No. 550/PDT/2016/PT.DKI14.sebaya TERGUGAT Ill bercanda dan mulai meninmpa TERGUGAT Ill,dimana termasuk yang menimpa/menindih TERGUGAT III adalah anak dariPENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT Ill di timpa/di tindin oleh anakPENGGUGAT beserta temanteman lainnya, secara reflek TERGUGAT IIImemberontak untuk membebaskan diri karena merasa sakit akibat di timpadan ditindih oleh rekanrekannya, Fakta ini menunjukan peristiwa tersebutterjadi bukan merupakan perbuatan yang secara sengaja dilakukan olehTERGUGAT

Bila hal ini tidak dilakukan, maka hal ini akan menjadi perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV;Bahwa, Tergugat V, setelah adanya pemberitahuan adanya masalahtumpang tindin dan surat ganda atas tanah yang mau dilelang, makaTergugat V harus segera mencoret barang jaminan dari daftar barang yangakan dilelang. Dengan kata lain harus membatalkan pelelangan.

Ade lIrawan Hidayat sebagai pihak Penjual denganApriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elin Khodijah, maka bidangtanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin danselanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepadapihak yang berhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lrawan Hidayat sebagai Pihak Penjual denganApriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanahtersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin dan selanjutnyaHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.12.diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yangberhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Oleh karena itu jelas tidak ada tumpang tindin sebagaimanadisebutkan dalam surat tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatanganioleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan KabupatenBogor Propinsi Jawa Barat (WING INDARTO, SE) a.n. Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogor, sebagaimana yang didalilkan dalamPutusan.No.486/Pdt//2018/PT.Bdg.

THIO HAN HIEN), yangmenurut PENGGUGAT berada tumpang tindin di atas tanahTERGUGAT seluas 13.764 m? (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluhempat meter persegi) sesuai dengan SERTIFIKAT HAK GUNABANGUNAN Nomor : 14/Kadumangu, tanggal 25 Juli 1998, Surat UkurNomor : 15/Kadumangu, tanggal 18 Juli 1998, luas 13.764 m? (tigaPutusan.No.486/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 28 dari 58 halbelas ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), atas nama PT.SIGMAELTRA PROPERTINDO i.c.

Bahwa objek sengketa T1 s.d.T6 data fisik maupun data yuridis juga tumpang tindin dengan objek fisikdikuasai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding berdasarkanLetter C Desa Nomor 368 atas nama Moch. Koiron (bukti P20);Gambar Situasi bukti T16 s.d. T21 sebagai lampiran sertifikat objeksengketa (T1 s.d.

Penetapan batasbatasnya;Dikarenakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961diabaikan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Gambar SituasiT.16 s.d. 7.21, maka terjadi tumpang tindin antara tanah milik ParaPenggugat/Pembanding (tanah negara) Gambar Situasi Nomor 276/P/1995dan tanah Letter C Desa Nomor 368 atas nama Moch. Koiron/P20) denganSertifikat objek sengketa bukti T1 s.d. T6;Gambar Situasi bukti T16 s.d. T21 sebagai lampiran Sertifikat objeksengketa T1 s.d.

Ade lIrawan Hidayat sebagai pihak Penjual denganApriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elin Khodijah, maka bidangtanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin danselanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepadapihak yang berhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lrawan Hidayat sebagai Pihak Penjual denganApriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanahtersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin dan selanjutnyaHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.12.diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yangberhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

jelas dannyata obyek sengketaa quo yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan/ATR BPN Kota Bandung tersebut patut terindikasi salah kepemilikanyaitu obyek sertifikat tanah wakaf tersebut terbit diatas tanah milikPenggugat, karena tanah adat Persil 180 A SIII Kohir C No.2101 masihtercatat a/n Nyonya IMAS, sehingga dengan demikian terhadap tanahmilik adat dengan Kohir C No. 2101 Persil 180 A seharusnya belum adaperalihan apapun atau terbit sertifikat hak milik apapun salah Kohir,Persil, serta tumpang tindin

Imas di Kantor PertanahanNasional sehingga tidak terjadi tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat sebagai ahli waris Nyonya Imas. Sejak didaftarkan atasnama Ny. Imas dan beralih sampai akhirnya dipegang oleh TergugatIl Intervensi Pengugat tidak memiliki hak dan kepentingan yangcukup untuk mengajukan gugatan ini;.

Terbanding Nomor KEP00003/WPUJ.22/KP.0503/2010 tanggal 1Oktober 2010;Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00003/WPuJ.22/KP.0503/2010diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2010 yang mana memutuskan yangsemula tertulis Masa Pajak Desember 2007 menjadi Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007, sedangkan pada saat itu masih berlakuSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Nomor00013/507/07/436/09 tanggal 30 Juli 2009 Masa Pajak Januari sampaidengan November 2007, sehingga telah terjadi tumpang tindin

Pemohon Peninjuan Kembali vide bukti PLW3; yang dikeluarkan olehDinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,tertanggal 22 Februari 2005, sampai saat ini Ploting Area tersebut masihatas nama PT Mulia Surya Bara, sehingga adalah keliru apabila Judex Factimenyebuutkan bahwa terhadap lokasi Pertambangan in litis obyek a quoadalah milik PT Indexim Coalindo, karena letak dan posisi Koordinatnyaberbeda dengan milik dari Pemohon Peninjuan Kembali:Bahwa terhadap areal yang terjadi tumpang tindin

Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari aturanaturan hukum tersebut di atas, setiapbadan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung diantaranya adalahlingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara telahmempunyai kompetensi atau kewenangan masingmasing, sehingga tidakterjadi tumpang tindin

bahwa karena pokok gugatan adalah mengenaipengosongan tanah dan bangunan yang dikuasi oleh para Tergugatberdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan mengenai kewarisan, sehinggadengan demikian gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan kewarisansehingga oleh karenanya eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum danpatut untuk ditolak; Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tumpang tindih;Menimbang, bahwa yang menjadikan alasan eksepsi para Tergugat yaitupetitum gugatan tidak jelas dan tumpang tindin

Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Rlyang mengadili perkara ini telah melampaui kewenangannyasehingga salah dalam menerapkan hukum karena perkara inimerupakan sengketa kepemilikan dimana Penggugat dan II harusmembuktikan terlebih dahulu hak dan letak tanah miliknya yangtumpang tindin dengan sertifikat obyek sengketa, khususnyaPenggugat II yang alas haknya hanya merupakan Akta Jual Beli.Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan

Bahwa tanah yang diakui oleh Tergugat , yangbertumpang tindin dengan sebagian tanah milik Penggugat tersebutyaitu lebih kurang 20.000 m?

No. 591 PK/Pdt/2012Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Pondok Aren yang diterbitkan padatanggal 17 Juli 1991 tumpang tindin (overlapping) dengan SertifikatHGB Nomor 18/Pondok Aren yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli1985, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Pondok Arenadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehinggadengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Pondok Jaya jugaadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo padahalaman 33 alinea Il menyatakan sebagai berikut;Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pendapat diatas, terbukti bahwapenguasaan tanah obyek sengketa oleh keturunan alm.Amaq Samilahtersebut adalah tidak melawan hukum sebab didasarkan jual beli yangsah, sehingga dengan demikian Majlis Hakim menilai Penggugat tidakdapat membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;Pertimbangan hukum tersebut kontradiksi dan tumpang tindin denganpertimbangan

saat itu saksi dirangkul oleh ANGGER kemudian ANGGER mengatakan AYOMELU AKU SIK dan saat itu saksi di bawa oleh ANGGER ke belakangpanggung yaitu halaman rumah orang yang berjarak kurang lebih 100Meter, kKemudian saksi dan ANGGER berhadapan dan saat itu SdrANGGER bilang KOK KOWE JOGETE KOYOK NGONO kemudiansaksi menjawab LHA KOWE KOK YO NGONO kemudian salingberpegangan baju dan saat itu AGGER berhasil membanting saksi danhalaman 9 dari 28 Putusan No.138/Pid Sus/2015/PN Wngsaksi saat itu terjatuh di tindin

Bahwa atas kontradiksi yang tertuang dalam dalil gugatan termasuk jugadalam petitum yang dimohonkan terkait keabsahan jual beli oleh Penggugatserta adanya permohonan menyatakan cidera janji Karena Penggugat tidakmembeli kembali obyek dimaksud telah menjadikan esensi gugatanmenjadi tumpang tindin sehingga patut apabila gugatan Penggugat dapatdinyatakan kabur (Obscuur Libel).Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi tersebut diatas makamohon kepada majelis Hakim yang menangani perkara a quo

Dimana, dalam prosesnya mengandung kecacatanhukum administrative, serta bertentangan dengan asas umumpemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintah ;* Adanya tumpang tindin hak kepemilikan atas tanah akibatperbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak

Putusan No. 48/PDT/2017/PT.BTN.22.23.Teddy,sebagai dasar kepemilikan Hak atas atas tanah oleh Tergugatseluas 2.190 M2 Sukasari Kota Tangerang dan sampai saat ini tidakpernah dilepaskan kepada siapapun dalam arti peralihan hak ataumelepaskan hak atas bidang tanah dimaksud baik sebagian maupunseluruhnya yang bersifat selamalamanya.Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa sertipikat Hak MilikNomor 1980/Sukasari adalah tumpang tindin dengan sertipikat HGBNomor 135/Sukasari adalah merupakan argumentasi

Secara hukum PengadilanNegeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang telah membuat keliru atasputusan, membuat tumpang tindin wajah hukum di Negara RI yang samasama kita cintai ini, dengan demikian Mahkamah Agung RI dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang jo.