Asosiasi/swasta dan masyarakat sekitarnya.(4) Mempunyai pengalaman untuk usaha peternakan sesuai yanhgdiusulkan diproposal.(5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalahdengan program lainnya.(6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni.Halaman 6 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDGyang selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakniterdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis menyusun sendiri Petunjuk Tekhnis (Juknis)Pengembangan Budidaya Sapi perah

Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun secara musyawaraholeh Ketua Kelompok bersama dengan seluruh pengurus dan anggotakelompok, dengan fasilitasi dan pendampingan dari Tim Tekhnis Kabupatenyang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan di tingkatkabupaten/Kota.2.

dalamhalMengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompoksapi perah untuk pengembangan usaha produktif, seharusnya terdakwa selakuKetua Tim Tekhnis meneliti dan memverifikasi terhadap laporan kemajuanpekerjaan dan penggunaan dana yang diajukan oleh kelompok tani atau dengankata lain terdakwa selaku ketua Tim Tekhnis harus meyakini baik formal dansubstansi atas laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan dana yangdisampaikan kelompok tani, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa

Asosiasi/swasta dan masyarakat sekitarnya.(4) Mempunyai pengalaman untuk usaha peternakan sesuai yanhgdiusulkan diproposal.(5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalahdengan program lainnya.(6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni.Halaman 16 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDGyang selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakniterdakwa selaku ketua Tim Tekhnis menyusun sendiri Petunjuk Tekhnis (Juknis)Pengembangan Budidaya Sapi perah

dalam halMengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompoksapi perah untuk pengembangan usaha produktif, seharusnya terdakwa selakuKetua Tim Tekhnis meneliti dan memverifikasi terhadap laporan kemajuanpekerjaan dan penggunaan dana yang diajukan oleh kelompok tani atau dengankata lain terdakwa selaku ketua Tim Tekhnis harus meyakini baik formal dansubstansi atas laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan dana yangdisampaikan kelompok tani, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa

Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut: No Nama Alat dan Spesifikasi Teknis Spek yang KeteranganMinimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 2TB Kurang dari 2 TB2.

Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhispesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT.

Huruf (b): Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK,memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya tekhnis,serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuaidengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.Ill.

Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut : No Nama Alat dan Spesifikasi Spek yang KeteranganTeknis Minimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 2TB Kurang dari 2 TB2.

Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhispesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT. Multi SistemKomunikasi;Bahwa tanggal 15 Oktober 2015 MUHAMMAD EFFENDI, SE menunjukterdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan paketHal 32 Puts.

4 November 2009 (B444) tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP TK)Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.

Lainlain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk tekhnis ini.C.

Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :A.

Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus(OTSUS) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009, bersama saksi Mudaris, SP Bin M.Liyah (Ketua Penitia Pemeriksa Barang), saksi Sabaruddin Bin Adam UN(Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang), Eka Rifawati,SP Binti Ridwan (anggotaPenitia Pemeriksa Barang dari Unsur Tekhnis), saksi

Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaan pembibitandan pengadaan bibit oleh/daripenangkar bibit yang memilikiTanda Registrasi UsahaPerbenihan Perkebunan (TRUP).

No. 291 K/Pid.Sus/201212Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan bersama dengan saksi Mudaris,SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi SabaruddinBin Adam UN selaku Sekretaris Penitia Pemeriksa Barang, saksi EkaRifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dariUnsur Tekhnis dan saksi Riswan Syah Putra bin Saifuddin selaku KuasaDirektur PT.

ANUGRAH PERKASA telah sesuai denganspesifikasi tekhnis sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak. Ketikamelaksanakan tugas tersebut, Terdakwa II Khairil Anwar, SE bin SarwaniJamal, saksi Mudaris, SP bin M.

Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selakuKuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Khairil Anwar, SE bin SarwaniJamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan bersama dengan saksiMudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksiSabaruddin Bin Adam UN selaku Sekretaris Penitia Pemeriksa Barang, saksiEka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dariUnsur Tekhnis dan saksi Riswan Syah Putra bin Saifuddin selaku KuasaDirektur PT.

Budiman Effendi , MP, sebagai Kepala DinasPertanian Kabupaten Maros selaku Ketua Tim Tekhnis BantuanPenanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 bersamasamadengan Ir.

BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagai Kepala DinasPertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis BantuanPenanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersamasama dengan Ir.

BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagai Kepala DinasPertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis BantuanPenanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersamasamadengan Ir.

Budiman Effendi, MP , sebagai Kepala DinasPertanianKabupaten Maros selaku Ketua Tim Tekhnis BantuanPenanggulangan Pasi Puso (BP3) Kabupaten Maros Tahun 2011 , bersamasama dengan Ir.

Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut: No Nama Alat dan Spesifikasi Spek yang KeteranganTeknis Minimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 27TB Kurang dari 2 TB2.

Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhispesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT.

Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut : No Nama Alat dan Spesifikasi Spek yang KeteranganTeknis Minimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 2TB Kurang dari 2 TB2. Integrated Cinema Media Tidak Jelas DCI Up Tekhnologi Hal 34 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI Processor 2K dimiliki oleh DCP yang3. DCI Up To 4K ditawarkan2D support tekhnologi 4K4.

Indotech Global yang penawarannya memenuhi spesifikasi, makaAbdul Kholik dan terdakwa melakukan negosiasi tekhnis pekerjaanPengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable yang dituangkandalam Berita Acara Negosiasi Tekhnis Nomor.10/ULP.SETJEN/LSF/DCPP/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, dengan hasil yaitu CV.Indotech Global bersedia menambahkan masa garansi dari item SoundSystem Digital Cinema Projector yang semula hanya 1 (satu) tahunmenjadi 2 (dua) tahun.

No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI spesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT.

,M.Kn bersamasama saksi UNTUNG, S.T. bin DURANIDI (didakwa dalam berkas perkaraterpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK 954157Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor :SK 954067 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pembangunan Jalan Muara Sahung Air Tembok diLingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan

Perkara No.7/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl Bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 20 sesuaidengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namunterdakwa secara melawan hukum tetap membuat laporan kemajuan fisik pekerjaanseolaholah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu,dan kualitas yang ada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasaruntuk melakukan pencairan

STRUKTUR 7,9Pasangan Batu m3 95,00 98,00 98,00 0,00 Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 2013 tidakdilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak.Bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 20 sesuaidengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namunterdakwa

pekerjaanpembagunan jalan tersebut dimintakan adendum kontrak olehpenyedia barang karena terdapat kendala tekhnis dilapangan yangmengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengangambar rencana.Bahwa penyedia barang yaitu terdakwa EDION INDRA tidak pernahmengajukan usulan penggantian peralatan kerja kepada timJustifikasi Tekhnis dalam rangka adendum kontrak.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;5.

dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yangada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untukmelakukan pencairan antara lain sebagai berikut :1.

Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa) berkewajiban dan bertanggung jawab terhadapproses pelaksanaan dan hasil pembangunan sekolahbaik kuantitas maupun kualitas dengan tetapmengacu kepada panduan pelaksanaan danpanduan tekhnis yang disetujui pihak pertama;2.

Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB~ dan PedomanPelaksanaan dan Tekhnis, maka pihak keduabertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untukdiperoses sesuai dengan peraturan dan hukum yangberlaku.

Keuangan MelkiasSaeman (Masyarakat Desa Nipa);Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang(Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block GrantPembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Terdakwa selakuPenanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukan penandatangananpemberian bantuan/SPPB, pernyataan kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, menandatnganikwitansi penerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan ketersampaian

Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB~ dan PedomanPelaksanaan dan Tekhnis, maka pihak keduabertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untukdiperoses sesuai dengan peraturan dan hukum yangberlaku.Halaman 16 dari 32 halamanPutusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2015/PT PAL Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan sebagaimana diaturdidalam Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block Grant PembangunanUSB Lanjutan Tahun 2012, terdakwa kemudian membentuk PanitiaPembangunan Sekolah (P2S

Keuangan Melkias Saeman(Masyarakat Desa Nipa);v Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang(Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwaTerdakwa selaku Penanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukanpenandatanganan pemberian bantuan / SPPB, pernyataankesanggupan melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuandan persyaratan, menandatangani kwitansi penerimaan dana sertaberkasberkas lain yang diperlukan, menyusun rekap laporanketersampaian

kecamatan bersama PMT melakukan validasi DNS tersebut keBP3K mengenai Gapoktan yang bersangkutan;Kemudian PMT bersama tim Tekhnis Kabupaten melakukan verifikasi data gapoktan;Kemudian jika data tersebut sudah dinyatakan lengkap dan benar maka data tersebutdibawa ke tim Tekhnis Propinsi dibawah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian(BPTP) untuk diverifikasi;Bila data tersebut telah dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya data tersebutdiusulkan ke Depertemen Pertanian RI.Setelah data tersebut berada

kabupaten melalui dandiketahui tim tekhnis Kecamatan;Tim tekhnis kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan permohonan rekomendasiberupa surat pernyataan ketua gapoktan untuk tidak melakukan KKN dan disalurkansesuai RUK, Surat Pernyataan dari Penyuluh Pendamping yang menyatakan bahwaRencana Usaha Anggota (RUA), RUK dan Rencana Usaha Bersama (RUB) telahsesual;Kemudian Kepala BP3K menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi yang dibuatoleh pengurus Gapoktan kepada Tim Tekhnis Kabupaten.Setelah diverifikasi

oleh tim tekhnis Kabupaten dan dinyatakan lengkap selanjutnyaKetua Tim Tekhnis Kabupaten memberikan Surat Rekomendasi sesuai denganpengajuan dari Pengurus Gapoktan.Setelah keluar surat rekomendasi dari Ketua tim tekhnis Kabupaten, surat tersebutdigunakan sebagai syarat untuk mencairkan dana PUAP yang terdapat dalam rekeningGapoktan di bank Rakyat Indonesia.Selain surat rekomendasi dari ketua tim tekhnis kabupaten untuk pencairan danaPUAP di Bank Rakyat Indonesia diperlukan juga slip penarikan seyumlah

pengajuanyang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan Bendahara.e Setelah dana dicairkan dari BRI kemudian diterima oleh Ketua dan BendaharaGapoktan selanjutnya pengurus gapoktan menyalurkan dana tersebut kepada anggotakelompok yang meminjam .= Bahwa ahli menerangkan di dalam Juklak dan Juknis Program PUAP memangtidak diatur mengenai pencairan dana PUAP harus ada surat rekomendasi dariKetua Tim Tekhnis Kabupaten tetapi di beberapa tempat ada syarat mengenaisurat rekomendasi dari Ketua Tim Tekhnis

Dalam pelaporan inilahdilampirkan fotokopi rekening Gapoktan terbaru. untuk mengetahuiperkembangan kegiatan usaha gapoktan tersebut.= Bahwa ahli menerangkan pengurus Gapoktan memiliki kewajiban untukmelaporkan setiap penggunaan dana PUAP setiap bulan kepada BP3KKecamatan yang kemudian diteruskan laporannya ke Tim Tekhnis Kabupatendan PMT hingga ke Propinsi sampai ke Kementerian Pertanian.

SayokoSetyowibi agar format spesifikasi Tekhnis genset PT. Rutandigunakan sebagai FormatSpesifikasi Tekhnis Genset padadokumen pengadaan, kemudian hasil survey tersebutdilakukan pembahasan dalam penetapan HPS bersamadengan Panitia Pengadaan, saat pembahasan tersebut Alm.Sayoko Setyowibi selaku Ketua Panitia Pengadaanmembawa spesifikasi Tekhnis Genset milik PT.

Rutan danmemerintahkan saksi Muhammad Sodigqg agar membuatrange spesifikasi tekhnis genset didasarkan kepadaSpesifikasi Tekhnis milik PT.

Dwika Herdikiawan, M.M sebagaispesifikasi tekhnis barang dalam pengadaan genset untukDEMFAR Tahun Anggaran 2013;Il. TAHAP PELAKSANAAN LELANG PENGADAAN. Bahwa setelah HPS ditetapkan oleh Ir.

Sayoko Setyowibi agar formatspesifikasi Tekhnis genset PT. Rutan digunakan sebagaiFormatSpesifikasi Tekhnis Genset pada dokumen pengadaan,kemudian hasil survey tersebut dilakukan pembahasan dalampenetapan HPS bersama dengan Panitia Pengadaan, saatpembahasan tersebut Alm. Sayoko Setyowibi selaku Ketua PanitiaPengadaan membawa spesifikasi Tekhnis Genset milik PT. Rutandan memerintahkan saksi Muhammad Sodiq agar membuat rangespesifikasi tekhnis genset didasarkan kepada Spesifikasi Tekhnismilik PT.

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selakuKetua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruanbersamasama dengan Drs. HERI PURNOMO, MM.

MUKHSIN, MPd.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanKraton yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan seKabupaten Pasuruan dan ada juga yang diberikan kepada Drs. HERIPURNOMO, MM.

MUKHSIN, MPd.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanKraton Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTDPendidikan se Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sebagaiberikut :Menginformasikan........

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selakuKetua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruandan juga kepada Drs. HERI PURNOMO, MM.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)Pendidikan........Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua ForumKomunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan dan ada jugayang diberikan kepada Drs. HERI PURNOMO, MM.

Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;34Bahwa PT.

;Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.

Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.

Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;44Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.

;Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhisyaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.

Beringin Kota Magelang;Bahwa pembuatan spesifikasi tekhnis tersebut termasuk, jumlah barang,kualitas barang ataupun ukuran barang tidak ada karena kelupaan. Dalamspesifikasi tekhnis tidak saksi masukkan kerena sudah saksi masukkandalam gambar kerja. Dalam gambar kerja juga dimasukkan termasukukuran besinya.

Spesifikasi barang ada di dalam spesifikasi tekhnis yang beradadi dalam perjanjian kontrak. Untuk spesifikasi tekhnis ada tetapi tidakmenyebutkan ketebalan besi;Bahwa yang digunakan sebagai acuan menentukan HPS adalah: a.Harga pasar; b. Perkiraan perhitungan biaya (engineers estimate) yangdikeluarkan oleh konsultan perencana ; c.

Saksi menerima dalam bentuk hard copy padatanggal 11 April 2012 sedangkan soft copy saksi tidak menerima karenaditerima oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Arif Pribadi,ST danYetti Setianingsih, SP;Bahwa spesifikasi tekhnis dan gambar tekhnis yang telah diterimatersebut ada dilakukan revisi masalah ukurannya;Bahwa yang digunakan untuk acuan adalah gambar yang ada di dalamkontrak yang tanpa spesifikasi ketebalan besi yaitu gambar yang adadalam kontrak tersebut;Bahwa untuk spesifikasi tekhnis

dan gambar tekhnis yang sudah direvisidiserahkan kepada Yetty Setianingsih, SP tetapi waktunya kapan saksitidak ingat.

Saksi belum pernah melihat ataupun mengoreksi spesifikasitekhnis dan gambar tekhnis yang telah direvisi dan saksi melihatnyasebelum ada revisi. Gambar tekhnis yang sudah direvisi belummencantumkan ketebalan besi untuk pembuatan pergola.

Indi Gita Persada, dalam Pekerjaan Pengawasan Tekhnis Pembuatan saluran depan dan samping RSUD Wakai, APBD TA. 2014, Nilai Pekerjaan Rp. 16. 765.000, dengan masa kontrak 16 Juni 2014 s/d 12 November 2014;12. Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.11 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Asisten Tehnis pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;13. Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;16. Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;17. Laporan Bulanan I s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy Gita Persada;18. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV. Prisma;19. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, Belanja Langsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;20. Foto Copy SK.

Mengenai detail CCO terlampir;Bahwa CCO sudah sesuai dengan ketentuannya karena nilaiCCO tidak menambah atau mengurangi dari nilai kontrakpekerjaan;Bahwa untuk kapasitas saksi selaku KetuaPHO/FHO,pemeriksaan secara tekhnis saksi telahmempercayakan kepada Sekretaris PHO/FHO yang merangkapAsisten Tekhnis atas nama ANADDARAH SHOPIAH, ST.Namun pada dasarnya saksi tidak memeriksa secara tekhnisnyaatau kualitas bangunannya dilapangan karena saksi selakuKetua PHO/FHO tidak pernah memohon kepada KPA melaluiPPK

Mengenai detail CCO terlampir;Bahwa untuk kapasitas saksi selaku Anggota Panitia PHO,pemeriksaan secara tekhnis kami telah mempercayakan kepadaSekretaris PHO/FHO yang merangkap Asisten Tekhnis atasnama ANADDARAH SHOPIAH, ST.

adalah padapokoknya membantu tugas PPK dalam hal tekhnis pekerjaan, mulaidari perencanaan, pekerjaan fisik berlangsung, dan melakukanproses pengawasan dilapangan.

Terdakwa tidak pernahmemeriksa secara tekhnis atau kualitas bangunannya hanya secarakasat mata saja melakukan pengukuran tidak melakukanpenggalian.

;Bahwa Asisten Tekhnis bersama Panitia PHO, tidak melakukan pemeriksaansecara tekhnis atau kualitas bangunan pekerjaan (saat melakukan pengujiandilapangan yaitu tidak mengambil sampel beton dan tidak melakukanpenggalian pada fisik pekerjaan,hanya memeriksa secara kasat mata atausecara visual) karena telah mempercayakan sepenuhnya kepada KonsultanPengawas yang menurut keterangannya bahwa hasil pekerjaan dilapangansudah sesuai kontrak tanpa ada penyimpangan.

HPS, PengumumanLelang, Pakta Integritas, Dokumen Penawaran danDokumen Pengadaan;Pasal 4 dan 5 : Jenis kontrak yaitu lumpsum dengan nilaikontrak Rp. 3.553.000.000,00 (tiga milyar lima ratus limapuluh tiga juta rupiah);Pasal 7 : Pembayaran kontrak total 100% dapat dibayarkankepada penyedia barang setelah prestasi pengadaanbarang mencapai 100% berdasarkan berita acarapemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Beritaacara prestasi hasil pengadaan barang = yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

HARTANA SUBEKTI, M.Si telahmenerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT Sinar BhumiYogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Mobil PompaSedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal 23Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danDokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar BhumiYogyakarta, ketentuan tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harusdiadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia

Barangadalah sebagai berikut :Penyedia Barang yaitu PT Sinar Bhumi Yogyakartamelaksanakan pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpurdengan cara menjalin kerjasama dengan PT PutriasiUtama Sari selaku Distributor Tunggal dari ZENITHENGINEERING PTE LTD Singapura selaku PerusahaanPendukung Mobil Pompa Sedot Lumpur dengankelengkapannya yaitu Jetting Pump, Nozzles Jetting danVacuum Blower type OMNI;Spesifikasi tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yangdiadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta yaitu :

dengan BPN ;Bahwa yang lakukan pengukuran lokasi adalah orang BPN ;Bahwa ada biaya khusus untuk pertanahan untuk pengukuran lokasi ;Bahwa biaya untuk BPN adalah berupa biaya pertimbangan tekhnis dan biayapelepasan hak ;Bahwa saksi tidak tahu dalam proses penerbitan sertifikat, ada juga biayauntuk pertimbangan tekhnis itu BPN yang tetapkan ;Bahwa biaya yang dikeluarkan dari total yang harus dibayarkan olehpemerintah kepada masyarakat pemilik tanah yaitu biaya pertimbangan tekhnis1,75 % dan biaya

Saksi tidak tahu pertimbangan tekhnis untuk pengumuran apakah adajuga biayanya karena itu merupakan prodak BPN ;Bahwa Saksi tidak tahu ada biaya pertimbangan tekhnis sebesar 1,75 %dalam biaya pembebasan lahan, kemudian ada lagi biaya yang dianggarkantersendiri untuk biaya pertimbangan tekhnis yang digabung dan biaya lainnyatotalnya Rp 100.000.000 ;Bahwa fungsi PPTK adalah PPTK yang menyiapkan dokumendokumen yangberhubungan dengan pembebasan lahan tersebut dan jugamengadminsitrasikan halhal yang

hak atau biayapertimbangan tekhnis adalah dari Pemerintah dan dari BPN ;Bahwa BPN menerangkan mengenai biaya pertimbangan tekhnis dan biayapelepasan hak ;Bahwa ketika proses pembayaran tersebut, saksi tidak turut meneliti mengenaikeabsahan dokumen pemilk lahan tentang itu yang meneliti adalah orang BPN;Bahwa luas lokasi yang ditetapkan untuk Pembangunan Rumah Sakit tersebutadalah sekitar 6 hektar ;Bahwa untuk biaya pertimbangan tekhnis dan biaya pelepasan hak dibayarkankepada BPN, setahu Saksi biaya

Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwadalam perkara ini, apa yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan denganpembayaran ganti rugi untuk pembebasan lahan untuk Rumah Sakit TorajaUtara tersebut ;Bahwa Saksi mengetahui selain biaya ganti rugi kepada pemilik lahan ada jugabiaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis dan juga pajak ;Bahwa untuk biaya pajak dipotong langsung oleh Kas Negara, sedangkanuntuk biaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis dibayarkan kepadaBPN ;Bahwa Saksi mengetahui

ke BPNharus ada kegiatan pertimbangan tekhnis dipotong dari mana urusan merekayang penting kewajiban itu dipenuhi ;Bahwa Proses yang dijalani belum selesai dan tanah tersebut masih miliktanah masyarakat dan belum menjadi milik Pemda, termasuk bagianpertimbangan tekhnis ;Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima uangsebesar Rp.62.869.311, tentang biaya pertimbangan teknis, begitupundengan biaya pelepasan hak sebesar Rp.35.925.435, yang terdiri dari duakuitansi yakni; kuitansi

Dan disahkan olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan yaitu) saksi H.MARSYAD.SE. Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan Barang dan Jasatersebut antara lain mengatur tentang Metode EvaluasiPenawaran yang menggunakan penawaran terendah,Spesifikasi barang yang terdiri dari1,. Jaket pemadam tahan api sebanyak 100 buah denganspesifikasi warna merah 80 buah dan warna putih 20buah2. Selang Pemadam Rubber (karet merah) ukuran 1,5x30m sebanyak 60 roll dan ukuran 2,5x30m sebanyak 40roll3.

danevaluasi harga (dengan harga penawaran terendah), akantetapi pada saat melakukan evaluasi penawarandigunakan sistem nilai (merit point system) yangunsur unsur penilaiannya mencakup : evaluasiadministrasi maupun evaluasi tekhnis dan harga.

' yangdilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MukhlisErham, padahal berdasarkan Lampiran KeputusanPresiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan barang/jasa, untuk evaluasipenawaran yang menggunakan sistem nilai (merit pointsystem) maka evaluasi tekhnis dan harga dilakukanterhadap penawaran penawaran yang dinyatakanmemenuhi persyaratan administrasi dengan memberikanpenilaian (skor) terhadap unsur usnur tekhnis dan /atau harga penawaran.Bahwa dari hasil evaluasi penawaran

yangdilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MukhlisErham, padahal berdasarkan ~~ Lampiran KeputusanPresiden Rl Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan' barang/jasa, untuk evaluasipenawaran yang menggunakan sistem nilai (merit pointsystem) maka evaluasi tekhnis dan harga dilakukanterhadap penawaran penawaran yang dinyatakan memenuhipersyaratan administrasi dengan memberikan penilaian(skor) terhadap unsur usnur tekhnis dan / atau hargapenawaran.Bahwa dari hasil evaluasi penawaran

/PN.Pdg(5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah denganprogram lainnya.(6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni.yang selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakniterdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis menyusun sendiri Petunjuk Tekhnis (Juknis)Pengembangan Budidaya Sapi perah sesuai dengan Juklak Propinsi termasuk kriteriadan persyaratan kelompok sebanyak 6 item tanoa mengikutsertakan anggota TimTekhnis yang lainnya, namun khususnya mengenai

dalam halMengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok sapiperah untuk pengembangan usaha produktif, seharusnya terdakwa selaku KetuaTim Tekhnis meneliti dan memverifikasi terhadap laporan kemajuan pekerjaan danpenggunaan dana yang diajukan oleh kelompok tani atau dengan kata lain terdakwaselaku ketua Tim Tekhnis harus meyakini baik formal dan substansi atas laporankemajuan pekerjaan dan penggunaan dana yang disampaikan kelompok tani,namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa

Bersamasama dengan kelompok menyusun rencana usaha kelompok Melakukan pembinaan tekhnis Melakukan pembinaan manajemen dan pengembangan Menghadiri berbagai pertemuan pengembangan usaha peternakan Menyampaikan laporan kegiatan ke Dinas Peternakan Prop.

Asosiasi/swasta danmasyarakat sekitarnya.(4) Mempunyai pengalaman untuk usaha peternakan sesuai yanhg diusulkandiproposal.(5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah denganprogram lainnya.(6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni.yang selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakniterdakwa selaku ketua Tim Tekhnis menyusun sendiri Petunjuk Tekhnis (Juknis)Pengembangan Budidaya Sapi perah sesuai dengan Juklak Propinsi termasuk kriteriadan

/PN.PdgSumarna tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan SapiPerah sebagaimana yang dilampirkan ;Bahwa sesuai dengan tugas dari terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis dalam halMengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok sapiperah untuk pengembangan usaha produktif, seharusnya terdakwa selaku KetuaTim Tekhnis meneliti dan memverifikasi terhadap laporan kemajuan pekerjaan danpenggunaan dana yang diajukan oleh kelompok tani atau dengan kata lain terdakwaselaku

Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) petunjuk tekhnis prona tahaun 2007;-------------------------- SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;------------ Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007;-------------------------- Petunjuk tekhnis prona tahun 2007;------------------------------------ Berita acara penyerahan sertifikat prona sebanyak 100 persil masing-masing dikembalikan Kepala Kelurahan Kaca;-------------- SK Pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Lingkungan Sumpang Ale

No.31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dalam DakwaanKedua Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya; menjatuhkanpidana terhadap terdakwa H.ABD.MUTTALIB Bin LA ENGGE DAENGPALIWENG berupa pidana penjara selama (satu) tahun 6 (enam) bulandengan Perintah agar terdakwa ditahan dirutan, membayar Denda sebesarRp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) Subsidair lima (Lima) bulankurungan; menyatakan barang bukti berupa (satu) petunjuk tekhnis pronatahun 2007, SK penunjukan lokasi

kegiatan pertanahan di Kel Kaca,pembentukan satgas DIPA No. 50 Tahun 2007, Petunjuk tekhnis prona tahun2007, Berita acara penyerahan sertifikat sebanyak 100 persil masingmasingdikembalikan Kepala Kelurahan Kaca, SK pengangkatan terdakwaH.ABD.MUTTALIB Bin LA ENGGE DAENG PALIWENG sebagai KepalaLingkungan Sumpang Ale di Kel.

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP untuk menetapkan agarmasa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnyadari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana makakepada terdakwa juga dibebankan biaya perkara yang jumlahnya akanditentukan dalam amar putusan in1;33enN2SsooOoS2.Sxo~a>esnNo=5oo~a>S5NSSo~e SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;e Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007; e Petunjuk tekhnis

DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA, BAHWA HADIAHATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAUKEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1(satu) tahun;Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,(limapuluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harusdiganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga)Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) petunjuk tekhnis

prona tahaun 2007;e SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;e Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007; e Petunjuk tekhnis prona tahun 2007;e Berita acara penyerahan sertifikat prona sebanyak 100 persil masingmasing dikembalikan Kepala Kelurahan Kaca;e SK Pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Lingkungan Sumpang Aledi Kel.kaca dikembalikan kepada terdakwa;e 9 (Sembilan) foto copy sertifikat tanah masingmasing dikembalikankepada pemiliknya ;e Uang tunai sebesar Rp.2.000.000, (dua juta

(seratus dua puluh) hari kalender,terhitung semenjak dana bantuan diterima oleh sekolah; Pasal 4Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa) berkewajibandan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan danhasil pembangunan sekolah baik kuantitas maupunkualitas dengan tetap mengacu kepada panduanpelaksanaan dan panduan tekhnis yang disetujui pihakpertama;1.

Jika =pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya danbersedia untuk diperoses sesuai dengan peraturandan hukum yang berlaku.

Keuangan : Melkias Saeman (Masyarakat DesaNipa);Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block GrantPembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Terdakwa selakuPenanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukan penandatangananpemberian bantuan/SPPB, pernyataan kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, menandatnganikwitansi penerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan

Pihak Kedua ( Kepala Sekolah / Terdakwa )berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap prosespelaksanaan dan hasil pembangunan sekolah baikkuantitas maupun kualitas dengan tetap mengacu kepadapanduan pelaksanaan dan panduan tekhnis yang disetujuipihak pertama;2.

Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB dan Pedoman Pelaksanaandan Tekhnis, maka pihak kedua bertanggungjawabsepenuhnya dan bersedia untuk diperoses sesuaidengan peraturan dan hukum yang berlaku.