Ditemukan 539 data
139 — 61
Pilkada DPP Partai Nasdem yang akanditeruskan kepada Ketua Umum untuk diputuskan;Bahwa Terdakwa merupakan mantan calon legislatif partai nasdemuntuk DPRD Sumut;Bahwa Terdakwa mengenal Saksi dan orangtua Saksi;Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari orangtua Saksi terkaitpendaftaran Martua Sitanggang sebagai calon Bupati dari PartaiNasdem;Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan Tim Sukses dariMartua Sitanggang;Bahwa orangtua Saksi yang bernama SAUT MANURUNG tidak pernahmencampuri urusan partal
74 — 25
dan selanjutnya mengajukan gugatanperkara aquo.Bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat diajukan tanpa diselesaikanterlebin dahulu dalam intemal partai melalui Mahakamah Partai sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik dan sejalan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor28K/Pdt.Sus.Parpol/2014 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan: bahwabelum ada putusan/oemeriksaan majelis partal
Luh Sukeni
Tergugat:
1.PT BANK CIMB NIAGA Tbk Cabang Denpasar
2.PT AIS CAPITAL PARNERS INDONESIA
3.PT BANK CIMB NIAGA tbk
4.PT. AIS CAPITAL PARTNERS INDONESIA
210 — 122
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partal kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata.
1.ARIEF RYADI SH
2.HERU PRASETYO, SH
3.M Riza KH SH MH
4.PURNA NUGRAHADI, SH
Terdakwa:
MARYADI,S.Pd Bin KARTOSENJOYO
194 — 42
soundsystem,dan sewa tempat;Bahwa, menurut pendapat Ahli mengenaimateri yang disampaikanoleh Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA terhadap peserta kegiatanentrepreneurship dengan memperkenalkan diri sebagai calon anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari PartaiNasdem melalui kalimat Kulo selaku, juga sareng kalih pak Maryadi,saya juga kader juga Partainya sama, Cuma saya di Provinsi ibubapak, saya di Provinsi nomere gangsal (5), nek pak Maryadi laksetunggal kulo gangsal, sami, Nasdem niku partal
Fajar Adi Putra ,SH
Terdakwa:
SYAHRUL AG BIN ABDUL GANI
78 — 30
memberikan pendapat terdakwatidak mengetahui ada narkotika jenis sabu didalam kantong jaket milikterdakwa maupun yang ada dibawah jok kursi sopir mobil milik terdakwadan terdakwa merasa dijebak, terdakwa tidak melarikan diri dan tidakmembuang barang bukti Sabu;Mustafa bin M.Yacob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa terdakwa merupakan caleg dari partai saksi yaitu Partai PKSdan saat ini ia telah dilantik dan menjabat sebagai anggota Dewan DPRKAceh Timur dan saksi sebagai Ketua partal
ZAMZAMI RAHMAN, S.Pd., M.M.
Tergugat:
1.GUBERNUR JAMBI
2.BUPATI MERANGIN
3.DPRD KABUPATEN MERANGIN
106 — 20
d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRDyang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kaliberturutturut tanpa alasan yang sah ;e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ;f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenaipemilihan umum ;g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan ;h. diberhentikan sebagai anggota partal
Terbanding/Tergugat III : DPPPKB
Terbanding/Tergugat I : DEWAN PENGURUS CABANG PKB
Terbanding/Tergugat II : DPWPKB
99 — 52
Melanggar pasal 11 dan pasal 12 Anggaran Rumah TanggaPartai Kebangkitan Bangsa, tentang Tata Cara PemberhentianAnggota menentukan: Pasal 11: Ayat (1), seorang anggotadapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karenamelakukan perbuatan yang bertentangan dengan AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengajatidak menjalankan kewajiban sebagai anggota partai, ataumelanggar disiplin partai dan/atau mencemarkan kehormatandan nama baik partal;Ayat (2), Dalam hal seorang anggota yang
AGUS JULIANTO. P SH
Terdakwa:
ACE FATHURROHMAN als WAACE als ABU MUHAMMAD als QORIBAN INSYAALLAH BIN AHMAD SI BAWEH alm
116 — 69
Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuhmusuh islambilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salahsatu partal yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLIM. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowiterpilin/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia danakan dikuasai komuniskomunis Cina yang kerja sama dengansyi'ah2.
EFRATA GINTING
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
99 — 41
Pengusulan pemberhentianPenggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenRokan Hilir dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik yang tidak memilikiwewenang dan legitimasi maka pengusulan tersebut tidak sesuai denganUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahkhususnya Pasal 194 ayat (1) ; Pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a danhuruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf diusulkan olehpimpinan partal
SIGIT SAMBODO, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
SEPTY IDRIS SESE, S.KMM
140 — 69
ruangantamu tersebut sudah mulai ada keramaian tak lama kemudian saksi masukkembali kedalam ruangan tamu tersebut untuk mengambil gambar( memotret ) dan tanpa saksi sadari bahwa dari gambar yang saksi ambildidalamnya terdapat kehadiran ASN atas Nama terdakwa SEPTI IDRISSESE (ASN) yang memakai kemeja putih.Bahwa benar saksi DENY YOHANES SEAY sebagai Panwas KecamatanTaniwel Timur melihat terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) datangbersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil nomor urut2 dari partal
78 — 25
dan dijawab oleh TerdakwaSaya sudah ketemu disuruh oleh Ketua DPC Pak Hendrik (saksiHendrik Tangke Allo), kalaupun partai tahu, jatuhnya ini akan urusaninternal partal, mendengar perkataan tersebut lalu saksi Drs.ATMAYASA menjawab Kalau emang di internal partai PDIP kondusif,saya siap membantu. Atas permintaan dari Terdakwa tersebutkemudian saksi Drs.
1.DRS HANDOKO SIGIT, CS
2.AGUS MOERHADI, CS
Tergugat:
1.LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN
2.SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3.Perusahaan Lestrik Negara Bulungan
74 — 21
Tindakan A bertentangan denganprinsip partal kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata.Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception error in personadengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.Salah satu contoh, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975 tentangseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untukHal. 26 Putusan Sela No. 115/Pdt.G/2019/PN Jkt Timmempertanggungjawabkan sengketa yangberkaitan denganyayasan.
PAUSTINUS SIBURIAN, SH., MH.
Tergugat:
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch
89 — 47
Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,yang menyatakan:MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk:1. menguji undangundang terhadap Undangundang dasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;3. memutus pembubaran partal politik;4. memutus perselisihan
Sri Haryani
Tergugat:
Bupati Tegal
Intervensi:
Untung Basuki
119 — 52
urutanberikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara daripartai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yangmemperoleh suara terbanyak urutan berikutnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia,mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syaratsebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calonanggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suaraterbanyak urutan berikutnya dari partal
1261 — 1538 — Berkekuatan Hukum Tetap
Natabaya denganDjasri Marin dan Andi Matalatta yang dituangkan secara tertulis didalam Putusan Mahkamah Partai bukan merupakan isi amar putusan,melainkan pendapat berbeda yang wajib dibuat secara tertulis olehanggota Majelis Mahkamah Partai yang merupakan bagian tidakterpisahkan dalam Putusan Mahkamah Partal;5.
152 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena mSengketa a guo telah adanya Putusan Mahkamah Partai DPP yangmengikat dan harus ditaati olen Pemerintah (Termohon Kasasi incasu) dalam penerbitan pengesahan kepengurusan PPP selain itu,forum pengambilan keputusan tertinggi partal (munas/muktamar/kongres) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 s.d.
Judex Facti Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkanhukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telahtidak mempertimbangkan secara hatihati dalam pertimbangan hukumnyadengan menilai dan berpendapat bahwa perkara a quo merupakanperselisinan kepengurusan partal;7.1.
98 — 26
Bahwa kewenangan Mahkamah Partai dapat dilinat dari ketentuan Pasal 32dan 33 UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 32 UU Partai Politik berbunyi sbb:1) Perselisihan partal politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Hal. 25 dari 54 Hal.
113 — 57
Suasana saat itu jadipanas.Beberapa saat Ivan Vikri sebagai salah satu komisioner datang menghampirimeja panitia mencoba menenangkan suasana dan mencoba kembali menjelaskanbahwa sebagian partal yang mengusung pasangan ini tidak memenuhi syaratsehingga tidak dihitung sebagai partai pengusung pasangan Ismiryadi dan AbuBakar.Ivan Vikri menerangkan bahwa 2 (dua) SK DPC parpol dikeluarkan oleh DPPyang tidak sesuat SK Kemenkumham sebagaimana data yang diperoleh dariKemenkumham, 2 (dua) SK pengurus sebagai
HENDRA DUDE, SH
Terdakwa:
EFENDI DALI, SH
160 — 68
; Bahwa terdakwa menghubungi saksi Ahim Laiya lewat handphonekarena saat itu terdakwa kembali dari sumalata dan ketika terdakwamelewati toko milik saksi Ahim Laiya terdakwa melihat ada spandukyang terpasang di dinding depan toko milik saksi Ahim Laiya terdakwasuruh untuk melepas karena terdakwa tidak pernah menyuruh oranguntuk memasang dan terdakwa tau itu melanggar aturan ; Bahwa terdakwa datang sendiri ke tempat percetakan; Bahwa terdakwa tidak mempunyi masalah dengan orang lain ataupunsesama partal
1.ELIKSANDERSIAGIAN, SH
2.FATIZARO ZAI, SH
3.PURYAMAN HAREFA, SH
4.RACHMATTULLAH, SH
5.YUDHI PERMANA, SH
Terdakwa:
DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU
105 — 39
mengusulkanPasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab ataspelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;Menimbang, bahwa menunjuk pada pengertian tersebut diatas, yangdimaksud tim Kampanye dalam undangundang ini adalah Tim kampanyepasangan Calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden;Menimbang, bahwa Pasal 270 ayat (3) Undang undang RepublikIndonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuansebagai berikut:Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri ataspengurus partal