NewmontNusa Tengara, NPWP 01.061.573.0.091.000, beralamat di Jalan MegaKuninganLot #5.1 Kuningan, Menara Rajawali Lt. 26, Jakarta Selatan 12950, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 menjadisebagai berikut:Penyerahan EksporPenyerahan yang PPNnya harus dipungutJumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 51.635.317.776,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 51.635.317.776,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar

PARENTHA bersamasamasaksiOKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dansaksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI sudah berhasil merekrutnasabah sebanyak kurang lebih 3038 orang nasabah dengan nilai danayang berhasil dikumpulkan kurang lebih Rp.131.098.262.661, (Seratustiga puluh satu milyar Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluhdua ribu enam ratu senam puluh satu rupiah), yang berasal dari berbagaidaerah di antaranya Tana Toraja, Toraja Utara, Makassar, Papua,Sulawesi Utara, Sulawesi Tengara

PACCE Alias TOMMA dansaksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI sudah berhasil merekrutnasabah sebanyak kurang lebih 3038 orang nasabah dengan nilai danayang berhasil dikumpulkan kurang lebih Rp.131.098.262.661, (Seratustiga puluh satu milyar Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluhdua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang berasal dari berbagaiHalaman 24 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Makdaerah di antaranya Tana Toraja, Toraja Utara, Makassar, Papua,Sulawesi Utara, Sulawesi Tengara

dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Tengara (Tergugat II) Mengeluarkan Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan yaitua. Sertipikat Hak Milik Nomor 100 Tanggal 29 Maret 1985 atas Nama MASSEKel. LACURU, Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana, Luas 305 MeterPersegi GS No. 626 1985 Tanggal 18 Pebruari 1985 ; b. Surat Keputusan Pemberian Hak milik NO : SK Gub.KDH.TK.I.PROPSULTRA Tg!

pemeliharaan jalandan jembatan berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2008 Nomor2127.0/03304.1//2008 senilai Rp13.363.359.000,00 dan selanjutnya direvisimenjadi Rp14.363.359.000,00 berdasarkan DIPA Nomor2127.1/03304.1//2008; termasuk didalamnya alokasi untuk pelaksanaanpemeliharaan jembatan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus riburupiah);e Bahwa untuk pelaksanaan program pemeliharaan jembatan, saksi Erwin D.Agustono, ST. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Nusa Tengara

pemeliharaan jalandan jembatan berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2008 Nomor2127.0/03304.1//2008 senilai Rp13.363.359.000,00 dan selanjutnya direvisimenjadi Rp14.363.359.000,00 berdasarkan DIPA Nomor2127.1/03304.1//2008; termasuk didalamnya alokasi untuk pelaksanaanpemeliharaan jembatan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus riburupiah);Bahwa untuk pelaksanaan program pemeliharaan jembatan, saksi Erwin D.Agustono, ST. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Nusa Tengara

seratus lima puluh juta) di Bank Danamon tanpa hak denganmemberikan Surat Palsu atau Surat yang dipalsukan seolah olah aslitersebut dikatagorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;4 Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Budi MuliaMaumere Nomor: 31 /YBMM/X/20 13 tentang Pengangkatan AnggotaPengawas Yayasan Budi Mulia Maumere Sah menurut hukum dan dapatdijadikan sebagai bukti yang mengikat;5 Menyatakan Putusan Perkara Nomor 77/Pid.B/2014/PN.MMR di PengadilanNegeri Maumere Provinsi Nusa Tengara

Saksi HASNAWATI;Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN.SgrMenerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal penggugat dimana saksi adalah mertua darikakaknya Penggugat; Bahwa saksi dihadirkan terkait permasalahan perceraian antara Penggugatdan Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agamaHindu di Atambua, Nusa tengara Timur namun saksi tidak menghadirinyadan mengetahui dari anak saksi yang juga tentara

obyek sengketa 2 juga melakukan pembakaranrumah kebun serta pagar kebun; Bahwa laporan saksi kepada pihak Pemerintah Desa Tasikona mengenaikejadian tersebut diteruskan ke pihak Kecamatan Nekamese yang kemudiandiambil langkah mediasi di tingkat Kecamatan Nekamese; Bahwa hasil mediasi tersebut adalah dikeluarkannya himbauan kepadaseluruh pihak untuk menghentikan kegiatan di atas tanah sengketa; Bahwa dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah pihak Dinas LingkunganHidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tengara

dengan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan TinggiMataram Nomor 75/PID/2019/MTR dan alat bukti surat P3 berupa PetikanPutusan Mahkamah Agung Nomor 372K/Pid/2020;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakimdalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Selong Nomor 177/Pid.B/2019/PNSel pada halaman 72 Majelis Hakim memperoleh fakta yang pada pokoknyabawa akibat perbuatan Tergugat dalam periode tanggal 1 Juli 2018 sampaidengan tanggal 30 November mengakibatkan PT Nusa Tengara

Buton Propinsi Sulawesi Tengara, dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Dengan Tanah /Kintal LA HADA ; Sebelah Timur: Dengan Tanah /Kintal LA UGI; Sebelah Selatan : Dengan Tanah /Kintal WA ODE RUKAYA ; Sebelah Barat : Dengan Tanah/Kintal Milik WA ODE RUKAYA ; Menimbang, bahwa tanah a quo, dijual oleh WANCUDU (Tergugat I)kepada WA ODE RUKAYA selaku pembeli (pihak kedua) seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat bukti P1 diatas, penggugattelah

Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016Tahun 1999, dan atas diri Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhipidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;e Perkaraperkara dengan dakwaan yang sama persis terhadapAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tengara periode 1999 2004,masingmasing:1. Perkara Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb., atas namaTerdakwa DRS. HI. M. MUHAMAD TAMHER;2. Perkara Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb., atas namaTerdakwa ADAM RANAYAAN &, Ag;3. Perkara Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb., atas namaTerdakwa IVO.

Putusan No.0222/Pdt.G/2019/PA.RhMenimbang, bahwa faktor pertama berdasarkan kemampuanpenghasilan Tergugat sebagai seorang suami yang memilikipenghasilan sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perbulan, oleh karenanya untuk menentukan jumlah penghasilanTergugat setiap bulan, majelis merujuk pada besaran UMP (UpahMinimum Propovinsi) Sulawesi Tengara berdasar PeraturanGubernur Sulawesi Tenggara Nomor 78 Tahun 2019 yaitu sebesarRp. 2.551.463 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu empat

Masjid Baiturahman Komplex AspolBaru, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan TanimbarSelatan, Kabupaten Maluku Tengara Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni2019, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Saumlaki tanggal 24 Juni 2019dibawah register Nomor W27U4/45/HK.02/06/2019,dan kepada Lodwyk Wessy, S.H., Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Advokat danKonsultan Hukum LW & Partners, beralamat di Jin.Ir.

Bahwa Nama dan Alamat NUR ISNAINI yang salah di dalam gugatanpara penggugat,yang Bener adalah ISNAINI Alamat sesuai KTP nya adalahKebon Randu Dusun Lendang Terong, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang,Kab.Lombok Tengah, Nusa Tengara Barat;6. Bahwa Tergugat 6,7,8,9,10,11 dan tergugat 12 samasekali tidak punyahubungan kewarisan dengan Para Tergugat dan sudah memiliki Hak masingmasing sesuai Sertifikat;7.

BANK NUSA TENGARA BARAT, yang berkedudukan dimataram dan atau kantor cabang pembantu di kopang,Karna sertifikat atas NamaABDUL HAMID, SUMIATI, UDIN, KAMARUDIN DAN DARMAWAN, Yangmana sudah di jaminkan sudah memiliki sertifikat Hak Tanggungan sampaisekarang;10.

BANK NUSA TENGARA BARAT, yang berkedudukan dimataram dan atau kantor cabang pembantu di kopang, Karena sertifikat atasNama ABDUL HAMID, SUMIATI, UDIN, KAMARUDIN DANDARMAWAN, sudah di jaminkan dan memiliki sertifikat Hak Tanggungansampai sekarang.Menimbang, bahwa eksepsi tentang kelayakan BANK BRI CABANGPRAYA DAN PT.

BANK NUSA TENGARA BARAT didudukkan sebagaiTergugat karena sertfikat telah dijadikan sebagai Jaminan kepada pihak BankMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikansebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidakberwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugatsebagai Tergugat;Hal. 36 dari 166 hal. Putusan. No. 475/Pdt.G/2021/PA.

Soetomo Koesbandi atasnama Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat NTB, kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Sengkol tanggal 05Maret 1998 berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tengara Barat.7.

SoetomoKoesbandi atas nama Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat NTB,kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai NomorHalaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pya17/Sengkol tanggal 05 Maret 1998 berdasarkan surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tengara Barat;5.

., M.M. dari Bank BNI Cabang Bimamenerangkan berdasarkan data rekening koran Bank BNI Kantor PelayananAmbarukmo Sleman Yogyakarta Nomor 0140556772 atas nama MUHAMMADTAUFIK ADAM terdapat aliran dana yang dikirim ke rekening Bank BNICabang Bima Nusa Tengara Barat Nomor 53564839 atas nama SITA ERNY,S.Pd., M.Pd. dalam kurun waktu antara bulan Januari 2009 s/d April 2013sebesar Rp9.602.903.000 (sembilan miliar enam ratus dua juta sembilan ratustiga ribu rupiah) dan berdasarkan rekening koran rekening

SK Menteri Tengara Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP13/MEN/11/2010 tanggal 2 Pebruari 2010, tentang penetapan danpengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana TugasPembantuan Dep.

SK Menteri Tengara Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP13/MEN/11/2010 tanggal 2 Pebruari 2010, tentang penetapan dan pengangkatanPejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Dep. TenagaKerja dan Transmigrasi tahun 2010. Petikan SK Walikota Bogor nomor 821.2.45168 tahun 2009 tanggal 23Desember 2009 tentang pengangkatan dan alih tugas dalam jabatanstruktural di lingkungan Pemkot Bogor.

Bukti penggunaan anggaran (Kwitansikwitansi dan daftardaftar tandapenerimaan anggaran) kegiatan PKP, Penyuluhan dan PenyebaranInformasi, Administrasi dan TTG program Perluasan dan PengembanganKesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi KotaBogor TA. 2010.e DIPA dan POK program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerjadi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010.e Laporan Paripurna Kegiatan PKPK budidaya ikan air tawar (Ikan Mas)tahun 2010.e SK Menteri Tengara

,Ph.D. tentang DugaanKorupsi Dalam Pembagunan Dermaga Labuhan Haji KabupatenLombok Timur Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret2014, yang pada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugianNegara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyek tersebut telahsesuai kesapakatan para pihak dan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perudang undangan yang berlaku, yakni isu hukum yangsemula bermuatan hubungan keperdataan telah bergulir menjadikasus korupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik

,Ph.D. tentang Dugaan Korupsi Dalam PembangunanDermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ProvinsiNusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret 2014 (BuktiPK4) ;Ill.1.A.

,Ph.D. tentang Dugaan Korupsi Dalam PembagunanDermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ProvinsiNusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret 2014, yangpada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugianNegara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyektersebut telah sesuai kesapakatan para pihak dan telahsesuai dengan ketentuan peraturan perudangundanganyang berlaku, yakni isu hukum yang semula bermuatanhubungan keperdataan telah bergulir menjadi kasuskorupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik

Pada bulan Maret 20176 (untuk mengalokasikan anggaran perjalanantour ke Lombok Provinsi Nusa Tengara Barat dengan dalih studybanding), Terdakwa AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERIselaku Ketua Komisi Pemilihaan Umum Kabupaten Banjar kembalimerubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupatidan Wakil Bupati Banjar tahun 2016, Belanja Komisi Pemilinan UmumKabupaten Banjar tahun anggaran 2016 tertanggal Maret 2016 sebesarRp. 4.637.067.173,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh jutaenam

sebagai berikut:e Honorarium Penyelenggara dan uang lembur ditetapkan sebesarRp. 358.950.000,00;e Pengadaan Barang dan Jasa dihapus dan diubah menjadi BelanjaOperasional dan Non Operasional sebesar Rp. 4.278.117.173,00termasuk Bimbingan Teknis (BIMTEK) berubah menjadi sebesarhalaman 28 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK /2017/PT BUMRp. 346.000.000,00 dan Perjalanan Dinas ditambah dan diubahmenjadi sebesar Rp. 1.820.000.000,00 termasuk di dalamnya untukkegiatan tour ke Lombok Provinsi Nusa Tengara

Pada bulan Maret 2016 (untuk mengalokasikan anggaran perjalanantour ke Lombok Provinsi Nusa Tengara Barat dengan dalih studybanding), Terdakwa AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selakuKetua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kembali merubahRencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan WakilBupati Banjar tahun 2016, Belanja Komisi Pemilihan Umum KabupatenBanjar tahun anggaran 2016 tertanggal Maret 2016 sebesar Rp.4.637.067.173,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enampuluh

ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah), dengan rincianperubahan sebagai berikut:e Honorarium Penyelenggara dan uang lembur ditetapkan sebesar Rp.358.950.000,00;e Pengadaan Barang dan Jasa dihapus dan diubah menjadi BelanjaOperasional dan Non Operasional sebesar Rp. 4.278.117.173,00termasuk Bimbingan Teknis (BIMTEK) berubah menjadi sebesar Rp.346.000.000,00 dan Perjalanan Dinas ditambah dan diubah menjadisebesar Rp. 1.820.000.000,00 termasuk di dalamnya untuk kegiatantour ke Lombok Provinsi Nusa Tengara

Sumbawa, Propinsi Nusa Tengara Barat(NTB) telah ditempati dan atau dikuasai TNI AD yang secara hukum sudahdimohonkan haknya kepada instansi yang berwenang dan telah diterbitkantanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Pakai No.09/Kel Pekat, Kec.Sumbawa, Kab. Sumbawa, Propinsi Nusa Tengara Barat (NTB) An. TentaraNasional Indonesia, NIB : 23.04.08.02.00123 seluas 2.532 m2.

., Nomor:181.01.04/RMO/IV/2015, tanggal 07 April 2015, (sesuaidengan aslinya);Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah MalukuResor Maluku Tenggara, Laporan Polisi Nomor:LP/113/IV/2017/Maluku/Res Malra, tanggal 16 April2017, (Sesuai dengan fotocopy);Surat Forum Musyawarah Mata Rumah Tanlain OhoiWatlaar Kecamatan Kei Besar Utara Timur RatshapMaurOhoiwut Kabupaten Maluku Tenggara, KepadaBupati Maluku Tengara di Langgur dan KapolresKab.Maluku Tenggara di Tual, tanggal 18 April 2017,(sesuai dengan

Tanggal 20Februari 2019, (Sesuai dengan fotocopy);Surat Pernyataan Keluarga Besar Rahail Ngilyau watat,(sesuai dengan fotocopy);Surat Pernyataan Dukungan dan Persetujuan, Tanggal 03Nopember 2010, (sesuai dengan fotocopy);Halaman 77 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABNBukti T36Bukti T37Bukti T38 ABukti T38BBukti T39Bukti T40Bukti T41Bukti T42Bukti T43Bukti T44Pengukuhan Rat Maur Ohoiwut di Ohoi Rat Watlaar,Tanggal 27 April 2011, (sesuai dengan fotocopy);Surat Keterangan Pemerintah Maluku Tengara

berikut:Bukti T.ll.Intervensi I1Bukti T.ll.Intervensi 2Bukti T.Il.Intervensi I3Bukti T.Il.Intervensi 4Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 119Tahun 2011 tentang Pembehentian PenjabataKepala Ohoi/Orongkai dan PengangkatanPenjabat Kepala Ohoi/Orongkai Dalam WilayahKecamatan Kei Besar Kabupaten MalukuTenggara, tanggal 1 Maret 2011 (sesuai denganaslinya);Surat Keputusan Bupati Maluku TenggaraNomor 101 Tahun 2012 Tentang PembentukanBadan Saniri Ohoi Mun Ohoitel, Kecamatan KeiKecil, Kabupaten Maluku Tengara