Ditemukan 705 data
750 — 392
Niken Wijayanti danatas tambahan pembiayan tersebut Para Pihak telah sepakat akandikenakan cost, expenses, dan fees (cost of fund).Sebagai jaminan kepastian hukum bagi PT. Berkah/Termohon 2 yangakan menanamkan modalnya untuk pembiayaan dan restrukturisasi hutanghutang PT. CTPI, maka Pemohon 1 dkk menerbitkan SURAT KUASA 7FEBRUARI 2003 dan SURAT KUASA 3 JUNI 2003 yang tidak dapat ditarikkembali (irrevocable of power of attorney) untuk pelaksanaan /nvestmentAgreement dan Supplemental Agreement.
Hanifah Hanum
Terdakwa:
Norton Syarif pgl Babe
118 — 33
Adira Dinamika Multi Finance (asli)
- 1 ( satu) lembar Form Apllikasi pembiayan Adira Finance (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Form Survey,Analisa,dan persetujuan (FSAP) (asil)
- 1 (satu) lembar surat penjelasan pentin bagi knsumen/konsumen baru Adira Fianace (asli)
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan (pengapusan Fidusia) Kovensional merk Adira Finance (asli)
- Fotocopy Kartu Tanda penduduk Suami,Isteri dan Kartu Keluarga
- 1 (satu) lembar History
127 — 32
menjabat, anggaran ADD Kabupaten Pulau Morotai Tahun2013 dibagi dalam 2 tahap dalam tiap tahun (berdasarkan Peraturan Bupati),namun mekanisme pencairannya dimintakan 2 kali, bahkan dapat juga dimintakanpencairan lebih dari 2 kali, sesuai dengan permohonan yang diajukan Satker BPMDkarena permohonan dari tiap Desa harus memenuhi syarat dan ketentuan yangberlaku, dan dana yang dimintakan tidak melebihi sebagaima tertuang dalamDIPA ;Bahwa terkait pencairan anggaran ADD Tahap Il (kedua) secara tunai,pembiayan
persen) ;> Mengenai penetapan besaran pagu ADD masingmasing Desa ;Pedoman Alokasi dana desa dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun2013:> Mekanisme pertanggung jawaban pengeluaran keuangan desa ;> Penyusunan rencana penggunaan ADD ; Penggunaan ADD ;> Mekanisme pencairan ADD ;> Pengawasan dan evaluasi ;Bahwa saya tidak tahu mekanisme pencairan ADD Tahap dan Tahap IlKabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 dari BPMD kepada Para KepalaDesa ;Bahwa terkait pencairan anggaran ADD Tahap Il (kedua) secara tunai,pembiayan
122 — 45
menjabat, anggaran ADD Kabupaten PulauMorotai Tahun 2013 dibagi dalam 2 tahap dalam tiap tahun(berdasarkan Peraturan Bupati), namun mekanisme pencairannyadimintakan 2 kali, bahkan dapat juga dimintakan pencairan lebih dari 2kali, sesuai dengan permohonan yang diajukan Satker BPMD karenapermohonan dari tiap Desa harus memenuhi syarat dan ketentuanyang berlaku, dan dana yang dimintakan tidak melebihi sebagaimatertuang dalam DIPA ; Bahwa terkait pencairan anggaran ADD Tahap Il (kedua) secaratunai, pembiayan
persen) ;> Mengenai penetapan besaran pagu ADD masingmasing Desa ;Pedoman Alokasi dana desa dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun2013: Mekanisme pertanggung jawaban pengeluaran keuangan desa ; Penyusunan rencana penggunaan ADD ;> Penggunaan ADD ;> Mekanisme pencairan ADD ;> Pengawasan dan evaluasi ;Bahwa saya tidak tahu mekanisme pencairan ADD Tahap dan Tahapll Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 dari BPMD kepada ParaKepala Desa ;Bahwa terkait pencairan anggaran ADD Tahap Il (kedua) secaratunai, pembiayan
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
268 — 59
tidak ingat kepada siapa saja peralatanlaboratorium pernah dijual oleh PT Multi Buana Instrumindo.Bahwa untuk penjualan tersebut ada juga dilakukan pada kegiatanpengadaan pemerintah maupun swasta.Bahwa PT MULTI BUANA INSTRUMINDO bukan perusahaan yangdapat mengikuti kegiatan lelang.Halaman 267 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN TpgBahwa PT Multi Buana Instrumindo sebagai Distributor dapatmemberikan dukungan kepada perusahaan yang mengikuti lelangdipemerintah.Bahwa untuk pengertian kemitraan pembiayan
Buana Mitra Krida Utama yaitukemitraan pembiayan, kemitraan teknik dan kemitraan instalasitertuang di Website PT.
1171 — 464
Jawaban Standar Kuesioner.Halaman 53 dari 187 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN.Jkt.PstBahwaPT PEFINDO tidak mengetahui pada bulan April 2018 adaRevisi Laporan Keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayan Tahun2017 karena PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tidak pernahmengirimkan dan menginformasikan kepada PT PEFINDO tentangperubahan laporan Keuangan Tahun 2017 dan tahuntahunsebelumnya.Bahwa saksi tidak mengetahui Pengawas OJK telah melarangPT.
190 — 85
Kredit modal Kerja : PRK (Pinjaman Rekening Koran ) Untuk Modal KerjaFixed Loan untuk pinjaman modal keja berbentuk angsuranTerm Loan (Untuk Investasi) misalnya untuk pembuatanGudangDemand Loan (Pembiayan bisnis musiman)5.
98 — 48
Kredit modal Kerja : PRK (Pinjaman Rekening Koran ) Untuk Modal KerjaFixed Loan untuk pinjaman modal keja berbentukangsuranTerm Loan (Untuk Investasi) misalnya untukpembuatan GudangDemand Loan (Pembiayan bisnis musiman)5.
163 — 115
Kredit modal Kerja : PRK (Pinjaman Rekening Koran ) Untuk Modal KerjaFixed Loan untuk pinjaman modal keja berbentukangsuranTerm Loan (Untuk Investasi) misalnya untukpembuatan GudangDemand Loan (Pembiayan bisnis musiman)5.
121 — 95
dana yang disalurkan dengan pola pemotongan Tunjangan Lokaladalah sebesarRp. 329.962.000 (tiga ratus dua puluh sembilan sembilan juta sembilanratus enam puluh dua ribu rupiah), atau dana yang tersalurkan untuk tahap I hanyasebesarRp. 1.196.408.300 (satu Milyard seratus sembilan puluh enam juta empat ratusdelapan ribu tiga ratus rupiah), atau bersisa sebesar Rp. 2.803.591.700, (dua milyardelapan ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah );Menimbang, bahwa jumlah dana pembiayan
126 — 111
. = 21 Fotocopy Akad Perjanjian Pembiayan Tahap I Tahun 2007 : 1Fotocopy Akad Perjanjian Pembiayaan Nomor : 001/PARAS/KS/IV/2007 atas nama Misbar Hamidi , Lasiye Isti Arini, Alamat :Mban Mati Kemasan Suhoharjo, tanggal 7 April 2007.Fotocopy Akad Perjanjian Pembiayaan Nomor : 002/PARAS/KS/IV/2007 atas nama Tukiran Aries Tukirawan, Lilik Sugiharti,Alamat : Tawangmangu Rt.04/01 Karanganyar, tanggal 7 April2007. Fotocopy Akad Perjanjian Pembiayaan Nomor : 003/PARAS/KS/IV/2007 atas nama M.
BARANG BUKTI KELOMPOK C.1 Fotocopy Akad Perjanjian Pembiayan Tahap ITahun 2007 : 1 Fotocopy Akad Perjanjian Pembiayaan Nomor : 001/PARAS/KS/IV/2007 atas nama Misbar Hamidi , Lasiye Isti Arini, Alamat :Mban Mati Kemasan Suhoharjo, tanggal 7 April 2007.2 Fotocopy Akad Perjanjian Pembiayaan Nomor : 002/PARAS/KS/IV/2007 atas nama Tukiran Aries Tukirawan, Lilik Sugiharti,Alamat : Tawangmangu Rt.04/01 Karanganyar, tanggal 7 April2007. 3 Fotocopy Akad Perjanjian Pembiayaan Nomor : 003/PARAS/KS/IV/2007 atas
79 — 40
Namun saksi tidakmengetahui berapa total pembiayan untuk saudaraMUHAMMAD RUSDI DJAFAR, karena yangmengatur itu. adalah MUHAMMAD THAYEBABDULLAH.12.13.14.15.Saksi menjelaskan bahwa saudara ASARIA BANGselaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP ) tidakpernah menghitung secara riil barang hasil pengadaandimaksud secara satu persatu sesuai item masingmasing dalam kontrak kerja, sebelum SPP/ SPM danatermin 70 % diterbitkan.Saksi membenarkan turut menandatangani Berita AcaraPenerimaan Barang nomor :
188 — 95
IX.Bahwa Tergugat IV bersama dengan Tergugat V, Tergugat VI dan TergugatVII, kurang pengawasan atas tindakan bawahannya Tergugat , Tergugat VIIIdan Tergugat IX, sehingga tidak saja merugikan Penggugat juga merugikanNegara Republik Indonesia.Bahwa seharusnya Tergugat V, mendapatkan Informasi yang benar dariTergugat VI dan Tergugat VII mengenai permasalahan yang terjadi ataspaket pekerjaan pelebaran jalan yang dimaksud dalam gugatan ini, yangakan dilaporkan kepada Tergugat IV, akan tetapi yang terjadi pembiayan
251 — 68
BKMperlu dana untuk menunjang alat peraga pendidikan, dan diminta untukmemproses Kredit usaha rakyat ke PT BKM;Bahwa secara umum syarat KUR di Bank Jatim Cabang Magetanberdasarkan Keputusan Deputi bidang Koordinasi Ekonomi makro dankeuangan Kementrian Koordinator bidang perekonomian selaku timpelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan KepadaUsaha Mikro, kecil Menengah dan Koperasi NomorKep20/D.lekon/11/2010 adalah Kredit usaha rakyat pembiayan modalkerja dan atau investasi kepada UMKMK
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
260 — 309
Bahwa setiap kredit macet ini perbankanmaupun leasing masuk ke dalam BI atau OJK, menurut abhiberdasarkan UU No.21 tahun 2011 tentang itu sejak 2013 itu seluruhHalaman 155 dari 222 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr.kewenangan perbankan dan bagian keuangan tadi masuk ke OJK lalutermasuk didalamnya lembaga pembiayan asuransi, tapesium, adaperusahaan pembiayaan ataukah modal ventura atau leasing adafakturing atau multi finance itu 1 Januari 2013, lalu perbankanmasuknya 1 Januari 2014 masuk Otoritas
36 — 12
diKepolisian ; 222 n9 222 22 on n= enn enn enn nnn nn eeBahwa saksi tidak tahu kenapa dana BOS tidak dimasukkan dalam LPJ ; Bahwa dalam pelaksanaan Ulangan Semester Ketua Penitianya adalah Pak Yusuf sedangkan......... 110sedangkan bendaharanya Ibu Magfiroh ; Bahwa LPJ pada setiap pelaksanaan Ulangan Semester dilaporkan kepada Kepala Sekolah;Bahwa setahu saksi dana BOS antara lain dipergunakan untuk : 1.210.11.12.13.Membeli teks pelajaran ; ==Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru ; Pembiayan
83 — 26
K/2013/PNMdn.BNPB bahwa barang barang standard minimum yang harus dimiliki olehBPBD di daerah sudah diberikan dari pembiayan APBN misalnya perahuKaret GENZET, dan Perlengkapan lain.Bahwa tidak diperbolehkan DANA BENCANA DARURAT dicairkan olehKepala BPBD tanpa melalu' BENDAHARA.
129 — 10
Surat Pemberitahuan Pembiayan Konsumen dengan nama konsumen AKHMAD ALIMUDIN norek-nopin 1002041018-001, nilai angsuran 299.000 dengan tenor 18. Fotocopy legalisir bank Sinarmas 1 (satu) Bundle Daftar Nominatif PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl. 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh DONNI Satria pada tgl.9 maret 2018.
167 — 346
Bireuenserta menyetorkan ke Rekening Kas Negara tidak ada penunjukan SKsecara khusus, namun saksi sebagai wajid pungut pajak sesuaidengan :Pasal 64 PP Nomor : 58 tahun 2005 tentang pengelolaanKeuangan Daerah , Pasal 135 Permendagri No.13 tahun 2006 tentangpedoman pengelolaan keuangan Daerah.Bahwa benar pembiayan yang menggunakan Uang Daerah yang dilakukanpemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dan pemungutan PajakPertambahan Nilai (PPN) serta disetorkan ke Rekening Kas Negaraadalah : Belanja Pegawai,
Bireuen sertamenyetorkan ke Rekening Kas Negara tidak ada penunjukan SK secarakhusus, namun saksi sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan :Bahwa benar pembiayan yang menggunakan Uang Daerah yangdilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dan pemungutan PajakPertambahan Nilai (PPN) serta disetorkan ke Rekening Kas Negaraadalah : Belanja Pegawai. Belanja Modal.
236 — 50
Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan KeuanganKementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua tim PelaksanaKomite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayan kepada Usaha Mikro, Kecil,halaman 205 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SURABAYAMenengah dan Koperasi No. KEP20/D..LM.EKON /11/2010 tanggal5 November 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan KreditUsaha Rakyat.2.