Ditemukan 539 data
TENDI RAHMAT
Tergugat:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
151 — 82
Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudulHUKUM ACARA PERDATA: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,2010, halaman 487, menyatakan bahwa, Bertitik tolak dari ketentuan Pasal132 a ayat (1) ke3 HIR, pada prinsipnya undangundang melarangTerlawan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap gugatan perlawanan,baik hal itu dalam bentuk perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) atauperlawanan pihak partal (Party Verzet).
Terbanding/Tergugat : FATMAH
60 — 33
Eko Handoyo) bukan merupakan pihakdidalam perjanjian jualbeli sebagAlmana dimaksud didalamGugatan Pokok, maka sesuai dengan prinsip kontrak partal(contracterende partij atau contracting party) yang digariskan olehPasal 1340 BW (KUHPerdata) maka seharusnya:1) Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI (in casu Sdr.
163 — 38
Mahkamah partai Demokrat;Bahwa ada intruksi dari Pak Amir dan juga Pak Yosef bahwa demiefektif, efesien dan menjaga jangan sampai ada hubungan iangsungantara yang memeriksa dengan pihak Pelapor maupun Terlapor ada maindiminta komunikasi dilakukan jarak jauh; Bahwa seluruh jawaban dikirim dari seluruh pelosok Indonesia ke DPPbisa lewat pos atau lewat email dan kalau memungkinkan bisa lewatTelepon ; Bahwa pelapor atau para pihak bisa menyampaikannya lewat notarissetempat dan bukti dikirimkan ke Mahkamah Partal
Misriani Ilyas, SP.MSi
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
ADAM MUHAMMAD
910 — 479
Bahwa disegi ilmuwan, pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakantindakanhukum diluar wewenang diberikan ketentuan UndangUndang, menurut Abhliseharusnya mengambil tindakan ;Bahwa kewenangan KPU diberi oleh UndangUndang untuk menunggu hasilPutusan Mahkamah Partai, menurut Ahli KPU sebagai sebuah lembagaindependen tidak boleh terpengaruh terhadap apapun juga harus secara cermatmenganalisis tidak boleh berpihak kemudian tindakan perbuatan harusmelakukan secara hatihati, tidak boleh menerima dari partal
RAJA INDRA
Tergugat:
1.GUBERNUR JAMBI
2.KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
Intervensi:
1.Aang Purnama, S.E.
2.Azakil Azmi
333 — 132
ada yang disebut Extunc ,dan ada yang disebut dengan Ex nunc , jadi yang disebut dengan Extuncadalah pembatalan yang tidak berlaku surut, jadi pembatalan itu tidakmempunyai akibat kebelakang, jadi tetap apakah itu batal demi hukumatau tidak, maka harus dimintakan pembatalan; Bahwa sesorang perwakilan yang di DPRD sebagai utusan partaiatau sendiri, dikarenakan adanya calon dari partai lain, itu. adahubungannya, Kalau kita berbicara secara substansi, kalau dari segi keanggotaan, dia tetap mewakili partal
220 — 332
Toba Samosir Tahun 2012;Bahwa benar sebelum saksi ke DPRD Provinsi Sumatera Utara saksiselalu ke kantor DPD Partai Demokrat dahulu mencari teman temanpengurus partai, baru ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangkapengurusan partal;Bahwa benar Nomor cek tersebut saksi tidak ingat apakah dalamrekening Koran Mandri Nomor 1070100331877 atas nama MarojahanPangaribuan ada transaksi melalui cek senilai Rp.500.000.000, nomorcek 461014 pada tanggal 15 Nopember 2011 itu yang saksi terimakarena kami tidak
MUHAMMAD S.MAE,SH
Terdakwa:
BAHARUDDIN ANTO Bin NUSU
87 — 13
Kayu Barang Bukti berupa partal kayu olahan merupakan sortimen kayugergajian milik UD. HAMKA dugaan tindak pidana merupakan sortimenkayu gergajian yang berada di Tempat Penampungan terdaftar KayuOlahan (TPTKO) UD HAMKA, berdasarkan hasil pengukuran jumlahkayu gergajian yang diukur sebanyak 1.422 (seribu empat ratus duapuluh dua) keping sama dengan 64,6880 M?
NUZUL RACHDY., S.E.
Tergugat:
1.BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
441 — 639
Demokrat 5 kursi; Partai Nasdem 1 kursi; Partai PBB 1 kursi;Bahwa dikarenakan partai Penggugat merupakan fraksi dengan jumlahanggota dewan terbanyak, maka berdasarkan ketentuan pasal 164ayat 3 (tiga) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 tahun2014 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 23 tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangundangyang berbunyi: Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kotayang berasal dari partal
AHMAD BUDI MUKLISH, SH, S.Hum
Terdakwa:
NURDIN, S.Pd.I Bin SANI
147 — 195
galaxy grand 2 warna putin, Model SMG7102dengan nomor imei: 352414/06/270611/1 dan imei : 352415/06/270611/8dengan nomor Sim Card 081251705062 mengirimkan Chat kepada saksiSANIAH,S.Pd Binti SABRAN di Group Whatsapp SDN 2 Guntung ManggisSDN 2 GTM sebagai berikut : SUNARYO : Kenapa ini bu poan dapat darimana kalendernya (kenapa inibu, ibu dapat darimana kalendernya)Ini ada nuansa politikKada boleh dipasang di sekolah (tidak boleh dipasangdisekolah)Itu ada gambar padtai sama caleknya (itu ada gambar partal
61 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 201 K/TUN/2016dikurangi dan dibatasi perolehannya kecuali berdasarkan undangundang.Pasal 73 UU HAM, menyebutkan:Hak dan kebebasan yang diatur dalam undangundang ini hanyadapat dibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hakasasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan,ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.Pasal 74 UU HAM, menyebutkan:Tidak satu ketentuanpun dalam undangundang ini boleh diartikanbahwa Pemerintah, partal
560 — 198
Yang kalah berjanji tidak akanmembentuk partai baru;Pendapat berikutnya, Anggota Majelis Mahkamah Partai atas nama DyasriMarin dan Andi Mattalatta adalah sebagai berikut : Bahwa pemberian kewenangan oleh UndangUndang kepadaMahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan partai politikPTUNJKT.dengan hasil yang bersifat final dan mengikat secara internalkhususnya yang berkenaan dengan kepengurusan dikandung maksudkarena Mahkamah Partai yang terdiri dari tokohtokoh yang memahamikondisi internal partal
2341 — 1555
CDR merk Verbatim, dengan nomor seri712050RI0922 244 14 (empat belas) lembar foto ANGELINA PATRICIA PINGKANSONDAKH sedang memegang 2 (dua) buah Hand phone yangsalah satunya diduga jenis Blackberry 245 37 (Tiga Puluh Tujuh) lembar dokumen asli berupa RekeningKoran Bank BNI atas nama JONI HERLAMBANG CabangJatinegara Nomor Rekening : 0137927406 Periode tanggal : 01Januari 2010 s/d 11 Juni 2012, yang di dalamnya terdapat RTGSMASUK Nomor : 0712506003600001 tanggal 16 Februari 2011dengan Berita : "DPP PARTAl
1703 — 1875
"DPP PARTAl DEMOKRAT PEMBUATANKALENDER sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2464 (empat) set dokumen asli berupa Kalender tahun 2011 PartaiDemokrat yang terdapat foto Susilo Bambang Yudhoyono (selakuKetua Dewan Pembina Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum(selaku Ketua Umum Partai Demokrat). 2471 (satu) lembar foto copy Nota Pemesanan Barang dariPercetakan Ciplon Offset (finishing Kalender) tanggal 25 Februari2011 dengan nama pemesan JONI, dengan Nama Barang yangdipesan berupa "KALENDER
83 — 16
Sebesar Rp. 25.567.640,Membayar angsuran kendaraan sebesar Rp. 3.420.000,Membayar tagihan telepon Kartu Hallosebesar Rp. 44.468.210,Untuk keperluan cinderamata sebesar Rp. 18.500.000,Biaya perayaan ulang tahun/catering sebesar Rp. 18.340.000,Uang tunai untuk ulang tahun sebesar Rp. 10.000.000,Untuk bantuan GOW ibu Ketua sebesar Rp. 1.200.000,Untuk biaya perjalanan sebesar Rp. 2.700.000,Bon uang sebesar Rp. 6.000.000,Untuk perbaikan kendaraan pribadi sebesar Rp. 99.220.000,Uang tunai untuk bantuan partal
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1552 — 1230
TPK/2019/PN.Jkt.PstSalah satu pertimbangan saksi dipilih sebagai ketua timsukses mungkin karena saksi pernah menjabat sebagaiKakanwil Kemenang Jawa Timur, disamping karenabanyaknya partal pengusung maka dicari yang non partai.Saksi tidak pernah aktif di partaiSaksi pernah menjadi Caleg tahun 2009 setelah pensiun dariPDIPSaat deklarasi JKSN, saksi ada di pesantrennya ASEPSAIFUDDIN CHALIM karena saksi sebagai ketua panitia.Sebelum deklarasi namanya hanya Jaringan Kyai Santri, yangmerupakan relawan
mereka;Bahwa saksi berhubungan dengan Terdakwa hanya terkaiturusan partai Saja atau administrasi partal;Bahwa terdakwa tidak pernah meminta saksi untukberhubungan dengan pejabat pemerintahan;Bahwa saat kejadian di Surabaya, ajudan Terdakwa adalahsdr. AMIN;Hal 381 dari 597, Putusan No.87/Pid.Sus. TPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa untuk kegiatan Terdakwa oleh Sekretariat dianggarkan,karena kita memakai sistem reimburse.
Ahli itu tidak berhubungandengan jabatannya jika dia datang dalam kegiatan partalbukan kegiatannya sebagai anggota DPR, namun misalnya diadatang dalam rangka reses kemudian menemui kadernya danmendapatkan uang karena berbicara tentang sebuahkepentingan maka Ahli berpendapat bahwa hal itu cukup untukdikualisir sebagai suap.Jadi kalau anggota DPR tersebut menyerap aspirasi tetapldalam kapasitasnya sebagai ketua partai maka hal itu tidakbisa dikualifikasi sebagai suap, karena dia datang sebagaiketua partal
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
NURSILAWATI
144 — 106
Hanya itu yang lain masalah partal ;Bahwa Setelah saksi arahkan JUHARI ke dinas PU, sering komunikasidengan JUHARI masalah kepartaian. Pada pelantikan rantingrantingpernah ketemu JUHARI. Saat itu JUHARI pernah ngomong lagi mintaproyek. Saksi jawab silahkan datang ke PU ;Bahwa pernah JUHARI datang ke kantor saksi yang dibicarakan masihminta proyek.
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.ALFORT CAPITAL LIMITED
2.PT. BANK IBK INDONESIA dahulu PT. BANK AGRIS dahuluBANK FINCONENSIA
Turut Tergugat:
1.PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
2.PT Bank China Construction bank Indonesia Tbk
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA
4.PT. BANK COMMONWEALTH
149 — 133
Prinsipkontrak partal (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdatayang menegaskan Perjanjian hanya mengikat kepada pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanyamengikat pihakpihak yang berperkara saja;5.
78 — 44
tempat tinggal) tidak bolehdikurangi dan dibatasi perolehannya kecuali berdasarkan undangundang.Pasal 73 UU HAM, menyebutkan:Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undangundang ini hanyadapat dibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamatauntuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasimanusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertibanumum, dan kepentingan bangsa.Pasal 74 UU HAM, menyebutkan:Tidak satu ketentuanpun dalam Undangundang ini boleh diartikanbahwa Pemerintah, partal
57 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, pemberian kuasa bersifat konsensual(concensuale overeenkomst), yaitu perjanjian berdasarkankesepakatan (agreement) dalam arti :e Hubungan pemberian kuasa, bersifat partal yangterdiri dari pbemberi dan penerima kuasa ;e Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjianpemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagaipersetujuan di antara mereka (kedua belah pihak) ; Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukanberdasarkan pernyataan kehendak yang tegas darikedua belah pihak ;ltulah sebabnya
2009 — 3764
Penataan Ruang KabupatenLampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Penyedia Jasa PTAlvin Akbar Konstrusindo, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan WayUrang Lubuk Dalam (Lanjutan), Kecamatan : Kalianda, Biaya :Rp.2.964.400.000, Tahun Anggaran : 2018. 1961 (satu) Bundel Laporan Keuangan Proyek 15 Paket per 11 Oktober2018. 2511 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANATNASIONAL di Swissbelhotel Lampung tanggal 17 September 2017senilai Rp29.999.999 2021 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAl
AMANATNASIONAL di Swissbelhotel Lampung tanggal 10 Januari 2018 senilaiRp 10.500.000 2531 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAl AMANATNASIONAL di Swissbelhotel Lampung tanggal 17 Januari 2018 senilaiRp71.000.000 2541 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAl AMANATNASIONAL di Swissbelhotel Lampung tanggal 18 Januari 2018 senilaiRp4.500.000 2051 (satu) bundel dokumen pembayaran sewa kamar di SwissbelhotelLampung atas nama ZAINUDIN HASAN tanggal 10 Januari 2018senilai Re685.000, dan 11