Ditemukan 579 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-03-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 29/PID.SUS/2012/PN.KPG Tanggal 7 Maret 2013 — DRS. AGUSTINUS THOM REDE BENGE
173 — 67
173 — 67
Barang Bukti Nomor 241 maka saksimembenarkan tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi;Bahwa biaya koniribusi untuk Pelatihan Panitia adalah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);Bahwa Dana Kontribusi Pelatinan Panitia belum ada dalam DPA DinasPDE Kabupaten Ende, akan tetapi atas perintah Terdakwa DanaKontribusi diambil dari dana SPPD;Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan WKP adalah Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa;Bahwa sebagai PTPK
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
141 — 43
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
141 — 43
Jika dihubungkan denganmelawan hukum pada Pasal 2 UU PTPK, perbuatan melawan hukumharus dilakukan dengan kesengajaan, tidak dapat dilakukan karenakelalaian atau kealfaan.
Putus : 25-01-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Smr Tanggal 25 Januari 2016 — ANDI TOMARU,S.Pd Bin ANDI SANDRANG DAENG TERRU
137 — 41
137 — 41
(lihat hal.7576); Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai denganperlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28Dayat (1) UUD 1945.
Putus : 26-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 26 Februari 2013 — Drs.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
117 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalamsurat dakwaan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa yangmenerbitkan Surat Keputusan Bupati No. 973/Kep. 604Dipenda/2005tanggal 12 September tersebut adalah merupakan perbuatan melawanhukum dan dapat dipidana sebagai perbuatan Tindak Pidana Korupsimaka menurut Majelis permasalahan tersebut adalah juga merupakanwewenang Peradilan Umum (Peradilan Tindak Pidana Korupsi) untukmemeriksa dan mengadilinya.Bahwa jelas dan tegas, Judex Facti justru menganggap bahwaperkara tersebut merupakan perkara PTPK
Register : 01-07-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H. M.H
Terdakwa:
PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY Yang diwakili oleh Thomas Thomas
1308 — 2081
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H. M.H
Terdakwa:
PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY Yang diwakili oleh Thomas Thomas
1308 — 2081
Sedangkan dalam hal dugaan tindak pidana, maka bergantungpada ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan pidana yang didugadilanggar oleh korporasi tersebut, misalnya untuk dugaan tindak pidanakorupsi, hal tersebut diatur dalam Pasal 20 UU PTPK, dan dalam konteksHalaman 104 dari 165 Putusan Nomor190/Pid.B/LH/2020/PN Plwtindak pidana lingkungan hidup, hal tersebut diatur dalam Pasal 116 UUPPLH.Bahwa agar sistematis, AHLI akan menjawab pertanyaan a quo denganterlebin dahulu memberikan definisi perinal
Putus : 27-09-2012 — Upload : 22-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 32/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg Tanggal 27 September 2012 — MUSTAMIR TANTOWI JAUHARI, SE Bin KAELANI
193 — 185
193 — 185
sebagaiberikut : e bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkandakwaan Primair dan langsung membuktikan unsurunsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidair dariJaksa Penuntut Umum, meskipun dakwaan JaksaPenuntut Umum berbentuk Subsidaritas ;e Bahwa = apabila dakwaan Penuntut UmumSubsidaritas penerapan pasal 63 ayat (1) KUHPadalah berlebihan, karena sesuai dengan urutanpembahasan yang selalu dimulai dari dakwaanPrimair ; e Bahwa apabila Hakim tidak menemukan buktibuktiatas dakwaan Primair, (Pasal 2 UU PTPK
) dariPenuntut Umum harus dilihat dari bagian inti manadari dakwaan Primair yang tidak terbukti tersebut,jika yang tidak terbukti adalah bagian inti secaramelawan hukum dari pasal 2 UU PTPK makadengan sendirinya pemeriksaan terhadap dakwaanSubsidair tidak perlu dilanjutkan lagi, karena bagianintt dari Pasal 3 dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan sudahtercakup dalam bagian inti secara melawan hukum ;Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkanhasil
Putus : 13-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Srg. Tanggal 13 Juli 2016 — TARSONO, SP.,MM.
89 — 109
89 — 109
(linat hal.7576) ; Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai denganperlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal28 D ayat (1) UUD 1945.
Register : 29-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 3 Juni 2014 — MANUEL NOTANUBUN, SH., MM Alias MANUEL Bin TOBIAS NOTANUBUN
60 — 10
60 — 10
WIRYONO, SH, dalam bukunya Pembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Penerbit PT.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg. Tanggal 21 Desember 2015 — ARMADIN Bin ACANG
124 — 121
124 — 121
(linat hal.7576) ; Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai denganperlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;Halaman 120 dari 148 halaman Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN.
Register : 29-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 3 Juni 2014 — FARIDA SAYANG, SE Als IBU FARIDA Binti KHR. A. MUHAMMAD (Alm)
59 — 13
59 — 13
WIRYONO, SH, dalam bukunya Pembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Penerbit PT.
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut âÃÂÃÂPEMOHONâÃÂÃÂ,
707 — 361
707 — 361
., telahmenyampaikan pendapat dalam persidangan uji materiil atasPenjelasan Pasal 2ayat (1) UU Tipikor di hadapan Majelis HakimKonstitusi dan pendapat ahli yang telah menjadi fakta persidanganselanjutnya diambil alin oleh Majelis Hakim Konstitusi dalamMahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUUIV/2006halaman 76:...Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1)UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidaksesual dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukumyang adil yang
Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG. Tanggal 13 Desember 2016 — Ir. MOKHAMAD KHOLIS, MM, Bin H. AHMAD
151 — 129
151 — 129
dan kecermatanHalaman 123 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakanukuran yang tidak pasti, dan berbedabeda dari satu lingkungan masyarakattertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukumdi satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yangsah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupanmasyarakat setempat ;Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 11 Mei 2015 — MAHMUDI
57 — 8
57 — 8
WIRYONO, SH, dalam bukunya PembahasanUndangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Penerbit PT.
Register : 23-02-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 9 Juli 2015 — SUEL, S.Ag, M.Sc Bin IBER DASAK
77 — 27
77 — 27
WIRYONO, SH, dalam bukunya PembahasanUndangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Penerbit PT.
Register : 23-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.LEUNARD TUANAKOTTA,SH
2.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
SALMON NOYA
137 — 93
1.LEUNARD TUANAKOTTA,SH
2.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
SALMON NOYA
137 — 93
TPK/2019/PN Ambsarana maupun kesempatan dari jabatannya tersebut dan oleh karena itu lebihtepat diterapkan pasal 3 UU PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam Dakwaan Primairini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primairtelah dinyatakan tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkanunsur selanjutnya dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 11 Mei 2015 — PIRI AHADI
72 — 14
72 — 14
WIRYONO, SH, dalam bukunya PembahasanUndangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Penerbit PT.
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 6 Januari 2012 — SURYANA; SUNARYO HW., Sip. MM.
113 — 27
113 — 27
Unsur melawan hukum ini sebagai bagianinti delik ( bestanddeel delict ) dalam ketentuan Pasal 2 UU PTPK,selainitu perbuatan yang dilakukan dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara ;e Bahwa LKP adalah pertanggungjawaban secara administratif ;e Bahwa walaupun LKPj telah diterima oleh DPRD, mungkin saja terjadiperbuatan pidana yang mengakibatkan kerugian Negara, karena LKPsifatnya pertanggungjawaban secara administrasi ;e Bahwa kebijakan bisa saja menghapuskan hukum pidana kalau haltersebut
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1468 — 1191
1468 — 1191
Olehkarenanya persoalan kata "dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK,lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparatpenegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma.Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelasmenerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian KeuanganNegara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukanoleh ahli;.
Register : 12-04-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 6 September 2016 — - RISWAN,SPd
108 — 28
108 — 28
Untuk dapat dikatakan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 UU PTPK disyaratkan bahwaperolehan atau penambahan kekayaan itu harus secara nyata ada.
Putus : 21-10-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PTK Tanggal 21 Oktober 2014 — MOCH SHAFEIE, BA
156 — 16
156 — 16
tidakterbukti adanya halangan bagi dirinya untuk mempertanggung jawabkanperbuatannya sebagai subyek hukum ketika melakukan perbuatannyasebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang ,Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dandapat dibuktikan secara sah menurut hukum.2 Unsur Melawan Hukum;Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 003/PPUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyebutkan bahwaKalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK