penipuan buka korupsl;Halaman 55 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUNKPGBahwa ahli belum membaca secara lengkap putusan MK Nomor 87Tahun 2019;Bahwa apabila seseorang sudah memangku jabatan dan melakukankorupsi, berapapun jumlah kerugiannya tetap harus di PTDH; Bahwa yang penting sudah ada putusan pengadilannya, mengenai adaatau tidaknya kerugian negara di kembalikan kepada Majelis Hakim untukMEMUTUSKAN; 222222 2n nnn nen nnn n nn en enn nen een nn enn eee nn nn nnnenneneeBahwa setelah aturan dari Menpan

copysurat kuasa Tergugat II dan copy barang bukti Tergugat I yang berupa copyminuta akta) sebagai barang bukti yang akan dilampirkan dalam memoripeninjauan kembali;Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ParaPenggugat telah melaporkan Perkara Perdata Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps.yang sarat akan mafia peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, BadanPengawas Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Ketua DPR RI, Komisi IIIDPR RI, Mensetneg RI, Menkumham RI, Menkopolhukam RI, Menpan

Seharusnya demikian, tetapi saksi abhlitidak mengerti mengapa PPK nya mengaktifkan kembali padahal aturannyasudah jelas ;bahwa setahu saksi ahli SK yang lama sanksi disiplin di batalkan lebih dulu,baru bisa diterbitkan SK yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku inisesual dengan Menpan, KPK , BPK mendorong untuk dilakukan penegakanaturan kepegawaian terhadap PNS yang terkena tindak pidana korupsi ;bahwa menurut saksi ahli SK yang dikeluarkan dari segi substansinya benarbahwa isinya sama bahwa

tersebut termasukmenjadi perhitungan Saksi sebagai kekurangan, kekurangan tiangtersebut masuk dalam perhitungan dianggap kekurangan volume.Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti No.53 (BuktiPengembalian Denda) kepada saksi Terdakwa dan PenasihatHukumnya), benar barang bukti ini;Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti LHPyang dibuatoleh para saksi kepada saksi,lerdakwa dan Penasihat Hukumnya,benar barang bukti ini;Bahwa tupoksi Inspektorat diatur dalam Peraturan PemerintahNo.55/Menpan

Inspektorat, rekomendasi dari Inspektoran kepadaKepala BLH untuk memerintahkan secara tertulis kepada PPK agarmenarik kelebihan bayar kepada CVBahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti No.53, BuktiPengembalian Denda, kepada Saksi, Terdakwa dan PenasihatHukumnya, benar barang bukti ini;Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti LHPyang dibuatoleh para saksi kepada Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya,benar barang bukti ini;Bahwa tupoksi Inspektorat diatur dalam Peraturan PemerintahNo.55/Menpan

kolam,padahal seharusnya pergola berdiri dipinggirpinggir jalan.Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti No.53 (BuktiPengembalian Denda) kepada saksi Terdakwa dan PenasihatHukumnya), dan benar barang bukti ini;Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti LHPyang dibuatoleh para saksi kepada saksi,lerdakwa dan Penasihat Hukumnya,benar barang bukti ini;Bahwa pemeriksaan dimulai Senin tanggal 7 Januari 2014 dan hanyasekali.Bahwa tupoksi Inspektorat diatur dalam Peraturan PemerintahNo.55/Menpan

Bahwa tupoksi Inspektorat diatur dalam Peraturan PemerintahNo.55/Menpan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang standar auditdan pengawasan pemerintahan.

XXX adalah telan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturanyang berlaku, disamping itu pernikahan mereka juga dihadiri oleh penghuludari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara yang menurutPeraturan MENPAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 salah satu tugas pokoknyaadalah melakukan pelayanan nikah dengan demikian pernikahan merekaadalah syah baik menurut hukum agama ataupun negara, oleh karenanya dalilpermohonan para Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa oleh

Penggugat Il : JHT 3,7% dari upah Januari s/d Mei 2015 (5 bulan) :Rp. 1.685.000, x 3,7% x 5 = Rp 311.725, (tiga ratus sebelas ribu tujuhratus dua puluh lima rupiah) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pekerja dengan status hubungankerja PKWTT sehingga setelah memperoleh hak cutinya Para Penggugat berhak atascuti tahunan, bahwa Penggugat Nugroho Febriyanto telah menjalani cuti bersamapada tanggal 4, 5 dan 8 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama,Menteri Ketenagakerjaan dan Menpan

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Halaman 53 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Putusan Nomor 74 P/HUM/2018Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hakuji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hakuji materiil Para Pemohon adalah Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI (Menpan RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon PegawaiNegeri Sipil Tahun

Dalam melaksanakan Audit Investigatif, seorangauditor dalam laporannya tidak boleh memberikan opinimengenai kesalahan atau tanggung jawab salah satu pihakjawab atas terjadinya suatu tindak kecurangan atau korupsi.Auditor hanya mengungkapkan fakta dan proses kejadian,beserta pihakpihak yang terkait dengan terjadinya kejadiantersebut berdasarkan buktibukti yang telah dikumpulkannya.Dalam Peraturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008tanggal 31 Maret 2008 mengenai Standar Audit AparatPengawasan /ntern

;Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor: 91/G/2019/PTUN.Mks.Bahwa selain itu Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian kepada Penggugat bukan kemauan Tergugat namun atasperintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari Menteri DalamNegeri, Menteri Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)tanggal 13 September 2018, dimana Surat keputusan bersamatersebut telah dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 87/ PUU/XVI/ 2018 yang amarnya berbunyi :Seorang PNS yang melakukan penyelewengan

Bahwa pada pokoknya sengketa berawal dari Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB), dan Kepala BadanKepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, denganNomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor:153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang TelahHalaman 15 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABNDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sehinggakewenangan berada pada PPK 5penegakan hukum harus dilakukan sebagai upayamelaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) tentangReformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dankomunikasi dengan sejumlah pihak ;Kemendagri akan terus berupaya semaksimal mungkin untukmelakukan koordinasi yang intensif bersama MenPAN & RB,KPK dan BKN untuk mencoba mendorong agar upayapenegakan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakansemaksimal mungkin ;Memang, fakta riil ditemukan yakni ada perbedaan dataantara kami

dan 2007 tidak dilaksanakan penerimaan CPNS, karenayang melamar waktu itu kurang lebih hanya 20 orang sehingga dibatalkan ;Bahwa penerimaan pada tahun 2004 ada 320 orang yang mendaftar ;Bahwa prosedur untuk mengikuti tes di Kementrian Agama adalah diumumkanlewat RRI, kemudian sebagai Panitia kami menerima lamaran CPNS dari paraCPNS yang mendaftar sesuai kualifikasi ;Bahwa penyelenggaraan tes tahun 2004 tidak terdapat dalam DPA, namun daripanitia tetap menyelenggarakan tes penerimaan CPNS ;Negara (Menpan

Inspektorat Bidang Investigasiuntuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DepartemenKeuangan;berdasarkan surat Menteri Negara Penertiban Aparatur NegaraNomor B824/Il/MENPAN/9/1982 tanggal 20 September 1982, hasilpemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan dapat sepenuhnya dipergunakan sebagai dasarHalaman 51 dari 65 halaman.

Bahwa bidang keahlian saksi adalah akutansi audit dan keuangan ; Bahwa UndangUndang No. 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkanpemeriksaan harus dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan,sehubungan dengan UndangUndang ini maka Menpan berdasarkanPeraturan Menpan No. 5 Tahun 2008 menerbitkan yang namanya standarAudit Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) yang disitumenyebutkan tentang BPKP adalah bagian dari APIP ; Bahwa seorang auditor

administrasi pendaftaran penerimaanCPNS/PNS tersebut; Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2012/PTUNPLGe Bahwa sepengetahuan Saksi,pada tahun 2007 telah ada surat pembatalan NIP dariBKN terhadap 10(sepuluh) CPNS dilingkungan pemerintahan Kota Pagar Alam,salah satunya adalah Penggugat; e Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala BKD Pagar Alam yang lama telahmemberitahukan kepada kesepuluh orang tersebut; e Bahwa BKD pernah menanyakan mengenai pembatalan NIP kesepuluh orangCPNSD tersebut kepada Menpan

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

dan kerja dengan terdakwa; Bahwa Riwayat Pekerjaan : 1991 CPNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; 19911995, PNS pada tahun 19911995 PNS PusatdDipekerjakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; 1995 hingga sekarang PNS pada Biro Hukum KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Jabatan Terakhir sebagaiPerancang Peraturan PerundangUndangan Madya; Bahwa Dijelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagaiPerancang Peraturan PerundangUndangan Madya berdasarkanKeputusan Menpan

No. 41/Kep/Menpan/ 12/2000, Keputusan bersamaMenteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No.

rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkansatu dengan yang lainnya, maka berdasarkan asas pemeriksaan cepat,sederhana dan biaya ringan serta untuk memberikan kemanfaatan bagi pencarikeadilan, guna menuntaskan penyelesaian sengketa a quo, Majelis Kasasimemandang perlu mempertimbangkan substansi objek sengketa ke 1;Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat telah memenuhi syarat danmengikuti prosedur sebagaimana diatur pada Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN