Terdakwa selanjutnya menjual pasirdengan harga Rp.150.000, / dam truck, tanah urug dengan hargaRp.70.000, / dam trucknya.Bahwa terdakwa ALI USMAN alias SEGO melakukan pertambangandengan luas lahan kurang lebin 6 Are dalam melakukan kegiatanpertambangan tersebut harus wajidb memiliki SPPL sesuai denganPeraturan Bupati Lombok Utara Nomor : 9 tahun 2017 tentang UKLUPL dan SPPL dengan skala Produksi di bawah 25.000 m? makaharus memilki SPPL, sedangkan skala Produksi 25.000 m?

maka harus memilki UKLUPL dan apabilasedangkan di atas skala Produksi 500.000 m* maka harus memilkiAMDALPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan pengelolaan Lingkungan HidupMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.GEDE YOGA WIRA PRATAMA dibawah sumpah

maka harus memilki SPPL,sedangkan skala Produksi 25.000 m* sampai dengan 500.000 m? makaharus memilki UKLUPL dan apabila sedangkan di atas skala Produksi500.000 m? maka harus memilki AMDAL.

Bahwa TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Aquo,didalam gambar situasi menggunakan skala perbandingan 1 : 1000, dimanaangkaangka menunjukkan jarak dihitung meter dan batas batas yangtercantum dalam data Fisik dan data yuridis, Sertifikat Hak Milik No 939,Uraian Batas Gambar Situasi No 900/80, Luas 8.535 M2, Terahir TercatatAtas Nama Suhrah, Terbit Tanggal 29 Januari 1981, Sekarang BerdasarkanPeta Petunjuk Dalam Penjelasan, Letak Lokasi Tanah Di Jalan P.M.Noor,17,2 M, Dari Titik kat

atas nama Samidi(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Peta RBI dibuat oleh BAKORS ULTANAL (Badan Koordinasi Surveidan Pemetaan Nasional) Tahun 1892 Skala 1 : 50.000 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peta Situasi Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru Skala 1 :2.500 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Analisa Peta Salinan Letak SHM No. 939 tahun 1980 an MariatulQlbtiah Balik Nama ke Suhrah.

Skala 1 : 2.500 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peta Salinan Letak SKT No. 107/KSBU/CII/1986 Register No.502/HMT/KB/86. Berdasarkan Peta Petunjuk Letak/Penjelasan anChirstian Radikh Bin Pulu. Kelurahan Sungai Ulin, KotaBanjarbaru, Skala 1 : 2.500. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Peta Situasi RT. 27, RW 06 Kelurahan Sungai, Ulin KecamatanBanjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

Skala 1 : 6.000 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peta Salinan Letak SHM No. 939 tahun 1981 Berdasarkan PetaPetunjuk Letak/Penjelasan an. Mariatul Qibdah Balik Nama keSuhrah Oktober 1994. Kelurahan Sungai, Kota Banjarbaru.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Peta Situasi RT. 27 Rw. 06 Kelurahan Sungai Ulin, KecamatanBanjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Skala 1 : 6.000, tertanggal 18Januari 2015.

Skala 1 : 10.000, Tertanggal 18 Januari 2015.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Gambar Peta Lokasi dan Peta petunjuk letak SHM No. 939 yangmenunjukan angka 41,2 dari jalan dan 17,2 dari titik ikat.

Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkandihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhiisi putusan.Bahwa ada kesalahan fatal dalam posita sebelah Timur berbatasan dengantanah TIMAH SAHARO (Alm) SITI SAUYAH (Alm) Bahwa objek perkara yang diperkarakan berdasarkan objek pemeriksaansetempat dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 1000 tetapi pada kenyataanPenjelasan batas tanah ini dalam Skala 1 : 1000 dan Sertifikat tanah Hak MilikNomor : 1001 Penjelasan batas tanah ini dalam

Skala 1 : 500 tidak ada batasobjek perkara sebelah timur berbatasan dengan milik TIMAH SAHARO (Alm)SITI SAUYAH (Alm) melainkan sebelah timur berbatas dengan tanah milikErlinawati cs dan Armen SabriHalaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.Maka jelas dengan berdasarkan pembuktian batasbatas tanah dengan dasarsertifikat Skala 1 : 1000 dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 1001 Penjelasanbatas tanah ini dalam Skala 1 : 500 tidak ada batas objek perkara sebelah timurberbatasan dengan

Melainkan dalam penetapan batas tanah terperkaraSertifikat Hak Milik No 1000 dalam skala 1:1000 sebelah timur berbatasdengan tanah Erlinawati cs dan Armen Sabri Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tergugat II Sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak (Fasilitas)Adalah milik Pembanding/ Tergugat II akibat suatu peristiwa persesuaiankehendak penyerahan pada Surat Kesepakatan Bersama atas Surat WasiatHalaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.yang dibuat diSungai Penuh tanggal

Bahwa lokasi pembangunan Apartemen City Terrace yaitudi Kelurahan Jatibening berada di lingkungan yang menurut PerdaRTRW Kota Bekasi No.13/2011 peruntukannya bukan untuk lokasidengan fungsi hunian, akan tetapi untuk lokasi dengan fungsi pusatpemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusatjasa dan pusat pendidikan.

SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringinmencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, JatibeningBaru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusatpemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok,pusat jasa dan pusat pendidikan; b.

Lingkungan di KelurahanJatibening hanya layak untuk pembangunan suatu hunian denganfungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retailkelompk, pusat jasa dan pusat pendidikan sesuai Pasal 8 Perda RT/RWKota Bekasi No.13/201 1 ; 22+ 2 222 o2 noe one. Bahwa jika kita runut dari awal proses dikeluarkannya objek gugatanaquo adalah berawal dari adanya Rekomendasi dari Tim KoordinasiPenataan Ruang (TKPRD) No.01/Rek.TKPRD/V2013 tanggal 10Januari 2014 (vide bukti P 5).

Desindo WijayaTama berada pada koordinat 615'57.82 6160.69LS dan 106570.2410657'2.40BT yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13Tahun 2011, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terletak di wilayah denganarahan fungsi sub pusat pelayanan kota (SPPK) Pondok Gede dengan fungsipusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusat jasadan pusat pendidikan. Selanjutnya menurut Gambar 1.1.

SPPK Pondok Gede berada di sekitar kelurahan Jatiwaringin mencakupwilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening,Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusatDEIIGICLIKCEEY ,, mnee eee ene eee nee ne ec nen nee eee ence nena nee necneneeareneeeneereentHalaman 80 dari 90 Halaman Putusan Nomor :42/G/2015/PTUNBDGb.

Pengadaan jaringan air bersih skala desa ( sumur bor )di Dusun Pedalaman :Bahwa sesuai Peraturan Desa Pengembur No. 05 Tahun 2017tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan PeraturanDesa Pengembur No.

Pengadaan jaringan air bersih skala desa (Sumurbor) di Dusun Sinah :Bahwa sesuai Peraturan Desa Pengembur No. 05 Tahun2017 tanggalPeraturan Desa Pengembur No.

Pengadaan jaringan air bersih skala desa ( sumur bor )di Dusun Gerepek :RealisasiKeuanganpekerjaanRealisasi (hasilPenerimaa pemeriksa.

Kegiatan Pengadaan jaringan air bersih skala desa(sumur bor ):Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Pengembur No. 05 Tahun2017 tanggal 25 September 2017 tentang PerubahanPeraturan Desa Pengembur No. 01 Tahun 2017 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengembur, anggaranuntuk kegiatan Pengadaan jaringan air bersih skala desa(Sumur bor )di Desa Pengembur terdapat anggaran sejumlahRp.318.691.710,00 (tiga ratus delapan belas juta enamratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)yang akan

Kegiatan Pengadaan jaringan air bersih skala desa(sumur bor ): Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa PengemburNo. 05 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang PerubahanPeraturan Desa Pengembur No. 01 Tahun 2017 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Pengembur, anggaran untuk kegiatanPengadaan jaringan air bersih skala desa (sumur bor )di DesaPengembur terdapat anggaran sejumlah Rp.318.691.710,00 (tigaratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuhratus sepuluh rupiah

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya diatas, telah terbukti ParaTermohon telah melakukan kekeliruan dalam penetapan Tersangka, menangkapdan menahan Pemohon dan sesuai ketentuan hukum diatas patut dan wajarapabila atas kekeliruan Para Termohon ini Pemohon meminta rehabilitasi namabaik Pemohon melalui media massa cetak dan elektronik skala nasional selama3 (tiga) hari berturutturut.Bahwa berdasarkan uraian Pemohon diatas, adalah patut dan wajar danberdasarkan hukum yang benar, apabila Hakim Tunggal

Yang Mulia yangmemeriksa, memutuS dan mengadili permohonan Praperadilan a quomenghukum Para Termohon merehabilitasi nama baik Pemohon melalui mediamassa cetak dan elektronik skala nasional selama 3 (tiga) hari berturutturutterhitung sejak putusan hukum Praperadilan ini diucapkan.Halaman 8 dari 16Putusan Pra Peradilan Nomor 45/Pid.Pra/2020/PN MdnF.

Memerintahkan Para Termohon untuk membebaskan Pemohon daritahanan terhitung sejak putusan hukum Praperadilan ini diucapkan ;Menghukum Para Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohonmelalui media massa cetak dan elektronik skala nasional selama 3 (tiga)hari berturutturut terhitung sejak putusan hukum Praperadilan inidiucapkan.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan para Termohon hadir diwakili kuasa hukum masingmasing, lalu pengadilantelah berupaya mendamaikan para

No. 681;Terdapat Fakta dalam hubungan Pengukuran yang telah memperolehDaftar Isian 302 dan 307, Pembuatan Peta pada Situasi TanahHalaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PBR.dengan Skala 1:1000, kemudian telah terdapat NIB:05.01.08.03.02.474;Sehingga tidak terbukti Penerbitan Objek Sengketa melanggar Pasal14 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 45 ayat (1), Pasal 49 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Jo.

Bukti P9 ; Site Plan Rumah TempatTinggal No.7, Skala 1:100, tanggal 301283 (fotokop!sesuai dengan asli);10. BuktiP10 : Akta JualBeli Nomor390/SH/1986, tanggal 27 Februari 1986 antara Tuan HajiMansyur (Kuasa dari Nadiyah) sebagai Penjual denganRustam Efendi sebagai Pembeli (fotokopi sesuai denganasli);11.

BuktiP19 : Site Plan RumahTempat Tinggal No.3, Skala 1:100, (fotokopi sesuai denganasli);20, BuktiP20 : Akta JualBeli Nomor389/SH/1986, tanggal 27 Pebruari 1986 antara Tuan HajiMansyur (Kuasa dari Nadiyah) sebagai Penjual denganSofyan Sory sebagai Pembeli (fotokopi sesuai dengan asli);21. BuktiP21 : Surat Pernyataan atasnama Syofyan Sory, tertanggal 08 November 2020 (fotokopisesuai dengan asli);22.

BuktiP27 : Site Plan Rumah TempatTinggal No.11, Skala 1:100, (fotokopi sesuai dengan asli);28. BuktiP28 : Akta JualBeli Nomor396/SH/1986, tanggal 27 Pebruari 1986 antara Tuan HajiMansyur (Kuasa dari Nadiyah) sebagai Penjual denganBudiyanto sebagai Pembeli (fotokopi Sesuai dengan asl);29. BuktiP29 : Surat Pernyataan atasnama Budiyanto, tertanggal 08 November 2020 (fotokopisesuai dengan asli);a0.

BuktiP31 : Site Plan RumahTempat Tinggal No.6, Skala 1:100, tanggal 301283(fotokopi Sesuai dengan asli);32. BuktiP32 : Akta JualBeli Nomor392/SH/1986, tanggal 27 Pebruari 1986 antara Tuan HajiMansyur (Kuasa dari Nadiyah) sebagai Penjual dengan M.Yunus sebagai Pembeli (fotokopi sesuai dengan asli);30: BuktiP33 : Surat Pernyataan atasnama M. Yunus, tertanggal 08 November 2020 (fotokopisesuai dengan asli);34.

31Tahun 2004 bahwa Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruhwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa sejak terbitnya Objek Gugatan, masyarakat yang berprofesisebagai nelayan tradisional skala kecil serta seluruh nelayan di TelukJakarta tidak dapat menangkap ikan lagi karena telah dikapling danselalu diusir ketika akan memasuki wilayah yang diberikan ObjekGugatan.

Akses terhadap sumber daya laut yang akansemakin jauh dan nelayan tradisional skala kecil akan terancam olehsituasi laut yang serba ketidakpastian sementara di sisi lain tidak adakepastian perlindungan;Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 melalui UU Nomor 17Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On TheLaw Of The Sea (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa TentangHukum Laut).

Appropriate publicityshall be given to the depth, position anddimensions of any installations or structuresnot entirely removed ; Badan Perserikatan BangsaBangsa tentang Organisasi Pangan danPertanian (Food and Agriculture Organization/FAQ) yang mengurusimasalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakuiperan penting nelayan skala kecil tradisional.

Dimulai dari pengakuanterhadap perikanan skala kecil sebagai bagian penting pembangunanperikanan dalam Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab TahunHalaman 21 dari 91 halaman.

dan Pengentasan Kemiskinan;Dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negaradan pihakpihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyekproyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapatberdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untukmempertimbangkan dampakdampak sosial, ekonomi dan lingkunganmelalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengankelompokkelompok tersebut, sesuai dengan perundangundangannasional; 5.10.

ABDULMUTALIB maupun ahli warisnya tidak pernah menjual tanah perwatasan tambahankepada pewaris Turut Tergugat I (almarhum ABDUL GANT ) atau kepada para Tergugat ;Bahwa dari data dan bukti sejarah histories daerah Kampung Gunung Sari Ilir yangdiantaranya dapat dilihat dan foto udara Kelurahan Gunung Sari ir di tahun 19731974yang dibuat oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) dengan skala 1:1000, dapat diperhitungkan melalui ukuran lebar Jalan Gunung Sari ir (dulu), sckarangJalan

Parman dan sebelumnya Jalan Gunung Sari Ilir, hanyaterdiri dari 1 (satu) jalur, yang bila dihitung berdasarkan skala 1: 1000, berarti lebarbadan jalan sekitar 6 meter, dan ditambah lebar parit di kiri kanan jalan pada waktu itumasingmasing meter, maka keseluruhan lebar badan jalan ditambah parit di kanankirinya menjadi 8 meter, dan tentunya jarak dari As Jalan kepinggir parit bagian depan(Timur) tanah perwatasan seluas + 171 M2 sekitar 4 meter;7.2. jual beli tanah perwatasan seluas + 171 M2 antara

Hasil pemeriksaan dokter jaga menunjukkan skalakesadaran 14 dari 3 15 (Glasgow Coma Scale) dengan skala nyerikepala 3 dari 110. Batas normal kesadaran adalah antara skala 14 15dan skala nyeri terdiri skala 13 termasuk nyeri ringan, (46 termasuknyeri sedang dan 710 termasuk nyeri berat).

Berdasarkan hasilpemeriksaan tersebut berarti kesadaran Pasien saat itu masih dalambatas normal (skala 14) dan nyeri dalam kategori nyeri ringan (skala3), yang berarti Pasien dapat dibawa pulang dan menjalani rawat jalan,namun dengan mempertimbangkan keluhan yang disampaikan olehkakak Pasien, Dokter jaga melakukan anamnesis ulang kepada Pasienakan tetapi Pasien tidak memberikan jawaban, dokter menanyakan padapengantar untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai penurunankondisi Pasien, namun tidak

No. 1547 K/PID.SUS/2011secara tradisional dengan skala kecil demi peningkatan ekonomi dankesejahteraan rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan dan penganggurankemudian dengan wakiu tertentu akan diberikan kepada perusahanpertambangan emas yang skala besar.

SIDARTA yanguntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II yakni pemborong1010pekerjaan perseorangan skala kecil yang biasa menerima borongan kerjadari para SubContraktor yang bekerja di area proyek tempat TERGUGATmelaksanakan pekerjaan tersebut, dimana di area tersebut terdapatbeberapa SubContractor dalam proyek yang sama..

Bahwa TERGUGAT memang pernah memberikan dan menyerahkansebagian kerja pemborongan kepada TERGUGAT IJ yang dalampelaksanaan pemborongan tersebut dikerjakan bersamasama dengantimnya diantaranya adalah PENGGUGAT, akan tetapi pekerjaan yangdiberikan tersebut dalam volume skala kecil dan selesai dikerjakan dalamwaktu kurang dari (satu) bulan..

SIDARTA adalah pemborongperseorangan skala kecil yang biasa menerima borongan kerja dari SubContraktor yang bekerja di area proyek tempat Tergugat melaksanakanpekerjaan tersebut, dimana diarea tersebut terdapat beberapa SubContraktordalam proses yang sama.

lain, karena mereka melakukan pengangkutan usaha pengangkutandengan cara komersil sehingga melakukan izin usaha pengangkutan yangdikeluarkan dari menteri ESDM melalui Dirjen Migas sesuai Pasal 23 Ayat (2)huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;Bahwa izin niaga umum (wholesale) yaitu izin yang diberikan kepada badanusaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor danimpor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar gas, bahan bakar lain danatau hasil olahan dalam skala

Izin NiagaTerbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasilolahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitasdan atau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepadapengguna yang mempunyai / menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan danatau terminal penerima (receiving terminal);Bahwa kegiatan usaha yang termasuk dalam

kategori niaga umum yaitu izinyang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha16penjualan, pembelian, ekspor, impor bahan bakar minyak dan gas, bahanbakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yangmenguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkan kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merkdagang tertentu ;Bahwa kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niaga terbatas yaituizin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan

kegiatan usahapenjualan, pembelian, ekspor, impor bahan bakar minyak dan gas, bahanbakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yangtidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanan danhanya dapat menyalurkan kepada pengguna yang mempunyai / menguasaifasilitas dan sarana pelabuhan dan atau terminal penerima ;Apabila ada pelaku usaha ataupun perorangan yang membeli kemudianmengangkut BBM dalam jumlah yang banyak, yang kemudian BBM tersebutakan dijual lagi

Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara.e Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan ploting koordinatyang digambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1: 50.000 bahwa sebanyak 3 (tiga) titik berada di Kawasan HutaProduksi Tetap dan Areal Konsesi HTI PT. Sinar BelantaraIndah Desa Sei Meranti Kec. Torgamba Kab.

Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara.Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan ploting koordinatyang digambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1: 50.000 bahwa sebanyak 3 (tiga) titik berada di Kawasan HutaProduksi Tetap dan Areal Konsesi HTI PT. Sinar BelantaraIndah Desa Sei Meranti Kec. Torgamba Kab.

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan ploting koordinat yangdigambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1 : 50.000 bahwasebanyak 3 (tiga) titik berada di Kawasan Huta Produksi Tetap dan ArealKonsesi HTI PT. Sinar Belantara Indah Desa Sei Meranti Kec. TorgambaKab.

Berdasarkan hasil pengecekanlapangan dan ploting koordinat yang digambarkan dalam bentuk peta hasilpengecekan skala 1 : 50.000 bahwa sebanyak 3 (tiga) titik berada di KawasanHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 533/Pid.Sus/2016/PNRAPHuta Produksi Tetap dan Areal Konsesi HT!I PT. Sinar Belantara Indah Desa SeiMeranti Kec. Torgamba Kab.

Kemudian dengan penuh bijaksana danniat yang tulus maka pada tanggal 8 September 1998 antara Pekerjadengan Perusahaan/Penggugat membuat kesepakatan bersama yangjuga disaksikan oleh pihak Perantara dari Depnaker Medan yakniLapasaribu dan Belida Ginting, S.H. sesuai dengan surat persetujuanbersama tanggal 8 September 1998;Bahwa dari hasil kesepakatan bersama tersebut di atasPengusaha/Penggugat telah memberikan kenaikan upah sebesarRp10.000,00/setiap Pekerja dan juga telah memberikan tamabahanperbedaan skala

;Bahwa kemudian selang beberapa hari Pekerja kembali mengadakanunjuk rasa/demontrasi secara massal, diduga ada hasutan/bujukansesama Pekerja bahkan sampai melakukan tindakan pengancamanpada Pengusaha dengan tuntutan kenaikan upah kembali, padahalbulan September 1998 telah dinaikan sebesar Rp10.000,00/setiapPekerja dan telah disepakati bersama serta ditambah denganperbedaan skala upah, namun untuk tuntutan yang kedua kalinya ataskenaikan upah ditolak oleh Penggugat sebab tidak mungkin dalamsebulan

Bososi Pratama;e Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu Pit Barokah 1, 2,dan 3 yang telah terbuka seluas + 6,46 Ha, berada dalam KawasanHutan Lindung (HL) Blok Lalindu;e Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu Pit 90 yang telahterbuka seluas + 1,5 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL)Blok Lalindu;Bahwa hasil overlay dan penelaahan tersebut telah dituangkan dalamPeta Hasil Pengecekan Lapangan Terdakwa di Provinsi SulawesiTenggara, Skala 1:8.000;Bahwa pada saat pengambilan

1:250.000 sesuai KeputusanHalaman 57 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN UnhMenteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/KptsII/1999Tanggal 17 Juni 1999);Peta Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutandan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Di Provinsi SulawesiTenggara Skala 1:250.000 sesuai Keputusan Menteri KehutananNomor SK. 465/MenhutII/2011 Tanggal 9 Agustus 2011);Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di ProvinsiSulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000sesuai

Hasil overlay dan penelaahantersebut telah dituangkan dalam Peta Berita Acara Hasil PengecekanLokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Morombo,Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi SulawesiTenggara, Skala 1 : 8.000;Bahwa Terhadap kaitannya dengan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi pada keterangan isi peta baik terhadap Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, peta kawasanhutan maupun luasannya:a.

1:10.000;Bahwa hasil /Jayout dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasipada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai,Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi SulawesiTenggara, Skala 1:10.000 adalah bahwa letak titik koordinat tersebutberada di dalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu dan tidakmasuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.

1:10.000;Menimbang, bahwa hasil /ayout dalam Peta Berita Acara HasilPengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa MaromboPantal, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi SulawesiTenggara, Skala 1:10.000 adalah bahwa letak titik koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu dan tidak masuk dalam IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan PT.

Bahwa kepada saksi Ali Mahsin, saksi Sulastri, saksi SriRahayu, Yeni, Paidi Widodo, Bahrodin dan Diyah Lis Utamiterdakwa memperdayai saksisaksi dengan mengatakan perkataansaya mengenal karywan Pabrik Mie, Khongguan, Minuman danlain sebagainya dan saya bisa mendatangkan barang tersebutdiatas dengan skala besar dan harganya jauh dibawah standardkemudian setelah para saksi percaya dengan perkataan terdakwamaka para saksi tersebut terdakwa mintai uang muka dan harusmenyerahkan uang DP kepada terdakwa

(sepuluh Juta rupiah) dan diberikan kwitansidengan total Rp. 37.300.000 (tiga puluh juta tiga ratus rupiah) dan dijanjikan keuntungn sebesar Rp 7.250.000 (tujuh juta dua ratus lima puluhribu rupiah).Bahwa kepada saksi Ali Mahsin, saksi Sulastri, saksi Sri Rahayu, Yeni,Paidi Widodo, Bahrodin dan Diyah Lis Utami terdakwa memperdayaisaksisaksi dengan mengatakan perkataan saya mengenal karywanPabrik Mie, Khong guan, minuman dan lain sebagainya dan saya bisamendatangkan barang tersebut diatas dengan skala

dari 53 Putusan Nomor 632/Pid.B/2019/PN Bywdengan total Rp. 37.300.000 (tiga puluh juta tiga ratus rupiah) dan dijanjikan keuntungn sebesar Rp 7.250.000 (tujuh juta dua ratus lima puluhribu rupiah).Bahwa kepada saksi Ali Mahsin, saksi Sulastri, saksi Sri Rahayu, Yeni,Paidi Widodo, Bahrodin dan Diyah Lis Utami terdakwa memperdayaisaksisaksi dengan mengatakan perkataan saya mengenal karywanPabrik Mie, Khong guan, minuman dan lain sebagainya dan saya bisamendatangkan barang tersebut diatas dengan skala

+7,812,5 M2 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Setengah Meter Persegi)untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa bagi Pegawai Negeri Sipil ;Pasal 4Penggugat bersedia untuk dibayarkan tanah miliknya tersebut oleh Tergugat IIIsesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berlaku berdasarkan aprisalpembanding ;Pasal 5Berita Acara ganti kerugian terhadap tanah tersebut berdasarkan musyawarahdan mufakat antara Penggugat dalam hal ini bertindak selaku pemilik tanahdengan panitia pengadaan tanah skala

ayat (1) dan ayat (2)bersifat final ;Bahwa prosedur pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah denganPovinsi Sulawesi Tenggara, telah sesuai dengan Notulen Kesepakatan/Berita Acara dan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut diatas ;Bahwa dalam tanggapan ini Termohon ingin menyampaikan bahwa data danalat yang digunakan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat dalamrangka verifikasi batas daerah ini adalah :Citra Isfar Skala

1:200.000 tahun 2003 ;Peta Rupabumi Skala 1:50.000 Lembar 221253 (Lasolo) ;Peta Topografi Skala 1:200.000 Lembar 8283 XXVIIXXVIII/Lasolo danLembar 8283 XXVXXVI/Bungku ;GPS Garmin Model 6 Csx dan GPS Garmin Model 12 XL ;5.

Sebelum Termohon menanggapi permohonan Para Pemohon, maka Termohonterlebih dahulu akan menyampaikan/menjelaskan tentang MetodologiPelacakan sebelum terbitnya Objek Permohonan a quo sebagai berikut :a.bIdentifikasi Keberadaan PBU.14 dan PBU.15Secara manual dan digital dilakukan pengeplotan koordinat PBU.14 danPBU.15 pada peta Topografi sebagai peta yang telah disepakati oleh keduadaerah sebagai peta kerja dalam hal ini Peta Topografi skala 1:200.000Lembar 8283 XXVIIXXVII/Lasolo dan Lembar 8283 XXVXXVI

VIIWirabuana pada Tahun 1999, 2003, dan 2004 ;4 Dari hasil identifikasi lapangan terhadap Pilar atau Patok Batas tersebut padabutir 2, butir 3, dan butir 4 tersebut di atas, Tim Pengesan Batas Daerah TingkatPusat menyimpulkan bahwa proses penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeritentang Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dapatdilanjutkan dengan catatan sebagai berikut :a Semua pilar batas yang telah dipasang pada tahun 1999, 2003, dan 2004diplot pada Peta Topografi skala

Barumun Sosa, resmi menjadipengurus KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, kemudianterdakwa TEDUNG SIAHAAN, terdakwa AHMAD ZULPAN DAULAY AliasMIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY dan terdakwa ELY IRWAN HARAHAPBin DAHRIN HARAHAP mengetahui surat nomor 522/1440/2005 tanggal 19September 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan KabupatenTapanuli Selatan menyampaikan bahwa lahan yang dimohon sesuai dengan petaKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 44/MenhutII/05 tanggal 16 Februari2005 skala

Hutaraja skala 1:45.000 dariDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nopember 2009 ;12.Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Serba Guna KotaPinang tanggal 7 Mei 2005 ;13. Asli 1(satu) lembar Surat Penyataan H. SUYONO tertanggal 21 Desember1997;. Fotocopy 1 (satu) berkas terdiri dari 4 (empat) lembar Akte NotarisSETIAWATI, SH. Nomor 20 tanggal 10 Desember 1997 yang telah dilegalisiroleh Notaris SETIAWATI, SH ;15.

Hutaraja skala 1:45.000 dariDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nopember 2009 ;. Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Serba Guna Kota Pinangtanggal 7 Mei 2005 ;. Asli 1(satu) lembar Surat Penyataan H. SUYONO tertanggal 21 Desember1997;14. Fotocopy .........14. Fotocopy 1(satu) berkas terdiri dari 4(empat) lembar Akte Notaris SETIAWATI,SH. Nomor 20 tanggal 10 Desember 1997 yang telah dilegalisir oleh NotarisSETIAWATI, SH ;12.