Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-02-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD UMAR,DKK
Tergugat:
PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA.TBK
265 — 93
MUHAMMAD UMAR,DKK
Tergugat:
PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA.TBK
265 — 93
Bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat dengan cara tidak menerima ParaPenggugat untuk menjalankan pekerjaannya, sebagaimana Posita angka 9 diatasadalah tindakan PHK bukan karena mengalami kerugian 2 (Dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (Force Majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ParaPenggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
278 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
278 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembanding, makaharga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihakpihakyang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atauberada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yangdilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewayang menjadi pembanding.Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluan dijelaskanmengenai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimanaberikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independen adalahtransaksi yang mencerminkan kekuatan pasar (market force
Register : 19-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan PN PADANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
ANDI ADAM PUTRA TOMO
92 — 39
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
ANDI ADAM PUTRA TOMO
92 — 39
1 (satu) bundel asli SK tahun 2021;
1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat;
1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force
Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor :
Putus : 10-02-2016 — Upload : 13-02-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Februari 2016 — SUJONO, S.P;
82 — 33 — Berkekuatan Hukum TetapNo. 168 PK/PID.SUS/2015manfaatnya langsung bagi kesejahteran petani dan warga masyarakatsetempat. yang sebelumnya hanya sekali panen, namun setelah adanyaJITUT dan JIDES menjadi lebih dari sekali panen dalam setahun;Bahwa demikian juga, keadaan pengiriman bahan bangunan yaitusemen yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan harianpengerjaan fisik bangunan JITUT dan JIDES, adalah bukan karena telahterjadi keadaan kahar (force majeur), melainkan karena di lokasi tidakada gudang dan di dalam
Register : 27-07-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 20-01-2017Putusan PN DENPASAR Nomor 13 / Pdt.Sus - PHI / 2016 / PN.DPS
Tanggal 1 Nopember 2016 — I MADE WIDARPA, dkk. melawan PT. MITRA GARMEN INDORAYA
135 — 148Karena alasan yangdipergunakan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepadaPekerja oleh perusahaan adalah pailit, padahal pada waktu tersebutperusahaan belum mengajukan surat permohonan pailit, berarti alasantersebut lebih pada rekayasa dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)yang dilakukan oleh Tergugat adalah bukan karena keadaan memaksa(Force Majeur) atau mengalami kerugian maka Tergugat harus membayaruang konfensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat,Hal 15 dari 146 halaman Putusan
Register : 02-10-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 06-04-2018Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1123/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
PRABOWO UTOMO
217 — 110kalangan bank tersebut saja, akan tetapi tetap saja Bank tidakboleh mengabaikan pedoman yang telah ditetapkan oleh BankIndonesia.Bahwa peraturan internal bank yang dibuat oleh Bank harusdiselaraskan dan disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ataudalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.Penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya hukum pidana tidakberkolerasi dengan cara bank untuk menentukan penilaian kesehatanbank.Dalam teorinya, perubahan peraturan perundangundangan dapatdikategorikan sebagai force
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
175 — 60ketiga berdasarkanperjanjian dengan Negara.Bahwa menurut pendapat Ahli dikaitkan dengan pengertian keuangannegara tersebut diatas, Kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangidengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
majeure).Bahwa menurut UndangUndang No. 19 tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara Pasal 4 ayat (1) Modal BUMN merupakan danberasal dari kekayaan negara yang dipisahkan ;Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tundukpada Undangundang Bidang Keuangan Negara (Undangundang No.17/2003, Undangundang No. 1/2004, dan UndangundangNo.15/2004).
Register : 26-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dr. ERIANTO N, SH., MH
Pembanding/Penuntut Umum : Rully Gunawan Sangputra
Pembanding/Terdakwa : Lily Siswanto Hakim
Terbanding/Terdakwa : Ir. Rennier Abdul Rahman Latief
518 — 338DS di Jeruk Purut Nomor Laporan 173Halaman. 196 dari 216 halaman Putusan No.26/PidSusTPK/2021/PT.DKI.639)640)641)642)643)644)645)646)647)648)649)650)651)O1/PNL/MT/XII/15 perihal Laporan Penilaian Properti tanggal 2Desember 2015,1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Restrukturisasi,nasabah : Grup SIAP, unit usaha : task force, tanggal 24 Oktober2016 dan persetujuan usulan restrukturisasi Grup SIAP,3 (tiga) lembar foto copy legalisir Addendum Perjanjian PembiayaanDengan Jaminan Saham antara
Lidya Sembiring,5 (lima) lembar foto copy legalisir Bukti Force Sell saham SIAP,18 (delapan belas) lembar foto copy legalisir Stock TransactionHistory Fundamental Resources PTE LTD,3 (tiga) lembar foto copy legalisir Memo No. M39129INF perihalMemo Pemblokiran Saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP)tanggal 2 November 2015,3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat dari KSEI tanggal 28September 2018 No.
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS
Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
68 — 34Bahwa perhitungan kerugian negara tersebut diatas adalah perhitungan fisikpekerjaan tidak termasuk PPN ;151Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangjidengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan /atau disebabakan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
majeure).Dalam konteks pasal 2 dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, kerugian kKeuangan negara yang dimaksud adalah yangdisebabkan perbuatan melawan hukum = (pasal 2), tindakanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3) ;Bahwa perhitungan angkaangka tersebut diperoleh dari perhitungan ahliUnud dan dokumen yang ada ;Bahwa perbedaan perhitungan
Putus : 29-04-2014 — Upload : 30-12-2014Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/Pidsus/2014
Tanggal 29 April 2014 — KHAIRIL ANWAR bin MUHAMMAD HARYADI
76 — 68 — Berkekuatan Hukum TetapMeskipun hukum acara pidanatidak menganut asas Stare decisis atau the binding force of presedent, namununtuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung dapat dipertimbangkanputusan Mahkamah Agung No. 1779 K/Pid/1992 tanggal 5 Mei 1994, putusan No.411 K/Pid/1993 tanggal 28 April 1994 dan putusan No. 143 K/Pid/1993 tanggal 27April 1994;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan
Putus : 02-08-2016 — Upload : 28-12-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Agustus 2016 — H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si
113 — 72 — Berkekuatan Hukum TetapPemohonPeninjauan Kembali tidak masuk dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Dan jika Pemohon Peninjauan Kembali hendak diproses dari awal, makaatas pertimbangan hukum Hakim Banding dalam lampiran 12 tersebutharus terlebih dahulu diuji ditahapan upaya hukum luar biasa padaPeninjauan Kembali;Atas eksepsi Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembalitersebut, Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya ( lampiran 14 )pada halaman 129 130, pada intinya menyatakan bahwa sistem hukumdi Indonesia tidak menganut azas the binding force
Putus : 11-05-2016 — Upload : 28-06-2016Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 11 Mei 2016 — MISJABUDIN Alias JABUDIN Bin RAMLAN
71 — 24berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan diluar kemampuan manusia (force
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 02-10-2020Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 4 Oktober 2019 — - Pengugat PT Freeport Indonesia - Tergugat Kuwat Nurcahyo Hindro Wibowo, Dkk
403 — 1512khususnyaPasal 164 ayat (3), yang dimana reorganisasi didasarkan bagi para Tergugat yangberstatus dibebas dari kewajlban bekerja (furlough) tdak dapat dijadikan alasanuntuk melakukan PHK terhadap para Tergugat;Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kera terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Register : 01-07-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 23-10-2020Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 722/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 8 September 2020 —
435 — 214masih berlaku;Bahwa Saksi secara terus terang mengakui adanya rasa kecewa kepadaTerdakwa, karena tidak ada pembayaran mulai bulan Mei tahun 2012sampai bulan Desember tahun 2012, dan karena tidak dibayar sisapekerjaan Saksi, maka Saksi mengajukan laporan ke pihak kepolisian,tujuan Saksi mengajukan laporan adalah agar Terdakwa dihukum;Bahwa Saksi membenarkan, yakni Saksi bertanggungjawab atas setiaptindakan organ perusahaan Saksi;Bahwa Saksi mencabut pernyataannya yang menyatakan longsormerupakan force
Register : 08-10-2012 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 08-05-2015Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 453/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Agustus 2013 — - PT. KARTIKA SELA BUMI MINING >< - PT. SINAR INTIJAYA PUTRA PERKASA
190 — 132Saksi : HABIB NAMSYI, telah disumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:karena coal PT.KSM tergolong bukan hanya HI calory tetap sudah termasuk cooking coal yang hanyadikeluarkan oleh Negara yang menyatakan PT.KSM mempunyai cadangan yang cukup ;Bahwa saksi menerangkan keadaan dapat dikatakan force major atau tidak harus dinyatakan melalui instansi terkait;Bahwa saksi menerangkan PT.KSM merupakan perusahaan pemegang PKP2Byang hanya mempunyai cadangan cooking coal di Kalimantan
Register : 12-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
192 — 68Sehingga walaupun kitamemang tidak baik by the force of precedent atau kita tidakmerupakan konsep nya star decision, tapi putusan pengadilanbisa menjadi sumber hukum untuk menerapkan asas similiasimilipus tersebut. 13.
Putus : 26-01-2016 — Upload : 30-05-2016Putusan PN KENDARI Nomor 41/PID.SUS/TPK/2015/PN.Kendari
Tanggal 26 Januari 2016 — - ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST
89 — 49mesinyang terdapat pada Kapal penagkap ikan tersebut adalah Mesin Mitsibusibekas (untuk kendaraan darat) bukan untuk kendaraan laut.Bahwa benar pernah dilakukan Adendum pertama karena aktivitas dilapangan pembuatan kapal penagkap ikan belum selasai.Bahwa benar setelah dilakukan Adendum kedua disebabkan karena adasurat dari Dinas/PPK yang meminta agar dilakukan pergantian mesin dariMitsubisi bekas menjadi mesin Dogfeng.Bahwa benar pada saat perubahan Perjanjian / Kontrak tidak ada keadaanmemaksa/force
Register : 25-08-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 14-06-2017Putusan PN MANOKWARI Nomor - 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk
Tanggal 14 Januari 2016 — Pidana - KRESNO TONY FATUBUN, SE.alias ANTON;
118 — 28Menyatakan Terdakwa Kresno Tony Fatubun, SE. tidak bersalah secarameyakinkan karena perbuatan pidana yang dituduhkan atau diancamkepada dirinya karena kondisi Abnormal (atau force majure) sebagaimanafakta persidangan, karena itu bukanlah merupakan tindak pidana korupsi;2.
Putus : 12-04-2018 — Upload : 31-03-2019Putusan PN SAMARINDA Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr
Tanggal 12 April 2018 — CV. Semoga Jaya Lawan Fahrudin Nor DKK (19 Orang).
126 — 11terbuktibahwa pemberentian operasional CV SEMOGA JAYA merupakan inisiatifdan kehendak dari Tergugat, yang dengan sendirinya berakibat hilangnyakesempatan kerja bagi seluruh pekerja di lingkungan CV SEMOGA JAYAmilik Tergugat ;Menimbang, bahwa Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan menyatakan ;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Putus : 16-06-2015 — Upload : 04-07-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1292 K /Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Juni 2015 — Sitna,S.P als Otes Binti Djuma Umarsuni
206 — 69 — Berkekuatan Hukum TetapJurisprudence, P. 24), bahwa sengaja kami kutippandangan Hakim Buklev L.J ini, agar mengingatkan kita bahwa sistemperadilan di Indonesia berbeda dengan sistem peradilan anglo saxonyang menerapkan asa the binding force of precedence (keterikatan Hakimpada preseden). Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsidengan No. 24 / Pid.Tipikor / 2013 / PN.Tte atas nama Terpidana Drs.Ibrahim Arif dan putusan pada perkara tindak pidana Korupsi No. 25 /Pid.Tipikor / 2013 / PN.Tte atas nama Terpidana M.