Ditemukan 5678 data
166 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3715 K/Pdt/201614.2.14.3.International Arbitration Genter ("SIAG) or elsewhere as agreed by theParties under the rules for Arbitration of the SIAG In force at such timeand In accordance with the provision of this Article 14.
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapanpajak kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanyakeadaan luar biasa tersebut;9.
216 — 755
kompensasi Pasal 154 Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasiPekerja melakukan 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 161 Ayat (3)Pelanggaran Perjanjian Kerja, dan UPHPerjanjian Kerja Bersama, atauPeraturan PerusahaanPekerja mengajukan PHK 2 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 169 Ayat (1)karena pelanggaran pengusaha dan UPHPernikahan antar pekerja (jika 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 153 diatur oleh perusahaan) dan UPHPHK Massal karena 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 164 (1)perusahaan rugi atau force
60 — 29
Pembatalan dengan ganti rugi; Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukankarena keadaan memaksa (force majure), maka debitur dianggap melakukan ingkarjanji (wanprestasi); Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat yang ditandai P1 danketerangan saksi ANDARIAS HUNILA dan saksi JULIUS F.
480 — 365
Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening.Bahwa kemudian sesuai dengan Peranjian Kredit, semua transaksi, aktivitas bisnisdan penyelesaian kewajiban Tergugat Il memakai mata uang USD, dansebagaimana menjadi pengetahuan umum, bahwa sejak tahun 2014 telah terjadikrisis ekonomi global, pelemahan mata uang Rupiah terhadap USD sekitar 40%memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha tidak terkecualliTergugat Il yang mana hal tersebut merupakan keadaan di luar kontrol ataukemampuan Tergugat Il (force
48 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
bulan JanuariMaret 2015secara bertahap Para Penggugat di PHK oleh Tergugat secara sepihakdengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi atas keputusanmanagemen untuk mengurangi karyawan;12.Bahwa dalam Pasal 164 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan tersebut menyatakan, Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
52 — 11
BPR SABAR ARTHA PALUR Cabang Klaten telah selesai, (Bukti terlampir)Bahwa Surat Pernyataan Pelawan yang dibuat atas anjuran dariTerlawan , yang isinya tertuang dalam Point 8 tersebut diatas adalahsangat memberatkan dari Pelawan yang sangat tidak bijaksana karena,apabila Pelawan sebagai Debitur yang karena Force Majeur dan ataukarena sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan kewajiban membayarBunga Pinjaman, maka seharusnya Pihak Terlawan mengeluarkanKebijakan yang berupa Penghapusan Bunga dan Denda
161 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PutusanPengadilan Tinggi DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,ternyata telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, cukup ternyata danterbukti bahwa terlambatnya barangbarang Termohon Kasasi .2. dan TermohonKasasi 112. berupa batu split sebanyak 2.304.34 m ke tempat tujuan KumaiKalimantan, adalah karena faktorfaktor di luar Kemampuan Pemohon Kasasi dan Il (force
1.EVI JENIKA MERIAM
2.MARDIANUS ROONG
3.IGNASIUS DADOK
4.REGINA JELINA
5.AGUSTINUS SENEN
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
91 — 26
Dengan demikiantelah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK karenaperusahaan tutup disebabkan perusahaan mengakami kerugian 2 (dua)tahun secara terus menerus atau karena alasan force majeur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkanalasan tersebut maka petitum butir 2 (dua) haruslah ditolak karena tidaksesuai dengan fakta;Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.SusPHI/2018/PN Ptk31.
114 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 709 K/PID/2013Cc.Dari pemeriksaan diskripsi luka didapatkan juga hampir semua lukamempunyai dasar otot yang artinya tidak menembus, dan dapatdiambil kesimpulan bahwapelakumenggunakan senjatayang tidak begitu. tajam (setengah tajam) atau pelakunya adalah seorang perempuan karena force atau tenaga yang kurang, karena pada luka tusuk dipengaruhi oleh: ketajaman senjata, dan force, bila senjatatajam force yang diperlukan tidak terlalu besar dan sudah dapatmenyebabkan luka tusuk yang menembus;Bila
52 — 7
bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidakdilaksanakannya perikatan itu atau tidaki tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatanitu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkankepadanya walaupun tidak ada itikad buruk padanya Menimbang bahwa dalam persidangan tidak pernah terbukti bahwa lalainyaTergugat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang adalah sebagai akibatdari suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya(force
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
14.Bahwa pertimbangan judex facti tersebut telah mengaburkan isi danmakna Pasal 164 ayat (3) UU.No.13 Tahun 2003 yang isi lengkapnyasebagai berikut : "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2(dua) kali dengan ketentuan Pasal 156 ayat
130 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlampir adalah foto copy 7ermsand Conditions (syaratsyarat dan ketentuanketentuan) tersebut (karenayang asli ada pada Penggugat) dan terjemahan resminya hanya padabagian yang relevan saja (bukti T23);Pasal 27 paragraf 3 dari Terms and Conditions dari Bill of Lading(Konosemen) tersebut berbunyi sebagai berikut:Notwithstanding SuhCaluse 27 (2) above, where COGSA, COGWA, theHague Rules or lagueVisby aplly by incorporation or by force of law,Hal. 13 dari 43 hal.
85 — 19
menerapkan tehnisadministrasi berdasarkan IT ;Menimbang, tentang Yurisprudensi No 417 K/Pid Sus / 2011 (bukti T.9 ) PenasihatHukum kurang tepat menyebutnya oleh karena Perkara No. 417 K/Pid Sus / 2011 tersebutbelum menjadi Yurisprudensi tetapi baru merupakan Putusan Mahkamah Agung dan akanmenjadi Yurisprudensi jika telah diikuti secara terus menerus oleh putusanputusanPengadilan dan praktek peradilan selain itu Bahwa system Hukum Indonesia yangmenganut sistem Kontinental tidak mengenal asas The Binding Force
28 — 23
Menolak gugatan Penggugat tentang harta bersama yaitu :
- 1 unit sepeda motor Honda second merk Supra X dengan Nomor Polisi BB 4886 tahun pembelian 2009 atas nama Setiaman Gulo
- 1 unit sepeda motor Yamaha Force dengan Nomor Polisi BB 2041 atas nama Setiaman Gulo
- Barang-barang dagangan berupa steling kaca, kulkas, barang kelontongan seperti jenis-jenis rokok, sembako, sabun, dan minuman botol yang berlokasi di Desa Luaha Laraga, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan Kota
102 — 62
Bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan berdasarkan bukti P.1sampai dengan P.17, dan adanya Force Majuer dengan terbitnyaPeraturan Pemerintah No 24 Tahun 2014 tidak terbantahkan, makaberalasan untuk dikabulkannya permohonan banding;4.
1.SYAFRI ANDI BOLA
2.AZNAWATI
3.IRVAN AFANDY
4.GLADYS STEPHANIE EKAPUTRI MAIT
5.Dr. Ir. Drs. HASAN SUDRADJAT, MM
6.NURHETTI
7.SANUSI ABBAS
8.SUDJADI
9.SETYONINGSIH
Tergugat:
PT. IBS BUANA SEJAHTERA
158 — 38
Penggugattelah diberikan konvensasi berupa tour wisata ke terusan sues dengan kapalpesiar dan Para Penggugat telah diberikan konpensasi uang atas tidak jadinyaHalaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 963/Pdt.G/2018/PN Tngke Jerusalem sebesar rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) perorang akantetapi ditolak olen Para penggugat;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan wanprestasi Tergugat dapatmengajukan pembelaan untuk membebaskan dirinya dari hukuman itu yaitu :1. karena keadaan memaksa (overmacht atau force
40 — 9
Asas ini menjadidasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 KonvensiWina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force is binding uponthe parties to it and must be performed by them in good faith (setiapperjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik);16.Bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata.menyebutkan, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai denganundangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuaitnya".17
422 — 121
Tahun 2015 tanggal 14 April 2015;Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 tentang Pembatalan Pejanjian dalamSurat Perjanjian sebagaimana tersebut dalam bukti P12 secara imperatif telahdiatur :Lh ead ee Ne dalam hal pihak pertama membatalkan perjanjian dalam akta ini olehsebab terjadinya keadaan memaksa (Force Mayor) sesuai dengan ketentuan pasal9 akta ini maka pihak pertama harus mengembalikan seluruh modal usahasebagaimana dimaksud pasal 2 akta ini sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah)
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat rentang bulan Januari Maret2015 secara bertahap Para Penggugat di PHK oleh Tergugat secarasepihak dengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi ataskeputusan managemen untuk mengurangi karyawan;Bahwa dalam Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan tersebut menyatakan, Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force