Akan tetapi yang bersangkutan berceritera kepadasaksi bahwa ada seorang temannya pernah meminjam kartuTanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan memintatanda tangannya dengan alasan untuk pencairan dana partal;Bahwa menurut keterangan pak Enda Sehenda, orang yangmeminjam KTP dan KK serta menyuruh tanda tangan adalahpak Iwan dan penandatangan yang katanya untuk dana partaitersebut dilakukan di Kantor BPR KS Sumedang. Akan tetapiapa saja yang ditandatangani, pak Enda tidak tahu.

, saksi menemukan surattersebut;Bahwa saksi menyatakan mendapat lembaran tahapan Pemilu 2019 dariKPU;Bahwa saksi menyatakan tanggal 3 7 September berada di Jakarta;Bahwa saksi menyatakan dalam pergantian atau informasi dariKPU,harus ada tulisan atau surat resmi untuk bisa memproses;Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendapat bukti surat P11 yangasli;Bahwa saksi menyatakan mengetahui bukti surat P11 tersebut padasaat sidang di Bawaslu, saksi baru lihat dan diserahkan kepada kamisebagai arsip di partal

saksi sendin ;Bahwa saksi menjelaskan ketika itu bahwa sebagai operator saksi menginput perolehansuara partai dan calon legislatif berdasarkan apa yang di sampai oleh PPK pada saat rapatpleno kedalam komputer dan data tersebut ditampilkan ke layar/slide ruangan yang dapatdilihat oleh semua orang yang hadir dan saksi Elidia juga menginput data tersebut NURHASANAH, IKA SUSANTI, DESI ELHAWATI, YOSI bagian mencatat dan menulis datasecara manual ;Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut saksisaksi dan partal

cara dengan membuka kembali rekapan suara dari masingmasingKecamatan yaitu model DA, namun setelanh terdakwa dan DENDI berusaha untukmencocokkan jumlah suara tersebut dengan menggunakan laptop akan tetapi sulit untukmencocokkannya, lalu esok harinya, ketua KPU Kota lubuklinggau memberitahukan di PodiumPleno KPU Prov Sumsel kepada para Saksisaksi dari partai yang ada dirapat pleno terse but,bahwa sertfikat dari model DA Kecamatan tidak cocok, dan kami tidak bisamencocokkanny a,dan para saksisaksi partal

Putusan Nomor 23/G/2019/PTUNSRGd. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partal politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD,anggota

terdahulu telah diperiksa dalam lingkupPeradilan Agama namun telah pula diajukan kepada lingkup Peradilan Umum(Negeri) adalah dalam lingkup kewenangan mengadili yang berbedasehingga mengenai ne bis in idem hanya melekat terhadap putusan dalamruang lingkup Peradilan Agama terhadap lingkup peradilan yangbersangkutan begitu pula sebaliknya putusan dalam lingkup Peradilan Umum(Negeri) berlaku pula hanya untuk lingkup Peradilan Umum (Negeri);Menimbang, bahwa dalam putusan contentiosa (gugatan yangbersifat partal

Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:1.PARTAl KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUSWILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, badan hukum yangdidirikan menurut hukum Negara Indonesia, beralamat di Bida Asri 1Blok A No. 11, Batam Centre, Provinsi Kepulauan Riau, dalam halini diwakili oleh Drs.

PNS itusendiri bunyinya sama yaitu secara menyeluruh pada pokoknyamenyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partal

JHONY PUTRA;Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Stg1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2016diterima dari partal GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr. JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2017diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr.

Selanjutnya dilakukanpenghitungan surat suara anggota DPRD Provinsi dan selesai sekira Pukul18.00 Wib;Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Il, Ill Serta saksi Imam Munandar dan saksiYASIR ARAFAT yang seluruhnya merupakan saksi partal dan saksisimpatisan Caleg, pada saat itu Terdakwa III NASRUN Bin MUHTAR (ALM)mengatakan kepada saksi ZAIDUN L Bin LAHUR : bagi aja surat suara calegDPRD Kabupaten itu . Lalu saksi ZAIDUN L Bin LAHUR menjawab gakberani karena ada pengawas TPS.

Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik;atau; Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangQAOtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; Hal. 69 dari.75

Hakim.Ketua Anggota Anggota Il Halaman 56 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN LboBahwa saksi lupa Apakah 2013 saksi masih aktif menjadi pengurusGolkar yang pasti pada saat Rusli Habibie menjadi Ketua DPD Golkarsaksi sudah tidak dipartal lagi;Bahwa Saksi sebagai pengurus DPD Golkar diplenonya sebagai dibidang hukum, Saksi sebagai anggota;Bahwa Tugas kita kalau ada kader yang bermasalah kita coba advokasididampingi proS@Snya) 22222 ona nn nnn nnn n ennBahwa saksi tahu tentang keuangan partal

Di 2015 mencalokan kembali kabupaten Gorontalo dan saksikatakan bahwa posisi tergugat sekarang ini sudah enak karena posisiketua DPRD Provinsi ngapain lagi untuk mencalonkan calon Bupati;dan tergugat menjawab Karena ini adalah perintah partal;Bahwa Memang pak Rustam Akili mencalonkan Bupati di tahun 2015,memang perintah partai.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)sehingga perbuatan PENGGUGAT yang mendudukkan TERGUGAT Vsebagai pihak dalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatan yangtidak berdasarkan hukum error in persona, sebab bertentangan denganprinsip partal kontrak yang di gariskan Pasal 1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnyaSelengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT SMR1.2Semua peranjian

tanahtersebut bermasalah, namun saksi tidak menerima penjelasan tersebutkalau yang tidak diberi kuasa ikut masuk ;Bahwa bukti surat tentang sertifikat tanah dan foto bangunan, adalahbenar sertifikat dan foto rumah sebelum saksi beli dimana tidak adatulisan, setelah saya beli ada tulisannya ;Bahwa sebelum saksi beli, saksi telah masuk ke dalam bangunantersebut diantar pak Guntur, bangunan dalam keadaan kosong ;Bahwa tidak pernah ada orang datang kepada saksi menjelaskanbahwa tanah tersebut milik partal

Prinsip kontrak partal(party contract) yang digariskan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihakpenggugat dan tergugat.

Melanggar Ketentuan Pasal 250 PP No.11/2017.4.1.4.2.Pasal 250 menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormatapabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;menjadi anggota dan/atau pengurus partal

Djambi diatas tanah hak milikPenggugat, yang Penggugat ketahui hanyalah ada GedungPartai Golongan Karya dan kegiatan partal;4.

Mesjid IV Nomor 23 RT/RW004/007, Partal senayan, Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI1;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:Telah membaca:1.7 April 2016;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 10/PENDIS/2016/PTUNSRG, tanggal 7 April 2016 tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 10/PENMH/2016/PTUNSRG, tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim

budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan ataubukti yang tidak benar;. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengansengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukansesuatu. tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaJabatan/tugasnya;menjadi anggota dan/atau pengurus partal

Mekanisme pengambilan keputusan partal;f. Keputusan partai yang berasal dari muktamar/kongres/munasdan/atau keputusan lain yang menurut Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau;g. Informasi lain yang ditetapkan oleh UndangUndang yangberkitan dengan partai politik.Bahwa dari ketentuan diatas Partai Politik jelas berpotensi menjadipihak Termohon dalam Sengketa Informasi Publik di KomisiInformasi Publik, hal ini perlu menjadi pertimbangan objektif?

tidakmengakui bahwa tanda tangan dalam surat P1 adalah bukantandatangan ayah kandung saksi Roito Efrida yang bernama AmasMuda Harahap dengan sebutan Pangulu.Bahwa menurut Pembanding/Tergugat XI dasar pertimbangan Hukumnyadalam putusan tersebut berdasar bukti P1 sangat tidak beralasanmembenarkan bahwa objek adalah milik Penggugat karena tidaksempurnanya alat bukti PL sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUHPerdata, harus terpenuhi lebih dahulu sayarat Formil dan Materil : dibuat secara sepihak atau berbentuk partal