan selayaknya dandirugikan kepentingannya, yang mana hal ini bertentangandengan nuansa
86 — 71
Kentalnya nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.3. Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yang mengakibatkan pelelangantidak adil, tidak transparan dan terjadi persaingan yang tidak sehatAkan tetapi pada tanggal 28 Oktober 2010 terdakwa selaku Direktur RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau tetap menetapkanPemenang Lelang sesuai Surat Nomor : 430.a/TU10/X/2010 denganHalaman 12 dari 113 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PN PikPemenang CV. Putra Bungsu Mandiri dan Pemenang II CV.
Kentalnya nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.3. Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yang mengakibatkan pelelangantidak adil, tidak transparan dan terjadi persaingan yang tidak sehatAkan tetapi pada tanggal 28 Oktober 2010 terdakwa selaku Direktur RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau tetap menetapkanPemenang Lelang sesuai Surat Nomor : 430.a/TU10/X/2010 denganPemenang CV. Putra Bungsu Mandiri dan Pemenang Il CV. BintangPerdana.
100 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 255/K/TUN/2010Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukanlahkewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta ;Bahwa secara tegas dan jelas, nuansa SENGKETA KEPEMILIKANATAS TANAH EX GIRIK No. C 1098" dalam gugatan Penggugat aquo, dapat dilihat pada uraian huruf A angka 1 Replik Penggugat, yangpada kalimat akhirnya menyebutkan SECARA NYATA TANAHTERSEBUT BELUM PERNAH BERALIH ATAU DIALIHKANKEPEMILIKANNYA KEPADA SIAPAPUN JUGA.
1.Dody Novalita
2.Agustini, S.H.
Terdakwa:
Romy Rafsanjani Alias Romy Bin Farid Rudhi
50 — 25
bermanfaat minimal untuk anak Terdakwa satusatunya;Bahwa penjara bukan tempat yang aman untuk berhenti menggunakansabusabu, penjara gudangnya penjahat dan tempatnya narkoba segalajenis;Halaman 3 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Trk.PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWABahwa sesuai dengan sistem peradilan kita, Jaksa Penuntut Umummewakili kepentingan publik, inklusif di dalamnya kepentingan korban.Sedangkan Penasihat Hukum mewakili kepentingan Terdakwa. makaperbedaan sudut pandang ini memberikan perbedaan nuansa
99 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formildapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1. .KESALAHAN DALAM MEMAHAMI UNDANG UNDANG NOMOR 13TAHUN 2003 Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Hak HakDasar Pekerja/Buruh (Labour Protection) Bahwa sebagaimana dimaklumi, kedudukan antara Pengusaha(Pemberi kerja) dengan Pekerja/Buruh, secara sosiologis tidaksederajat, dalam nuansa
PT. ASFIZ LANGGENG ABADI diwakili oleh : ZARKASI (Direktur)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
318 — 145
, ini sebenarnya lebin kepada nuansa perlindungan,bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepadakelompok rentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdaganganHalaman 48 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUNJKTmanusia salah satunya, kemudian berangkat dari situ yang harusdibenahi adalah perusahanperusahan yang memberangkatkan tenagakerja Indonesia ke luar negeri, mereka harus betulbetul perusahan yangkredibel, punya kapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungiTKI
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut kemudian menunjukkan nuansa dariputusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang sekedarmengedepankan putusan yang bersifat represif saja, dengan kesanyang mencolok adalah trend untuk setiap hukuman bagi paraTerdakwa korupsi sudah menjadi formatnya harus dinaikkan,sehingga kekuatan dari kebebasan Hakim yang sepatutnyamengedepankan kemandirian dan idealisme yang independen samasekali tidak terwujud;.
66 — 10
Eksepsi dan jawaban Tergugat belumdiimbangi dengan kejujuran dan terkesan ada nuansa permainan bahasadalam bahasa hukum.
MARIAJANG
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
121 — 54
Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.PIyang diajukan oleh Mariajang dan Pemerintah Daerah dalam keyakinankomisi terlalu kental nuansa politisnya sehingga disarankan agar dimediasisaja karena setelah kami melihat suratsurat termasuk yang disampaikankepada fraksi kami ada tahapantahapan yang menurut saksi tidak Sesuaidengan mekanisme pemberhentian Kepala Desa kalau dia merujuk padaPERDA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentianKepala Desa serta rujukannya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015disana
61 — 44
Materigugatan sesungguhnya nuansa hukum perdata terkait kepemilikanterhadap obyek sengketa oleh Para Penggugat, yang berada dalamkewenangan Pengadilan Negeri Flores Timur. Sehingga tidak menjadirelevan jika saya selaku PPATS ditarik sebagai Turut Tergugat Il yangtidak ada kaitannya dengan status kepemilikan atas obyek yangdisengketakan.
PT. SENTOSA KARYA MANDIRI
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
284 — 161
, ini sebenarnya lebin kepada nuansa perlindungan,bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepadakelompok rentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdaganganmanusia salah satunya, kemudian berangkat dari situ yang harusdibenahi adalah perusahanperusahan yang memberangkatkan tenagakerja Indonesia ke luar negeri, mereka harus betulbetul perusahan yangkredibel, punya kapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungiTKI di luar negeri, sehngga kasuskasus itu bisa diminimalisir ataudihilangkan
1.Robinson Tampubolon
2.Nursiah Tampubolon
3.Rusti Tampubolon
4.Wilson Tampubolon
5.Rai Subodro Situmorang
Tergugat:
5.Harianto Tampubolon
6.Helena Tampubolon
7.Elfrida Pasaribu
Turut Tergugat:
7.Julitri Roriana,.S.H.
8.Lurah Pasar Laguboti
9.Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir
146 — 145
., dalambukunya Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan,Penerbit Nuansa Aulia, tahun 2015, halaman 124, unsur atau ciri Surat wasiatdari ketentuan Pasal 875 KUHPerdata, antara lain:Surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia;Dapat dicabut kemball;Bersifat pribadi;Dilakukan dengan cumacuma;Merupakan perbuatan hukum sepihak;a & NW PpDibuat dengan akta (baik dengan akta di bawah tangan atau akta otentik);Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 931 KUHPerdata, surat
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
UNTUNG SUPRIANTO Bin SUKIRAN
63 — 20
Plg Halaman 37 dari 70Keinginan demikian didasarkan pada harapan agar dalam putusan inisetidaknya dapat dirasakan nuansa harmonisasi antara harapan hukumdengan penerapan hukum (antara das sain dan das solen) apalagi putusannyamenggunakan irahrah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA.
45 — 14
Pertama tidakpernah menguraikan alatalat bukti yang diajukan Pembanding seperti P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16,P17, P18, P19,P20 (Bukti terlampir), didalam hal 43 Putusan Perkarajelas kalau Para Terbanding menduduki objek sengketa tidak memiliki buktikepemilikan sama sekali, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertamasudah menzalimi Rakyat kecil dengan mengesampingkan equality befor thelaw, dan kelihatan sekali Majelis Hakim Tingkat Pertama berpihak danpenuh dengan nuansa
79 — 12
. & RERAN, yang berkantor di .lalan Garut B 7No. 4 Taman Nuansa Majasem.
Terbanding/Tergugat I : AMAQ SALBIYAH
Terbanding/Tergugat II : JUMAHIR
Terbanding/Tergugat III : H. SULAIMAN
Terbanding/Tergugat IV : ABDUL MANAN
Terbanding/Tergugat V : BP. NURJANAH
Terbanding/Tergugat VI : MUHARIS
Terbanding/Tergugat VII : JAYADI
Terbanding/Tergugat VIII : MAMIQ EVA NURKHADIJAH Als RAJIP
Terbanding/Tergugat IX : MUH. ZAKI
Terbanding/Tergugat X : BAPAK SAMUDI
Terbanding/Tergugat XI : MAMIQ ABDUL HANAN
Terbanding/Tergugat XIV : LALU MUKSIN
Terbanding/Tergugat XV : BAPAK RUSNI
Terbanding/Tergugat XVI : H. LALU AHYAR Als L.MUSTIAREP
Terbanding/Tergugat XVII : MARDIANA
Terbanding/Tergugat XVIII : DRS. MASHUL ARIFIN SANUSI
Terbanding/Tergugat XIX : H. HAFIZD ALIAS AMAQ ATUN
Terbanding/Tergugat XX : BAPAK SAHID
Terbanding/Tergugat XXI : SUBUH Alias AMAQ BURHANUDDIN
Terbanding/Tergugat XXII : H. KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat XXIII : LALU FAOZAN
Terbanding/Tergugat XXIV : H. LALU ARABIYAH
Terbandi
79 — 35
Selain itu, hal yang sangat disesalkan olehPembanding/ Penggugat, ternyata dalam memutus perkara a quo JudexFactiDISERTAI DENGAN NUANSA KETIDAK PAHAMAN, terkait denganapa yang dimaksud dengan penerapan Pasal 1963 KUHPerdata dalampertimbangan hukumnya pada halaman 21, yang mana kemudian atashal tersebut Judex Facti menyimpulkan suatu hal yang salahkarenaPenguasaan Para Tergugat melanggar peraturan perundang undanganyang berlaku yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun
89 — 21
Bahwa Penggunaan dalam budaya modemkata "prerogatif' memberi nuansa dalam persamaan hak asasimanusia untuk berhak mengambil keputusan sendin, yangmenyatakan bahwa Hak Prerogatif merupakan Hak KepalaNegara dalam memberikan suatu keputusannya yang bersifathak yang tersisa, karena tak dibagi atau tak terbagi, artinya HakPrerogatif tersebut melekat pada seorang pemimpin yangtidak peru lagi persetujuan/usulan darn pihak manapun.misalnya: "Adalah hak prerogatif Pemimpin Negara untukmelakukan apa yang diingininya