keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;16.Saksi HAIRIL ANWAR Bin ILHAMSYAH, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan;Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darahmaupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaanpekerjaan pembangunan jalan ini berdasarkan SK Bupati tapi nomor dantanggalnya saksi lupa dengan tugas melakukan proses pencairan danakegiatan tersebut serta melaporkan keuangan kepada DPKAD

DirekturPT.Karya Pribadi Pusaka;Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan tentang berita acara hasilpekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh 4 orang dari P2HP;Halaman 77 dari 179 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN Pikbahwa yang mengantar berkas dan mengurus proses pencairan ke saksiadalah anak buah Kasmadiansyah setelah terlebih dahulu diverifikasi olehPPK selanjutnya SPM dan kwitansi pembayaran ditandatangani olehPengguna anggaran yakni Agus Setiyadi selanjutnya saksi membuat suratpengantarnya ke DPKAD

dugaan tindakpidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPDDinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten MalukuBarat Daya Tahun Anggaran 2012;Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan perkaradugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunankonstruksi runway Bandara Moa Tiakur yang dibiayai dari APBD KabupatenMaluku Barat Daya Tahun 2012;Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD

) Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Keputusan BupatiMaluku Barat Daya Nomor :021.2.02 tanggal 27 Januari 2009 dan tupoksi sertakewenangan sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan ketentuan UndangUndangNomor 1 Tahun 2004 dalam pasal 9 jo pasal 20 huruf (a,b,c,d dan e) tentangPerbendaharaan adalah :Sesuai pasal 9 ayat (2) yakni ;1.

Dapil) untuk melakukankegiatan dengan masyarakat dalam rangka mendengar aspirasi;Bahwa sebagai anggota DPRD Provinpi Maluku saksi pernah berkunjung kedaerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada saat masa reses (tiga kali dalamsetahun) dan melaksanakan fungsi pengawasan yaitu pada tahun 2011 danunsur SKPD yang menjadi mitra saksi selaku Anggota DPRD Provinsi MalukuHalaman 240240240 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusKomisi C yaitu : Dinas Perhubungan, Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas PU,Dinas DPKAD

ditandatangani oleh Pihak ketiga, PPTK dan PA; Dalam lampiran BAP terdapat bukti pembayaran yang ditandatanganioleh Pihak Penyedia Jasa kemudian ditandatangani oleh KPA setelahitu BAP dikembalikan ke administrasi keuangan untuk pembuatanSPP dan SPM serta kwitansi; Setelah itu SPP ditandatangani olen PPTK, SPM ditandatangani olehKPA, sedangkan kwitansi ditandatangani oleh penyedia jasa danKPA, kemudian dikembalikan kepada keuangan untuk ditandatanganioleh Bendahara; setelah selesai semua dokumen diantar ke DPKAD

Rp 320.422.000, (tiga ratus dua puluhjuta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) karena adanya perintahlisan dari terdakwa, dimana pada saat itu awalnya terdapat rencanauntuk menyetorkan dana non kapitasi kepada Kas Daerah KabupatenSubang yang dananya sudah diambil dari Bank BNI, tetapi tidak jadidikarenakan adanya permintaan saudara SUHENDI kepada terdakwauntuk meminjam uang sebesar Rp. 324.000.000, yang akandipergunakan untuk kegiatan kegiatan di Dinas Kesehatan sambilmenunggu pencairan dari DPKAD

Juni 2014 sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwaberikan kepada saksi NUGROHO MEDIANTO, SEdan diperintahkan oleh terdakwa untukdiserahkan kepada staf pada BagianPengendalian Bangunan Kabupaten Subang, dandalam penyerahan uang tersebut tanpa tandabukti.Pada bulan Juli 2014 sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) terdakwa berikankepada saksi NUGROHO MEDIANTO, SE dandiperintahkan oleh terdakwa untuk diserahkankepada saudari IKA dan saudara TENDI selakuPNS pada DPKAD

Kabupaten Subang, dan dalampenyerahan uang tersebut bertempat diruangan DPKAD Bidang Perbendaharaan danHalaman 193 dari 196 halaman,Putusan No.02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg194tanpa tanda bukti, tetapi disaksikan olehterdakwa sendiri.d) Pada bulan Juli 2014 sebesar Rp. 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwaberikan kepada saksi SAEFUL ARIFIN dandiperintahkan oleh terdakwa untuk diserahkankepada PNS pada BAPPEDA Kabupaten Subang,dan dalam penyerahan uang tanpa tanda bukti.Dan dalam hal

Pelunasan Pajak.e Bahwa saksi SYAHDAN menerima salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)dari terdakwa ARFIAN UIRIANTO alias APING, kemudian saksi SYAHDANmencatat transaksi tersebut ke dalam buku kas umum Dinas Perhubungan yang manadisetiap akhir bulan ditutup dan dilaporkan sebelum dilaporkan saksi untuk menelitilaporan tersebut kemudian diserahkan kepada Pengguna Anggaran untukditandatangani selanjutnya dikirim ke Kantor Dinas Pengelolaan Kekayaan dan AsetDaerah (DPKAD).11. MOH.

H.Supardi di ruangankerjanya, karena memang hamper setiap hari saksi datang ke Dinas untukmenanyakan pencairan ini;Bahwa untuk kontrak yang kedua ini, tidak ada dilaksanakan lelang dan saksitidak ada memasukkan berkasberkas lagi tapi hanya menandatangani saja;Bahwa yang proaktif untuk pengurusan kontrak baru ini adalah H.Supardiselaku PPTK;Bahwa setelah kontrak baru ini ditandatangani, maka dana pengadaan meubelerdan alat promosi kesehatan ini bisa dicairkan karena saksi sendiri yangmencairkannya dari DPKAD

hendak akan mencairkan dana pengadaan dimaksud diDPKAD ternyata tidak bisa dicairkan karena paket pengadaan tidak sesuaidengan kode rekening pada DPA, tapi saksi tidak mengetahui kenapa bisa tidaksesual;Bahwa saksi memang ada tanda tangan kontrak baru karena disuruh H.Suparditapi nama kegiatannya berubah menjadi kegiatan pengadaan televise dan DVDuntuk alat promosi kesehatan di 11 Puskesmas dengan nilai kontrakRp.53.350.000, kemudian setelah SPM dikeluarkan Dinas selanjutnya saksimengurusnya ke DPKAD

H.Supardi di ruangankerjanya, karena memang hamper setiap hari saksi datang ke Dinas untukmenanyakan pencairan ini;Bahwa untuk kontrak yang kedua ini, tidak ada dilaksanakan lelang dan saksitidak ada memasukkan berkasberkas lagi tapi hanya menandatangani saja;Bahwa yang proaktif untuk pengurusan kontrak baru ini adalah H.Supardiselaku PPTK;Bahwa setelah kontrak baru ini ditandatangani, maka dana pengadaan meubelerdan alat promosi kesehatan ini bisa dicairkan karena saksi sendiri yangmencairkannya dari DPKAD

hendak akan mencairkan dana pengadaan dimaksud diDPKAD ternyata tidak bisa dicairkan karena paket pengadaan tidak sesuaidengan kode rekening pada DPA, tapi saksi tidak mengetahui kenapa bisa tidaksesual;Bahwa saksi memang ada tanda tangan kontrak baru karena disuruh H.Suparditapi nama kegiatannya berubah menjadi kegiatan pengadaan televise dan DVDuntuk alat promosi kesehatan di 11 Puskesmas dengan nilai kontrakRp.53.350.000, kemudian setelah SPM dikeluarkan Dinas selanjutnya saksimengurusnya ke DPKAD

Setelah mendapatkan tandatangan, bendahara dan PPTK menyerahkan dokumen administrasikepada DPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah)Kabupaten Melawi untuk diproses lebih lanjut; Bahwa dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan JaminanKesehatan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di TingkatPuskesmas/Polindes/Pustu dan Jaringannya Pada Dinas KesehatanKabupaten Melawi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Tahun2014, Saksi hanya

Setelah mendapatkan tandatangan, bendahara dan PPTK menyerahkan dokumen administrasikepada DPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah)Kabupaten Melawi untuk diproses lebih lanjut;Halaman 122 dari 229 Putusan Perkara Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN.

denganpekerjaannya ;Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran berhubungPengadaan tidak terlaksana 100% maka sisa uangpengadaan tersebut dikembalikan kepada Negara yangdikembalikan oleh PPTK;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengenaisisa uang pengadaan dikembalikan oleh PPTK kepada Negara adalah tidakbenar yang benarnya uang pengadaan tersebut hanya dimintakan dandibayarkan sebanyak barang yang diadakan lebih kurang 71% sedangkan uangpengadaan sesuai kontrak kelebihannya mengendap di Dinas DPKAD

keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;15.Saksi HAIRIL ANWAR Bin ILHAMSYAH, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan;Bahwa saksi, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darahmaupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaanpekerjaan pembangunan jalan ini berdasarkan SK Bupati tapi nomor dantanggalnya saksi lupa dengan tugas melakukan proses pencairan danakegiatan tersebut serta melaporkan keuangan kepada DPKAD

ditransfer ke rekening Kasmadiansyah selaku Kuasa DirekturPT.Karya Pribadi Pusaka; Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan tentang berita acara hasilpekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh 4 orang dari P2HP; bahwa yang mengantar berkas dan mengurus proses pencairan ke saksiadalah anak buah Kasmadiansyah setelah terlebih dahulu diverifikasi olehPPK selanjutnya SPM dan kwitansi pembayaran ditandatangani olehPengguna anggaran yakni Agus Setiyadi selanjutnya saksi membuat suratpengantarnya ke DPKAD

H.Supardi di ruangankerjanya, karena memang hamper setiap hari saksi datang ke Dinas untukmenanyakan pencairan ini;Bahwa untuk kontrak yang kedua ini, tidak ada dilaksanakan lelang dan saksitidak ada memasukkan berkasberkas lagi tapi hanya menandatangani saja;Bahwa yang proaktif untuk pengurusan kontrak baru ini adalah H.Supardiselaku PPTK;Bahwa setelah kontrak baru ini ditandatangani, maka dana pengadaan meubelerdan alat promosi kesehatan ini bisa dicairkan karena saksi sendiri yangmencairkannya dari DPKAD

hendak akan mencairkan dana pengadaan dimaksud diDPKAD ternyata tidak bisa dicairkan karena paket pengadaan tidak sesuaidengan kode rekening pada DPA, tapi saksi tidak mengetahui kenapa bisa tidaksesual;Bahwa saksi memang ada tanda tangan kontrak baru karena disuruh H.Suparditapi nama kegiatannya berubah menjadi kegiatan pengadaan televise dan DVDuntuk alat promosi kesehatan di 11 Puskesmas dengan nilai kontrakRp.53.350.000, kemudian setelah SPM dikeluarkan Dinas selanjutnya saksimengurusnya ke DPKAD

yaitu PPTK melengkapi seluruh dokumen yang berkaitan denganpelaksanaan kegiatan tersebut yang kemudian Terdakwa buatkan checklist, jikaadministrasi yang diajukan tidak lengkap, Terdakwa akan perintahkan PPTKuntuk melengkapinya terlebin dahulu, apabila sudah lengkap kemudianTerdakwa serahkan kembali ke PPTK, selanjutnya bendahara penerimaanmengeluarkan SPM yang harus ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan.Setelah mendapatkan tanda tangan, bendahara dan PPTK menyerahkandokumen administrasi kepada DPKAD

Setelan mendapatkan tanda tangan, bendahara dan PPTKmenyerahkan dokumen administrasi kepada DPKAD (Dinas PendapatanKeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Melawi untuk diproses lebih lanjut.Bahwa Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang Terdakwa checklistdan tandatangani adalah Surat pengantar SPPLS, Ringkasan SPPLS; RincianSPPLS; dan Salinan SPD.Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengecekkan kelengkapanSurat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Sosialisasi UndangUndangAparatur Sipil Negara

saksi tidak mengetahuinya; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang biaya operasional sekolah; Bahwa pengelolaan DAK itu dilakukan secara swakelola dan pencairannyaatas permintaan melalui PPTK selanjutnya kalau) sudah lengkappersyaratannya kemudian saksi memprosesnya sampai kepadapentransferan kepada rekening masingmasing sekolah penerima.Maksniemanya; ada permohonan dari sekolah kepada KPA melalui PPTKkemudian saksi mencek SPD kalau ada maka dibuat SPP dilanjutkandengan SPM selanjutnya diajukan ke DPKAD

ALIMUDDIN sebagai KepalaDinas DPKAD;Bahwa setelah dokumen itu semuanya sudah lengkap kemudian dibawa kepadasaksi selaku Kuasa BUD dan setelah itu saksi buatkan dan terbitkan BG (BilyetGiro) ;Bahwa saksi selaku Kuasa BUD, saksi hanya lihat apakah sudah di Verifikasidan saksi anggap sudah lengkap langsung saksi buatkah BG, kemudian saksimelakukan pemindah bukuan;Bahwa seingat saksi yang membawa dokumen pada saksi adalah Rekanandalam hal ini terdakwa SIODINAR ;Bahwa saksi tahu kelebihan pembayaran yang

,M.Si.Ak, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Kabid Perbendaharaan pada DPKAD Kabupaten RokanHulu berdasarkan Keputusan Surat Keputusan Bupati Rohul, selaku KabidPerbendaharaan pada DPKAD Kabupaten Rokan Hulu, tufoksi Saksi adalah:a) Menyiapkan Anggaran Kas;b) Menyiapkan SPD (Surat Penyiapan Dana);c) Menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);d) Menyimpan Seluruh Bukti Asli kepemilikan kekayaan Daerah;e) Memantau pelaksanaan penerimaan dan Pengeluaran

Setelah mendapatkan tandatangan, bendahara dan PPTK menyerahkan dokumen administrasikepada DPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah)Kabupaten Melawi untuk diproses lebih lanjut;Bahwa dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan JaminanKesehatan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di TingkatPuskesmas/Polindes/Pustu dan Jaringannya Pada Dinas KesehatanKabupaten Melawi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Tahun2014, Saksi hanya

Setelah mendapatkan tandatangan, bendahara dan PPTK menyerahkan dokumen administrasikepada DPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah)Kabupaten Melawi untuk diproses lebih lanjut;Bahwa Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang Saksichecklist dan tandatangani adalah Surat pengantar SPPLS,Ringkasan SPPLS; Rincian SPPLS; dan Salinan SPD;Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekkankelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatanSosialisasi UndangUndang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Saksi mengajukan Ganti Uang (GU) untuk NPD (Nota PencairanDana), kedua setelah masuknya SPJ pertama sebanyak 75%;Bahwa Surat Perintah Pembayaran (SPM) ditandatangani oleh PenggunaAnggaran (PA);Hal. 28 dari 106 Putusan No.23/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg Pengguna Anggaran (PA) tahu, Surat Perintah Pembayaran (SPM) adalahuntuk mengajukan Ganti Uang (GU); Bahwauntuk apa saja uang itu digunakan, Pengguna Anggaran (PA) tahudan dia tahu dari buku kegiatan ; Bahwa semua Ganti Uang (GU) yang saksi serahkan kepada DPKAD

Bojonegoro, selanjutnya M.E.JJ NOVIANTO, ST = selakuPPTK Kegiatan Pengadaan Meubelair mengajukan pencairan dana pengadaanmeubelair tersebut ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kab. Bojonegoro dengan menggunakan dokumendokumen dari sekolahpenerima DAK pengadaan meubelair yang diserahkan oleh AGUS TRIONOdan YAYAN SUNARYA;Halaman 117 dari 136 Halaman 55/Pid.sus./TPK/2014/PN SbyBahwa setelah dana pengadaan meubelair cair ke rekening 12 SDN di wilayahUPTD Kec. Kapas, terdakwa Drs.

2004sedangkan tahun 2003 hanya kendaraan yang 3 (tiga) saja;Bahwa saksi tidak punya sertifikasi dan tidak pernah jadi panitia, karenapengadaan dilaksanakan secara langsung oleh kasie masingmasingseperti Kasie Tata Usaha, Kasie Sarana prasarana, Kasie Pemadamkebakaran ;Bahwa seharusnya setiap pembayaran melalui saksi selaku KasubagTata Usaha baik dari keuangan maupun bendahara ;Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu proses pembayaran adalahsebagai berikut ; SPP (dibuat oleh SKPD) SPMU (yang dibuat oleh DPKAD

JENIS BARANG BUKTIURUT BARANGBUKTI501. 90 1 (satu) bundel dokumen asli Daftar Insentif Bupati Karawangpada DPKAD Kabupaten Karawang periode tahun 2011sampai dengan 2014.502.; 91 1 (satu) bundel dokumen asli Rekapitulasi Honorarium BupatiKarawang pada DPPKAD Kabupaten Karawang Tahun 2011sampai dengan 2014.503.; 105 1 (satu) bundel dokumen RT RW Kab. Karawang 20102030 BARANG BUKTI DENGAN NOMOR URUT 501 S/D 503 DIKEMBALIKANKEPADA TEDDY RUSPENDY NO.