AkuntanPublik yang mempunyai reputasi internasional selambatlambatnya dalam jangka 120 (seratus dua puluh) hari sejakditutupnya tahun buku berjalan;Akibat tidak dijalankannya kewajiban hukum Tergugat VCCA tersebut di atas, laporan keuangan tahunan Penggugat VMahameru tidak dapat disahkan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana dimandatkan oleh UndangUndang No. 1 Tahun 1995 sebagaimana telah digantikan dandicabut berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Put.Nomor 545 Pk/Pdt/2015B.1.2keuangan dikarenakan Tergugat VCCA lalai dan tidakmelakukan kewajiban hukumnya;Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPT sebagaimanadisebutkan di tas jelas mewajibkan Direksi untukmenyampaikan laporan keuangan melalui RUPS dalam jangkawaktu paling lambat (enam) bulan setelah tahun buku perseroanberakhir; Tergugat VCCA sebagai operator yang menjalankankegiatan operasional MCUJ juga telah melanggar ketentuan Pasal3.05J Addendum TALA yang mengatur bahwa dalammenjalanka kegiatan

Put.Nomor 545 Pk/Pdt/2015D.2.3D.2.4D.2.4Hilangnya dokumen kegiatan operasional MCJ yang dimaksudpada huruf D.2.2 di atas dan tidak dilakukannya laporankeuangan tahunan secara berkala oleh Para Tergugatsebagaimana sebelumnya pada huruf B.1.1, mengakibatkanPenggugat VMahameru (a) tidak dapat melaksanakan tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance), (b)dan melakukan pengesahkan laporan keuangan tahunansebagaiman hal ini diwajibkan oleh Pasal 66 UUPT dan (c)melakukan tindakan lainnya

"), kKhususnya dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a UndangUndang PT juncto Pasal 139 ayat (2) Undang Undang PT, yangmengatur sebagai berikut (kutipan):Pasal 138 ayat (1) huruf a UUPT(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuanuntuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapatdugaan bahwa:a.

Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau;Pasal 139 UUPT ayat 2:(2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidakberdasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukandengan itikad baik."Halaman 63 dari 71 hal. Put.Nomor 545 PkK/Pdt/2015B.3.

puluh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 13,78 %(tiga belas koma tujuh puluh delapan persen) dengan hak suara atauIV.lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah selurunh sahamdengan hak suara;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) UndangUndang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbataskemudian dihubungkan dengan jumlah saham Para Pemohon padaTermohon, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 138ayat (3) huruf (a) UndangUndang No.40 Tahun 2007 (UUPT

Para Pemohon telah melebihi 1/10 bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara;TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMERIKSAANTERHADAP PERSEROAN.Bahwa Para Pemohon sebagai pemegang saham publik minoritas,mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanadalah untuk mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran, sesuaiyang diberikan dan dijamin oleh UndangUndang No.40 Tahun 2007tentang Perseroan (BUKTI P.3) sebagaimana diatur dan terbaca didalampasalpasal dibawah ini;1.2.3.Pasal 138 UUPT

ayat (1) berbunyi :Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuanuntuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaanbahwa :Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanpemegang saham atau pihak ketiga; atauAnggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawanhukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga;Pasal 138 ayat (2) UUPT berbunyi :Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmengajukan permohonan secara

tertulis beserta alasannya kePengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan;Pasal 138 ayat (3) UUPT berbunyi :Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukanoleh :Hal. 3 dari 44 hal.

Pasal 138 ayat (4) UUPT berbunyi :Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diajukansetelah Pemohon terlebin dahulu meminta data atau keterangankepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikandata atau keterangan tersebut;5. Bahwa berdasarkan UUPT tersebut di atas maka PermohonanPemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tok. (Termohon)adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum perseroan terbatasyang berlaku;V.

No.1903 K/Pdt/2014Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete. enyataan ini didasarkan oleh halhal sebagai berikut: Bee) Features8.1.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 147 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai"UUPT ") pembubaran Perseroan yang disebabkan oleh likuidasi harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator

telah menjalankan kewajibanhukumnya berdasarkan UUPT ;Bahwa Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan perbuatanPemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat !) yang dikualifisirsebagai perbuatan melawan hukum, dikarenakan berdasarkan uraian diatasterlihat secara jelas dan nyata lahwa Pemohon Kasasi (semulaPembanding/Penggugat ) telah menjalankan kewajiban hukumnya, sertatidak menghindari tanggung jawab yang harus dipenuhi berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 228/2009 Jo.

No.1903 K/Pdt/2014 20.20Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete.Sea) Features dikabulkan dengan adanya Penetapan fomor 39/PEN.EKS/2010/PN Tng., tertanggal 8 September 2011 (selanjutnya disebutsebagai "Penetapan a quo");Bahwa Judex Facti telah keliru dalam meminta pertanggungjawaban PemohonKasasi (semula Pembanding/Penggugat ) secara pribadi berdasarkan prinsipPiercing The Corporate Veil, dikarenakan tidak teroenuhinya prasyarat yangdiuraikan dalam Pasal 3 UUPT, yaitu

Adapun tidak terpenuhinya prasyarat dalam Ketentuan Pasal 3 Ayat (2)UUPT didasarkan pada alasan sebagai berikut:20.1 Bahwa persyaratan perseroan sebagai badan hukum telah terpenuhi,bahkan Pemohon Kasasi (Ssemula Pembanding/Penggugat 1!) telahmelakukan likuidasi PT Hijau Pundinusa yang secara serta mertamenjadikan PT Hijau Pundinusa bubar.

hukummenggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaanPerseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.Bahwa sebaliknya, Pemohon Kasasi (sSemula Pembanding/Penggugat) telah menempuh jalur likuidasi untuk melunasi utang perseroan, dantidak ada fakta yang menunjukkan Pemohon Kasasi (semulaPembanding/Penggugat ) menggunaan kekayaan Perseroan.Pemohon Kasasi (Semula Pembanding/Penggugat ) telah melakukanlikuidasi terhadap PT Hijau Pundinusa sesuai dengan prosedur yangdiatur dalam UUPT

benwenangbertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;2 Bahwa Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Termohon Pailit mengatur bahwa:Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggotaDireksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyaikepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili olehdDewan Komisaris. 3 Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) dan (2) UUPT

dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perseroanadalah:anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingandengan Perseroan;Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyaibenturan kepentingan dengan Perseroan; atauHalaman 5 dari 38 Putusan Nomor.30/Padt.Sus.Pailit/2015/N.Niaga.Jkt.Pstc pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal selumh anggota Direksi atau Dewan Komisarismempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan';4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UUPT

dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar TermohonPailitsebagaimana dikutip di atas, maka Direktur Utama Termohon Pailit, yang diketahui dan juga diakui olehPemohon Pailit merupakan direktur utama dan pemegang saham dari Pemohon Pailit (melalui surat kuasa PemohonPailit), memiliki benturan kepentingandan dengan demikian tidak berwenang untuk mewakili Termohon Pailit;5 Dengan demikian, pihak yang benvenang mewakili Termohon Pailit sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) UUPT adalahanggota Direksi lainnya yang

Ketidakwenangan DirekturUtama tersebut didasarkan pada;1 Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Termohon Pailit yang menyatakan bahwa:Direktur Utama bersama dengan Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untukdan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.Dalam kasus ini, Saudari Fatmawati sebagai Wakil Direktur Utama Termohon Pailit tidak ikutmenandatangani surat tanggapan somasi tersebut;2 Merujuk pada ketentuan Pasal 99 ayat 1 huruf b Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

AHU AH.01.1022201 tanggal 18 Juni 2012;Print out dari Kutipan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);Print out dari Data Perseroan PT. Multiline Shipping Services yang diterbitkan oleh MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia;Fotokopi sesuai dengan aslinya pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum, terhadap paratergugat (1) Direktur Utama PT. Multilintas Agung Perkasa yaitu Saudara Hiendra Soenjoto, (i1)PT.

memiliki legal standing(kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara in cassu(legal standing Para Penggugat obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikutI.Il.14Kewenangan Mengadili A bsolut;1.Bahwa dalam angka 10 gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwapenerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

)karena RUPS yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPT;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalammenentukan sah atau tidaknya suatu RUPS;Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN), Pengadilan TataUsaha Negara hanya berwenang untuk mengadili sengketa Tata UsahaNegara;Pasal 47 UU Peradilan TUN, berbunyi:Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara;Bahwa untuk menentukan suatu RUPS telah dilakukan sesuai dengan Pasal76 ayat (1) UUPT adalah Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan AQuo;1.Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT.

Putusan Nomor 310 K/TUN/20133030Bahwa dalam angka 10 gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwapenerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) karenaRUPS yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPT;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalammenentukan sah atau tidaknya suatu RUPS;Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT maupun Judex

Alamat (Error In Persona)121326272820Bahwa dalam butir 3 gugatan Penggugat mendaliikan bahwa selama Penggugatbekerja pada Tergugat, Penggugat tidak sepenuhnya mendapatkan haknya berupaupah/gaji sebagaimana Pasal 113 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas jo Pasal 12 an 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PTNichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 7 Desember1989, Akta Notaris James Herman Rahardjo, S.H. di Jakarta;Bahwa perlu diketahui bahwasanya Pasal 113 UUPT

Sehingga menjadi terang bahwa gugatan salah alamat karena ditujukankepada pihak yang tidak terkait dan tidak berwenang;6 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);31 Bahwa dengan adanya pengaturan dalam UUPT bahwayang menentukan gajiDewan Komisaris adalah RUPS, maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukankepada Pemegang Saham PT NLT karena yang menentukan gaji Penggugatselaku Presiden Komisaris adalah Pemegang Saham;32 Bahwa namun demikian, dari awal sampai akhir gugatan Penggugat

Penggugattelah salah alamat dalam mengajukan permohonan tersebut mengingat Tergugattermasuk Pengurus dan karyawannya tidak ada satu pun yang memiliki141536373839wewenang untuk menentukan besaran gaji/ upah Penggugat selaku DewanKomisaris Tergugat;Bahwa Penggugat pun bahkan tidak pernah mengajukan permohonan kenaikanupah/gaji kepada Pemegang Saham Tergugat, baik di dalam maupun di luarRUPS padahal Pemegang Saham Tergugatlah yang berwenang menentukan gajiPenggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 UUPT

Keuangan; Keputusan Pencabutan Izin Usaha Berisi Tindakan Hukum TataUsaha Negara.Keputusan Pencabutan Izin Usaha jelas berisi tindakan hukum TataUsaha Negara karena secara tegas isi keputusan ini menyampaikantentang pencabutan izin usaha di bidang asuransi jiwa atas Penggugatdan selanjutnya berdasarkan Surat S14/NB.15/2013, Tergugatmemerintahkan Penggugat untuk segera melakukan likuidasi karenatelah memenuhi Pasal 142 ayat (1) huruf F UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

atauditujukan kepada Penggugat;Final, karena Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut sudahdefinitif, menimbulkan suatu akibat hukum dan tidak memerlukanpersetujuan instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan hakdan kewajiban kepada pihak yang bersangkutan antara lain sejakditerbitkannya Keputusan Pencabutan Izin Usaha maka Penggugatdilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwaberdasarkan prinsip syariah, diperintahkan untuk melakukan likuidasisesuai dengan Pasal 142 ayat (1) huruf F UUPT

asaspenyelenggaraan kepentingan umum; Terjadinya pemutusan hubungan kerja besarbesaran terhadap karyawanPenggugat yang jumlahnya ratusan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesiadan berpotensi menyebabkan meningkatnya angka pengangguran; Terhenti atau dibatalkannya dan sekaligus menimbulkan kerugian kepadapihak investor yang telah secara serius mengeluarkan dana untukmelakukan proses legal dan finance due diligence; Tidak mudahnya melakukan proses likuidasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 142 huruf f UUPT

Gunung Bintan Abadi, artinya Para Penggugathanyalah mewakili kKepentingan perseroan. didalam gugatan, namunberdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dengan tegas dan jelas mengaturmengenai siapa yang memiliki kKapasitas dan kewenangan untuk bertindakmewakili perseroan didalam dan diluar hukum, dalam gugatan a quo,sebenarnya cukup Su Meng Liang saja, dalam kapasitasnya sebagai direktur,yang dapat dan berwenang mewakili perseroan, tidak demikian

Nomor 626 K/Pdt/2017mengenai hal ini diatur lebihlanjut dalam UUPT, Pasal 98, sebagaimanadijelaskan sebagai berikut:a. Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan;b.

Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain oleh UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat UmumPemegang Saham;21.

Nomor 626 K/Pdt/201726.27.28.sebagai Tergugat Il, yang ada hanya dijelaskan bahwa Tergugat Il,bersamasama dengan Tergugat , ada dan menyaksikan penandatanganan perjanjianperjanjian yang dilakukan oleh Penggugat ;Bahwa Para Penggugat juga gagal menjelaskan dengan terang dan benarmengapa Tergugat Ill, ditarik sebagai pihak, karena berdasarkanketentuan perundangundangan yang berlaku, baik UUPT maupunketentuanketentuan perbankan, Tergugat Ill, yang merupakanperusahaan hasil merger antara PT.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 UUPT, pemilik atau pemegang saham suatuperseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat oleh Perseroan, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut:Pasal 3 UUPTPemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yangdimiliki..

Bahwa lebih lanjut, perlu rasanya Tergugat sampaikan, yang berhakmewakili suatu perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah hanyaDireksi dan tidak termasuk di dalamnya Pendiri atau Pemegang Saham.Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 98 UUPT, yang apabilaTergugat kutip adalah sebagai berikut:> Pasal 98, butir 1 UUPT;Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.;.

Bahwa Proses Penyertaan Modal oleh Pemohon PK melalu Akta No.7tanggal 9 November 2007, Belum Memenuhi Syaratsyarat sebagaimanadiatur dalam Undangundang Perseroan Terbatas Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), untuk melakukanperbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah dan bangunan diHalaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 619 /B/PK/PJK/2014dalam suatu perseroan, maka haruslah terlebih dahulu dipenuhiketentuan :Pasal 34(1) Penyetoran

penilaian setoran modalsaham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuaidengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi denganPerseroan(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harusdiumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangkawaktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatanganiatau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.Bahwa senyatanya berdasarkan fakta yuridis yang ada, halhal yangdipersyaratkan dan diwajibkan dalam Pasal 34 UUPT

tersebut tidak ataubelum dilaksanakan, sehingga amar dalam Putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan telah adanya pengalihan hak atas tanah danbangunan adalah keliru;Bahwa karenanya pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebutmenjadikan Putusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, khususnya Pasal 34 UUPT diatas.Bahwa ketentuan lebih lanjut terhadap peristiwa hukum pengalihan (quodnon) sebelum didirikannya PT RS PELNI, terutama mengenaikepemilikan saham dan penyetoran

; Bahwa harus diingat pula bahwa Pemohon PK merupakan BUMN, yangmana dalam melakukan tindakan perseroan, selain wajib untuk mengacukepada UUPT, haruslah pula mengacu kepada ketentuanketentuanhukum UU BUMN beserta peraturanperaturan dibawahnya sertaperaturan pelaksananya; Bahwa atas setiap pengalihan atas aset BUMN, khususnya sebagaisetoran modal, maka harus terlebih dahulu berkoordinasi danberkonsultasi dengan Kementrian Keuangan selaku penatausaha dariasetaset negara; Bahwa sampai dengan saat ini

Bahwa jabatan Direksi dan Komisaris bukan jabatan dalam hubungan Pekerjasebagaimana dijelaskan dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) dan UU tenaga Kerja No 13 Tahun 2013 (UUK). Direktur tidakdapat dikategorikan sebagai pekerja, namun termasuk sebagai Pengusaha.Direksi adalah posisi pimpinan yang ditentukan dan diangkat dalam proses RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)..

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT menyebutkan bahwa pengertianDireksi dalam Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliPutusan No. 297/Pat.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST Hal. 11 dari 33Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggarandasar.Bahwa terhitung tanggal 6 Agustus 1997 atau setelah berakhirnya masa jabatanTERGUGAT

Jabes Sihombing dari Perum PPD sebagaiDirektur Operasional PT Trans Batavia tidak dapat digunakan sebagai dasarhukum untuk menyataan PENGGUGAT masih berstatus sebagai Pekerja padaPerusahaan TERGUGAT karena sebagaimana pada pasal 1 angka 5 UUTK jopasal 94 ayat 1 jo pasal 92 ayat 1 dan 2 UUPT jabatan Direksi bukanlahPekerja.18.Bahwa melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Trans Batavia tanggal 16Juni 2009, PENGGUGAT sah diangkat dan menjabat sebagai Direktur PT TransBatavia dengan memperoleh gaji dan

Trans Batavia yang dituangkan dalam AktaNo. 15 tanggal 16 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono SH,maka PENGGUGAT bukanlah PEKERJA pada Perusahaan TERGUGAT.PENGGUGAT tidak pernah bekerja ke kantor TERGUGAT dan PENGGUGATtidak pernah lagi mendapat gaji dari Perusahaan TERGUGAT.27.Bahwa Direktur diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham yangberfungsi dan bertugas sebagai wakil pemegang saham dalam mengelolaperusahaan.Sesuai dengan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) danUU Tenaga Kerja No. 13 tahun 2013 (UUK), Direktur tidak dapatdikategorikan sebagai pekerja, namun termasuk sebagai pengusaha dansesuai dengan UUK, Direksi adalah Pengusaha yang dapat menjatuhkan sanksiPHK kepada Karyawan sehingga UUK tidak berlaku terhadap Direktur.e Pasal1 angka 5 UUK huruf bPengusaha adalah :orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdirisendiri menjalankan perusahaan bukan miliknyae Pasal 94 ayat (1) jo pasal 92 ayat 1 dan 2 UUPT,Direksi diangkat oleh

Padahal,berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UU PT, seharusnyakeputusan RUPS tersebut telah dituangkan ke dalam akta notaris (incasu Akta No. 13) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakkeputusan RUPS tersebut dibuat;Kalaupun keputusan RUPS tersebut hendak dituangkan kedalamakta notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UUPT, maka seharusnya hal itu dilakukan atau hanya dapat dilakukanpaling lambat sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

Berdasarkan faktafakta yang telah dikemukakan di atas, maka terbukti bahwaAkta No. 13 adalah akta yang cacat hukum karena bertentangan dengan:(i) Pasal 94 ayat (1), ayat (7), ayat (8) dan Pasal 111 ayat (1), ayat (7), ayat (8)UUPT; dan;(ii) Pasal 19 ayat (1) jo.

Pasal 21 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU PT;Hal ini menjadi bukti bahwa Akta No. 13 yang merupakan Perjanjian diantarapara pemegang saham PT Universal Pratama Sekawan (Pemohon), jelasbertentangan dengan syarat obyektif suatu perjanjian sebagaimana diatur olehPasal 1320 KUHPerdata, sehingga menyebabkan Akta No. 13 menjadi bataldemi hukum karena terbukti bertentangan dengan UndangUndang (in casu UUPT);Oleh karenanya proses pengangkatan Tn. Hendra Kasono sebagai DirekturUtama dan Tn.

Pada butir di atas, sebelumnya Termohon telah mengemukakan tatacara pengangkatan direksi dan komisaris maupun perubahananggaran dasar suatu perseroan yang harus dipenuhi sebagaimanatelah ditentukan oleh undangundang (UUPT), sehinggapengangkatan dan perubahan tersebut dapat berlaku sah danmengikat secara hukum, baik bagi pihak di dalam maupun di luarperseroan,Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 836 K/Pdt.Sus/2012PAGE 1187.1.2. Begitupula dalam perkara a quo, sepanjang pengangkatanTn.

MandalaCipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tertanggal 14102019 dan bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan

Mandala Cipta Propertindo berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham tertanggal 14 Oktober 2019;Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikanHalaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Cbikepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

MandalaCipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tertanggal 14102019 dan bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan

Bahwa yang dimaksud perbuatan yang dilakukan Tergugatmelawan hukum adalah melanggar Pasal 108 ayat (4) UUPT yangsecara tegas disebutkan Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1(satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota DewanKomisaris tidak dapat bertindak sendirisendiri, melainkanberdasarkan keputusan Dewan Komisaris,Pasal 108 ayat 4Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) oranganggota merupakan majelis dan SETIAP ANGGOTA DEWANKOMISARIS) TIDAK DAPAT BERTINDAK SENDIRISENDIRI

Adapun tugas dan fungsi dewan komisaris sebagaimanaPasal 108 ayat (1) UUPT adalah melakukanpengawasanataskebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai PerseroanmaupunusahaPerseroan, dan memberinasihat kepada Direksi;12. Bahwa artinya in casu a quo, apabila Tergugat mengklaim sebagaiKomisaris PT. Petudungan hendak melaporkan Penggugat selakuDirektur PT.

In casu,perbuatan TERGUGAT yang TANPA HAK mengklaim sepihaksebagai komisaris untuk menuntut Penggugat secara pidana diTurut Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku dan bertentangan dengan kepatutan danperbuatan yang tidak dapat dibenarkan yaitu melanggar Pasal108 ayat (4) UUPT yang secara tegas disebutkan DewanKomisaris yang terdiri atas lebin dari 1 (Satu) orang anggotaHalaman 7 Nomor 321/PDT/2020/PT SMG.merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidakdapatbertindaksendirisendiri

Danpac Futures (Tergugat )selaku perusahaan pialang berjangka komoditi sebagaimanaantara lain ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) yang selengkapnya berbunyi:Pasal 92 ayat(1) UUPT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untukkepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan.

Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT:(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik danpenuh tanggung jawab.Bahwa karena faktanya berdasarkan seluruh uraianuraiantersebut di atas pengurusan yang dilakukan Tergugat Il danTergugat Ill selaku Direksi tidak didasari dan dilakukan denganitikad baik dan penuh tanggung jawab, yang menimbulkankerugian

bagi Tergugat , maka dan karenanya mewajibkanTergugat Il dan Tergugat Ill untuk turut serta bertanggung jawabsecara pribadi secara tanggung renteng atas kerugian yangtimbul tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal97 ayat (3) s/d (4) UUPT yang selengkapnya berbunyi:Hal 13 dari 55 Halaman Put.

Namun faktanya justru secara sadar dan sengaja mangkirdan tidak mau memenuhi kewajibannya tersebut, bahkan tidakmelakukan keputusan/kebijakan untuk segera memenuhi prestasidan kewajiban keuangan Tergugat berdasarkan PerjanjianAnggota Kliring, yang nyatanyata merupakan bagian darikewajiban dan fungsi pengurusan Tergugat Il dan Tergugat Illberdasarkan UUPT tersebut di atas, adalah bukti nyata bahwapengurusan yang dilakukan Tergugat Il dan Tergugat Ill dalamkedudukan mereka sebagai Direksi Tergugat

SGI bukan diri pribadi dari masingmasing Tergugat III,IV dan V.Dalam Pasal 1 butir 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), menyebutkan:(5) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, Ssesual dengan maksud dantujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalamMmaupundiluarpengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.Dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT, menyebutkan:(1) Direksi mewakili

dalam melaksanakan fungsi tersebut.Oleh karena Perseroan Terbatas sebagai badan hukum pada dasarnyabersifikatfiksi yang lahir dari proses hukum yang tidak memilikiBadan, Jiwa dan Pikiran, maka berdasarkan kapasitas perwakilan yangdiberikan UU kepada Direksi, legal standing Perseroan itu jatuh kepadaDireksi, Namun ketentuan Pasal 7 ayat 4 UUPT No. 40 Tahun 2007menegaskan, bahwa Perseroan Terbatas baru memperoleh status badanhukum setelah mendapat keputusan pengesahan dari Menkumham,barulah sejak

) UUPT, berbunyji:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.Sekalipun seandainya dalam PT.

98 ayat (1) UUPT, menyebutkan:(1) Direksi mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luarpengadilan.Sehingga apabila Penggugat menarik atau menempatkan TergugatIildan IV secara pribadi dalam perkara aquo adalah salah alamat atausalah orang atau Error in Persona.Oleh karena gugatan Penggugat adalah salah alamat atau salah orang(Error in Persona), maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard).

Krandon, Pandowoharjo, Sleman,Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 196/Padt.G/2017/PN.SmnYogyakarta, dengan anggaran dasar yang telah disesuaikan denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dan yang perubahan selengkapnya anggaran dasar dengansusunan pemegang saham dan susunan pengurus sejak UUPT, berturutturut termaktub dalam :(1)(2)(3)Termaktub dalam akta Nomor 20, tanggal 2882009 (dua puluhdelapan Agustus dua ribu Sembilan), dibuat di hadapan IRENEYULIA, SH, Notaris di

Batavia Land tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 102 ayat 1UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang mengatakan bahwa:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atauHal 3 Put.

Batavia Land tersebut di atasadalah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 102 ayat 1 UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)yang mengatakan bahwa:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaanbersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain maupun tidak.Bahwa dengan demikian,

Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat dan Tergugat Il telahmelakukan perbuatan melawan hukum serta pengalihan/ penyerahansecara sukarela Hotel MaxOne termaksud tidak didasari oleh adanyaitikad baik yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka gunamengganti kerugian/ menghapus kerugian yang diderita oleh Penggugat,menurut hukum, (vide ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuanPasal 102 UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT)): Pengikatan Hotel MaxOne Sabang

Bahwa: Ketentuan Pasal 97 UUPT, pada intinya menyatakan bahwa anggotaDireksi berhak mengajukan gugatan atas nama Perseroan kepadaanggota Direksi yang lain.Hal 8 Put.

Perk.No.659/PDT/2017/P T.DK menurut ketentuan Pasal 99 UUPT:(1) Anggota Direksi tidak berwenang mevakili Perseroan apabila:a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggotaDireksi yang bersangkutan; ataub. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan.(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yang berhak meuakili Perseroan adalah:a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan;20.

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalam Undangundang ini serta peraturanpelaksanaannya ; Bahwa ada beberapa jenis Perusahaan Terbatas, yaitu Perusahaan TerbatasTerbuka, Perusahaan Terbatas Tertutup, Perusahaan Terbatas Domestik,Perusahaan Terbatas Perseorangan, Perusahaan Terbatas Asing, PerusahaanTerbatas Milik Negara (Persero BUMN) ; Bahwa yang menjadi pemimpin suatu Perseroan adalah Direksi, yangdiangkat oleh RUPS dan memenuhi ketentuan Pasal 93 UUPT

dalam ayat(4) menyatakan perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan denganHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mrhmenghimpun dana / atau mengelola dana masyarakat, perseroan yangmenerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau PerseroanTerbuka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi ; Bahwa Direksi sebagai organ perseroan berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan ((Pasal 1angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) UUPT

Harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Pasal 92 ayat(2) UUPT menyatakan Direksi dalam menjalankan kewenanganpengurusan Perseroan, tidak boleh melampaui batasbatas maksud dantujuan yang ditentukan dalam AD.C. Harus sesuail dengan kebijakan yang dipandang tepat ini harusditaati Direksi dalam menjalankan kewenangan Perusahaan perseroan,mesti sesusai kebijakan yang dipandang tepat, dalam batasbatas yangdietentukan dalam UUPT dan /atau AD.

Pasal 97 ayat (1) UUPT menegaskan : Dreksi bertanggung jawab ataspengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)Direksi wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawaba. Wajib dipercaya (fiduciary duty)b. Wajib melaksanakan pengurusan dengan tujuan yang wajar (duty actfor a proper purpose )C. Wajib patuh menanti peraturan perundangundangan (statutory duty)d. Wajib loyal terhadap Perseroan (loyalty duty)e.

GunungBintan Abadi (Akta Perseroan) dan Undangundang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang antara lainberbunyi sebagai berikut:(i) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya, untukkepentingan perseroan, dalam mencapai maksud dan tujuannya (Pasal11 Akta Perseroan);(ii) Setiap anggota Direksi wajib, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturanperundangundangan yang berlaku (Pasal 11 Akta Perseroan

);(iii) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi, adalah orangperseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 93 Ayat(1) UUPT);(iv) Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan(Pasal 98 Ayat (1) UUPT);dan dalam pertimbangan lain, Majelis Hakim telah membuat pertimbanganhukum, bahwa selain daripada itu, dipersidangan tidak ditemukan adanyacacat pada kehendak parapihak (wilsgebreken van het partijen), baik yangbersifat ancaman (bedreiging, dwang), kekeliruan (dwaling

Gunung Bintan Abadi, artinya PARAPENGGUGAT hanyalah mewakili kepentingan perseroan didalam Gugatan, namunberdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), dengan tegas dan jelas mengatur mengenai siapayang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk bertindak mewakili perseroandidalam dan diluar hukum, dalam Gugatan a quo, sebenarnya cukup Su MengLiang saja, dalam kapasitasnya sebagai Direktur, yang dapat dan berwenangmewakili perseroan, tidak demikian

halnya dengan Mie Joen, dalam kapasitasnyasebagai Komisaris, yang berdasarkan UUPT tidak berhak20. dan tidak berwenang mewakili perseroan, sebagaimana ketentuannya PARAPENGGUGAT kutip sebagai berikut:Pasal 1 Angka 5 UUPT:Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam21.33maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar adalahDireksi

:mengenai hal ini diatur lebihlanjut dalam UUPT, Pasal 98, sebagaimanadijelaskan sebagai berikut:a.b.Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan;Dalam hal anggota Direksi lebin dari 1 (satu) orang, maka yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam anggaran dasar.Artinya bahwa dalam pengambil keputusan Direksi menganutsistem perwakilan kolegial, yang berarti tiaptiap anggota Direksiberwenang mewakili perseroan.

Nanda Fauzi Iwan SH dan Antonius Wahono untukmenghalangi Diversified Energy and Resource Corporation (DEAR Corp)sebagai Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 10.38% sahammelaluiPT Kim Eng Securities untuk hadir dalam RUPS dengan alasan tidakboleh ada suara berbeda split voting)padahal menurut Penjelasan Pasal 85ayat 3 UUPT, split votingtidak berlaku untuk perusahaan terbuka (tbk)sehingga penyelenggaraan RUPS telah melanggar ketentuan Pasal 85 ayat(1) dan (3) UUPT;c. TERGUGAT s.d.

Bambang Sujagat yang bukan Pemegang saham atau kuasadan PARA TERGUGAT telah mendengarkan permintaan dari yangbersangkutan untuk membubarkan RUPS tanpa adanya persetujuan daripemegang saham yang sah sehingga bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1)UUPT, dimana hanya Pemegang Saham saja yang dapat memberikan haksuara dalam RUPS;12.

TERGUGAT VI tersebutdi atas dilakukan terencana dan sistematis dengan caracara yangbertentangan dengan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan dan bertentangandengan kepatutan dalam pergaulan bisnis dalam masyarakat, bahkanperbuatanperbuatan tersebut diduga untuk melakukan penipuan danpenggelapan keuangan Perseroan dan hakhak PARA PENGGUGAT sebagaipemegang saham, yang nantinya akan kami sisakan untuk laporan perkarapidana di dalam perkara yang18. Bahwa TERGUGAT s.d.