usaha tidakmencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

Sedangkan untuk perorangan dengan luasantertentu dan kegiatan pertanian wajid dokumen SPPL ; Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelaku usahaperkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehOrang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu danperusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skalatertentu.

usahatidak mencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

Sedangkan untuk perorangan denganluasan tertentu dan kegiatan pertanian wajib dokumen SPPL ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelakuusaha perkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehorang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Tempat tinggal : JI Skala Brak No.34 Kelurahan Tanjung AmanKecamatan Kotabumi SelatanKabupaten LampungUtara.7. Agama : Islam.8.

tetap pada tuntutannya danatas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa jugamenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala

hukumPengadilan Negeri Kotabumi,, tanoa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR mendapat informasidari masyarakat bahwa ada peredaraan atau penyalahgunaan Narkotikajenis shabu shabu dijalan Skala

Lampung Utara setelah mendapat informasiidentitias dan ciri ciri terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan di salahsatu rumah di jalan skala brak No 34 Kel, Tanjung Aman Kec, KotabumiSelatan Kab, Lampung Utara, bahwa benar terdapat terdakwa didalamrumah tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan, lalu saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR beserta anggota satres narkoba lainya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadapterdakwa

narkotika golongan berupa Shabu tersebut tanpa berhak dan tanpa ijin daripihak berwenang.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN KbuPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala

harus disepakati antara pihak pekerja/Pengugat dan Tergugat, besaran gaji pokok atau upah pokok ini telahbertentangan dengan besaran gaji pokok atau upah pokok yang diterimasecara riil setiap bulannya, dan juga tidak sesuai dengan isi kesepakatanangka 1 dalam Perjanjian Bersama (PB), maupun ketentuan pada Pasal 1ayat (30), dan Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala

tunjangan jabatan sebesar Rp. 10.000.000, (atauprosentase antara upah pokok dengan tunjangan tetap tidak sesuai denganPasal 94 Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan),dan antara upah pokok terendah dengan upah pokok tertinggi tidakberpola , tidak sesuai dengan best practice maupun ketentuan yang telahdiatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang RI Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala

Dirgantara Inonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009SKEP 248, dimana proses pembuatannya tidak sesuaisebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, dandijadikan oleh Tergugat sebagai bagian dari peraturan perusahaan yang juga tidaksesuai atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah disepakati dalam angka1

Tetapi apabifa Tergugat tidak melaksanakan atau membayarupah dibawah upah minimum, maka Penggugat perlu mengingatkannya sesuaidengan Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2013;Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat agar memakai Kep 49/Men/IV/2004 tentangketentuan struktur dan skala upah adalah merupakan petunjuk teknis pembuatan/penyusunan struktur dan skala upah serta contohcontoh pembuatan struktur dan10.11.skala upah bagi perusahaan perusahaan yang memang mengalami kesulitan dalampembuatan struktur dan skala

upah, tetapi bagi yang sudah menggunakannya dansudah ada struktur dan skala upah tetap berlaku seperti biasa, selama tidak melanggarperundangundangan yaitu pembavaran upah dibawah upah minimum.

Bahwa Para Penggugat selain menandatangani Perjanjian KreditNomor : MBD.YDG/035/KUM/2015 tanggal 29 Januari 2015 (untukselanjutnya disebut Perjanjian Kredit), juga telah menandatanganiDaftar Skala Angsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari 2015.b.

Bahwa Para Penggugat juga telah menandatangani Daftar SkalaAngsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari 2015, yang mana dalamDaftar Skala Angsuran Kredit Mikro dalam setiap bulannya jumlahangsuran sebesar Rp.3.877.777,78 digunakan untuk pembayaranAngsuran Hutang Pokok sebesar Rp.2.777.777,78 dan AngsuranHutang Bunga sebesar Rp.1.100.000,f.

Bahwa dengan Para Penggugat telah menandatangani PerjanjianKredit dan Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro, maka seharusnya ParaPenggugat mengetahui bahwa kewajiban hutang pokoknya nilai nyalebih dari Rp.23.000.000,h.

Bahwa apabila Para Penggugat tidak mengerti dengan yangdimaksud dalam Perjanjian Kredit dan lampiran Perjanjian Kreditberupa Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari2015 yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat,seharusnya Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat padaHal 28 dari 35 hal Putusan No.4/Pdt.G/2017/PN.

Foto copy Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro , diberi tanda bukti T. 3 ;4. Foto copy Surat Peringatan Kredit Segmen Mikro NomorR.07.Um.Yog/2016 tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda bukti T. 4 ;5.

Kalteng Skala 1 : 80.000;112 1 (satu) lembar Asli Peta Tahun Tanam Perkebunan Kelapa Sawit PT. SawitMulti Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 40.000;113 1 (satu) lembar Asli Peta Tahun Tanam Perkebunan Kelapa Sawit PT. SawitMulti Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 90.000;114 1 (satu) lembar Asli Peta Mapping Progress Perkebunan Kelapa SawitPedongatan Estate PT. Sawit Multi Utama, Kec. Bulik Timur, Kab. LamandauProv.

Kalteng skala 1 : 40.000;115 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMU yang dilegalisir yangditandatangani oleh Direktur PT.

Sawit Multi Utama Kabupaten Lamandau ProvinsiKalimantan Tengah skala : 90.000. sesuai data terakhir,119 1 (satu) lembar data Asli Kontraktor Antar jemput Periode 26 April s/d 25Mei 2007 Nama Kontraktor BUDI Borongan Antar Jemput Karyawan LokasiPT.KSAPD St Pedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen.

Kalteng Skala 1 : 80.000;113 1 (satu) lembar Asli Peta Tahun Tanam Perkebunan Kelapa Sawit PT. SawitMulti Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 40.000;114 1 (satu) lembar Asli Peta Tahun Tanam Perkebunan Kelapa Sawit PT. SawitMulti Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 90.000;115 1 (satu) lembar Asli Peta Mapping Progress Perkebunan Kelapa SawitPedongatan Estate PT. Sawit Multi Utama, Kec. Bulik Timur, Kab. LamandauProv.

Kalteng skala 1 : 40.000;116 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMU yang dilegalisir yangditandatangani oleh Direktur PT.

Keadaan Umum :> Sadar skala lima belas dari lima belas.B.

Keadaan Umum :> Sadar skala lima belas dari skala lima belas.B.

Keadaan Umum:> Sadar skala lima belas dari lima belas.B.

Keadaan Umum:> Sadar skala lima belas dari skala lima belas.B.

pelayanan primer;b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder;c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier;dand. bandar udara bukan pusat penyebaran;Halaman 27 dari 85 halaman.

Putusan Nomor 52 P/HUM/2015(2) Bandar udara pusat penyebaran skala primer, bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan sekunder dan bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Pemerintah ini;Pasal 37(1) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf a ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang

dengan jumlah paling sedikit5.000.000 (lima juta) orang per tahun;(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekundersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf b ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000(satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;(3) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersiersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf c ditetapkandengan kriteria

Putusan Nomor 52 P/HUM/2015a. pemantapan fungsi Bandar Udara SoekarnoHatta sebagaibandar udara pengumpul skala pelayanan primer;b. pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;c. pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;d. pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalamsatu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmosebagai bandar udara pengumpul dengan = skalapelayanan sekunder;e. pemantapan

fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;f. pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;g. pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;h. pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Salehsebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelyanantersier; dani. pengembangan Bandar Udara Husein Sastranegarasebagai bandar udara

Bahwa, sebagaimana tertulis dan disepakati dalam perjanjian proposalbrand valuation, dengan terlaksananya penjualan perusahaan atau assetTergugat senilai Rp.80.000.000.000, (delapan puluh milyar rupiah),maka Penggugat telah selesai melaksanakan tugas nomor dua (2) nya(lihat poin 2b di muka) dengan sukses, sehingga atas keberhasilannyatersebut maka Penggugat berhak meminta sukses fee (jasakesuksesan) Ssesuai dengan skema skala sukses fee yang telah disetujuidalam perjanjian (pada perjanjian dimaksud

calon investor/pembeli (Kino), defisit diatasditangani (takeover) oleh mereka dan akan diperhitungkan dengan nilaijualbeli akhir;Bahwa berdasarkan faktafakta diatas, maka Penggugat mengajukaninvoice tagihan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 10Agustus 2016 dan tanggal 9 September 2016 dengan tagihansejumlah Rp.3.125.000.000, (tiga milyar seratus dua puluh lima jutarupiah) bersih (diluar pajak penghasilan);Bahwa perhitungan tersebut tercantum dalam proposal BrandValution sbb :Perhitungan Biaya Skala

adalah struktur kompensasiyang dibayarkan kepada seseorang Konsultan atas peran danpenugasan tambahan lain mereka yaitu untuk menjamin ,untukkepentingan klien ,keberhasilan menutup transaksi kesepakatandengan investor atau mitra prosektife Biaya keberhasilan edihitung sebagai prosentase nilalkeberhasilan penutupan kesepakatan yang benar dan wayar,tergantung pada penyelesaian kesepakatan, dengan demikian tidak ada penutupan kesepakatan berarti tidak ada biaya sebagaimana struktur berikut : Kisaran Skala

Putusan No 731/Pdt.G/2018/PN Jkt.Selpenilaian tapi antara investor (pembeli) dengan tergugat ; bentuknya ituklausul /kisaran skala nilai contohnya :o . Rp.15.000.000.000, x 5% : Rp. 750.000.000,oO Il. Rp.15.000.000.000,x4,5% : Rp. 675.000.000,oO Ill. Rp.15.000.000.000, x 4.0% : Rp. 600.000.000, ;oO IV. Rp.15.000.000.000,x3,55% : Rp.525.000.000, ;oO V. Rp.15.000.000.000,x 3.0% : Rp. 450.000.000, ;o VI Rp. 5.000.000.000,x2,5% : Rp.125.000.000.

Majelismelihat skema skala sukses pada bukti P4 (berupa proposal) yang ternyatadidalam skema skala tersebut terdapat 8 (delapan) kisaran skala yang masingmasing skala memiliki penilaian keberhasilan penutupuan transaksi serta biayakeberhasilan (sebagai % nilai Kesepakatan) yang harus diperhitungkan atasCapaian Penggugat dan syarat lainnya yang harus dibuktikan berupa transferbank nilai transaksi yang ditutup atau disepakati kedalam rekening Tergugat,maka perhitungan skala yang mana (yang keberapa

Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2016 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2017 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (Satu) bundel

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.Halaman 19 dari 663Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Bdg108.109.110.111.112.113.1

(Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

DIAN FAELANI.Bahwa setahu terdakwa yang membuat atau menyusun dokumen BAPKdan LKPP yang terlampir dalam SP3 Program NUSP2 Skala LingkunganTahun 2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah Sdr. YADISUNARYADI, ST dan Sdr.

TAUFIK KUROCHMAN selaku KoordinatorBKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP2 KotaSukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus tersebut.Bahwa setahu terdakwa terhadap terhadap semua hasil pekerjaanpembangunan infrastruktur Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya sebagaimana yang termuat dalamdokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus dan

:10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti IT skala :10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala :10 ;Co Oe YN BD1 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1 : 100;10 1 (satu) lembar asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen ;11 1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke tahun 2010 ;12 1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010 ;Hal. 11 dari 22 hal.

DISPUCK/2010 tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;1 (satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Februari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman SeribuRiam;1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor: 15 /CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala

: 10;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala: 10;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala : 10;1 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1 : 100;1 (satu) lembar asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke tahun2010;1

tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;2 1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;3 1 (satu) eksemplar Asli Surat Nomor: 640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Februari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman Seribu Riam;4 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;5 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor: 15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;6 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala

: 10;7 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala: 10;8 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala: 10;910111213141516171819201 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1 : 100;1 (satu) lembar asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan

Setiap pelaku usaha perkebunan;Menimbang, bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunanmerupakan subjek hukum yang disebutkan dalam undangundang perkebunanyang menurut Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan diartikan sebagai pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yangmengelola usaha perkebunan, sementara yang dimaksud dengan pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu sedangkan yangHalaman

8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Titdimaksud dengan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yangberbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa kemudian skala usaha perkebunan menurutPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 21 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terbagi

dalam 2(dua) jenis yaitu skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu denganluas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar) dan skala usaha perkebunan yangmencapai skala tertentu dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dandiwajibkan memiliki izin usaha;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertianpengertian tersebut di atasyang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa merupakan pelaku usahaperkebunan sebagaimana dimaksud unsur ini;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksisaksi pada sidangPengadilan

Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai petalokasi pencadangan areal lin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanProduksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani olehDirektur Utama PT.

Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai petalokasi pencadangan areal ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanProduksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani olehDirektur Utama PT.

Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli Muhammad Said, MMternyata peta lokasi pencadangan areal lin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telahditandatangani oleh Direktur Utama PT.

Bahwa terdakwa bersama saksi AHMAD ISNAINI ALIAS METmembuat STNK Palsu dan Notis Pajak Palsu tersebut dengan caraterdakwa bersama saksi AHMAD ISNAINI ALIAS MET mempersiapkanmatrik atau skala atau denah STNK dan Notis Pajak di dalam Laptop,setelah itu. terdakwa dan saksi AHMAD ISNAINI ALIAS METmemasukkan identitas STNK yang telah dipesan dengan cara mengetikidentitas kendaraan yang telah dipesan tersebut ke dalam matrik atauskala atau denah STNK dan Notis Pajak di dalam Laptop.

Selanjutnyasetelah memasukkan identitas tersebut ke dalam Laptop lalu terdakwadan saksi AHMAD ISNAINI ALIAS MET membuat STNK dan NotisPajak Palsu dengan cara terdakwa dan saksi AHMAD ISNAINI ALIASMET menghapus identitas yang tertera dalam STNK Bekas dan NotisPajak Bekas yang telah dibeli dengan menggunakan penghapus danamplas dan setelah identitas kendaraan yang telah dipesan diketikdalam Matrik, Skala dan denah STNK dan Notis Pajak di Laptop,setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD ISNAINI ALIAS MET

atau denah STNK dan Notis Pajak di dalam Laptop,setelah itu AHMAD ZULKIFLI HADI,SH ALIAS ENOK dan terdakwaAHMAD ISNAINI ALIAS MET memasukkan identitas STNK yang telahdipesan dengan cara mengetik identitas kendaraan yang telah dipesantersebut ke dalam matrik atau skala atau denah STNK dan Notis Pajakdi dalam Laptop.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) sekaligus Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HP Wilayah VIBandar Lampung dan JORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat PengadaanBarang/ Jasa sekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HP WilayahVI Bandar Lampung (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah),pada waktu antara bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Balai PemantauanPemanfaatan

Pramuka Bandar LampungBahwa sekira bulan Oktober 2011 Terdakwa bertemu denganJORJE MANUEL DACOSTA (Pejabat Pengadaan Barang/ Jasasekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HPWilayah VI Bandar Lampung).

Berita Acara Pembayaran Pengadaan Tanah Skala Kecil No: BA.117/BPPHPVIPPK/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani olehterdakwa selaku pemilik tanah dan JAKA SUYANTA selaku PejabatPembuat Komitmen BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung;.

JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligusKetua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung danJORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa sekaligusAnggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HP Wilayah VI Bandar Lampung(yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antarabulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Balai Pemantauan Pemanfaatan

;

1. 2 (dua) Lembar print out rekening koran KSM Singki SPALD Bank Sulselbar Cabang Rantepao;
2. 2 (dua) Lembar Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Nomor: 640.84/DISPERKIMTAN/VII/2018 Tanggal 05 Juli 2019 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan Sanitasi TA. 2018;
3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Baru SPALD Skala

   Palittin tertanggal Agustus 2018;

4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK TA. 2018 oleh SEMUEL S.

   /li>

   7 (Tujuh) lembar print out Daftar Kontrak Kegiatan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi TA. 2018;

   1 (satu rangkap) Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 343/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Sanitasi Kabupaten Toraja Utara TA. 2018;

   1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran LS Termin III tanggal 28 Desember 2018 sebesar 30 persen Pembangunan SPALD Terpusat Skala

   Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao senilai Rp.225.000.000,-

5. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 16/SP/DAK-SANITASI/DPKPP-SPALD/IV/2018 Tanggal 10 April 2018 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan DAK Bidang Sanitasi Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK Keluarahn Singki, Kecamatan Rantepao;
6. 1 (satu) rangkap Addendum I Nomor : 16/ADD I-SP/DAK-SANITASI/DPKPP-SPALD/IX/2018 Tanggal 04

   Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Singki Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018;

7. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan IPAL Kamar Mandi, WC, Tempat Cuci KSM Singki SPALD lokasi Kelurahan Singki;
8. 1 (satu) bundel Gambar Septic Tank Komunal Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK Tahun Anggaran 2018 KSM Singki SPALD lokasi Kelurahan Singki;
9. 1 (satu

Putusan Nomor 68 PK/Pid/20161000;1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong,Kecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandri, B.Sc.

Putusan Nomor 68 PK/Pid/2016124/PTGT/BTN/BPNSBW/2006 tanggai 27 Maret 2006 yangditanda tangani oleh Subandari, B.Sc;1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1:1000;1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk SantongKecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.

Putusan Nomor 68 PK/Pid/201610.2006 yang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc;1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1:1000;1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di pulau Panjang Desa Teluk SantongKecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.

K dan ditanda tanganiPPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampangbernama Edy Ratno Sanjaya, SH;m. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1:5000 ditandatangani tanggal 27 Maret 2006, oleh Kasi Pengukuran danPendaftaran Tanah bernama Burhanuddin, SH;n. 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah ANomor 500/06/2006 tanggal 04 April 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa;o.

Putusan Nomor 68 PK/Pid/20164.1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk SantongKecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000; Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian

Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800" BT, 14000 LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000.b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000dengan skala 1 ; 250.000.c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta lin Lokasi Perkebunan PT.

Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan KelapaSawit An. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

KMP) diberikan izin usaha perkebunan kelapa sawit denganlampiran peta skala 1 : 20.000;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 183Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, PT. Kaliau Mas Perkasa (PT.

Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008,dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.ATahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati SambasNomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan kepada PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000;

Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000;

Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun2000 dengan skala 1 ; 250.000.C. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800 BT, 14000" LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000.b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000dengan skala 1 ; 250.000.c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan KelapaSawit An. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

KMP) diberikan izin usaha perkebunan kelapa sawitdengan lampiran peta skala 1: 20.000 ;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 183Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, PT. Kaliau Mas Perkasa (PT.

Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut:(1) Para pihak sepakat menjalani UMKS tahun 2014 sesuai dengan SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540Bangsos/2012tentang Upah Minimum Kabupaten Bekasi;(2) Selisihn UMSK tahun 2012 terhadap tahun 2013 sebesarRp587.300.00 (27,58%) dibayarkan mulai pengajian bulan Januari2013, mulai level 10320 ke dalam base salary dan ditambahkandengan angka perundingan antara Para Pihak, upah untuk basesalary sebesar Rp11.370.000,00 (2.92%)...... (3) Untuk perubahan skala

Suranta selaku HRD Manager, yang dalam kesepakatannya Tergugatpada poin 4 Sepakat untuk September 2013 selesai dan ada kesepakatanstruktur skala upah tahun 2014;Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartit antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke II (dua), namundalam perundingan bipartit ini Tergugat, terkait struktur dan skala upah2014 pihak Tergugat hanya mau menggunakan Struktur skala upah padatahun 2013.

Sehingga perundingan Bipartit tidak ada kesepakatan(Bukti P7);Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 perundingan bipartit antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke III (tiga), namuntidak ada kesepakatan;Tentang pendapat para pihak dalam Risalah Bipartit:> Tergugat:(1) Untuk UMSK tahun 2014 kelompok II digunakan sebagai acuanperhitungan struktur skala upah tahun 2014 termasuk jugadengan penilaian masa kerja (Sundulan);(2) Budget sebesar Rp76.019.590,00 Struktur skala upah berlakuuntuk

Kesimpulannya Para Pihak sepakat denganpilihan cara loby pada tanggal 23 April 2014, maka sesuai dengan TataTertio Perundingan Bipartit skala upahan 2014 Pasal 7 Tata CaraPerundingan ayat (8) yang berbunyi:Kedua belah pihak sepakat untuk memperluas alternatif pilihan,menguraikan manfaat untuk kedua belah pihak, membuka pintu dialogkarena pada dasarnya tidak ada perundingan yang gagal akan tetapikeputusan yang tertunda (Bukti P9);Bahwa pada tanggal 23 April 2014 telah dilakukan alternatif/lobyloby

yang (pertama) oleh Para Penggugat dengan kesimpulan:(1) Bahwa para pihak belum ada titik temu/tidak ada kesepakatan;(2) Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan musyawarah/loby kembalitiga 3 minggu kedepan (Bukti P10);Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, diadakan loby yang ke II (dua) oleh ParaPenggugat namun tidak ada kesepakatan terkait perundingan Upah 2014.Karena Tergugat tidak mau merinci budget kenaikan skala upah,sedangkan Para Penggugat memberikan rincian budget kenaikan upah dihitung terhadap