Ditemukan 110632 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penetapan peneyapan pemerasan pengelapan penyerahan penegakan pangerapan penerangan pencerahan
Penelusuran terkait : Perbaikan penerapan pasal Terdapat kesalahan penerapan hukum dan ditemukan novum Pengadilan pajak tidak salah dalam penerapan hkum Penerapan unsur melawan hukum pasca putusan mk Peninjauan kembali Kekhilafan hakim Kesalahan penerapan hukum Penyertaan Pembuktian yang bersifat penghargaan Kesalahan dalam penerapan hukum Adanya kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran peraturan perundang-undangan Terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum Penerapan pasal 111-112 dan pasal 127 uu narkotika Tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2503 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2492 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2505 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2499 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2498 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tahun 2003
4568 — 2261
  • Tentang : Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Moda;
  • Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Moda;
    ./04 Oktober 2003 M.MEMUTUSKANFATWA TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMANUMUM PENERAPAN PRINSIPPRINSIP SYARIAH DIBIDANG PASAR MODALBABIKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan : Dewan Syariah Nasional MUI40 Pasar Modal Syariah 6 1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum danperdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya,serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. H. PRAYITNO
1005 — 620 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
  • Nomor 1016 K/PID.SUS/2017V.Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak semestinya dalam hal penerapan hukumacara hal pembuktian. Dalam hal Pembuktian semestinya JudexFactie mempertimbangkan, apakah benar terjadinya pengeluaranberas tanpa DO dan membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisikberas yang masuk dalam gudang secara bertahap adalah perbuatandan pelakunya adalah Pemohon Kasasi ?
    Maka = Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksemestinya dalam hal penerapan hukum acara pembuktian ;3.
    Berdasarkan kaidah hukum yangberlaku, putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, apabila kurangcukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), karena dalamputusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkankeberatankeberatan yang diajukan dalam memori banding tanpamemeriksa perkara itu kembali baik mengenai faktafaktanya maupunmengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusanPengadilan Negeri begitu saja:Bahwa kekhilafan hakim atau kekeliru yang nyata yang menyangkutpertimbangan
    Nomor 1016 K/PID.SUS/2017orang yang bersifat umum, dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 merupakanbagian dari setiap orang dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga penerapan asaslex specialis derogat leg generali untuk redaksi Pasal 2 dan Pasal 3 menjaditidak tepat dan tidak proporsional.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 18-02-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 4/G/2014/PTUN-BL
Tanggal 10 Juli 2014 — Tulang Bawang Tergugat II Intervensi : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT),
80 — 23
  • Tulang BawangTergugat II Intervensi : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI cq BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), vs. SINGA MARGA bin NURDIN, dkk
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI cq BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), vs. SINGA MARGA bin NURDIN, dkk
    , atas namapemegang hak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)yang terletak di Kampung Tunggal Warga,Kecamatan BanjarAgung, Kabupaten Tulang Bawang. adalah berdasarkan KeputusanKepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung tanggal 4 Juli 2000, Nomor 49530082000, tentangPemberian Hak Pakai Atas Tanah Atas Nama Badan PengkajianDan Penerapan Teknologi (BPPT) di Kabupaten Tulang Bawang;Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang pertanahan, maka pihak yang
    , atas nama pemegang hakBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yangterietak di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung,Kabupaten Tulang Bawang;2.
    , atasnama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yangterletak di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung,Kabupaten Tulang Bawang.
    yang menjadi lampiran Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 1 Tahun2000, tanggal 7 Agustus 2000, atas nama pemegang hak BadanPengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT);c.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA cq KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI cqBADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, tersebut;2.
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tahun 2011
1846 — 798
  • Tentang : Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
  • Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
    Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama IndonesiaSO Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek ... 3 2. Hadis Nabi s.a.w.:a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit,riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan riwayat Imam Malik dariYahya:Me Vo oe VY ol 3 LG ae aul, de au Jay OSOLS!
    Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek ... 4. Pendapat para ulama, antara lain:aly ie a se Al Of ie 7s Jee Jeo 59hy ae ofa Lp Gy dal aa ty Ot Os chyis eb tes Ol t fe ot piss LAB otjo Bal asta oy) pall) Dyab ~~ lexis eal(EVA 2 Lae Ye fe edEyNAkad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik denganimbalan maupun tanpa imbalan.
    Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama IndonesiaSO Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .... 14 3.
    Setelahharga mencapai level tertinggi, pihakpihak yangberkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .... 15 melakukan serangkaian transaksi inisiator jual denganvolume yang signifikan dan dapat mendorong penurunanharga.
    Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama IndonesiaSO Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek ... 16 Keempatpemegang saham mayoritas hingga menyebabkan hargameningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelakushort sell mengalami gagal serah atau mengalami kerugiankarena harus melakukan pembelian di harga yang lebihmahal.e.
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018
996 — 2809
  • Tentang : Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
  • Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
    Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia TW124 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan ... 3 b. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar:ger Vl bet plas ale abr Le abi de 5 SIS SIG 32% 63 all we 35ie Sad Of 45 olDiriwayatkan dari Abdullah Ibnu) Umar r.a, ia berkata,Rasulullah saw bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelumkeringatnya kering. c.
    Substansi Fatwa DSNMUI No. 20/DSNMUI/IV/2001 tentangPedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, FatwaDSNMUI No. 40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal danPedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, FatwaDSNMUI No. 80/DSNMUIIII/2011 tentang Penerapan PrinsipSyariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas diPasar Modal Reguler Bursa Efek.
    Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia AY124 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan ... 5 G2UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan LembaranNegara Nomor 3608 Tahun 1995) dan Peraturan Pelaksanaannya;4. Surat dari Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek IndonesiaNo.KSEI0066/DIR/0118 tertanggal 05 Januari 2018;5.
    Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSNMUI pada hari Kamis,tanggal 08 November 2018 di Jakarta.MEMUTUSKAN:Menetapkan : FATWA TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAMPELAKSANAAN LAYANAN JASA PENYIMPANAN DANPENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK SERTA PENGELOLAANINFRASTRUKTUR INVESTASI TERPADUPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1.
    Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia He124 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan... 7 16. Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang selanjutnya disebutSINVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu milik LPPyang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi,Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaaninvestasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.17.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 05-10-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 54/PDT/2015/PT TJK
Tanggal 24 Nopember 2015 — Pembanding/Penggugat : SINGA MARGA BIN NURDIN,DKK Diwakili Oleh : PRAYOGA BUDHI
Terbanding/Tergugat : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEHNOLOGI ,DKK Diwakili Oleh : RICCA YULISNAWATI
Terbanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL
48 — 15
  • Pembanding/Penggugat : SINGA MARGA BIN NURDIN,DKK Diwakili Oleh : PRAYOGA BUDHI
    Terbanding/Tergugat : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEHNOLOGI ,DKK Diwakili Oleh : RICCA YULISNAWATI
    Terbanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Pencurian
Register : 21-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 28-04-2022
Putusan PN PATI Nomor 27/Pid.B/2022/PN Pti
Tanggal 21 April 2022 — ANDREAS WIDIATMOKO Alias ANDREAS Bin KARYADI
155 — 75
Pengadilan PT PONTIANAK TUN Pilkada
Register : 16-12-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 77/PDT/2015/PT PTK
Tanggal 14 Januari 2016 — S A R J O N O, M E L A W A N : 1. DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA ( DKP PKP INDONESIA LANDAK) KABUPATEN LANDAK, 2. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA ( DPN PKP INDONESIA ), 3. DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KALIMANTAN BARAT ( DPP PKP INDONESIA KALIMANTAN BARAT ),
286 — 141
  • perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK18Bahwa Pembanding sependapat terhadap Putusan Dalam EksepsiPengadilan Negeri Mempawah register perkara Nomor : 6 /Pdt.G/2015/PN Mpw;Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9Oktober 1975 Nomor 951 K/ SIP / 1975 yang menyatakan :Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolaholah seperti di TingkatKasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembandingadalah salah; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaankeseluruhannya baik fakta maupun penerapan
    hukum .Oleh karenanya peradilan tingkat banding khususnya pengadilan TinggiPontianak mempunyai kKewenangan untuk memeriksa kembali FAKTAFAKTA dan PENERAPAN HUKUMNYA dalam perkara ini;Bahwa amar putusannya sebagai berikut :MENGADILI:DALAM PROVISI ;Menolak provisi Penggugat ;DALAM EKSEPSI ;Menolak eksepsi Tergugat sampai dengan Tergugat III ;DALAM POKOK PERKARA ;Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimaMenghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 1.174.000
    Bahwa dalam hal ini karena kenyataannyaberdasarkan data dan fakta yang terungkap di persidangan bahwamekanisme penerapan sanksi yang telah diatur dan ditentukan dalamAD / ART Partai PKPI, telah dimanipulasi oleh Para Terbanding / ParaTergugat;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 18-10-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 18 Juli 2017 — Senyorita Rosliana, Skm
1448 — 1081 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebagai PPK, Terdakwa seharusnya menyiapkan dan menetapkan Harga Penawaran Sendiri ... [Selengkapnya]
  • NikodenusBanerds, M.Kes selaku kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah mengecekkebenaran dari pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kontrak yangditandatangani maupun atas pembayaran atas pekerjaan tersebut, maka unsurdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenurut pendapat kami Penuntut Umum telah terpenuhi.Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon kasasi/PenuntutUmum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa judex Facti mempertimbangkan secara keliru penerapan sifatmelawan
    melawan hukum yang dilakukandalam jabatan atau kedudukan tertentu sebagai dasar diberikannyakewenangan atau kesempatan atas sarana (bersifat lex specialis) maka pelakutersebut bukanlah melakukan perbuatan melawan hukum (onsich) sebagaimanamelainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitumenyalahgunakan kewenangan seperti dalam pasal 3 jo Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 21 tahun 2001;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 07-03-2022 — Putus : 07-03-2022 — Upload : 08-03-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 79/Pid.C/2022/PN Mtr
Tanggal 7 Maret 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
TOTOK SURYO SAPUTRO, SH.,MH.
Terdakwa:
SAMSUL HADI
2 — 1
    1. Menyatakan pelanggar yang identitasnya tersebut diatas terbukti melanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 21-03-2022 — Putus : 21-03-2022 — Upload : 21-03-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 202/Pid.C/2022/PN Mtr
Tanggal 21 Maret 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
TOTOK SURYO SAPUTRO, SH.,MH.
Terdakwa:
HAIRUL FAHMI
3 — 1
    1. Menyatakan Pelanggar yang identitasnya tersebut diatas terbukti melanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 09-01-2019 — Upload : 06-02-2019
Putusan PN SERANG Nomor 739/Pid.B/2018/PN Srg
Tanggal 9 Januari 2019 — HENNY OKTAVIA Binti H.M. MAHIR
58 — 11
  • Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) eksemplar Laporan Akuntan Independen No.402/IV/15/OTH-S, tanggal 20 April 2015 tentang Penerapan Prosedur yang Disepakati;- 1 (satu) eksemplar Laporan Akuntan Independen No. 502/IX/15/OTH-S, tanggal 03 September 2015 tentang Penerapan Prosedur yang Disepakati;- 1 (satu) eksemplar Laporan Akuntan Independen No. 503/IX/15/OTH-S, tanggal 03 September 2015 tentang Penerapan Prosedur yang Disepakati;- 17 (tujuh belas) lembar kuitansi atas nama SRI MUHAYATUN